Dokumen tersebut membahas tentang pluralisme hukum perkawinan di Indonesia yaitu hukum perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dokumen juga menjelaskan kodifikasi hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 beserta syarat, larangan, dan tujuan perkawinan menurut undang-undang tersebut.

1. HUKUM PERKAWINAN

2. PLURALISME HUKUM
PERKAWINAN
1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata
Barat diperuntukkan bagi WNI Keturunan
Asing atau beragaman kristen
2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam,
diperuntukkan bagi WNI keturunan pribumi
yang beragama Islam
3. Hukum perkawinan menurut Hukum Adat

3. KODIFIKSI &UNIFIKASI
H.PERKAWINAN
 Tanggal 2 Januari 1974 lahir Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dengan lembaran negara 1974 nomor 1;
tambahan negara nomor 3019
 Pada kenyataannya masih menampilkan
pluralisme, sehubungan dengan Pasal 2 dan
pasal 66

4. PERKAWINAN MENURUT HUKUM
PERDATA
 Istilah perkawinan (huwelijk) digunakan dalam
dua arti :
 Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan “
melangsungkan perkawinan” (P.104) “ setelah
perkawinan” (P.209 sub 3 BW) dengan bgt
perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang
dilakukan pada suatu saat tertentu.
 Sebagai “suatu keadaan hukum “ yaitu keadaan
seorang pria dan seorang wanita terikat oleh
suatu hubungan perkawinan

5. PERKAWINAN MENURUT HUKUM
ISLAM
Ikatan lahir batin antara pria dan wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No
1 Tahun 1974)

6. PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT
Perkawinan bukan hanya peristiwa bagi mereka (suami isteri) tetapi
juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak)
Perkawinan di Indonesia terbagi atas 3 kelompok :
1. Berdasarkan masyarakat kebapakan (patrilial)
2. Berdasarkan masyarakat keibuan (matrial)
3. Berdasarkan masyarakat keibubapaan
(parental)

7. TUJUAN PERKAWINAN
(Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

8. SYARAT PERKAWINAN
1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang
belum mencapai 21 tahun
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan
usia 16 tahun untuk wanita
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam
hubungan darah
5. Tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi untuk
kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak
melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai
wanita yang janda.

9. LARANGAN PERKAWINAN
(PASAL 12 UU NO 1 Tahun 1974)
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, antara saudara,
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan
saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal isteri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agama dan peraturan lain dilarang
7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain
8. Antara suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan
perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain