Dokumen tersebut membahas tentang gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep gender dan peran gender, proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta pendekatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender.

1. GENDER, PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER (PPRG)
Disampaikan Oleh Sutiah LPKP
dalam Sosialisasi Internal di OPD
BPSDM Jawa Timur
28 Oktober 2019

2. Apa Tujuan PUG?
Ada kesenjangan
gender dalam
pembangunan
Indikatornya:
Rendahnya IPM, IPG
dan IDG, Tungginya
tingkat TKA/P, dan
TPPO
Mengapa ada
PUG?
Kesetaraan dan
keadilan gender
(KKG)
Indikatornya:
Meningkatnya
IPM,IPG,IDG dan
Rendahnya TKA/P dan
TPPO
Proses
Perubahan
Prasyarat awal: Proses; Output,
dan Outcome

3. Konsep Gender

4. Konsep Gender
• Laki-laki dan perempuan lahir dengan jenis
kelamin yang bersifat kodrati, universal dan
kekal
• Nilai sosial budaya tempat dimana
perempuan dan laki-laki hidup memberikan
atribut sosial yang disebut Gender yang
bersifat konstektual dan bisa berubah
• Gender menjadi dasar dalam pembagian
sifat, peran, fungsi, ruang lingkup dan
tanggungjawab antara laki-laki &perempuan

5. PERAN GENDER
Peran Laki-laki Perempuan
Sifat Maskulin Feminin
Pembagian kerja Kerja Maskulin Kerja Feminin
Ruang lingkup Publik Domestik
Fungsi Produktif Reproduktif
Tanggungjawab Pencari nafkah
utama
Pencari nafkah
tambahan

6. Realitas Peran Gender
Tidak jadi
masalahMasalah
Peran yang dikonstruksi & di sepakati
menimbulkan : ketidakadilan,
ketidakharmonisan dan kerugian baik pada
laki-laki dan perempuan

7. VIOLANCE
SUBORDINASI
PELABELAN
BEBAN
KERJA
MARGINALISASI
5 Bentuk Ketidakadilan & Ketidaksetaraan
GENDER
KKG merupakan lingkaran ketidakadilan
yang saling terkait

8. Indek
Pembangunan
Manusia (IPM)
Indek
Pembangunan
Gender (IPG)
Indek
pemberdayaan
Gender(IDG)
Dampak Ketidaksetaraan &
Ketidakadilan Gender (
KKG)

9. Bagaimana Mengatasi Ketidakadilan
&Ketidaksetaraan Gender
• Membangun kesadaran gender bagi laki-laki
dan perempuan melalui berbagai strategi
• Menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan
kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-
hari
• Mengembangkan gender mainstreaming atau
pengarusutamaan gender dalam
pembangunan

10. Kesadaran gender
(gender awarmess)
Analisis gender
(gender analysis)
Pengarusutamaan gender
(gender maintremaing)

11. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
• PUG merupakan strategi untuk mengurangi
kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan
gender dengan mengintegrasikan gender menjadi
satu demensi integral dari perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan disuatu
wilayah
• PUG adalah proses untuk menjamin perempuan
dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol
terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan
terlibat dalam pengambilan keputusan yang sama
dalam proses pembangunan

12. Akses Partisipasi
Manfaat Kontrol
PUG

13. PENGARUSUTAMAAN GENDER
STRATEGI
PEMBANGUNAN
INTEGRASI :
-Permasalahan
-Kebutuhan
-Pengalaman
-Aspirasi
Perempuan dan
Laki-laki
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI SELURUH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
KKG
IDENTIFIKASI
ISU
GENDER
ANALISIS
GENDER
FORMULASI -
ISU GENDER
Stranas
Percepatan
PUG melalui
PPRG
SE
4 Menteri
DATA DAN INFORMASI
13

14. 14
ALUR PIKIR
PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER
Pembanguna
n
Nasional
Kebutuhan,
Aspirasi,
Pengalaman P & L
KKG
Transparansi
Memenuhi
rasa keadilan
Mengurangi
kesenjangan
Akses
Partisipasi
Kontrol
Manfaat
Kebijakan,
program, kegiatan,
anggaran
Strategi
pembanguna
n (PUG)
Pemda
K/L
Kesejahteraan
masyarakat
(L, P, A)
Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
(L, P, A)
?

15. 2000
Inpres No. 9
ttg PUG
dalam
Pembangun
an Nasional.
2009
PMK No. 119 ttg
Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKA
K/L dan Pelaksanaan
DIPA TA 2010 (Awal
Penerapan ARG) di K/L.
2011
Permendagri No. 67
Thn 2011 ttg
Perubahan atas
Permendagri No. 15
Tahun 2008.
MENUJU
TERWUJUDNYA
KESETARAAN &
KEADILAN GENDER
2013
SEB Menkeu, MenPPN,
Mendagri dan Meneg PP&PA
ttg Stranas PPRG.
2003
UU No. 17/2003 ttg
Keuangan Negara
2004
UU No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional
2007
UU No. 17 Tahun 2007
Tentang RPJPN 2010-
2025
2010
Perpres No. 5 Tahun 2010
ttg RPJMN 2010-2014 &
Inpres No. 3 Tahun 2010 ttg
Program Pembangunan
Berkeadilan
2012
Permendagri
No. 37 Tahun
2012 ttg
Pedoman
Penyusunan
APBD 2013
Permendagri No. 23
Tahun 2013 ttg
Pedoman
Penyusunan,
Pengendalian dan
Evaluasi RKPD
tahun 2014
Permendagri No. 27
Tahun 2013 ttg
Pedoman
Penyusunan APBD
tahun 2014
2013
15

16. Akhiri kekerasan
perempuan & anak
Akhiri Perdagangan
Orang khususnya
perempuan & Anak
Akhiri Pembatasan
Akases
ekonomi/pemiskinan
pada perempuan
Peningkatan
Parisipasi Politk
perempuan
3EndPlus

17. 17
PENGINTEGRASIAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DESA
7 Prasyarat
Pelaksanaan
PUG
Penganggaran
Perencanaan
a. Regulasi ttg PUG
b. Pokja PUG
c. SDM mampu
a. Regulasi
PPRG
b. SDM
mampu
c. Alat analisis,
dll
RPJPDes,
RPJMDesa dan
RKPDes responsif
gender
a. KUA-PPAS
b. TOR/GBS
c. DPA, RKA
Desa
a. SDM yg mampu
b. Juklak/Juknis
c. Peran masy, dll
Evaluasi
a. Pedoman
Monev
b. Indikator
c. Alat analisis,
dll
a.Laporan kegiatan
RG/A
b.Masukan RPJMDes
& RKPDes
Hasil Kegiatan
yang responsif
gender/anak

18. PUG & PP
PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
• Suatu strategi mengintegrasikan
perspektif gender dalam
pembangunan sebagai upaya
mewujudkan keadilan & setaraan
gender.
• Pengintegrasian perspektif
gender tersebut dimulai dari
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan sampai
pemantauan dan evaluasi.
• Upaya pembangunan dalam
rangka meningkatkan kapasitas
dan kualitas perempuan.
• Diwujudkan dalam bentuk:
– WID (Women In Development):
terfokus kepada kuantitas
perempuan dalam
pembangunan
– WAD (Women And
Development): terfokus kepada
kualitas peran perempuan dalam
proses pembangunan
– GAD (Gender And
Development): terfokus kepada
relasi antara laki dan perempuan
18

19. Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) merupakan serangkaian cara dan
pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif
gender di dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Perencanaan yang responsif gender
adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan
dan keadilan gender, yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.
19
PPRG

20. Proses Perubahan
1.Prasyarat
awal PUG
2.Proses 3.Output 4.Outcome
K
e
s
e
n
j
a
n
g
a
n
g
e
n
d
e
r
K
G

21. GENDER
(GENDER DAN SEX)
PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG)
ANGARAN RESPONSIF
GENDER (ARG)
RKA Responsif
Gender
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER (PPRG)
1. pelabelan;
2. Soburdinasi
:
3. Marginalisa
si;
4. Kekerasan
(violence)
5. Beban
ganda
1. IPM
L/P;
2. IPG;
3. IDG;
4. KTP/
KTA;
5. TPP
O
kesenjangan
Strategi
Kebijakan dan program
1. Dokumen
perencanaan
(RPJJPN/D,
RPJMN/D,
RKP/D, Renstra
& Renja’
2. Dokumen
anggaran:
KUA/PPAS dan
RKA & DPA
1. Pemilihan
keg;
2. Analisis
gender
(GAP);
3. Sun GBS;
4. KAK/TOR
S
e
l
e
s
a
i
k
a
n
k
e
s
e
n
j
a
n
g
a
n
I
2
3
4
Sekllas pemahaman gender,
PUG, PPRG & ARG

22. 22
RKA- OPD
Perencanaan &
Penganggaran
di daerah
RPJMD
RKPD
RENSTRA
RENJA
Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi seluruh
kebijakan, program dan kegiatan Responsfi Gender/Anak.
Bagaimana Integrasinya dlm Perencanaan dan
Penganggaran di daerah?
Isu-isu :
1. Three end
plus;
2. IPM/IPG/IDG;
3. SDGs;
4. NDC
(Perubahan
iklim);

23. PUG ( Inpres 9/2000)
11/19/2019 23
NO Prasyarat
awal
Proses Output Outcome IKU
1 Komitmen 1. Sos/Adv;
2. Workshop
1. Jakum: UU, Perda,
Pergub/bup,
2. Jakop: SE, ST,
KepGub/Bup
1. Peraturan
per UU an yg
responsif
gender;
2. Kegiatan
Responsif
gender;
3. Anggran
Responsif
gender;
4. Dukungan
PT, LM dan
dunia usaha
1. IP
M;
2. IPG
;
3. ID
G;
4. %
TK
A
5. %T
KP;
6. %
TP
PO
2 Kebijakan dan
Program
1. Pelatihan;
2. Bintek;
3. Seminar
1. Dok Can:
RPJMD,RKPD,Renstra,r
enja
2. Dok Anggaran:
KUA/PPAS, RKA
3 Kelembagaan
PUG
1. Rakor;
2. Workshop;
3. Capacity
building
1. Unt PPPA daerah
2. POKJA
3. Fokal Point,
4. RAD
4. Sumber Daya 1. Pelatihan;
2. Bintek;
1. Personil (Jlh SDm yang
terlatih)
2. Dana & Fasilitas
5. Data & Sis
Informasi
1. Bintek;
2. Advokasi;
3. Monev
1. Buku statistik yang
terpilah
2. Profil gender
3. Tersedianya SIM
6 Instrumen/To
ol
1. Worksop;
2. Seminar
1. Alat anlysis
2. Modul & panduan
7. Civil society 1. Sos/Advoka
si;
2. KIE
1. Jejaring
2. Control
3. Partnership.

24. Apa itu PPRG tematik :
Penyusunan Perencanaan penganggaran yang menjawab
permasalahan gender dan dirumuskan berdasarkan
tema/fokus prioritas pembangunan daerah
&
Mengapa perlu PPRG tematik : permasalah gender dalam
pembangunan sangat komplek, multidemensi/sektor dan tidak
bisa diselesaikan oleh satu unit kerja perangkat daerah.
Apa & mengapa perlu PPRG
tematik

25. RPJMD-Nawa Bhakti Satya
SDGs
Pemberdayaan Perempuan&
perlindungan Anak
(3endplus,)
SPM- Layanan dasar
Meningkatnya IPM-IPG-
IDG Jatim
Prioritas PPRG Tematik

26. Nawa Bhakti Satya-Subtansi RPJMD
Jatim 2019-2024
Jatim Sejahtera
(Kemiskinan)
Jatim Kerja
(Ketenagakerjaan)
Jatim Cerdas & Sehat
(Pendidikan
&Kesehatan
Jatim Agro
(Pertanian,
peternakan,
perikanan)
Jatim Diniyah
(kesejahtaraan
imam/takmir,ustad)
Jatim Akses
(Infrastruktur)
Jatim Berdaya
(UMKM klp marginal)
Jatim Amanah
(good governance)
Jatim Harmoni
(keberagaman&
perdamaian)
Jatim Kerja
(Ketenagakerjaan)

27. 17 Goal SDGs
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta
meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern
untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua

28. 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan,
serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan
samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem
daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan
degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan,
menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif,
akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan
berkelanjutan

29. SPM
(PP 02/2018)-
(PP 65/2005)
Pendidik
an
Keseha
tan
PU &
Tarung
Perum
rak &
Kaw
kim
Trantibu
m Linmas
Sosi
al

30. Kelebihan PPRG tematik
- Sejak awal merencanakan kebijakan/program/kegiatan berdasar
pada data dan analisis masalah kesenjagan gender, jelas tujuan,
sasaran dan indikatornya untuk mengurangi kesenjangan gender
- Lebih mudah mengkonslidasi dokumen perencanaan karena
sejak awal sduah teridentifikasi peran OPD (siapa melakukan
apa, dan dimana, targetnya apa)
- Akan terjadi saling koordinasi antar OPD karena apa yang
dilakukan untuk menjawab permasalahan dan tujuan yang sama,
- Perubahan yang terjadi akan lebih kelihatan karena semua sebab
kesenjangannya ditangani secara terintegrasi, sehingga 4E
sebagai prinsip dalam ARG dapat terpenuhi

31. PPRG Tematik terintegrasi dalam dokumen
RPJMD
RAD SDGs- RAD PUG, RAD KLA, dll
Renstra PD
RKPD
Renja
RKA

32. Dokumen Perencanaan &
Penganggaran di Tingkat Pemda
Dokumen Perencanaan & Penganggaran
di Tingkat SKPD
RENSTRA SKPDRPJMD
RENJA SKPDRKPD
RKA SKPD
KUA
PPAS
GBS
ANALISIS GENDER GAP
APBD
RKA SKPD 1
RKA SKPD 2
RKA SKPD 3
PPRG Tematik Dalam Dokumen Perencanaan &
Penganggaran Daerah

33. SDGs T.5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN
MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK
PEREMPUAN
• Strategi:
• Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan,
proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun
di daerah
• Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan,
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,
politik, ekonomi, dan hukum.

34. Indikator Tujuan : 5- SDGs
• Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh
pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir.
• Persentase kasus kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan
anak yang dilaporkan, diselidiki dan dijatuhi hukuman.
• Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum
berusia 18 tahun.
• Prevalensi praktek tradisional yang berbahaya.
• Jumlah rata-rata jam yang dihabiskan untuk pekerjaan dibayar dan tidak dibayar
(beban kerja total), berdasarkan jenis kelamin.
• Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional
dan/atau daerah
• Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi.
• Angka kelahiran total

35. Rekomendasi strategi T5 SDGs :
Penerapan perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender (PPRG) di dalam berbagai bidang
pembangunan, terutama di bidang pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan
hukum

36. Langkah menyusun PPRG
tematik
• Tim driver menetapkan fokus atau tema bidang
pembangunan dengan mempertimbangkan
mandat yang harus dilakukan pemerintah daerah
(komitmen internasional,nasional &daerah)
• Menganalisis isu kesenjangan gender dalam
setiap fokus/tema, berdasarkan situasi kondisi
yang ada ( basis data pilah)
• Memetakan potensi dan sumberdaya yang ada di
stakeholder/PD
• Mendistriusi peran berdasarkan masalah dan

37. Contoh : PPRG tematik
“Pendidikan “ (SDGs, SPM
dan SPM).Data Pembuka wawasan :
Dari keseluruhan capaian hasil pembangunan pendidikan di JawaTimur,
dilihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) dari variable angka
harapan dan angka realisasi sekolah. Angka Harapan Sekolah
penduduk laki laki adalah 13,21 tahun, sedangkan perempuan
adalah 13,03 tahun. Sedangkan Angka Realisasi Sekolah, penduduk
laki–laki adalah 7,93 tahun & perempuan adalah 6,78 tahun ( BPS
2017). Dari data tersebut kelihatan bahwa baik angka harapan maupun
realisasi sekolah untuk perempuan relatif lebih rendah dibandingkan
laki-laki. Kabupaten Kota dengan angka realisasi sekolah bagi
perempuan tertinggi adalah Kota Madiun (10,60 tahun), sedangkan
yang paling rendah adalah kabupaten Sampang (3,4 tahun). Sedangkan
untuk laki-laki Kota Madiun (11.65 tahun) dan terendah untuk laki-laki
Kabupaten Sampang ( 4,91 tahun)

38. • Dari 100 perempuan Jawa Timur yang berusia 15 tahun
keatas, 25 orang diantaranya tidak memiliki ijasah, artinya
kepemilikan ijasahnya sekitar 25 %. Sedangkan untuk laki-
laki, pada jumlah dan usia yang sama dengan perempuan,
ada 17 orang yang tidak memiliki ijasah (17 %). Perempuan
pedesaan lebih tinggi angkanya yang tidak memiliki ijasah
(30,19 %) dibanding yang tinggal diperkotaan (19,93 %).
Sedangkan penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijasah
dipedesaan (21,02 %) dengan yang tinggal diwilayah
perkotaan sebanyak 12,70 %.
• Di Jawa Timur, perempuan berumur 15 tahun keatas yang
buta huruf jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dari
100 perempuan berumur 15 tahun tahun ketas sebanyak 12
orang yang buta huruf , sedangkan laki laki ada 5 orang yang
buta huruf. Kemudian perempuan dan laki-laki usia 15 tahun
keatas yang lebih banyak buta huruf ( 16,16 % dan 7,70 %)
berada diwilayah pedesaan sedangkan diperkotaan ( 6,43 %
dan 2,43 %). Artinya penduduk perempuan diwilayah
pedesaan lebih banyak yang masih buta huruf, artinya angka
ini relevan dengan jumlah perempuan pedesaan usia diatas
5 tahun yang tidak sekolah.
•

39. Isu kesenjangan Gender
• Angka harapan maupun realisasi sekolah
untuk perempuan di Jawa Timur relatif
lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan
peringkat terendah adalah kabupaten
Sampang
• Perempuan Jawa Timur berusia 15 tahun
keatas yang tidak memiliki ijasah tercatat
lebih tinggi dibandingkan laki- laki, baik
diperkotaan maupun perdesaan

40. Faktor penyebab
kesenjangan• Ketidakmampuan orang tua dalam membiayai anaknya sekolah sampai SMU
(kemiskinan)
• Kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnyanya pendikan masih terbatas
• Minimnya layanan pendidikan khusus, terutama untuk kelompok disabilitas
• Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan belum berfungsi optimal
• Anak perempuan lebih banyak menikah pada usia setelah lulus SD dan SMP
• Belum adanya regulasi yang dapat menjamin bahwa setiap anak bersekolah
sampai SMU
• Sarana dan prasarana pendidikan SMU masih terbatas disemua wilayah kabupaten
kota
• Ketersediaan guru dan kualitas guru yang masih kurang
• Sebagian besar anak lulus SMP kemudian bekerja( menjadi pekerja anak)

41. Menetapkan Tujuan, indikator
dan sasaran
• Untuk level RPJMD biasanya sudah jelas, hanya
saja biasanya di indikatornya belum secara
eksplisit responsif gender
Contoh : Dalam dok draf RPJMD Jatim BAB V :
Tujuan : Meningkatkan Ketersediaan,
Keterjangkauan dan Pemerataan Akses
Pendidikan dan Kesehatan
Indikator : IPM ( 70.77 menjadi 75.50)
BAB VI : Sasaran dan Strategi  ..anakRPJMD

42. Identifikasi PD yang memiliki Tupoksi terkait
penyebab kesenjangan :• Kemisikinan (Dinsos, DPMD, Dinas pertanian, dll)
• Kesadaran orang tua dan masyarakat : Dinas Kominfo, Dinas
Pendidikan,DPPA, Dll)
• Minimnya layanan PLK : Diknas,
• Pendidikan kesetaraan & keaksaraan belum optimal : Diknas
• Pernikahan usia dini : Dinkes, DP3A, Dinas KB, Kemenag,
• Belum adanya kebijakan : Dinas Pendidikan, DPRD
• Sarana gedung yang belum memadai: Dinas Permukiman/Dinas PU,
Dinas Pendidikan ,
• Tenaga pendidik dan non kependidikan : Diknas, BKD, Badiklat
• Menjadi pekerja Anak : Disnaker, Dinsos, Diknas, DP3A.

43. Perumusan program/kegiatan untuk menjawab masalah sesui
tupoksi PD
• PD yang telah teridentifikasi harus menyusun perencanaan jangka menengah
dan pendeknya untuk mendukung penyelesaian masalah pendidikan tersebut
sesuai dengan nomenklatur kegiatan yang telah ada dalam renstranya dan
atau atau usulan sub kegiatan baru dalam setiap RKAnya.
• Bappeda bersama tim drivernya memastikan bahwa dalam penyusunan
perencanaan PD, baik renstra dan renja dan RKA sudah teralokasi kegiatan
yang harus di ARGkan untuk menyumbang pada pilihan tema yang
ditetapkan.
• Dokumen ARG (GAP, GBS dan TOR) kegiatan kemudian disiapkan oleh masing
masing pelaksana kegiatan/eselon 4 berdasarkan tema dan permasalahan
yang menyebabkan ketertinggalan pendidikan khususnya bagi perempuan di
JawaTimur.
• Review terhadap dok ARG juga harus konsisten terhadap kesepakatan tema
dan pembagian tugas PD

44. Tahapan :
• Sajikan data pembuka wawasan (data terpilah gender,
wilayah) atas usulan tema...
• Analisis isu kesenjangannya termasuk kesenjangan gender ,
faktor penyebabnya
• Integrasi pilihan PPRG tematik dalam dok perencanaan
strategis daerah
• Analisis tupoksi, renstra dan Renja OPD
• Tetapkan pilihan program/kegiatan masing masing OPD
yang mendukung atas pencapaiaan target dari plihan tema
• Lakukan ARG pada kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
renja ( GAP, GBS dan KAK)
• Masukan dalam RKA OPD

45. Dokumen Perencanaan &
Penganggaran di Tingkat Pemda
Dokumen Perencanaan & Penganggaran di
Tingkat SKPD
RENSTRA SKPDRPJMD
RENJA SKPDRKPD
RKA SKPD
KUA
PPAS
GBS
ANALISIS GENDER GAP
APBD
RKA SKPD 1
RKA SKPD 2
RKA SKPD 3
POSISI GAP & GBS DALAM DOKUMEN
PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

46. Prinsip Penganggaran

47. PENGERTIA
N
TUJUA
N
PENERAPA
N
ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran
Pengarusutamaan Gender
(gender mainstreaming)
tapi bagaimana memberikan manfaat
pada laki-laki dan perempuan.
• Penerapan ARG merupakan strategi
untuk mengurangi kesenjangan
partisipasi dan pemanfaatan hasil
pembangunan antara perempuan dan
laki-laki
• ARG melekat pada struktur program dan
kegiatan yang ada dalam RKA
Anggaran yang respon terhadap
kebutuhan perempuan dan laki-laki
yang tujuannya untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender.
47

48. ALOKASI
SPESIFIK
GENDERALOKASI UNTUK
MENGURANGI
KESENJANGAN
ALOKASI
UNTUK
AFFIRMASI &
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PUG
TIGA KATEGORI ARG
48

49. TOR
GBS
adalah dokumen yang menginformasikan
bahwa suatu Output Kegiatan telah
responsif gender terhadap isu yang ada,
dan atau biaya telah dialokasikan pada
output kegiatan untuk menangani
permasalahan kesenjangan gender
3
Suatu anggaran dapat di klaim
sebagai anggaran yg responsif
gender apabila di lengkapi
dengan GAP, GBS dan TOR
(TOR masing-masing Sub
Kegiatan)
PROGR AM OUTC OME
KEGIATAN OUTPUTOUTPUTOUTPUT
KEGIATAN OUTPUTOUTPUTOUTPUT
STRUKTUR ANGGARAN
KOMPONEN
S UB
KOMPONE N
DE TIL
BE L ANJ A
DE TIL
BE L ANJ A
DE TIL
BE L ANJ A
KOMPONEN
KOMPONEN
S UB
KOMPONE NS UB
KOMPONE N
S UB OUTPUT
2
1
STRUKTUR ANGGARAN

51. Pengertian GAP
• Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat
analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu
para perencana dalam melakukan pengarusutamaan
gender dalam perencanaan kebijakan/program/
kegiatan pembangunan.
• Dengan menggunakan GAP, para perencana
kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat
mengidentifikasi kesenjangan gender (gender GAP) dan
permasalahan gender (gender issues) serta sekaligus
menyusun rencana kebijakan/program/ kegiatan
pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau
menghapus kesenjangan gender tersebut. (Bappenas,
2001).

52. 52
GAP
(Tujuan)
1. Membantu perencana dalam
menyusun perencanaan program
responsif gender
4. Merumuskan permasalahan sebagai
akibat adanya kesenjangan gender.
5. Mengidentifikasi langkah-langkah/
tindakan intervensi yang diperlukan.
3. Mengetahui latar belakang terjadinya
kesenjangan gender
2. Mengidentifikasi kesenjangan
gender (peran, akses, kontrol dan
manfaat yang diperoleh).

53. Alur Kerja Gender Analysis Pathway
53
(2.)
Sajikan Data Pembuka Wawasan
Terpilah Menurut Jenis Kelamin:
• Kuantitatif
• Kualitatif
(1.)
• Pilih Kebijakan/Program/
Kegiatan yang akan dianalisis
• Identifikasi dan tuliskan
tujuan Kebijakan/Program/
Kegiatan
(3.) Temu
kenali isu
gender di
proses
perencanaan
kebijakan /
program
kegiatan
(4.) Temu
kenali isu
gender di
internal
lembaga/
budaya
organisasi
(5.)
Temu
kenali isu
gender di
eksternal
Lembaga
ISU GENDER
ANALISIS KEBIJAKAN YANG
RESPONSIF GENDER
KEBIJAKAN, RENCANA
AKSI KE DEPAN
(6.) Rumuskan
kembali tujuan
Kebijakan
Program/ Kegiatan
Pembangunan
(7.) Susun
Rencana Aksi
yang responsif
gender
PENGUKURAN
HASIL
(8.) Tetapkan
Baseline
(9.)Tetapkan
Indikator gender
PELAKSA-
NAAN
MONITO-
RING
& EVALUASI
PERENCANAAN
Penggunaan instrumen manajemen berbasis kinerja ketika mengidentifikasi apa yang hendak dihasilkan dan bagaimana
mengukur pencapaian hasil yang tercermin dalam proses reformulasi tujuan, penyusunan rencana aksi, dan indikator

54. Menentukan Keb/Prog/keg/sub
• Integrasi gender dalam RKA basisnya pada
kegiatan/sub kegiatan
• Bisa semua kegiatan yang akan di ARG kan
• Kegiatan OPD yang menyumbang pada tema
ARG yang ditetapkan tim driver
• Sajikan tujuan kegiatan dan indikator kegiatan

55. Data Pembuka Wawasan
• Data pilah gender, yang selama ini menjadi
sasaran/ penerima manfaat dan
penyelenggara program/kegiatan BKD (ASN
dan atau masyarakat)
- Data umum : jumlah pegawai berdasarkan
jenis kelamin, status, posisi/jabatan, latar
belakang pendidikan,
- Data khusus hasil intervensi pada kegiatan
yang dianalisis : rekrutmen, promosi jabatan,
pembinaan, pelatihan, layanan dll.

56. Kesenjangan Gender
Tupoksi
Disnaker
Akses
Partisipasi
Kontrol
Manfaat

57. Contoh isu kesenjangan Akses
• Jumlah pencari kerja perempuan lebih banyak
dibandingkan laki-laki
• Peluang kerja untuk perempuan lebih banyak
dibandingkan laki-laki
• Jumlah laki-laki pengangguran lebih banyak
dibandingkan perempuan

58. Kesenjangan Partisipasi
• Partisipasi laki-laki dalam mengikuti pelatihan
kerja lebih rendah dibandingkan perempuan
• Tingkat kehadiran perempuan lebih rendah
dibandingkan laki laki

59. Kesenjangan Kontrol
• Pengambil keputusan terkait Kebijakan
penyelenggaraan pelatihan kerja didominasi
oleh laki-laki
• Pencari kerja perempuan dalam pengambilan
keputusan masih sangat tergantung dari suami
atau orang tuanya
•

60. Kesenjangan Manfaat
• Pencari kerja laki-laki lebih banyak
mendapatkan manfaat atas kegiatan job fair

61. Penyebab Internal
• Kebijakan tentang PUG, PPRG belum ada, atau sudah ada
tapi belum terimplementasi dengan baik
• Belum tersedia pencatatan dan pelaporan ataspelaksanaan
kegiatan yang terpilah gender
• SDM pengambil kebijakan dan pelaksana program kegiatan
belum responsif gender
• Terbatasnya alokasi anggaran untuk optimalisasi
pencapaian tujuan yang responsif gender
• Koordinasi antar lintas bidang dan sektor terkait PUG-PPRG
terbatas
• Belum adanya pengawasan internal atas pelaksanaan PUG-
PPRG
• Motivasi untuk peningkatan kapasitas diri pada staf
perempuan terbatas

62. Penyebab Eksternal
• Persepsi masyarakat bekerja adalah
tanggungjawab laki-laki
• Perempuan tidak layak menjadi pemimpin
• Hambatan keluarga yang karier perempuan
bagus
• Budaya masyarakat bahwa pengambil
keputusan dalam keluarga dan masyarakat
ada pada laki-laki
• Budaya patriarkhi masih kuat pada
masyarakat sasaran maupun keluarga aparatur

63. Reformulasi Tujuan
• Rumusan tujuan program/kegiatan/sub
kegiatan yang dapat menjamin terintegrasinya
kesetaraan dan keadilan gender baik pada
sasaran maupun penyelenggara.
• Kalau tidak memungkinkan mengganti secara
subtansial, boleh ditambahkan/ditegaskan
terkait integrasi /responsif gendernya.

64. Rencana Aksi
• Rencana aksi *RA* yang diusulkan harus secara logis
menjawab masalah kesenjangan yang teridentifikasi
termasuk kesenjangan gender
• Dalam RA inilah sebetulnya isu kesetaraan dan keadilan
gender di integrasikan, baik pada tingkat sasaran,
strategi, materi , disesuaikan dengan aspirasi,
permasalahan dan kebutuhan gendernya ( laki-laki dan
perempuan)
• Rencana aksi ( kegiatan/sub kegiatan) tidak harus ada
kata “ gender”=“perempuan dan laki-laki. Tetapi dalam
pelaksanaannya harus dijamin bahwa laki-laki dan
perempuan secara proporsional mempunyai : “APKM”
dalam kegiatan/sub kegiatan

65. Data Dasar
• Data dasar adalah capaian yang dihasilkan
sebelum perencanaan yang akan datang
dilakukan (existing kondisi)
• Sebagai dasar untuk mengukur sebesar besar
capaian yang akan dihasilkan pada periode
perencanaan kedepan
• Data dasar bisa diambil dari data pembuka
wawasan terkait kegiatan atau sub kegiatan yang
akan diusulkan.
• Data dasar sebaiknya berupa data kuantitatif
pada posisi tahun terakhir.

66. Indikator Kinerja Gender
• Indikator kinerja pada tingkat program 
outcome , kegiatan  output secara eksplisit
harus terukur ketercapaiannya secara kuantitas
gender dan atau secara kualitas menjadi lebih
responsif gender
• Dasar menentukan proposi gendernya
berdasarkan data dasar yang ada dengan
memperhitungan sumberdaya yang tersedia dan
kemampuan untuk menaikan proporsi APKM
gendernya menjadi lebih setara dan berkeadilan.

67. Langkah 1 Langkah 2
Langkah
3
Langkah
4
Langkah
5
Langkah
6
Langkah
7
Langkah
8
Langkah
9
Nama
Kebijakan/
Program/
Kegiatan
Data Pembuka
Wawasan
Isu Gender
Kebijakan dan Rencana
Kedepan
Pengukuran Hasil
Faktor
Kesenjangan
Sebab
Kesenjangan
Internal
Sebab
Kesenjangan
Eksternal
Reformulasi
Tujuan
Rencana Aksi
Basis Data
(Base-line)
Indikator
Gender
Pilih
Kebijakan/
Prog/ Kegiatan
yang akan
dianalisis dan
tuliskan tujuan
dari Prog/
Kegiatan dan
Sasaran
(target group)
(informasinya
didapat dari
Renstra,
Renja, RKA
atau DPA
SKPD)
Sajikan data
pembuka
wawasan,
yang terpilah
baik secara
kuantitatif
atau kualitatif.
yang
dikumpulkan
berdasarkan
jenis kelamin,
laki dan
perempuan,
anak laki-laki
dan anak
perempuan
dsb
Temu kenali isu
gender di proses
perencanaan ,
pelaksanaan dan
Monev dengan
memperhati kan
faktor-faktor
kesenjangan
akses, partisipasi,
kontrol dan
manfaat
(cantumkan
hanya faktor
kesenjangan yang
relevan dengan
Data Pembuka
Wawasan)
Temu kenali
penyebab
faktor
kesenjangan
gender yang
datang dari
internal
lembaga dan
pelaksana
program.
(Kebijakan,
Norma Kerja,
ketentuan
atau aturan
yang
ditentukan
oleh
lembaga/pela
ksana
Program)
Temu kenali
penyebab
faktor kesenja
ngan gender
yang datang
dari lingkungan
eksternal
lembaga pada
proses
pelaksanaan
rogram.
(Persepsi
masyarakat,
budaya
setempat,
anggapan dan
nilai-nilai sosial
masyarakat )
Reformulasika
n tujuan
kebijakan bila
tujuan yang
ada saat ini
belum
responsif
gender pada
langkah 1.
Tujuan ini
harus
menjawab
sebab
kesenjangan
yang di
identifikasi di
langkah 3,4,
dan 5.
Tetapkan
rencana
aksi/kegiatan
yang merujuk
pada tujuan
yang responsif
gender untuk
mengatasi
kesenjangan
dan
penyebabnya
yang ada di
langkah 3, 4,
dan 5.
Tetapkan juga
rencana aksi
prioritas
berikut
(keluaran )
output dan
hasil kegiatan
(out come).
Tetapkan
base-line
yang dapat
diambil dari
data
pembuka
wawasan
pada
langkah 2
yang relevan
dengan
tujuan dan
dapat diukur.
Data ini
sebagai
dasar untuk
menentukan
target yang
akan di capai
pada tahun
depan
Tetapkan
indikator
kinerja (baik
capaian
output
maupun
outcome)
yang
mengatasi
kesenjangan
gender di
langkah 3,4,
dan 5.
Mengacu
pada data
base
(capaian
tahun lalu)
pada
langkah 8
Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

68. Kebijakan/Prog
/ Kegiatan
Data Pembuka Wawasan
1 2
Kebijakan:
Menurunya
angka PMKS.
Program:
Pelayanan dan
rehabilitasi sosial
Kegiatan:
Pendidikan dan
pelatihan para
penyandang
disabilitas dan
eks trauma
Tujuan:
Meningkatkan
kesejahteraan
penyandang
disabilitas dan
eks trauma
Kelompok
Sasaran:
Penyandang
disabilitas dan
eks trauma
Data tahun 2017
Jumlah anak dengan kedisabilitasan sebanyak: 1.557 65,57% anak laki-laki dengan
rincian: Cacat tubuh : 558, L:335, P:223, Cacat netra : 195, L:107 , P:88, Cacat wicara
: 284, L:170 P:114, Cacat mental : 639, L:355, P:284, Cacat ganda:96,L:54, P:42
Jumlah orang penyandang disabilitas sebanyak 4.396 orang, 55,09% laki-laki dengan
rincian: Cacat tubuh : 1.408, L:855, P:553, Cacat netra : 625, L:309 P:316, Cacat
wicara : 753, L:396, P:357, Cacat mental :1.518, L:854, P:664,Cacat
ganda:92,L:8,P:84
Penderita penyakit kronis : 213, L:129 P:84
• Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapatkan pelatihan: L: 11, P: 4
• Jumlah Penyandang disabilitas mendapatkan bantuan Modal Usaha:15 or, P:3, L: 12
• Jumlah pegawai Dinsos: L: 17,P: 17
• Jumlah pegawai Dinsos yang Struktural : L:4, P:2
• Jumlah peksos yang menangani: P: 142, L: 318
Kegiatan yang pernah dilakukan:
• Pengumpulan data dari pendamping calon peserta : 4.396, L : 2.396 dan P: 2.000
• Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim : 150 org disabilitas. 70% laki-laki.
• Disabilitas yang sudah diberi pendidikan dan pelatihan:90 disabilitas 80% laki-laki.
• Pemberian peralatan dan modal usaha : 60 disabilitas 85% laki-laki
Target RPJMD : 1.500 disabilitas, target tahunan 300 disabilitas

69. Issue Gender
Faktor
Kesenjangan
Faktor Penyebab Internal Faktor Penyebab Eksternal
3 4 5
Akses:
Kegiatan pelatihan
disabilitas dan eks
trauma mayoritas
dominasi oleh
penderita laki-laki
Kontrol:
Faktor control
lebih banyak dari
Laki-laki.
Partisipasi:
Tingkat partisipasi
pada kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Laki-
laki lebih tinggi.
Manfaat:
Laki-laki lebih
menikmati
manfaat dari
Pendidikan dan
pelatihan.
• Kurangnya SDM yang menangani masalah
disabilitas dan trauma
• Kurangnya data awal yang dimiliki sebagai
pertimbangan awal menentukan target
PMKS yang akan diberi penanganan dan
bantuan
• Belum tersedianya sarana dan prasarana
untuk pemberian pendidikan dan pelatihan
di daerah
• Peksos yang menjadi mitra Dinsos 67.1%
nya adalah laki-laki, yang mana akan lebih
mudah melakukan pendekatan ke pasien
laki-laki
• Jauhnya tempat pelatihan milik
pemerintah provinsi/pusat (di bangil,
surabaya, semarang) yang menyebabkan
rata-rata pasien yang berangkat adalah
laki-laki dan yang memungkinkan secara
fisik untuk diberangkatkan
• Lemahnya koordinasi dan komunikasi
lintas program dan lintas sektoral.
 Masyarakat beranggapan bahwa laki-
laki adalah penopang utama ekonomi
keluarga.
 Kurangnya keterampilan dan
pengetahuan tentang penanganan
para penyandang disabilitas dan eks
trauma
 Lemahnya kesadaran para
penyandang disabilitas dan eks
trauma akan pentingnya menjadi
manusia produktif dan setara
 Adanya anggapan dan pola fikir di
masyarakat bahwa orang cacat itu
tidak berguna, tidak produktif, dan
menjadi aib bagi keluarga, serta perlu
disembunyikan dari masyarakat umum
 Adanya anggapan dan pola fikir di
masyarakat bahwa hasil kerja
penderita disabilitas dan eks trauma
kurang memuaskan bila dibandingkan
dengan hasil kerja orang normal

70. Kebijakan dan Rencana Aksi
Reformulasi
Tujuan
Rencana Aksi
6 7
Meningkatkan
kesejahteraan
penyandang
disabilitas dan eks
trauma secara adil
dan setara baik laki-
laki dan perempuan
1. Pengumpulan data disabilitas dari pendamping.
Keluaran (Output) : Terlaksananya pengumpulan data dari pendamping
Hasil (outcome) : Dokumen data calon peserta pendidikan dan pelatihan
2. Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim.
Keluaran (Output) : Terlaksananya verifikasi data calon peserta yang akan dikirim
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil (outcome) : Data jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
3. Pengiriman peserta yang akan diberi pendidikan dan pelatihan.
Keluaran (Output) : Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan ke balai latihan
Hasil (outcome) : Meningkatnya wawasan dan keterampilan peserta pendidikan
dan pelatihan
4. Pemberian peralatan dan modal usaha.
Keluaran (Output) : Terlaksananya pemberian peralatan dan modal usaha
Hasil (outcome) : Penderita disabilitas telah siap secara wawasan dan
keterampilan serta modal usaha untuk membuka usaha baru sesuai dengan
keterampilan yang dimiliki
5. Monitoring pelaksanaan kegiatan
Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatana monitoring dan evaluasi
Hasil (Outcome) : Dokumen laporan

71. Pengukuran Hasil
Data Dasar (Base Line) Indikator Gender (Target)
8 9
Kegiatan program 2017
• Pengumpulan data
dari pendamping
calon peserta : 4.396,
L : 2.396 dan P: 2.000
• Verifikasi data calon
peserta yang akan
dikirim : 150 org
disabilitas. 70% laki-
laki.
• Disabilitas yang sudah
diberi pendidikan dan
pelatihan : 90
disabilitas 80% laki-
laki.
• Pemberian peralatan
dan modal usaha : 60
disabilitas 85% laki-
laki
Target RPJMD : 1.500
disabilitas, target
tahunan 300 disabilitas.
Rencana Kegiatan Prog. 2018
1. Pengumpulan data disabilitas dari pendamping.
Keluaran (Output) : Terlaksananya pengumpulan data dari pendamping : 1 Keg.
Hasil (outcome) : Dokumen data calon peserta pendidikan dan pelatihan
sebanyak : 3 Dokumen
2. Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim.
Keluaran (Output) : Terlaksananya verifikasi data calon peserta yang akan
dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan : 2 Keg
Hasil (outcome) : Data jumlah peserta pendidikan dan pelatihan : 3 Dokumen
3. Pengiriman peserta yang akan diberi pendidikan dan pelatihan.
Keluaran (Output) : Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan ke balai
latihan sebanyak 12 kali. 100%
Hasil (outcome) : Meningkatnya wawasan dan keterampilan peserta pendidikan
dan pelatihan 30 peserta 40% perempuan dan 60% laki-laki (100% target
tahunan dan 60% target RPJMD)
4. Pemberian peralatan dan modal usaha.
Keluaran (Output) :Terlaksananya pemberian peralatan dan modal usaha 100%
Hasil (outcome) : Penderita disabilitas telah siap secara wawasan dan
keterampilan serta modal usaha untuk membuka usaha baru sesuai dengan
keterampilan yang dimiliki 15 or disabilitas 80% laki-laki.
5. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatana monitoring dan evaluasi
Hasil (Outcome) : Dokumen laporan sebanyak 3 Dokumen.

72. GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
GBS adalah dokumen yang
menginformasikan suatu output kegiatan
telah responsif gender terhadap isu yang
ada, dan atau biaya telah dialokasikan
pada output kegiatan untuk menangani
permasalahan kesenjangan gender

73. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)
SKPD
TAHUN ANGGARAN
PROGRAM/KEGIAT
AN/TUJUAN
Nama Program , Kegiatan dan Tujuan (GAP langkah 1)
KODE PROGRAM Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)
ANALISIS SITUASI 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2)
2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3)
b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)
c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)
CAPAIAN
PROGRAM
1. Tolok Ukur ; Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)
2. Indikator dan Target Kinerja; (Diambil dari GAP langkah 9)
JUMLAH
ANGGARAN
PROGRAM
Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA SKPD
RENCANA AKSI
Kegiatan 1 (Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil
Kegiatan 2 (Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil

74. RENCANA AKSI
Kegiatan 3 (Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil
Kegiatan 4
(Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil
………, …………….....…..
KEPALA DINAS ……………………………….
NAMA
Pangkat/Gol
NIP

75. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)
SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
TAHUN ANGGARAN 2018
PROGRAM/
KEGIATAN/
TUJUAN
Kebijakan: Menurunya angka PMKS.
Program:
Pelayanan dan rehabilitasi sosial
Kegiatan:
Pendidikan dan pelatihan para penyandang disabilitas dan eks trauma
Tujuan:
Meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan eks trauma
Kelompok Sasaran:
Penyandang disabilitas dan eks trauma
KODE PROGRAM Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)

76. ANALISIS
SITUASI
Data Pembuka Wawasan.
• Jumlah anak dengan kedisabilitasan sebanyak: 1.557, anak 65,57% anak laki-laki
dengan rincian:
• Cacat tubuh : 558, L:335, P:223, Cacat netra : 195, L:107, P:88, Cacat wicara :
284, L:170, P:114, Cacat mental: 639, L:355, P:284, Cacat ganda: 96, L:54, P:42
•
• Jumlah orang penyandang disabilitas sebanyak 4.396 orang, 55,09% laki-laki
dengan rincian:
• Cacat tubuh : 1.408, L:855 P:553, Cacat netra : 625, L:309 P:316, Cacat
wicara : 753, L:396 P:357, Cacat mental : 1.518, L:854 P:664 , Cacat
ganda : 92, L: 8 P:84
• Penderita penyakit kronis : 213, L:129 P:84
Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapatkan pelatihan:L: 11,P:4
• Jumlah pegawai Dinsos: L: 17,P: 17
• Jumlah pegawai Dinsos yang menangani Kegiatan: L:4, P:2
• Jumlah peksos yang menangani: P: 142, L: 318
Kegiatan yang pernah dilakukan:
• Pengumpulan data dari pendamping calon peserta : 4.396, L : 2.396 dan P: 2.000
• Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim : 150 org disabilitas. 70% laki-laki.
• Disabilitas yang sudah diberi pendidikan dan pelatihan:90 disabilitas 80% laki-laki
• Pemberian peralatan dan modal usaha : 60 disabilitas 85% laki-laki
Target RPJMD : 1.500 disabilitas, target tahunan 300 disabilitas

77. ANALISIS
SITUASI
Faktor Kesenjangan.
• Akses: Kegiatan pelatihan disabilitas dan eks trauma mayoritas dominasi oleh
penderita laki-laki
• Kontrol: Faktor control lebih banyak dari Laki-laki.
• Partisipasi: Tingkat partisipasi pada kegiatan Pnedidikan dan Pelatihan Laki- laki
lebih tinggi.
• Manfaat: Laki-laki lebih menikmati manfaat dari Pendidikan dan pelatihan.
Faktor Penyebab Internal.
• Kurangnya SDM yang menangani masalah disabilitas dan trauma
• Kurangnya data awal yang dimiliki sebagai pertimbangan awal menentukan target
PMKS yang akan diberi penanganan dan bantuan
• Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pemberian pendidikan dan pelatihan
di daerah
• Peksos yang menjadi mitra Dinsos 67.1% nya adalah laki-laki, yang mana akan lebih
mudah melakukan pendekatan ke pasien laki-laki
• Jauhnya tempat pelatihan milik pemerintah provinsi/pusat (di bangil, surabaya,
semarang) yang menyebabkan rata-rata pasien yang berangkat adalah laki-laki dan
yang memungkinkan secara fisik untuk diberangkatkan
• Lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pengurus

78. ANALISIS
SITUASI
Faktor Penyebab Eksternal.
 Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang utama ekonomi
keluarga.
 Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang penanganan para penyandang
disabilitas dan eks trauma
 Lemahnya kesadaran para penyandang disabilitas dan eks trauma akan pentingnya
menjadi manusia produktif dan setara
 Adanya anggapan dan pola fikir di masyarakat bahwa orang cacat itu tidak
berguna, tidak produktif, dan menjadi aib bagi keluarga, serta perlu disembunyikan
dari masyarakat umum
 Adanya anggapan dan pola fikir di masyarakat bahwa hasil kerja penderita
disabilitas dan eks trauma kurang memuaskan bila dibandingkan dengan hasil kerja
orang normal
Capaian
Program
1. Tolok Ukur
Meningkatknya kesejahteraan penyandang disabilitas dan eks trauma secara adil
dan setara baik laki-laki dan perempuan
2. Indikator dan Target Kinerja
a. Pengumpulan data disabilitas dari pendamping.
• Keluaran (Output) : Terlaksananya pengumpulan data dari pendamping :1Keg.
• Hasil (outcome) : Dokumen data calon peserta pendidikan dan pelatihan
sebanyak : 3 Dokumen

79. CAPAIAN
PROGRAM
b. Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim.
• Keluaran (Output) : Terlaksananya verifikasi data calon peserta yang akan
dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan : 2 Keg
• Hasil (outcome) : Data jumlah peserta pendidikan dan pelatihan : 3
Dokumen
c. Pengiriman peserta yang akan diberi pendidikan dan pelatihan.
• Keluaran (Output) : Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan ke balai
latihan sebanyak 12 kali. 100%
• Hasil (outcome) : Meningkatnya wawasan dan keterampilan peserta
pendidikan dan pelatihan 300 peserta 40% perempuan dan 60% laki-laki
(100% target tahunan dan 60% target RPJMD)
d. Pemberian peralatan dan modal usaha.
• Keluaran (Output) :Terlaksananya pemberian peralatan dan modal usaha
100%
• Hasil (outcome) : Penderita disabilitas telah siap secara wawasan dan
keterampilan serta modal usaha untuk membuka usaha baru sesuai
dengan keterampilan yang dimiliki 900 disabilitas 79% laki-laki.
e. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
• Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatana monitoring dan evaluasi
• Hasil (Outcome) : Dokumen laporan sebanyak 3 Dokumen.

80. JUMLAH
ANGGARAN
PROGRAM
Rp.
Rencana
Aksi
Kegiatan 1
Pengumpulan data disabilitas dari pendamping.
Masukan Rp.
Keluaran Terlaksananya pengumpulan data dari pendamping
Hasil Dokumen data calon peserta pendidikan dan pelatihan
Kegiatan 2
Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim.
Masukan Rp.
Keluaran
Terlaksananya verifikasi data calon peserta yang akan
dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil Data jumlah peserta pendidikan dan pelatihan
Kegiatan 3
Pengiriman peserta yang akan diberi pendidikan dan
pelatihan.
Masukan Rp.
Keluaran
Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan ke balai
latihan
Hasil
Meningkatnya wawasan dan keterampilan peserta
pendidikan dan pelatihan

81. RENCANA
AKSI
Kegiatan 4
Pemberian peralatan dan modal usaha.
Masukan Rp.
Keluaran Terlaksananya pemberian peralatan dan
modal usaha 100%
Hasil Penderita disabilitas telah siap secara
wawasan dan keterampilan serta modal
usaha untuk membuka usaha baru sesuai
dengan keterampilan yang dimiliki dari 900
disabilitas 79% laki-laki.
Kegiatan 5
Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
Masukan Rp.
Keluaran Terlaksananya kegiatana monitoring dan
evaluasi
Hasil Dokumen laporan sebanyak 3 Dokumen.
Jumlah Anggaran
Kegiatan
Rp.
KEPALA
DINAS SOSIAL..............................
……………………………………………

82. Negara/Lembaga
Unit Eselon
Program Gap Kolom 1
Hasil
Unit Eselon II/Satker
Kegiatan Gap Kolom 1
Indikator Kinerja GAP Kolom 9
Latar Belakang
Dasar Hukum
Gambaran Umum GAP Kolom 2,3,4,5
Tujuan dan Penerima
Manfaat
Tujuan GAP Kolom 6
Penerima Manfaat
Strategi Pencapaian
Metoda Pelaksanaan
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat/ Lokasi
Pelaksana/ Penanggung
Jawab
GAP Kolom 7
Waktu Pencapaian Output
Beaya yang di perlukan Rp. ………………………… (lampiri RAB)
Penutup
KEPALA
D i n a s S o s i a l … … … … … … …
………………………………………
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)

83. Negara/Lembaga Pemerintah Kab/Kota
Unit Eselon Sekretaris Daerah Kab/Kota
Program Pendidikan dan pelatihan para penyandang disabilitas dan eks trauma
Hasil Meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan eks trauma
Unit Eselon II/Satker Dinas Sosial Kab/Kota
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan para penyandang disabilitas dan eks trauma
Indikator Kinerja a. Pengumpulan data disabilitas dari pendamping.
• Keluaran (Output) : Terlaksananya pengumpulan data dari pendamping :1Keg.
• Hasil (outcome) : Dokumen data calon peserta pendidikan dan pelatihan
sebanyak : 3 Dokumen
b. Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim.
• Keluaran (Output) : Terlaksananya verifikasi data calon peserta yang akan
dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan : 2 Keg
• Hasil (outcome) : Data jumlah peserta pendidikan dan pelatihan : 3
Dokumen
c. Pengiriman peserta yang akan diberi pendidikan dan pelatihan.
• Keluaran (Output) : Terkirimnya peserta pendidikan dan pelatihan ke balai
latihan sebanyak 12 kali. 100%
• Hasil (outcome) : Meningkatnya wawasan dan keterampilan peserta
pendidikan dan pelatihan 300 peserta 40% perempuan dan 60% laki-laki
(100% target tahunan dan 60% target RPJMD)
d. Pemberian peralatan dan modal usaha.
• Keluaran (Output) :Terlaksananya pemberian peralatan dan modal usaha
100%
• Hasil (outcome) : Penderita disabilitas telah siap secara wawasan dan
keterampilan serta modal usaha untuk membuka usaha baru sesuai dengan
keterampilan yang dimiliki 900 disabilitas 79% laki-laki.
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)

84. e. Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
• Keluaran (Output) : Terlaksananya kegiatana monitoring dan evaluasi
• Hasil (Outcome) : Dokumen laporan sebanyak 3 Dokumen.
Latar
Belakang
Dasar
Hukum
• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
• SK Gubernur Jatim No: 188/115/KPTS/013/2010, tanggal 7 April 2010
tentang Kelompok Kerja (PDKJA) Pengarusatamaan Gender (PUG) Provinsi
Jatim;
• Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa
Timur;
• Dst
Gambaran
Umum
Data Pembuka Wawasan.
• Jumlah anak dengan kedisabilitasan sebanyak: 1.557, anak 65,57% anak
laki-laki dengan rincian:
• Cacat tubuh : 558, L:335, P:223, Cacat netra : 195, L:107, P:88, Cacat
wicara : 284, L:170, P:114, Cacat mental: 639, L:355, P:284, Cacat
ganda: 96, L:54, P:42
• Jumlah orang penyandang disabilitas sebanyak 4.396 orang, 55,09% laki-
laki dengan rincian:
Cacat tubuh : 1.408, L:855 P:553, Cacat netra : 625, L:309 P:316,
Cacat wicara : 753, L:396 P:357, Cacat mental : 1.518, L:854 P:664
, Cacat ganda : 92, L: 8 P:84
Penderita penyakit kronis : 213, L:129 P:84
Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapatkan pelatihan:L:
11,P:4

85. Latar
Belakang
• Jumlah pegawai Dinsos: L: 17,P: 17
• Jumlah pegawai Dinsos yang menangani Kegiatan: L:4, P:2
• Jumlah peksos yang menangani: P: 142, L: 318
Kegiatan yang pernah dilakukan:
• Pengumpulan data dari pendamping calon peserta : 4.396, L : 2.396 dan
P: 2.000
• Verifikasi data calon peserta yang akan dikirim:150 org disabilitas.70%laki-
laki.
• Disabilitas yang sudah diberi pendidikan dan pelatihan:90 disabilitas 80%
laki-2
• Pemberian peralatan dan modal usaha : 60 disabilitas 85% laki-laki
Faktor Kesenjangan.
• Akses: Kegiatan pelatihan disabilitas dan eks trauma mayoritas dominasi
oleh penderita laki-laki
• Kontrol: Faktor control lebih banyak dari Laki-laki.
• Partisipasi: Tingkat partisipasi pada kegiatan Pnedidikan dan Pelatihan
Laki- laki lebih tinggi.
• Manfaat: Laki-laki lebih menikmati manfaat dari Pendidikan dan
pelatihan.
Faktor Penyebab Internal.
• Kurangnya SDM yang menangani masalah disabilitas dan trauma
• Kurangnya data awal yang dimiliki sebagai pertimbangan awal
menentukan target PMKS yang akan diberi penanganan dan bantuan
• Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk pemberian pendidikan dan
pelatihan di daerah

86. Latar
Belakang
Gambaran
Umum
• Peksos yang menjadi mitra Dinsos 67.1% nya adalah laki-laki, yang mana
akan lebih mudah melakukan pendekatan ke pasien laki-laki
• Jauhnya tempat pelatihan milik pemerintah provinsi/pusat (di bangil,
surabaya, semarang) yang menyebabkan rata-rata pasien yang berangkat
adalah laki-laki dan yang memungkinkan secara fisik untuk diberangkatkan
• Lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pengurus
Faktor Penyebab Eksternal.
 Masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang utama ekonomi
keluarga.
 Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang penanganan para
penyandang disabilitas dan eks trauma
 Lemahnya kesadaran para penyandang disabilitas dan eks trauma akan
pentingnya menjadi manusia produktif dan setara
 Adanya anggapan dan pola fikir di masyarakat bahwa orang cacat itu tidak
berguna, tidak produktif, dan menjadi aib bagi keluarga, serta perlu
disembunyikan dari masyarakat umum
 Adanya anggapan dan pola fikir di masyarakat bahwa hasil kerja penderita
disabilitas dan eks trauma kurang memuaskan bila dibandingkan dengan
hasil kerja orang normal
Tujuan
dan
Penerima
Manfaat
Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan eks trauma secara
adil dan setara baik laki-laki dan perempuan
Penerima
Manfaat
Penyandang disabilitas dan eks trauma

87. Strategi
Pencapaian
Metoda
Pelaksanaan
Meningkatkan Peran perempuan dalam keikut sertaan Pendidikan
dan pelatihan serta penerima bantua alat dan modal, yang
pelaksanaannya secara Swakelola
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
Tempat/
Lokasi
Pelaksana/
Penanggung Jawab
1. Pengumpulan data
disabilitas dari pendamping
2. Verifikasi data calon peserta
yang akan dikirim.
3. Pengiriman peserta yang
akan diberi pendidikan dan
pelatihan
4. Pemberian peralatan dan
modal usaha
5. Monitoring pelaksanaan
kegiatan
Waktu Pencapaian
Output
1. Waktu kegiatan di rencanakan selama 12 bulan
Beaya yang di
perlukan
1. Rp. …………………………… (RAB terlampir)
Penutup Sejalan dengan strategi pembangunan Pemerintah Kab/Kotayang berorientasi progender, maka
upaya dalam rangka memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat (laki-laki/
perempuan, maupun difable) dalam mengikuti fasilitasi, penerima nilai manfaat dari kegiatan yang
dilakukan oleh Kantor Dinas Sosial perlu mendapatkan dukungan berbagai pihak agar proses
untuk menuju keadilan dan kesetaraan gender segera terwujud
Kepala
Dinas Sosoal Kab/Kota……..