Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•5,458 views
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi era otonomi daerah di Indonesia, termasuk latar belakang, definisi, landasan hukum, pembagian urusan, dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah."
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Similar to Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7) (20)
More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama (20)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
- 1. PEMBANGUNAN EKONOMI ERA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perekonomian Indonesia Oleh: Drs. Agus Luthfi, M.Si
- 2. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat ini berubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.
- 3. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata.
- 4. Definisi : adalah Hak, kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan OTONOMI DAERAH Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan
- 5. Landasan Hukum • UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah • UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah • UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah • UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah • UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- 6. Otonomi Daerah “Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat” (Penjelasan PP 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) MISI OTONOMI DAERAH
- 7. Karakteristik Dasar Desentralisasi Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebut Pemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yang Jelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakan Kekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publik Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruh Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
- 8. Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 3, Yaitu: Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah
- 9. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat Urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama
- 10. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Azas Kepastian Hukum Azas Tertib Penyelenggaran Negara Azas Kepentingan Umum Azas Keterbukaan Azas Proporsionalitas Azas Profesionalitas Azas Akuntabilitas Azas Efisiensi Azas Efektifitas
- 11. Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi 1. Perencanaan & pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana & prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi SDM potensial 7. Penanggulangan maslah sosial lintas kab/kota 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kab/kota 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah listas kab/kota 10. Pengendalian Lingkungan Hidup 11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota 12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan 13. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kab/kota 14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya yang belum dpt dilaksanakan kab/kota 15. Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- 12. Pembagian Urusan Pemerintah Kab/Kota 1. Perencanaan & pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan & pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana & prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan 7. Penanggulangan maslh sosial 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan 9. Fasilitas pengembg koperasi, ush kecil dan menengah 10. Pengendalian Lingkungan Hidup 11. Pelayanan pertanahan 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelayanan adm umum pemerintahan 14. Pelayanan adm penanaman modal 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- 13. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi Memungkinkan penyusunan rencana serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kelompok yang heterogen; Mampu memotong prosedur yang rumit sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di pusat; Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif.
- 14. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakil inya bermacam-macam kelompok kepentingan, seperti politik, agama, dan etnis. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis, serta dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan pembangunan secara lebih efektif.
- 15. Ancaman Disintegrasi dari Desentralisasi Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga terhindar dari Ancaman Disintegrasi Bangsa; Semangat kesatuan dan persatuan melandasi pelaksanaan pemerintah di daerah sesuai Undang-undang No. 5/1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah. UU ini menggariskan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan
- 16. Permasalahan Pokok Dianutnya Disentralisasi 7 Elemen pokok pembentuk pemerintah daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kewenangan Daerah Kelembagaan Kepegawaian Keuangan Manajemen Pelayanan Publik Pengawasan
- 17. Kewenangan Daerah Friksi Antara Kabupaten & Kota itu sendiri Permasalahan Friksi Antara Pusat & Dearah Friksi Antara Daerah Provinsi dgn Kabupaten/kota
- 18. Kelembagaan Dengan adanya batas maksimum dalam penetapan jumlah dinas, akan terjadi pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan IV yang akan berpotensi mengganggu iklim politik daerah. Friksi persepsi dalam menafsirkan regulasi yang akan diterapkan. Masalah
- 19. Kepegawaian Daerah Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis Pegawai Daerah cenderung Dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah Mencuatnya isu Putra Daerah (yang tidak sesuai dengan kompetensinya) Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI Adanya kerancuan antara jabatan politis ( political appointee ) dan jabatan karir ( career appointee ) Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru
- 20. Keuangan Daerah Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency) Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif Overhead cost pemda yang tinggi
- 21. Perwakilan Rakyat Daerah Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala daerah Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan perundangan
- 22. Manajemen Pelayanan Publik Permasalahan Tidak jelasnya standard pelayanan Rendahnya akuntabilitas pelayanan Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan daerah Semakin rendahnya kualitas pelayanan Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan pelayanan
- 23. Pengawasan Permasalahan Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
- 24. Desentralisasi FISKAL Kewenangan penuh bagi daerah dalam penggunaan bantuan pusat (Block Grant) dan pengelolaan keuangan daerah. Penjelasan PP 105 Th 2000 : Semangat Demokrasi, Desentralisasi, Tranparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya DESENTRALISASI FISKAL Keleluasaan menentukan Pajak dan Restribusi Daerah semakin besar 1. Pertumbuhan ekonomi daerah. 2. Tingkat penggaguran & upah. 3. Penyelenggaraan pendidikan. 4. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 5. Pendapatan asli daerah
- 25. Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah & Pusat PBB = 90% untuk daerah dengan rincian : 16,2% untuk propinsi 64,8% untuk kab/kota 9% biaya pemungutan PBB = 10% bagian pemerintah dibagikan ke seluruh daerah kab/kota dengan dasar realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan: 65% secara merata pada seluruh daerah kab/kota 35% insentif atas dasar realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampuai rencana.
- 26. Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah & Pusat Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut: 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.
- 27. Perubahan Struktur Anggaran Perubahan struktur anggaran terjadi dari anggaran tradisional yang bersifat Line item menjadi anggaran yang incrementalism Perubahan dimaksud untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas Segi Positif Perubahan Struktur Anggaran Bilamana terjadi surflus/ defisit akan terlihat jelas. Memudahkan penyusunan anggaran daerah. Memudahkan dalam melakukan analisis, evaluasi dan pengawasan anggaran (budgetary control). Memungkinkan pembentukan cadangan melalui transfer.
- 28. DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN PENDAPATAN MASYARAKAT
- 29. DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESA Sumber: BPS, 2014
- 30. DAMPAK DESENTRALISASI PERTUMBUHAN DAERAH SULIT DIJANGKAU
- 31. Terima Kasih