1. Pengarusutamaan
Gender
E-Learning Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Raya Puncak KM 72, Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor 16720
Telepon: (0251) 8244771 E-Mail: pusdiklatap@kemenkeu.go.id
2. LATAR BELAKANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
IMPLEMENTASI PUG DI KEMENKEU
1 DASAR HUKUM PUG
2 INTEGRASI PUG DALAM PEMBANGUNAN
3 KONSEP GENDER
4 DEFINISI PUG
5 URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN
6 PUG KEMENKEU
7 EMPAT ASPEK KESENJANGAN
8 KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
1 PEDOMAN IMPLEMENTASI PUG KEMENKEU
2 PERAN KEMENKEU DALAM PUG NASIONAL
3 PENCAPAIAN PUG KEMENKEU
OUTLINE
I
II
4. I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
UU No. 17 Tahun 2007
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Inpres No. 9 Tahun 2000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
diperbaharui pada RPJMN Tahun 2020-2024
Perpres No. 7 Tahun 2005 dicabut terakhir dengan
Perpres No. 18 Tahun 2020
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
PMK No. 62/PMK.02/2023
Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2020-2024
PMK No. 77/PMK. 01/2020 diubah terakhir dengan PMK
No.87/PMK.01/2020
Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kemenkeu
KMK No. 807/KMK. 01/2018
Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Permen PPA No. 9 Tahun 2015 diubah terakhir dengan
Permen PPPA No. 7 Tahun 2018
Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 di
Lingkungan Kemenkeu
SE-8/MK.1/2023
1
3
4
5
6
7
2
5. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 TAHUN 2000
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Akses
Partisipasi
Kontrol
Manfaat
Instruksi kepada Menteri, Kepala LPND,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi/Tnggi Negara, Panglima TNI,
Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur,
Bupati/Walikota
Untuk melaksanakan Pengarusutamaan
Gender (PUG) ke dalam perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang
berperspektif gender sesuai bidang tugas
dan fungsi, serta kewenangan masing-
masing
PUG
Mewujudkan
Keadilan dan Keseataraan
Gender
I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (1)
6. • Mengendalikan jumlah dan laju
pertumbuhan penduduk
• Meningkatnya kesetaraan
gender di berbagai bidang
pembangunan
• Meningkatnya IPG
• Meningkatnya kesejahteraan dan
perlindungan perempuan dan anak
• Terkendalinya jumlah dan laju
pertumbuhan penduduk
• Meningkatnya kesetaraan
gender
• Meningkatnya tumbuh
kembang optimal,
kesejahteraan, dan
perlindungan anak
• Tercapainya kondisi penduduk tumbuh
seimbang
• Meningkatnya kesetaraan
gender
• Meningkatnya tumbuh
kembang optimal,
kesejahteraan, dan
perlindungan anak
Arah pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025
salah satunya adalah mewujudkan bangsa yang
berdaya saing melalui melalui pembangunan SDM
berkualitas yang dapat diwujudkan melalui
pemberdayaa perempuan serta penguatan
kelembagaan PUG termasuk ketersediaan data dan
statistik gender
Mewujudkan pemerataan pembangunan
berkeadilan, melalui upaya menghilangkan
diskriminasi berbagai aspek termasuk gender
KESETARAAN GENDER DALAM RPJP 2020-2025 DITERJEMAHKAN KE DALAM RPJMN
UU NO 17 TAHUN 2007
I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (2)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025
• Bertahannya kondisi penduduk
tumbuh seimbang
• Terwujudnya kesetaraan
gender
• Meningkatnya tumbuh
kembang optimal,
kesejahteraan, dan
perlindungan anak
PUG SEBAGAI PENGARUSUUTAMAAM DALAM RPJMN 2020-2024
PERATURAN PRESIDEN NO.18 TAHUN 2020
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024
MISI PEMBANGUNAN 2005-2025
ARAHPEMBANGUNAN
I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (3)
1
•Pengarusutamaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
2
•Pengarusutamaan Gender
3
•Pengarusutamaan Modal Sosial
dan Budaya
4
•Pengarusutamaan Transformasi
Digital
7. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 62/PMK.02/2023
PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (4)
1
Komitmen Pemerintah dalam mendukung keadilan
dan kesetaraan gender melalui integasikan PUG ke
dalam siklus perencanaan dan penganggaran.
3 Pada siklus penganggaran, ARG diwujudkan dalam
mengintegasikan Analisis Gender pada KAK/TOR
yang disebut dengan Gender Action Budget (GAB)
sebagai salah satu dokumen pendukung dalam
penyusunan RKA-K/L
2 Penyusunan ARG pada Rincian Output (RO) yang
mendukung PUG, didahului dengan Penandaan
Anggaran (tagging) tematik ARG pada siklus
perencanaan melalui penyusunan Renja K/L pada
Aplikasi KRISNA sebelumnya.
4 Reviu atas pengalokasian ARG (KAK/TOR yang
memuat Gender Action Budget) dalam rangka
pengujian kualitas dan relevansi ARG oleh APIP
.
8. I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (5)
PERATURAN MENTERI PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO. 7 TAHUN 2018
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA
7 PRASYARAT AWAL PUG
Komitmen
Kebijakan
Kelembagaan PUG
Sumber Daya Manusia dan Anggaran
Data Terpilah
Metode dan Tool
Peranserta Masyarakat
9. I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (6)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 77/PMK.01/2020 Jo. PMK NO.87/PMK.01/2020
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN 2020-2024
10. 01
Sebagai penguatan kerangka kebijakan dan hukum
yang mengatur penyelenggaraan implementasi PUG di
lingkungan Kemenkeu
Penguatan Dasar Hukum PUG
Kemenkeu
02
03 04
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 807/KMK.01/2018
PEDOMAN IMPLEMENTASI PUG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Penguatan Komitmen Pimpinan
Komitmen pimpinan memegang kunci terpenting dalam
mencapai tujuan PUG secara nyata di Kemenkeu, yang
diwujudkan melalui dukungan regulasi terhadap
penyelenggaraan implementasi PUG di lingkungan
Kemenkeu
Penguatan Perangkat
Mekanisme Implementasi PUG
Sebagai acuan maupun rujukan operasional teknis
bagi seluruh satker Kemenkeu dalam
mengintegrasikan persepsi gender sesuai bidang,
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Peningkatan Kualitas
Implementasi PUG-PPRG
Sebagai pedoman untuk meningkatkan kapabiltas SDM
pengelola PUG dalam rangka peningkatan kualitas
implementasi PUG-PPRG Kemenkeu dimulai sejak proses
perencanaan hingga monitoring dan evaluasi berbagai
kebijakan/program/kegiatan.
I. DASAR HUKUM PUG KEMENKEU (7)
11. II. INTEGRASI PUG DALAM PEMBANGUNAN (GLOBAL DAN NASIONAL-1)
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS
MDG’S
8 Tujuan Pembangunan Milenium
2000-2015
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
SDG’S
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2015-2030
11
8 Butir Tujuan Pembangunan Milenium 17 Butir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
PERPRES NO. 59 Tahun 2017 jo
PERPRES No. 111 Tahun 2022
tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
KESETARAAN GENDER DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
12. Dilaksanakan secara terintegrasi dan saling
terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi,
dan lingkungan
INTEGRATION
2
NO ONE LEFT BEHIND
Harus memberi manfaat bagi semua, terutama
yang rentan (sasaran); serta pelaksanaannya
melibatkan semua pemangku kepentingan
(pelaku)
3
UNIVERSAL
Dilaksanakan oleh dunia terkait dengan tujuan
dan sasaran yang transformatif, berpusat pada
manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
$60
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1
1
UNIVERSAL
INTEGRATION
NO ONE LEFT
BEHIND
NO ONE LEFT BEHIND
2
3 Pembanguan yang inklusif adalah
dilaksanakan oleh siapa saja dan
manfaatnya dirasakan oleh semua
serta menyasar pada kelompok rentan
yaitu anak-anak, lansia, dan penyandang
disabilitas
II. INTEGRASI PUG DALAM PEMBANGUNAN (GLOBAL DAN NASIONAL-2)
13. GeBPer BUKAN
Jenis kelaminP
Jenis kelamin
Gender BUKAN Khusus
Perempuan
Khusus Perempuan
Gender BUKAN Prioritas
Perempuan
Prioritas Perempuan
Gender BUKAN Urusan
Perempuan
Urusan Perempuan
GENDER
KERANCUAN MEMAHAMI KATA “GENDER”
III. KONSEP GENDER (1)
14. GENDER
Buatan manusia, bersifat non
kodrati
Ciptaan Tuhan, bersifat kodrati
Diperoleh dari sosialisasi sejak
dini oleh keluarga
Diperoleh dari kelahiran
Dapat berubah dan
dipertukarkan
Tidak dapat berubah dan
dipertukarkan
Berlaku tergantung waktu dan
tempat, bersifat spasial
Berlaku sepanjang waktu dan
tempat, bersifat universal
JENIS KELAMIN
PERBEDAAN GENDER DENGAN JENIS KELAMIN
Buatan manusia, bersifat non
kodrati
Diperoleh dari sosialisasi sejak
dini oleh keluarga
Diperoleh dari kelahiran
Dapat berubah dan dipertukarkan
Tidak dapat berubah dan
dipertukarkan
Berlaku tergantung waktu dan
tempat, bersifat spasial
Berlaku sepanjang waktu dan
tempat, bersifat universal
III. KONSEP GENDER (2)
15. DEFINISI “GENDER”
GENDER adalah peran dan status yang melekat
pada laki-laki atau perempuan berdasarkan
konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh
struktur masyarakat yang lebih luas, dapat
berubah sesuai perkembangan zaman dan
bukan berdasarkan pada perbedaan biologis.
Konsep bagaimana interpretasi atas
peran menjadi laki-laki atau perempuan
yang diharapkan lingkungan sosialnya
(keluarga, agama, masyarakat, negara,
adat budaya, media massa, dsb)
Istilah gender untuk membedakan laki-
laki dan perempuan yang dibentuk
(dikonstruksikan/diajarkan/
disosialisasikan) oleh budaya
Pembedaan tersebut juga menjadi
seperangkat tuntutan sosial tentang
kepantasan bersikap dan berprilaku
seseorang
Pembedaan tersebut telah melekat
dalam kurun waktu lama sehingga
dianggap alamiah sehingga lazim
mengatur peran dan status laki-laki dan
perempuan dalam masyarakat
Disebut DISKRIMINASI GENDER
Pembedaan tersebut menimbulkan
masalah apabila ada ketimpangan
relasi sehingga timbul ketidakadilan
pada salah jenis kelamin
KMK 807/KMK.01/2018
III. KONSEP GENDER (3)
16. Kekerasan
Dampak pelabelan
terhadap sifat jenis
kelamin tertentu memicu
tindak kekerasan
terhadap jenis kelamin
lainnya.
Marginalisasi
Bentuk pembatasan
dalam meminggirkan
peran ekonomi jenis
kelamin tertentu
sehingga menyebabkan
proses pemiskinan
terhadapnya
Subordinasi
Pandangan yang
menempatkan sebuah
peran/fungsi/kedudukan
jenis kelamin tertentu
dinilai lebih rendah
Beban ganda
Beban kerja aktivitas
domestik yang harus
dijalankan oleh salah
satu jenis kelamin
tertentu lebih banyak
dari jenis kelamin
lainnya
KETIDAKADILAN/DISKRIMINASI GENDER
Stereotype
Pelabelan karakteristik
yang dianggap lazim
berdasar konsep tentang
prilaku dan sifat laki-laki
dan perempuan yang
dipercaya berdasar
anggapan subjektif
III. KONSEP GENDER (4)
Contoh Beban Ganda Istri
Mencari mencari nafkah membantu suami
bekerja sambil mengasuh anak
17. Stereotype gender adalah “konsep tentang prilaku, sifat, atau ciri-ciri bagi laki-
laki dan perempuan yang dipercayai berdasarkan anggapan/ penilaian
subjektif dan bisa bersifat negatif atau positif.”
Stereotype gender menimbulkan labelling atau pemberian label/cap/citra baku
karakteristik bagi laki-laki dan perempuan, yang seringkali tidak tepat namun
dianggap lazim
AKIBAT
SOLUSI
Stereotype gender yang bukan merupakan kebenaran umum dijadikan alasan
melakukan tindakan diskriminasi gender. Untuk itu perlu keadilan dalam perlakuan,
agar tercipta kesetaraan dalam pembangunan bagi semua jenis kelamin, melalui
strategi “Pengarusutamaan Gender”.
STEREOTYPE GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DEFINISI
Stereotype gender dianggap sebagai karakteristik yang dianggap benar dan ideal di
masyarakat turut menumbuhkan pola:
- pembedaan peran/status/tanggung jawab/hak-kewajiban
- pembedaan aktivitas/pekerjaan
Standar penilaian terhadap hal-hal tersebut di atas menjadi lebih rendah bagi salah
satu jenis kelamin sehingga terjadi diskriminasi dalam pembangunan.
PENCARI NAFKAH UTAMA
Adalah Laki-laki
PENCARI NAFKAH TAMBAHAN
PEKERJA TAK BERBAYAR
Adalah Perempuan
MENGURUS RUMAH DAN
MENDIDIK ANAK
Adalah Perempuan
Bukan Laki-laki
PEMIMPIN adalah Laki-laki
YANG DIPIMPIN adalah
Perempuan
III. KONSEP GENDER (5)
18. DEFINISI
Strategi untuk mencapai keadilan dan
kesetaraan gender melalui kebijakan,
program, dan kegiatan yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan serta permasalahan laki-laki
dan perempuan dalam proses
perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, serta pemantauan dan
evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan
pembangunan.
STRATEGI PELAKSANAAN
Strategi
Pembangunan
Keadilan
Kesetaraan
Gender
Laki-Laki
Perempuan
Memperhatikan:
• Pengalaman
• Kebutuhan
• Kesulitan
• Hambatan
Integrasi ke dalam
• Perencanaan
• Penganggaran
• Pelaksanaan
• Pemantauan
• Evaluasi
• Pelaporan
• Pengawasan
Atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan
Anak-Anak
Lansia
Disabilitas
KMK 807/KMK.01/2018
IV. DEFINISI PENGARUSUTAMAAN GENDER atau PUG (1)
19. V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN
FAKTA ISU
SOLUSI
DAMPAK
▪ Menjadi laki-laki dan menjadi
perempuan berbeda dalam
- Pengalaman
- Aspirasi
- Kebutuhan
- Permasalahan
▪ Stereotype gender bukan
kebenaran umum
▪ Dalam proses pembangunan
sering kali mengabaikan fakta
perbedaan laki-laki dan
perempuan tersebut
▪ Stereotype gender yang
bukan merupakan kebenaran
umum dijadikan alasan
membentuk norma gender
yang menimbulkan
ketidakadilan gender
Tidak terwujud
keadilan dan kesetaraan
gender
Integrasi strategi
Pengarusutamaan Gender
dalam pembangunan
1
2
3
4
2
4
20. 90.99 91.07 91.06 91.27 91.63
75.43 75.96 75.98 76.25 76.73
68.63 69.18 69.19 69.59 70.31
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2018-2022
IPG IPM Laki-laki IPM Perempuan
Target IPG RKP 2024:
91, 54
IPG
Komponen IPM:
1) Kesehatan
2) Pendidikan
3) Ekonomi
IPG =
𝐼𝑃𝑀 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
𝐼𝑃𝑀 𝐿𝑎𝑘𝑖−𝑙𝑎𝑘𝑖
• IPG nasional satu dekade terakhir terus meningkat
• Namun, IPM perempuan selalu dibawah IPM Laki-Laki
dengan gap yang cenderung stagnan
• Kesenjangan IPM terbesar di komponen ekonomi
Capaian IDG tahun 2022 masih jauh dari Target RKP 2024
72.1
75.24 75.57
76.26 76.59
2018 2019 2020 2021 2022
IDG
Indeks Pemberdayaan Gender (2018-2022)
IDG
Target IDG RKP
2024: 81,21
Dimensi/ Indikator Pembentuk IDG
Perempuan
2021 2022
Keterwakilan di Parlemen / Keterlibatan Perempuan
di Parlemen
21,89 21,74
Pengambilan Keputusan/ Perempuan sebagai
Tenaga Profesional
49,99 48,65
Distribusi Pendapatan/ Sumbangan Pendapatan
Perempuan
37,22 37,17
V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN: FAKTA DAN ISU GENDER (1)
PENCAPAIAN INDIKATOR KESETARAAN GENDER (IPG DAN IDG)
Komponen Pembentuk IPG
Laki-laki Perempuan
2021 2022 2021 2022
Angka Harapan Hidup (AHH)--> Kesehatan 69,67 69,93 73,55 73,83
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)--> Pendidikan 12,95 12,96 13,22 13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)--> Pendidikan 8,92 8,99 8,17 8,39
Pengeluaran per Kapita (Rupiah)--> Ekonomi 15.770 16.215 9.050 9.281
Sumber: Bappenas, 2023
21. 50,47%
PENDUDUK
LAKI-LAKI
140,18 juta orang
49,53%
PENDUDUK
PEREMPUAN
137,57 juta orang
PEREMPUAN LEBIH UNGGUL DIBANDINGKAN LAKI-LAKI PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGGI
PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022
277,75Juta Jiwa
NAMUN POTENSI DEMOGRAFI PEREMPUAN BELUM MENCERMINKAN KONDISI OPTIMAL DI DUNIA KERJA
Tidak ijazah laki-laki perempuan
12,45% 17,20%
SD/MI/Paket
A laki-laki perempuan
24,65% 24,95%
SMP/MTs/
Paket B laki-laki perempuan
21,91% 21,65%
SMK/MA
laki-laki perempuan
6,79% 4,53%
Diploma I
& II laki-laki perempuan
0,38% 0,49%
SMA/MA/
Paket C laki-laki perempuan
25,10% 21,79%
Diploma III
laki-laki perempuan
1,31% 1,96%
Profesi laki-laki perempuan
0,04% 0,06% Diploma
IV/S1/S2/S3 laki-laki perempuan
7,38% 7,38%
V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN: FAKTA DAN ISU GENDER (2)
KESENJANGAN GENDER DALAM KETENAGAKERJAAN
50.77 50.89 51.88 51.89 53.13 53.34 53.41
81.97 82.51 82.69 83.13 82.41 82.27 83.87
66.34 66.67 67.26 67.49 67.77 67.8 68.63
50
60
70
80
90
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Perempuan Laki-Laki
69,25 %
Perempuan berada
di uia produktif
(15-64) tahun 2022
Perempuan lebih banyak dalam jenjang
Pendidikan tinggi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
TPAK Perempuan cenderung stagnan, selalu di
bawah laki-laki. Tahun 2022, TPAK Perempuan
53,41 dan laki-laki 83,87
20.52
21.09
21.89 21.74
19.5
20
20.5
21
21.5
22
2019 2020 2021 2022
Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Keterlibatan perempuan di Parlemen terus
meningkat, namun propori masih rendah,
belum mencapai 30%
30.37
33.08
32.5
32.26
29
30
31
32
33
34
2019 2020 2021 2022
Perempuan dalam Posisi Manajerial
Proporsi Perempuan di jabatan
managerial masih rendah yaitu 32,26% di
sektor privat.
0 40000 80000 120000
Pimpinan tinggi utama
Pimpinan tinggi madya
Pimpinan tinggi pratama
Administrator
Pengawas
Eselon V
laki-laki perempuan
Jabatan Tinggi ASN tahun 2022
Perempuan mendominasi (54%) dari total 4,25 Juta ASN
pada tahun 2022. Namun pada jabatan tinggi, ASN laki-
laki masih lebih mendominasi daripada perempua
Sumber: data BPS, 2023 Sumber: Buku Statistik ASN 2022
22. V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN: FAKTA DAN ISU GENDER (3)
30.8
27.67 26.92
24.4
21.6
0
5
10
15
20
25
30
35
2018 2019 2020 2021 2022
Prevalensi Stunting 2018-2022
Berdasar Perpre No 72 tahun 2021
Tentang Percepatan Penurunan Stunting,
bahwa Intervensi Stunting melalui:
• Intervensi Spesifik: mengatasi penyebab
langsung
• Interveni Sensitif : mengatasi penyebab
tidak langsung
Kelompok sasaran:
• Remaja/Calon pengantin
• Ibu hamil dan Ibu menyusui
• Balita
Target RKP 2024: 14
9.65
3.87 3.81 3.69 3.44
0
2
4
6
8
10
12
2018 2019 2020 2021 2022
Perokok Anak ( 10-18 Tahun)
Tahun 2018-2022
Target RKP 2024: 8,7
Sumber: BPS, 2023
62.72
66.26
66.89
61.38
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
2018 2019 2020 2021
Indeks Perlindungan Anak 2018-2021
Target RKP 2024: 73,49
PENCAPAIAN INDIKATOR PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
17132 17574
21753
25052
4951 4396 5376 4631
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2019 2020 2021 2022
Jumlah Korban Kekerasan 2019-2022
Perempuan Laki-laki
5.70%
14.90%
30.30%
13.10%
29.99%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
0 sd 5
6 sd 12
13 sd 17
18 sd 24
25-44
Perempuan Korban Kekerasan per
Kelompok Umur Tahun 2022
Sumber: Simfoni PPA, 2023
Sumber: Buku Indeks Perlindungan Anak, KPPPA, 2022
Sumber: Kemkes, 2023
Sumber: Kemkes, 2023
Target RKP 2024: Menurun
Target RKP 2024: Menurun
23. V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN: FAKTA DAN ISU GENDER(4)
Tahun 2020
Ranking 85
Score 0,700
Tahun 2021
Ranking101
Score 0,688
Tahun 2022
Ranking92
Score 0,697
Laporan Gender Global Gap 2022 menyatakan bahwa
“KESENJANGAN GENDER GLOBAL DIPERKIRAKAN AKAN TERTUTUP
SEPENUHNYA DALAM 132 TAHUN.”
Meskipun tren menunjukkan peningkatan dari perkiraan tahun lalu
(136 tahun), itu masih jauh lebih lambat dari perkiraan tahun 2020 yang 100 tahun.
Sumber: Global Gender Gap Report 2022
Word Economic Forum 2022
RINCIAN CAPAIAN INDONESIA DALAM GLOBAL GENDER GAP INDEX 2020-2022
No Dimensi 2020 2021 2022
1. Partisipasi dan Peluang dalam
Ekonomi
0,685 0,647 0,674
2. Pemberdayaan Politik 0,172 0,164 0,169
3. Capaian Pendidikan 0,970 0,970 0,972
4. Kesehatan dan kelangsungan
Hidup
0,974 0,971 0,970
PERINGKAT INDONESIA
DALAM MENUTUP KESENJANGAN GENDER GLOBAL
2020-2022
RINCIAN CAPAIAN INDONESIA
“Menurut WEF Global Gender Gap Report tahun 2020,
terjadinya ketimpangan gender hanya bisa ditutup dalam
jangka waktu 99,5 tahun. Jadi membutuhkan periode hampir
100 tahun untuk bisa menutup gender gap”
Sri Mulyani- Menkeu RI-
Capital Market Women Empowerment Forum, 22 Desember 2021
POSISI KESENJANGAN GENDER INDONESIA DI KANCAH GLOBAL
24. Kontribusi UMKM terhadap
PDB Nasional sebesar 60,51 %
atau setara 9.580 Triliun
(KPPPA, 2021)
UMKM menyerap tenaga kerja
sebesar 97% dari daya serap
dunia usaha (KPPPA, 2020)
UMKM menghimpun sampai
60% dari total investasi di
Indonesia (KPPPA, 2021)
Kriteria Pelaku UMKM
(PP No 7 Tahun 2021)
Data Terpilah pelaku UMKM di
Indonesia
Kontribusi UMKM dalam
Perekonomian Indonesia
Jumlah UMKM di Indonesia
mencapai 64,2 juta unit
Perempuan mengelola
64,5% dari total UMKM di
Indonesia
Jumlah pelaku Usaha Mikro
mencapai 69,03% dari total
pelaku UMKM.
Perempuan mengelola 57%
dari Usaha Mikro
V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN: FAKTA DAN ISU GENDER(5)
SIGNIFIKANSI PERAN PEREMPUAN PELAKU UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
• Modal Usaha s.d. 1 Miliar
• Penjualan tahunan s.d 2
Miliar
Usaha
Mikro
• Modal Usaha 1 Miliar s.d. 5
Miliar
• Penjualan 2 Miliar s.d 15
Miliar
Usaha Kecil
• Modal Usaha 5 s.d. 10 Miliar
• Penjualan lebih dari 15 Miliar
Usaha
Menengan
25. BELUM RESPONSIF GENDER
❖ Tidak memahami bahwa laki-laki dan perempuan
memiliki perbedaan dalam hal pengalaman/
aspirasi/kebutuhan/ permasalahan (BUTA GENDER)
❖ Tidak mempertimbangkan pengalaman/aspirasi/
kebutuhan/ permasalahan kedua jenis kelamin yang
berbeda (NETRAL GENDER)
RESPONSIF GENDER
❖ Telah mempertimbangkan pengalaman/ aspirasi/
kebutuhan/permasalahan kedua jenis kelamin
yang berbeda
❖ Telah mengakomodir perbedaan tersebut di atas
secara sistematis dan konsisten dengan tujuan
agar tidak terjadi kesenjangan/diskriminasi
❖ Telah mempertimbangkan keadilan dalam empat
indikator/aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat dalam pembangunan
PERLUNYA PERUBAHAN WAWASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
❖ Hanya mengakomodir kepentingan
pengalaman/aspirasi/ kebutuhan/ permasalahan salah
satu jenis kelamin tertentu (BIAS GENDER)
V. URGENSI PUG DALAM PEMBANGUNAN
26. 26
Kesempatan bagi laki-laki dan
perempuan dalam memperoleh
manfaat pembangunan
AKSES
PARTISIPASI
Keikutsertaan laki-laki dan
perempuan dalam dalam suatu
kegiatan/program
KONTROL
Peran laki-laki dan perempuan dalam
menjalankan fungsi pengendalian atas
sumber daya dan pengambilan
keputusan
MANFAAT
Peran laki-laki dan perempuan dalam
menerima dan menggunakan hasil
suatu kebijakan/ program/kegiatan
VI. EMPAT ASPEK KESENJANGAN GENDER
1
3
2
4
ISU GENDER adalah masalah yang muncul akibat adanya KESENJANGAN GENDER
yang berimplikasi adanya pembedaan perlakuan atas dasar perbedaan jenis kelamin (DISKRIMINASI GENDER)
DISKRIMINASI GENDER menyebabkan kondisi tidak setara sehingga diperlukan perlakuan adil dalam empat aspek sebagai
indikator terwujudnya implementasi PUG
27. VII. KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
PERLAKUAN ADIL bagi laki-laki dan perempuan dalam
keseluruhan proses pembangunan dengan mempertimbangkan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan sebagai
laki-laki dan sebagai perempuan, untuk mendapat akses dan
manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi
dalam mengambil keputusan serta dalam memperoleh
penguasaaan/kontrol terhadap sumber daya
KEADILAN GENDER
KESAMAAN KONDISI DAN POSISI bagi laki-laki dan perempuan
yang terwujud karena adanya keadilan dalam akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat dalam menikmati hasil pembangunan
KESETARAAN GENDER
AKSES PARTISIPASI
MANFAAT KONTROL
28. Mewujudkan KESAMAAN KONDISI DAN POSISI
bagi laki-laki dan perempuan melalui pemberian
perlakuan/dukungan secara sama TANPA
mempertimbangkan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan
perempuan serta kelompok orang dengan
kebutuhan khusus (sameness)
GENDER EQUALITY
Mewujudkan KESAMAAN KONDISI DAN POSISI
bagi laki-laki dan perempuan melalui pemberian
perlakuan/dukungan DENGAN
mempertimbangkan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, dan permasalahan sebagai laki-laki
dan perempuan termasuk orang dengan
kebutuhan khusus (fairness)
GENDER EQUITY
Gender equality dan gender equity adalah istilah
yang terkait dalam implementasi PUG tapi memiliki
arti yang berbeda.
Bahwa laki-laki dan perempuan termasuk di
dalamnya kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan
disabilitas) tidak berada dalam posisi awal yang
sama, sehingga membutuhkan perlakuan/dukungan
yang berbeda (gender equity) untuk mencapai
kondisi dan posisi setara antar mereka
GENDER EQUALITY VS GENDER EQUITY
VII. KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER
30. PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN
DASAR HUKUM
PENGERTIAN
TUJUH PRASYARAT PUG
EMPAT ASPEK DISKRIMINASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
RESPONSIF GENDER
TUJUAN
SASARAN
ANGGARAN RESPONSIF
GENDER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. UU 39/1999 (HAM)
2. UU 23/2002 (Perlindungan Anak)
3. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
4. INPRES 9/2000 (PUG dalam Pembangunan Nasional)
5. PP 90/2010 (Penyusunan RKA K/L)
1. Memastikan Kebijakan Kemenkeu telah adil dan setara
bagi pegawai Kemenkeu
2. Memastikan keberlanjutan PUG di Kemenkeu
3. Memastikan seluruh pegawai Kemenkeu paham PUG
Terintegrasinya perspektif gender dalam tugas,
fungsi, dan internal budaya Kemenkeu
1. Gender adalah peran dan status laki-laki dan perempuan
berdasarkan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah
sesuai perkembangan zaman
2. PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan
kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta
permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta
pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan
pembangunan.
1. Komitmen Politik dan Kepemimpinan Lembaga
2. Kebijakan yang responsif gender
3. Kelembagaan (Pokja / Tim)
4. Sumber Daya (Manusia dan Anggaran)
5. Data Terpilah menurut jenis kelamin
6. Alat Analisis (Gender Analysis Pathways / GAP)
7. Partisipasi Masyarakat
1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat
Anggaran yang merespon kebutuhan,
permasalahan, aspirasi dan pengalaman laki-laki
dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan
keadilan dan kesetaraan gender.
PPRG merupakan upaya untuk
mengintegrasikan perspektif gender kedalam
proses Perencanaan dan Penganggaran
dengan cara penelaahan dampak dari suatu
belanja kegiatan serta efeknya terhadap
keadilan dan kesetaraan gender.
1. Pembinaan secara berjenjang dari
Pimpinan Kemenkeu
2. Pelembagaan PUG dengan membentuk
Pokja/Tim
3. Pokja/Tim melakukan fungsi driver dan
konsultasi bagi unit masing-masing
4. Melaksanakan tugas Pokja/Tim
1. Pemantauan dilakukan secara kontinu
2. Pemantauan terhadap kegiatan dalam RENJA / RKA K-L
3. Hasil pemantauan digunakan sebagai masukan proses
Perencanaan berikutnya
Indikator Pemantauan dan Evaluasi:
1. Terpenuhinya 7 Prasyarat PUG
2. Terbukanya Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat
3. Tidak ada diskriminasi
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang responsif gender
PERENCANAAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
KMK 807/KMK.01/2018 TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PUG DI LINGKUNGAN KEMENKEU
PEDOMAN
IMPLEMENTASI PUG
KEMENKEU
I. PEDOMAN PUG KEMENKEU
31. 01
Perencanaan pembiayaan
ARG dan monev
pelaksanaannya
Kementerian PPN/BAPPENAS
02
Perumus kebijakan ARG
dan penelaah dokumen
anggaran
03 04
II. PERAN KEMENKEU DALAM PUG NASIONAL
Kementerian Keuangan
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kementerian PPPA)
Kementerian Dalam Negeri
Menyusun kebijakan ARG
di daerah Meningkatkan kapasitas
SDM terkait PUG - PPRG
Surat Edaran Bersama Empat Menteri
Nomor : 270/M.PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012, 050/4379A/SJ., SE-46/MPP-PA/11/2012
Tentang
Stranas Percepatan PUG MelaluI PPRG ,
untuk pelaksanaan pembangunan dalam RPJM 2010-2014
32. INDIKATOR KELEMBAGAAN PUG YAITU 7 PRASYARAT
PUG PADA K/L MELIPUTI:
1. Komitmen KL pada strategi PUG
2. Kebijakan pada dokumen perencanaan KL
3. Pelembagaan PUG K/L dan UE1
4. SDM pelaksana PPRG dan monev PPRG serta
Anggaran pelembagaan PUG
5. Data terpilah, Sistem Informasi dan KIE
6. Pedoman teknis dan metode analisis
7. Peran serta masyarakat
❖ Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah bentuk pengakuan
dari pemerintah atas komitmen dan peran pimpinan K/L dalam
upaya mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan Gender melalui
strategi PUG yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
❖ Evaluasi APE merupakan sarana monitoring dan evaluasi atas:
1. Kelembagaan PUG ( 7 prasyarat PUG )
2. Pelaksanaan PUG
❖ Berdasar Peraturan Menteri PPPA No. 7 Tahun 2018, evaluasi
APE menjadi dasar pemberian Anugerah Parahita Ekapraya
(APE)
INDIKATOR PELAKSANAAN PUG PADA K/L MELIPUTI:
1. Kebijakan, Program, dan Kegiatan
• Kebijakan dalam bentuk peraturan
• Program dan kegiatan yang di-tagging ARG
• Program inovasi percepatan PUG
2. Pelaksanaan PUG menjadi refensi bagi KL lain
3. Anggaran Responsif Gender
4. Peran serta masyarakat dan jejaring
III. PENCAPAIAN PUG KEMENKEU (1)
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
33. Anugerah Parahita Ekapraya
Tingkat Pratama
(2009)
Anugerah Parahita Ekapraya
Tingkat Madya
(2010 dan 2011)
Anugerah Parahita Ekapraya
Tingkat Utama
(2012 dan 2013)
Anugerah Parahita Ekapraya
Tingkat Mentor
(2014, 2016 , 2018, dan 2020)
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)
TESTIMONI MENKEU TERHADAP IMPLEMENTASI
PUG KEMENKEU
APE TINGKAT MENTOR
TAHUN 2020
III. PENCAPAIAN PUG KEMENKEU (1)
34. III. PENCAPAIAN PUG KEMENKEU (2)
ANUGERAH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
Anugerah KPAI Tahun 2023
Kategori Tiga Kementerian/Lembaga (K/L) Terbaik
Kriteria Penilaian Simep PA Tahun 2023
Bagi Kementerian/Lembaga
Komitmen
Sistem Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan (SIMEP)
Inovasi Kebijakan &
Program
Dampak
Pemenuhan Hak Anak (PHA):
A. Peraturan dan Regulasi
B. Kelembagaan dan SDM
C. Program dan Anggaran
D.Sarana dan Prasarana
E. Layanan Kasus
Perlindungan Khusus Anak (PKA)
A. Peraturan dan Regulasi
B. Kelembagaan dan SDM
C. Program dan Anggaran
D.Sarana dan Prasarana
E. Layanan Kasus
Indikator SIMEP PA K/L
1 2
3 4
35. TERIMA KASIH
PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Raya Puncak KM 72, Gadog, Megamendung, Kabupaten Bogor 16720
Telepon: (0251) 8244771 E-Mail: pusdiklatap@kemenkeu.go.id
Jangan lupa untuk ikuti laman media sosial kami untuk
informasi pelatihan lainnya di:
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
pusdiklatap
@pusdiklatap
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
35
