pedoman pendanaan responsif gender

1. SIMULASI
PEDOMAN PENANDAAN,
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Oleh:
Woro Srihastuti Sulistyaningrum
Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, 21 Februari 2019

2. PENDAHULUAN
PEDOMAN PENANDAAN , PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PPRG
TUJUAN DAN AGENDA RAPAT
01
02
03
2
SISTEMATIKA PAPARAN

3. PENDAHULUAN

4. 4
LANDASAN HUKUM
UNDANG-UNDANG
UU No. 7/1984 Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk
Diskiriminasi Terhadap Wanita
(Convention on The Elimination of
All Forms of Discrimination
Against Women);
UU No 17/2003 Keuangan Negara
UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara
UU No 25/2004 Sistem Perencanaan
UU No. 17/2007 RPJPN tahun 2005-2025
PERATURAN PEMERINTAH
PP NO. 90/2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
PP No 17/2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional
INSTRUKSI/PERATURAN PRESIDEN
Inpres No. 9/2000 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
Perpres No. 2/2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2015-2019
PERATURAN SETINGKAT MENTERI
Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Ka
Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri PP dan PA Tahun 2012
Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (Stranas PPRG 2012-2014)
Permendagri No. 67 /2011 Perubahan atas Permendagri NO. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah
PMK No. 142/PMK.02/2018 Perubahan Atas PMK Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan
Pengesahan DIPA
PMK No. 214/2017 Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL

5. ARG sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 hingga 2016, namun mengalami kenaikan pada
tahun 2017 hingga 2018
PERKEMBANGAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
5

6. 6
DOKUMEN-DOKUMEN STRATEGIS PPRG
6
Strategi Nasional (Stranas) PPRG adalah pedoman umum untuk
percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di pusat, daerah, dan desa
dalam rangka mencapai target pembangunan jangka pendek,
menengah, dan panjang (RKP/RKPD, RPJMN/RPJMD/RPJMDesa,
RPJP/RPJPD, dan SDGs.  Stranas ini akan disahkan melalui PERPRES
yang telah masuk Progsun dari tahun 2018.
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) PPRG adalah pedoman pelaksanaan PPRG
di tingkat pusat (K/L), daerah, dan desa.  Juklak ini akan disahkan
dengan Peraturan Menteri sebagai turunan Perpres Stranas PPRG. Draft
sudah ada
Pedoman Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi Anggaran Responsif
Gender adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penandaan,
pemantauan, dan evaluasi anggaran responsif gender di internal
Bappenas.  Sebagai turunan Juklak PPRG dan panduan khususnya bagi
Bappenas dan K/L pada umumnya. Draft sedang disusun
01
02
03
6

7. PEDOMAN PENANDAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI ANGGARAN RESPONSIF
GENDER

8. 8
8
OUTLINE PEDOMAN
PENDAHULUAN
BAB III
BAB II
BAB I
IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER
PENANDAAN PPRG
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V PENUTUP
8

9. BAB II IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN RESPONSIF GENDER
9
instrumen untuk mengatasi
adanya perbedaan atau
kesenjangan akses,
partisipasi, kontrol dan
manfaat pembangunan bagi
perempuan dan laki laki
dengan tujuan untuk
mewujudkan anggaran yang
lebih berkeadilan
Anggaran Responsif Gender (ARG):
• Upaya untuk menjamin agar anggaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah beserta
kebijakan dan program yang mendasarinya
dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan
setiap warga negara dari kelompok manapun,
baik laki-laki maupun perempuan.
• Merupakan anggaran yang disusun dan
disahkan melalui proses analisis dalam
perspektif gender
Perencanaan Responsif Gender (PRG):
Perencanaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan
Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian
pengalaman, aspirasi , kebutuhan, potensi dan
penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
PPRG PRG
ARG
Konsep PPRG

10. Anggaran Responsif Gender
10
• Anggaran khusus target gender : alokasi anggaran yang diperuntukkan
guna memenuhi kebutuhan dasar satu kelompok berdasarkan hasil
analisis gender.
• Anggaran kesetaraan gender: alokasi anggaran untuk mengatasi
masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat
diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan
perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap
sumberdaya.
• Anggaran pelembagaan kesetaraan gender: alokasi anggaran untuk
penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender. Kategori anggaran
ini mencakup beberapa hal seperti pengembangan data pilah, maupun
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait dengan
Pengarusutamaan Gender (Modul PPRG, KPPPA).

11. Prinsip ARG
11
• Bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan
laki-laki;
• Sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status,
peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
• Tidak selalu menjadi dasar untuk meminta tambahan alokasi
anggaran. Tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran
yang dikhususkan untuk program perempuan; dan
• Bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk
perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.

12. Kerangka Analisa Gender dengan GAP
12

13. Kriteria Pemilihan Kegiatan Responsif Gender
(Tematik ARG)
Kategori satu: Kegiatan yang dianggap
mampu mengurangi atau menghilangkan
adanya kesenjangan gender yaitu
kegiatan-kegiatan:
• Kegiatan yang dapat memberikan akses
dan peran kepada perempuan dan laki-
laki secara proporsional. Contoh:
Kegiatan pengembangan usaha
ekonomi kreatif di Kacamatan xx;
• Kegiatan yang memberikan manfaat
bagi perempuan dan laki-laki termasuk
difabel. Contoh: Kegiatan usaha industri
rumahan;
• Kegiatan yang dapat melibatkan
perempuan dan laki-laki dalam proses
dan tahapan-tahapan kegiatan. Contoh:
Kegiatan Musrenbang kabupaten xx.
13
Kategori dua: kegiatan yang
khusus untuk menangani
spesifik gender seperti
• Kegiatan yang disusun
berdasarkan kebijakan yang
Responsif Gender;
• Kegiatan bantuan
perbaikan gizi bagi Ibu
Hamil;
• Kegiatan KB pria;
• Pembinaan Kelopok Tani
wanita;
• Bantuan modal usaha bagi
kelompok perempuan
Usaha Mikro;
• Dan lain-lain.
Kategori tiga: kegiatan
dalam mendukung
pelembagaan PUG, seperti:
• Kegiatan Peningkatan
kapasitas kelembagaan
PUG;
• Kegiatan rapat koordinasi
pelaksanaan PUG di Kl;
• Pelatihan PPRG;
• Sosialisasi dan Advokasi
PUG bagi para pejabat K/L;
• Dan lain-lain.

14. BAB III PENANDAAN PPRG
14
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des
Analisis Isu
Gender
dilakukan,
kemudian
diintegrasikan ke
Draft Rancangan
Awal RKP
Identifikasi awal
output ARG
yang akan
ditandai oleh
K/L, mulai
menyusun GBS
Membahas
kegiatan/out
put tematik
ARG pada
trilateral
meeting
Penandaan
oleh K/L pada
aplikasi
KRISNA
• Verifikasi
Penandaan ARG
pada proses
penelaahan
Renja K/L
• Pemberian
feedback kepada
K/L
• Memastikan
kebijakan
responsif
gender telah
tercakup dalam
Rancangan
Akhir RKP
• penandaan oleh
K/L pada
aplikasi RKA K/L
• Verifikasi penandaan
dan kelangkapan
GBS dalam
penelaahan RKA K/L
• Pemberian feedback
kepada K/L
Updating
penandaan oleh
K/L pada aplikasi
KRISNA dan RKA
K/L
Pada penelaahan
RKA K.L
Yang terlibat:
Bappenas dan
K/L
Yang terlibat:
Bappenas ,
DJA dan K/L
Yang terlibat:
Bappenas dan DJA
Yang terlibat:
Bappenas, DJA, dan
KPPPA
Yang terlibat:
KPPPA dan K/L
Yang terlibat:
K/L
Yang terlibat:
Bappenas dan K/L
Yang terlibat:
Bappenas, DJA dan
K/L

15. STRUKTUR ANGGARAN RENJA K/L DALAM APLIKASI KRISNA
15
Penandaan dapat
dilakukan

16. PENANDAAN TEMATIK DALAM APLIKASI KRISNA
NO TEMA
1 ANGGARAN INFRASTRUKTUR
2 KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR (KSST)
3 ANGGARAN RESPONSIF GENDER
4 MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
5 ANGGARAN PENDIDIKAN
6 ANGGARAN KESEHATAN
7 ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
16

17. Peran Kunci Unit Kerja, Biro Perencanaan, dan Inspektorat
17
Unit Kerja:
 Melakukan analisa gender
dengan GAP
 Menyusun GBS dan
melampirkannya dalam RKA
K/L
 Melakukan tagging pada
aplikasi sistem perencanaan
dan penganggaran
Biro Perencanaan:
 Mengkoordinasikan
penyusunan GAP dan GBS
dalam kapasitasnya sebagai
Pokja PUG K/L
 Mengumpulkan GBS
sebagai dokumen
pendukung RKA K/L
 Melakukan penandaan pada
aplikasi sistem perencanaan
dan penganggaran
 Memastikan kualitas GBS
dari unit kerja sudah sesuai
dengan ketentuan
Inspektorat:
 Mereviu GAP
 Memastikan GBS
dikumpulkan sebagai
dokumen pendukung RKA
K/L oleh masing-masing unit
kerja
 Memantau pelaksanaan
penandaan ARG pada
sistem perencanaan dan
penganggaran
 Menelaah ketersediaan dan
kualitas GBS

18. BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
18
Menyerahkan list
kegiatan yang
berpotensi ditandai
ARG,
List kegiatan tahun
lalu dapat menjadi
acuan
KPPPA
Meneruskan informasi
list kegiatan yang
berpotensi ditandai ARG
BAPPENAS
KPAPO
• Memastikan kegiatan tersebut
masuk dalam list penandaan
ARG
• Melaporkan hasil pertemuan
Tiga Pihak
BAPPENAS
Sektor terkait
Melaporkan rekapitulasi hasil
penandaan ARG dari aplikasi sistem
perencanaan dan penganggaran
BAPPENAS
Sisdur
• Menelaah rekapitulasi
penandaan ARG
• Melaporkan hasil
telaah ARG sebagai
bahan evaluasi KPPPA
BAPPENAS
KPAPO
Melakukan Evaluasi
Fasilitasi PUG melalui
PPRG terhadap K/L
sebagai input strategi di
tahun selanjutnya
KPPPABerkoordinasi
• Memastikan list kegiatan tersebut
dibahas dalam pertemuan tiga pihak
• Memastikan kegiatan tersebut ditandai
ARG dan dilengkapi GBS dalam RKA K/L
• Melaporkan rekapitulasi kegiatan yang
ditandai ARG dan kelengkapan GBS
KEMENKEU
DJA

19. JADWAL PENYELESAIAN
19
APRIL
• Mgg I: Pencetakan
• Mgg II: Sosialisasi
dan Distribusi pada
K/L terkait
MEI
29 April – 30 Mei:
• Trilateral Meeting
(TM)
• Penggunaan
Pedoman
Penandaan ARG
pada TM
FEBRUARI
• Mgg II: Simulasi
Teknis Pedoman
Penandaan
• Mgg III s/d IV:
Penyempurnaan
pedoman
berdasarkan
masukan pertemuan
11 Februari
MARET
• Mgg I: Pembahasan Draft 3
Pedoman
• Mgg II: Pembahasan Draft 4
• Mgg III: Pembahasan Draft
5
• Mgg IV:Finalisasi Pedoman
(Kata pengantar dari
MenPPN/Ka Bappenas,
Menkeu dan MenPPPA)

20. KISI-KISI PEMBAHASAN
TUJUAN DAN AGENDA RAPAT

21. 21
21
TUJUAN PERTEMUAN
Membahas Pedoman Penandaan, Pemantauan, dan Evaluasi
Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
Mensimulasikan dan Mempraktikan Pedoman Penandaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran
yang Responsif Gender
Mengevaluasi kemudahan penggunaan Pedoman
berdasarkan hasil simulasi dan praktik

22. AGENDA PERTEMUAN
22
Waktu Acara
Narasumber/
Fasilitator
13.00 – 13.30 Pembukaan Direktur KPAPO
13.30 – 15.00
1. Paparan Simulasi Penggunaan
KRISNA untuk Penandaan ARG
2. Praktik Penandaan ARG oleh
Peserta
Direktur Sisdur
15.00 – 15.30 Kesimpulan dan Penutup Direktur KPAPO

23. BAPPENAS KPAPO