1) Forum tematik membahas peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ketahanan keluarga dalam mengurangi kemiskinan; 2) Diskusi mencakup rekomendasi kebijakan di bidang keluarga, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta ketenagakerjaan.

1. “ FORUM TEMATIK BIDANG SOSIAL BUDAYA ”
Gedung Radyo Suyoso, 18 maret 2016

2. Tema Pembangunan Tahun 2017
Mendayagunakan & mengoptimalkan
(SDM unggul, kesehatan terjamin,
kemiskinan turun, pengangguran turun,
investasi tumbuh, ekonomi tumbuh &
merata, infrastruktur mantap, masyarakat
lebih berbudaya & DIY lebih karakter)
Rumusan Tema Menurut RPJMD DIY Tahun
Ke-5
Tema RKPD DIY 2017 :
Mewujudkan kualitas pembangunan yang
lebih berkeadilan melalui pengembangan
Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan
Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik.
Arahan Presiden Pada Penyusunan RKP
2017
(Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016)
Tema RKP 2017 : Memacu
Pembangunan Infrastruktur dan
Ekonomi Untuk Meningkatkan
Kesempatan Kerja Serta Mengurangi
Kemiskinan dan Kesenjangan Antar
Wilayah.
Muatan Lainnya :
1. Anggaran negara harus berorientasi
manfaat untuk rakyat dan berorientasi
pada prioritas untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional;
2. Kebijakan anggaran belanja tidak
berdasarkan money follow function tapi
money follow program (tidak perlu
semua tusi dibiayai secara merata);
3. Memangkas nomenklatur program yang
tidak jelas manfaatnya bagi rakyat.
“PENINGKATAN SDM, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA DALAM
RANGKA PENGURANGAN KEMISKINAN”
MENGAPA KETAHANAN KELUARGA?

3. Konsep Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga adalah unit terkecil
dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
Tujuan keluarga yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga
seperti (Hughes & Hughes 1995) : menyusun keturunan yang baik dan utuh,
parenting untuk membesarkan anak yg merupakan karunia, menyesuaikan
sikap antar suami istri, meningkatkan afeksi keluarga, mengembangkan
kehidupan spiritual keluarga dan meningkatkan kehidupan keluarga.
Ketahanan fisik yaitu apabila terpenuhi
kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
pendidikan dan kesehatan (indikator:
Pendapatan per kapita melebihi kebutuhan
fisik minimum), dan terbebas dari masalah
ekonomi (indikator: Terbebas dari masalah
ekonomi).
Ketahanan sosial yaitu apabila keluarga
memiliki orientasi nilai agama, komunikasi
berlangsung efektif, komitmen keluarga
tinggi dalam hal pembagian peran,
dukungan untuk maju, dan waktu
kebersamaan keluarga, membina hubungan
sosial dan mekanisme penanggulangan
masalah.
Ketahanan psikologis yaitu apabila keluarga
mampu menanggulangi masalah non fisik,
pengendalian emosi secara positif, konsep
diri positif (termasuk terhadap harapan dan
kepuasan), dan kepedulian suami terhadap
istri.
1
2
3
Keluarga dianggap tahan/kuat apabila
memenuhi beberapa faktor sebagai berikut:

4. HUBUNGAN KAUSALITAS PERMASALAHAN SOSIAL
KELUARGA:
AYAH, IBU, ANAK
7 FUNGSI KELUARGA
• Fungsi keagamaan,
• Fungsi sosial budaya,
• Fungsi melindungi,
• Fungsi reproduksi,
• Fungsi sosialisasi dan
pendidikan,
• Fungsi ekonomi, dan
• Fungsi pembinaan
lingkungan.
HARMONIS
Mencapai Kesejahteraan
dan Ketahanan Keluarga
DISHARMONI PERMALAHANAN SOSIAL/KESEHATAN
PERMASALAHAN
KELUARGA
GIZI BURUK
ANAK JALANAN
NARKOBA
PERMASALAHAN
LAINNYA
KENAKALAN REMAJA
PERDAGANGAN ANAK
KDRT
HAMIL DILUAR NIKAH/
PERNIKAHAN DINI
Memastikan Fungsi Agar Keluarga berjalan
diperlukan beberapa intervensi:
1. Peningkatan kapasitas SDM Keluarga
2. Keterlindungan keluarga baik dari aspek
sosial, ekonomi dan budaya
3. Ketercukupan dan fasilitasi keluarga untuk
menjalankan kebutuhan afeksi
1. Memastikan bahwa pemberdayaan keluarga dalam rangka
keterlindungan dan ketercukupan dapat berjalan secara
optimal;
2. Memastikan aspek peningkatan kapasitas SDM berjalan
secara holistik dan integratif bagi setiap anggota keluarga;

5. 1
2
3 4
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN
KETAHANAN KELUARGA

6. Proses Pemberdayaan masyarakat melalui keluarga
Aktualisasi Diri dan
Eksistensi Komunitas
Peningkatan
Kualitas Hidup
Kemandirian
masyarakat
Ketahanan
Masyarakat
Mampu mengakses
berbagai sarana
kesehatan, pendidikan,
dan berbagai sarana
untuk meningkatkan
kualitas hidup Kebanggaan menjadi/memiliki
keluarga yang berkualitas yang
dapat menjadi teladan bagi
keluarga lain
Keluarga yang mandiri dan kemampuan akan
lebih mempunyai keinginan untuk bisa
membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk
masyarakat yang mandiri penuh kemandirian
Keluarga yang mandiri dan
kemampuan akan lebih mempunyai
keinginan untuk bisa membantu
keluarga lainnya sehingga terbentuk
masyarakat yang mandiri penuh
kemandirian

7. Bidang Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan
Keluarga
Berencan
a
Meningkatkan akses dan pelayanan KB
yang merata dan berkualitas di dalam
sistem Jaminan Kesehatan Nasional
(MOW-MOP BPJS)
1. BKKBN
2. BPPM
3. Badan KB
Kab/kota
4. TNI
5. DInkes
1. Sosialisasi KB
2. Pengembangan Kampung KB
3. Bakti sosial KB
4. Kerjasama dengan TNI melalui
TNI-KB-Kes
Meningkatkan pemahaman remaja
mengenai kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga
1. Dinkes
2. Disdikpora
3. BPPM
1. KIE kespro remaja melalui PIKR
dan lembaga-lembaga terkait
2. Pembinaan Kesehatan
Reproduksi di dalam keluarga
Bidang Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan
Sosial Memberikan Bantuan Modal Usaha berupa
bantuan sosial atau hibah maupun modal
pemerintah daerah
1. Dinsos
2. Dinas pertanian
3. disperindag
 Pembentukan kelompok usaha berdasar
kebutuhan kelompok
 Pendampingan kelompok
 Pengarahan usaha berbadan hukum
 Monitoring dan evaluasi kegiatan
 Diseminasi kelompok

8. Sektor
Rekomendasi
Kebijakan
Stake Holder Terkait Arah Aktivitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembentukan Wirausaha
Keluarga Mandiri pada
Keluarga Miskin
1) BPPM
2) Biro Kesra
3) Dinas Sosial
4) Disperindag
5) LSM
1. Merencanakan pembentukan wirausaha keluarga bagi keluarga
miskin
2. Menyebar luaskan informasi tentang program wirausaha
keluarga mandiri bagi keluarga miskin dlam rangka
pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga
miskin
3. Melakukan pemilihan (seleksi) keluarga miskin yang berhak
menerima bantuan pemberdayaan melalui wirausaha keluarga
mandiri berdasarkan lokus, fokus, potensinya
4. Memberi pendampingan secara berkesinambungan untuk
membantu menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapi
selama pelaksanaan program, serta memonitor dan
mengevaluasi secara terprogram terhadap pelaksanaan
program dan pengelolaan bantuan program
Revitalsiasi Teknologi
Tetap Guna (TTG)
1) BPPM
2) Disnakertrans
3) Disperindag
1. Identifikasi Jenis dan Kebutuhan TTG yang berkembang di DIY
2. Penyebaran Informasi TTG
3. Pengembangan Kelembagaan Pusat Koodinasi Penerapan TTG
4. Optimalisasi peran Perguruan Tinggi dalam Penerapan TTG

9. Sektor Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah aktivitas kegiatan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
Mendorong kebijakan dan program yang
terpadu antara isu kesetaraan dan
keadilan gender, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan
dan anak antar SKPD
Semua SKPD
LSM
1. Implementasi Pergub 116/2014 ttg pedoman
PPRG DIY
2. Pengembangan kurikulum PUG bagi SKPD diy
3. Mendorong pengembangan data terpilah
Mendorong dan memperkuat pemenuhan
hak anak di berbagai sektor dan semua
wilayah di DIY
Semua SKPD
LSM
1. Sosialisasi pemenuhan hak anak di seluruh sektor
2. Pengembangan kab/kota layak anak
3. Optimalsiasi gugus tugas PTPPO
4. Optimalsiasi fungsi P2TP2A RDU dan Forum
Penanganan Korban Kekerasan
Memperkuat program pencegahan
kekerasan terhadap anak dan perempuan
serta trafficking dengan mengupayakan
pengawasan-pengawasan di lingkungan
masyarakat
1. BPPM
2. Biro Kesra
3. Dinas Sosial
4. Kepolisian
5. LPA
6. Satpol PP
7. Disdikpora
1. Optimalisasi kegiatan gugus tugas pencegahan
dan penanganan pornografi
2. Penguatan peran Jaga Warga

10. 5

11. Pendekatan Pembangunan dalam
Peningkatan kapasitas SDM
Holistik
Integratif
Spasial
Bahwa Kegiatan peningkatan kapasitas harus bersifat tuntas
Contoh:
Pelatihan –Sertifikasi- Penempatan – dan Perlindungan
Pendidikan – Kompetensi – Dunia Usaha/Dunia Industri
Bahwa design kegiatan terkoordinasikan dengan aktivitas dari
kegiatan lain dan atau sektor lain.
(Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan
kebutuhan dunia usaha/dunia industri)
Bahwa aktivitas kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya
memperhatikan kebutuhan aspek sektoral namun melihat
aspek kewilayahan
(Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif)

12. Semangat Rennaisans Yogyakarta Menuju SDM yang Unggul dan Sejahtera
SDM
Berkarakter
Budaya dan
Sejahtera
Pendidikan
Berkarakter
Budaya
Penciptaan Lingkungan
yang Kondusif sebagai
Citra DIY
Semangat Rennaisans
Yogyakarta
Tata Nilai
Budaya
Yogyakarta
Religio-spiritual
Moral
Kemasyarakatan
Adat dan tradisi
Pendidikan & pengetahuan
Teknologi
Penataan ruang & arsitektur
Mata pencaharian
Kesenian
Bahasa
Benda cagar budaya & KCB
Kepemimpinan & pemerintahan
Kejuangan & kebangsaan
Semangat keyogyakartaan

15. Bidang Ketenagakerjaan:
Rekomendasi Kebijakan Stake Holder Terkait Arah Aktivitas Kegiatan
Peningkatan kualitas dan
kompetensi angkatan kerja
1) Biro Adm Kesra dan
Bappeda
2) Dinas Tenaga Kerja;
3) Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga
4) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
5) Dinas Koperasi dan
UMKM
1) Need Assment untuk pelatihan dan pendidikan (menentukan bentuk dan
jenis) ;
2) Penyusunan kurikulum dan benchmark yang mengacu pada ke pencapaian
kompetensi 8 MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka MEA;
3) Pendidikan dan pelatihan berbasiskan kurikulum yang merespon
kompetensi sampai memfasilitasi terhadap uji kompetensi;
4) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan dengan memperhatikan atas
potensi wilayah dan kebutuhan dunia kerja-dunia usaha.
Perluasan Kesempatan kerja 1) Biro Adm Kesra,
2) Biro Adm. Perekonomian,
3) Bappeda;
4) Dinas Tenaga Kerja
5) Dinas Perdagangan,
6) Dinas Koperasi dan
UMKM,
7) Kabupaten-Kota
8) LSM
1) Melakukan assesment terhadap kebutuhan tenaga kerja pada tingkat
lokal, nasional, dan internasional;
2) Pelaksanaan pemagangan dan penempatan diprioritaskan pada pencaker
yang sudah dilatih;
3) Melakukan penempatan tenaga kerja dengan memprioritaskan pada
pencaker yang telah dilatih;
4) Pengoptimalan bursa kerja Online, penyebarluasan informasi kerja dan
sistem perlindungannya;
5) Pelaksanaan bursa kerja khusus bagi SMK;
Pelatihan Calon
Transmigran
1) Disnakertrans,
2) Dinas Pertanian,
3) Dinas Kehutanan dan
Perkebunan,
4) Kabupaten dan Kota
1) Memberikan pelatihan guna menyiapkan sikap mental dan penguatan
motivasi calon transmigran untuk membangun masa depan yang lebih
baik;
2) Memberikan penyuluhan mengenani kondisi sumberdaya alam,
potensi dan kendala, serta adat istiadat dan budaya masyarakat di
daerah tujuan;
3) Melaksanakan pelatihan keterampilan dasar teknis budidaya pertanian
atau keterampilan lain yang sesuai dengan pola usaha yang akan
dikembangkan di daerah tujuan.
Penganggur Terbuka Menurut
Pendidikan D.I Yogyakarta Tahun 2015
Sumber:SakernasAgustus2015 BPSDIY
Perkembangan Penduduk Bekerja
menurut Sektor Formal/Informal di DIY
Tahun 2013 - 2015
Sumber: SakernasAgustus,BPSDIY
Kel. Umur Total %
15-24 46.928 58,48
25-34 18.047 22,49
35-44 7.745 9,65
45-54 2.437 3,04
55+ 5.088 6,34
JUMLAH 80.245 100,00
Kondisi Idealnya selain peningkatan Kapasitas SDM tenaga kerja juga diperlukan kondisi yang menyertainya:
1. Perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baik formal maupun informal;
2. Iklim usaha dan bekerja yang kondusif;
3. Peningkatan investasi di DIY secara merata.

16. Bidang Pendidikan
Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Menerapkan pendidikan
akhlak mulia dan
karakter bangsa berbasis
budaya
1) Biro Adm. Kesra,
2) BPPM
3) Disdikpora
1) Mengembangkan pendidikan moral yang
mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, etika,
nasionalisme, kepedulian terhadap lingkungan, dan
tata tertib;
2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang
memberikan muatan soft skills yang meningkatkan
akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa
dan bernegara;
Mengembangkan
pendidikan kejuruan yang
mengarah pada
peningkatan kreatifitas
dan kewirausahaan siswa;
1) Biro Adm. Kesra,
2) Dikpora
3) Disperindag
4) Diskop dan
UMKM
5) Dinas pertanian
1) Melakukan kajian dan pengembangan kurikulum SMK
agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas
dan kewirausahaan lebih-lebih mengarah ke MRA;
2) Menciptakan akses pertukaran informasi tentang
pengembangan kewirausahaan, Mendorong para
wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan
keahlian di SMK dalam pengembangan kewirausahaan;
3) Meningkatkan pembinaan siswa SMK yang mendukung
penciptaan kreativitas dan kewirausahaan;
4) Membuat Expo Center untuk show windows dan
memasarkan hasil karya kreatifitas dan kewirausahaan
siswa SMK;
5) Pengembangan SMK selain harus mempunyai basis
pengembangan Keunggulan Kompetitif (Penguasaan
pembelajaran, Kurikulum dan ketrampilan dasar) akan
lebih komplit apabila mempunyai Keunggulan
Komparatif yang disesuaikan dengan potensi wilayah
sekolah tersebut berada.
JENIS
JUMLAH SEKOLAH JUMLAH SISWA
GK BTL KP GK BTL KP
SMA Negeri 7 3 2 3.601 1.521 741
SMA Swasta 11 1 0 950 144 -
SMK Negeri 9 1 1 7.518 446 161
SMK Swasta 27 5 4 7.641 1.220 350
MA 8 1 1 1.080 96 -
JUMLAH 62 11 8 20.790 3.427 1.252
*** Sumber Disdikpora September 2015

17. Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Memperkuat sistem
pengujian dan sertifikasi
siswa SMK
1) Biro Adm. Kesra,
2) Dikpora,
3) Disnakertrans
1) Pengakuan Sertifikat Kompetensi oleh DU/DI
2) Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pelaksanaan Ujian
Sertifikasi Profesi di SMK
3) Penyelenggaraan diklat asesor bagi Guru-guru SMK
4) Fasilitasi uji Sertifikasi Profesi bagi siswa SMK
Meningkatkan kualitas
pendidikan SMK sesuai
standar nasional pendidikan
1) Biro Adm. Kesra,
2) Dikpora,
3) Dinas PUP-ESDM
4) BPAD
1) Pengadaan dan pengembangan laboratorium, perpustakaan, dan workshop
2) Melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai SN P
Meningkatkan peran DU/DI 1) Biro Adm. Kesra,
2) Dikpora,
3) Disnakertrans
4) Kadin
1) Membangun mekanisme kemitraan antara SMK dengan pelaku usaha (DU/DI)
untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;
2) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR)
untuk bidang pendidikan;
3) Meningkatkan kesadaran DU/DI untuk menyerap lulusan SMK dari DIY;
4) Membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodir lulusan SMK;
Meningkatkan relevansi
SMK dengan DU/DI
1) Biro Adm. Kesra,
2) Dikpora,
3) Disnakertrans,
4) Bappeda
1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis antara DU/DI dengan
SMK untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan DU/DI;
2) Mengembangkan bidang keahlian yang sesuai dengan potensi
pengembangan ekonomi dan industri di DIY, Menyelaraskan rencana
pengembangan layanan pendidikan SMK dengan rencana pengembangan
industri dan Pemetaan ketersediaan bidang pekerjaan di DIY;
Pendidikan Total %
<SD 8.504 10,60
SMTP 12.251 15,27
SMTA 43.557 54,28
Diploma 1.451 1,81
Universitas 14.482 18,05
JUMLAH 80.245 100,00
Penganggur Terbuka Menurut
Pendidikan D.I Yogyakarta Tahun 2015
Sumber:SakernasAgustus2015 BPSDIY
Bidang Sosial
Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Pemberdayaan PSKS dan
PMKS
1) Biro Adm Kesra,
2) Dinas Sosial,
3) BPPM,
4) Dinas Perdagangan,
5) Dinas Koperasi dan
UMKM,
6) LSM
1) Pendampingan teknis yang intensif sesuai bidang usahanya berupa
pendampingan usaha dan social
2) Pensegmentasian penggunaan anggaran secara sektoral dan berbasis
kewilayahan
Kab/Kota Kecamatan Jumlah RTS
Gunungkidul Semin 1,420
Gunungkidul Gedang Sari 1,336
Gunungkidul Sapto Sari 1,292
Gunungkidul Ponjong 1,172
Gunungkidul Playen 1,144
Bantul Dlingo 1,086
Bantul Imogiri 1,032
Kulonprogo Sentolo 935
Gunungkidul Karangmojo 914
Gunungkidul Ngawen 912
Bantul Jetis 911
Gunungkidul Nglipar 891
Kulonprogo Kokap 867
Gunungkidul Wonosari 829
Gunungkidul Patuk 829

18. Bidang Kepemudaan
Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Forum Rembug Pemuda, Pembangunan dan
Penguatan Sektor Kewirausahaan Pemuda
Biro Adm. Kesra,
Biro Adm. Perekonomian
Dinas Dikpora,
BPPM,
Dinsos
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Perdagangan
1) Membentuk forum rembug pemuda sebagai forum lintas komunikasi pemuda;
2) Membangun modal ekonomi dan modal sosial berbasis pemuda;
3) Pemberdayaan potensi pemuda untuk meningkatkan kualitas dan ketrampilan pemuda untuk menghasilkan produk
karya pemuda;
4) Menyelenggarakan pamaeran produk usaha sebagai wadah promosi/ekspose produk dan kreatifitas pemuda.
Bidang Olahraga
Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Pengembangan industri olahraga sebagai tempat
pelatihan tenaga kerja yang berkualitas di bidang
keolahragaan
Biro Adm. Perekonomian,
Dinas Dikpora,
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten-Kota
Kadin
1) Memetakan potensi dan industri olahraga serta daya dukung
2) Memberdayakan SDM pengelola yang berkualitas dan memiliki kompetensi
3) Mengembangkan sektor keolahragaan sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah
4) Menguatkan sistem dan kesempatan kerja melalui optimalisasi kerjasama sinergis dengan swasta
Bidang Kesehatan
Rekomendasi Kebijakan Pelaksana Arah Aktivitas Kegiatan
Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan Biro Adm. Kesra, Dinas Dikpora, Dinas
Kesehatan
1) Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan;
2) Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan;
3) Pengawasan dan pembinaan kesehatan siswa
Pemberdayaan kader kesehatan untuk peningkatan
kesadaran kesehatan bagi masyarakat
Biro Adm. Kesra, Dinas Kesehatan melalui
Puskesmas; Kecamatan; Kelurahan‐Desa
1) Pembinaan Kesehatan Ibu hamil;
2) Pembinaan Kesehatan bayi dan balita;
3) Perbaikan gizi masyarakat;
4) Beban ganda penyakit (Menular dan Tidak Menular) termasuk gangguan jiwa;
5) Meningkatnya keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Melaksanakan pelatihan bidang kesehatan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas 1) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang kesehatan lingkungan;
2) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang penyehatan makanan;
3) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat pada bidang pengasuhan bayi, balita
dan lansia.

19. Pengembangan Desa
dan Kantong Budaya
Penyelenggaraan
Even-Even Budaya
Pelestarian,
Pengembangan,
dan Aplikasi Nilai-
Nilai Luhur di
Masyarakat
SDM Unggul
dan Sejahtera
Pembinaan
Masyarakat Pecinta
Seni dan Budaya
Pengelolaan dan
Penguatan Desa
Budaya
Pelestarian
Kepercayaan dan
Tradisi
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebudayaan
Tata Nilai Budaya
yang menjadi isi
dalam Program
Pendidikan Karakter
Berbasis Budaya
1. Pelestarian Warisan
Budaya dan Cagar
Budaya;
2. Pengembangan dan
pemanfaatan
Permuseuman;
3. Pengembangan Rumah
Budaya;
4. Pengembangan wisata
budaya (Wana Wisata
Budaya Mataram, Tahura,
taman budaya,
Amphiteater dan fasilitas
pendukung);
5. Pengembangan Kearifan
Lokal Lingkungan Hidup
dalam mendukung
Pembangunan
Berkelanjutan

20. MATUR
NUWUN