Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR) TAHUN 2019

1. PERENCANAAN & PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER
OLEH
BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2019

2. LUAS WILAYAH
Sumber : BPS Jatim, 2018
KONDISIDEMOGRAFI
JAWATIMUR
JUMLAH PENDUDUK
40.409.880
KEPADATAN PENDUDUK
MAYORITAS MUSLIM
KAB/KOTA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
TFRSRLPP
LAJU
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
TOTAL
FERTILITY
RATE
SEX
RATIO

3. POTRET PENDUDUK JAWA TIMUR
PERKEMBANGAN PENDUDUK
JAWA TIMUR (Sumber: SIAK 2019)
19.9 20.15 20.319.8 20.14 20.2
12.6 13.5
13.4
2016 2017 2018
Laki-Laki
Perempuan
% Lansia thd
Jml Penduduk
JUMLAH ANAK
USIA >18 TAHUN
DI JAWA TIMUR
5.63
5.7
5.87
5.29
5.38
5.54
2016 2017 2018
Laki-Laki Perempuan
Jumlah Penduduk
Jawa Timur pada
tahun 1971
sebanyak
25.516.999 jiwa
(sensus BPS 1970)
Jumlah Penduduk Terus Bertambah
hampir 2 kali lipat pada tahun 2018
mencapai 40.409.880 jiwa.
Menempatkan Jawa Timur sebagai
provinsi ke-2 dengan jumlah penduduk
terbesar setelah Jawa Barat.
Kepadatan
Penduduk 843,2
jiwa/km persegi atau
1,5 kali lipat di tahun
2018 dibandingkan
tahun 1971.

4. IPM DI PULAU JAWA & BALI
INDONESIA
IPM L P
2016 74.26 76.71
2017 74.85 77.18
2018 75.43 78.00
JAWA TIMUR
IPM L P
2016 74.23 67.34
2017 74.77 67.86
2018 75.27 68.32
DKI Jakarta
IPM L P
2016 82.28 78.15
2017 82.87 78.48
2018 83.28 78.87
Banten
IPM L P
2016 75.30 68.50
2017 75.70 68.99
2018 76.00 69.59
Jawa Tengah
IPM L P
2016 73.87 68.12
2017 74.48 68.48
2018 75.13 69.08
DI Yogyakarta
IPM L P
2016 81.37 76.71
2017 81.77 77.18
2018 82.34 78.00
Bali
IPM L P
2016 77.08 71.84
2017 77.50 72.62
2018 78.00 73.09
Jawa Barat
IPM L P
2016 74.11 67.44
2017 74.88 68.08
2018 75.49 68.63

5. IPM LAKI-LAKI & PEREMPUAN
TAHUN 2017 DI JAWA TIMUR
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
JAWATIMUR
KAB.PACITAN
KAB.PONOROGO
KAB.TRENGGALEK
KAB.TULUNGAGUNG
KAB.BLITAR
KAB.KEDIRI
KAB.MALANG
KAB.LUMAJANG
KAB.JEMBER
KAB.BANYUWANGI
KAB.BONDOWOSO
KAB.SITUBONDO
KAB.PROBOLINGGO
KAB.PASURUAN
KAB.SIDOARJO
KAB.MOJOKERTO
KAB.JOMBANG
KAB.NGANJUK
KAB.MADIUN
KAB.MAGETAN
KAB.NGAWI
KAB.BOJONEGORO
KAB.TUBAN
KAB.LAMONGAN
KAB.GRESIK
KAB.BANGKALAN
KAB.SAMPANG
KAB.PAMEKASAN
KAB.SUMENEP
KOTAKEDIRI
KOTABLITAR
KOTAMALANG
KOTAPROBOLINGGO
KOTAPASURUAN
KOTAMOJOKERTO
KOTAMADIUN
KOTASURABAYA
KOTABATU
LAKI-LAKI PEREMPUAN
JAWA TIMUR: IPM Laki 75,77 dan IPM Perempuan 67,86
BPS - IPM JATIM TH 2018 70,77

6. KOMPONEN IPM DI PULAU JAWA & BALI
D.K.I.
JAKARTA
AHH
(TAHUN)
RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 70.72 74.41 11.34 10.42 21247 16284
2017 70.78 74.41 11.43 10.61 21620 16433
2018 70.87 74.56 11.46 10.63 22345 16762
JAWA TENGAH
AHH
(TAHUN)
RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 72.10 75.99 7.68 6.65 13871 9107
2017 72.16 76.02 7.79 6.78 14214 9207
2018 72.28 76.10 7.86 6.87 14822 9603
JAWA TIMUR
AHH
(TAHUN)
RLS (TAHUN) PENDAPATAN (RP)
TAHUN L P L P L P
2016 68.80 72.68 7.81 6.69 15063 9459
2017 68.82 72.70 7.93 6.78 15671 9580
2018 68.99 72.87 7.96 6.85 16321 9820
JAWA BARAT
AHH
(TAHUN)
RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 70.57 74.39 8.37 7.52 14210 7478
2017 70.58 74.42 8.59 7.69 14495 7599
2018 70.76 74.62 8.60 7.71 15258 7905
BALI
AHH
(TAHUN)
RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 9.20 7.53 69.55 73.32 16001 13063
2017 9.35 7.75 69.58 73.35 16369 13180
2018 9.50 7.82 69.80 73.57 16711 13439
BANTEN AHH (TAHUN) RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 67.54 71.44 8.90 7.82 16306 9922
2017 67.57 71.47 9.07 7.98 16588 10031
2018 67.72 71.62 9.18 8.04 17132 10351
D.I.Y. AHH (TAHUN) RLS (TAHUN)
PENDAPATAN
(RP)
TAHUN L P L P L P
2016 72.92 76.54 9.67 8.60 15664 12696
2017 72.95 76.57 9.74 8.73 16119 12801
2018 73.03 76.65 9.87 8.80 16745 13092

7. DASAR PELAKSANAAN PUG

8. KEMENDAGRI 86 T 2017
DASAR PELAKSANAAN PUG
INPRES 9
Tahun 2000
Permendagri
67 Tahun
2011
SEB 4 Menteri:
Men Bappenas,
Menkeu,
Mendagri &
KPPPA
Perpres 2
Tahun 2015
UU no.
23/2014
Intruksi kepada
para Menteri/KL,
para Gubernur,
Bupati/Walikota
seluruh
Indonesa untuk
melaksanakan
PUG.
Tentang
Pelaksanaan
PUG di
daerah.
Strategi
Percepatan
Pelaksnaan PUG
melalui
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender
(PPRG)
Urusan
pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
anak
1. PUG sebagai
lintas bidang dalam
pembangunan
2. Penetapan Target
dan indikator
kinerja PUG
3. PUG sebagai
salah satu arus
utama
pembangunan

9. TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN
2019 – 2024

10. VISI
MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BAIK ANTAR
KELOMPOK, ANTAR SEKTOR DAN KETERHUBUNGAN WILAYAH.
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT JAWA
TIMUR YANG ADIL,
SEJAHTERA, UNGGUL
DAN BERAKHLAK
DENGAN TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
YANG
PARTISIPATORIS
INKLUSIF MELALUI
KERJA BERSAMA
DAN SEMANGAT
GOTONG ROYONG.
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SEMANGAT GOTONG
ROYONG, BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENJAMIN KESELARASAN
RUANG EKOLOGI, RUANG SOSIAL, RUANG EKONOMI DAN RUANG BUDAYA.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, INOVATIF, TERBUKA,
PARTISIPATORIS MEMPERKUAT DEMOKRASI KEWARGAAN UNTUK
MENGHADIRKAN RUANG SOSIAL YANG MENGHARGAI PRINSIP
KEBHINEKAAN.
TERCIPTANYA KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN SOSIAL, PEMENUHAN
KEBUTUHAN DASAR TERUTAMA KESEHATAN DAN PENDIDIKAN,
PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK
RENTAN.
MISI
VISI DAN MISI
PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2019 - 2024

11. MISI 5
TUJUAN
Menurunnya
Angka
Kemiskinan
Meningkatnya
Keseteraan
Gender
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
1. 2. 4.
SASARAN
1) Menurunnya
Penduduk
Miskin
Perdesaan;
2) Meningkatnya
Kemandirian
PMKS
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (TPT)
TUJUANSASARAN
Menguatnya Nilai - Nilai
Demokrasi dalam Kehidupan
Sosial Masyarakat
1.
1. Menurunnya Konflik Sosial;
2. Meningkatnya
Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
3. Meningkatnya Kerukunan
Umat Beragama; dan
4. Berkembangnya Nilai-nilai
Budaya Lokal.
PENJABARAN TUJUAN &
SASARAN PADA MISI
MISI 2

12. KONDISI
AWAL
2018
TARGET KONDISI
AKHIR
20242019 2020 2021 2022 2023 2024
IPG 90,77
90,79 -
90,80
90,81-
90,82
90,83-
90,84
90,85-
90,86
90,87-
90,88
90,89-
90,90
90,89 -
90,90
Terciptanya Kesejahteraan
yang Berkeadilan Sosial,
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar Terutama Kesehatan
dan Pendidikan,
Penyediaan Lapangan
Kerja dengan
Memperhatikan Kelompok
Rentan.
MISI 2
Meningkatnya
Kesetaraan
Gender
TUJUAN
Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
INDIKATOR
TUJUAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

13. MISI
TUJUAN –
MISI 2
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL 2018
TARGET
KONDISI
AKHIR 20242019 2020 2021 2022 2023 2024
Terciptanya
Kesejahteraan yang
Berkeadilan Sosial,
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Terutama Kesehatan
dan Pendidikan,
Penyediaan
Lapangan Kerja
dengan
Memperhatikan
Kelompok Rentan.
Menurunnya Angka
Kemiskinan
Menurunnya
Penduduk Miskin
Perdesaan
Persentase
Penduduk
Miskin
Perdesaan
15,21 14,57 13,93 13,29 12,65 12,01 11,37 11,37
Persentase
Desa tertinggal
dan sangat
tertinggal
21,46 20,16 18,86 17,56 16,26 14,96 13,66 13,66
Meningkatnya
Kemandirian PMKS
Persentase
PMKS yg
Mandiri
1,19 1,20 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,34
Meningkatnya
Kesetaraan
Gender
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
Indeks
Pemberdayaa
n Gender
(IDG)
69,77 70,17 70,57 70,97 71,37 71,77 72,17 72,17
Menurunnya
Pengangguran.
Menurunnya Tingkat
Pengangguran
Masyarakat.
Tingkat
Partisipasi
Angkatan Kerja
69,37 69,86 70,34 70,84 71,33 71,83 72,34 72,34
INDIKATOR SASARAN MISI 2

14. MISI 2
Tujuan- 2:
Meningkatnya
Kesetaraan
Gender
Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
1. Pengarusutamaan Gender;
2. Peningkatan dan Perlindungan
Tumbuh Kembang Anak;
3. Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan;
4. Pengendalian Penduduk melalui
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga.
TUJUAN SASARAN STRATEGI
Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan
Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN SASARAN

15. KEBIJAKA
N
MENINGKATKAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN,
KOORDINASI DAN
JARINGAN PUG MULAI
DARI PERENCANAN,
PELAKSANAN,
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI DIBERBAGAI
BIDANG PEMBANGUNAN
TERMASUK
PENYEDIAAAN DATA
GENDER

16. TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Pemenuhan
Sumberdaya
Manusia melalui
pemenuhan
kebutuhan dasar
dan penguatan
nilai keagamaan
dan budaya
untuk
pemerataan
pembangunan
untuk
pertumbuhan
berkualitas dan
didukung
infrastruktur yang
berkelanjutan.
Peningkatan
kualitas
Sumberdaya
Manusia untuk
mendukung
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas di
dukung
ketersediaan
infrastruktur
yang
mendukung
investasi serta
demokrasi yang
inklusif.
Peningkatan dan
pemetaraan
kualitas
sumberdaya
manusia untuk
mendukung daya
saing daerah
menyambut era
industri
perdagangan dan
Jasa berbasis
agro guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Penguatan
sumberdaya
manusia untuk
mendukung daya
saing daerah
menyambut era
industri
perdagangan dan
Jasa berbasis
agro guna
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Memantapkan
pembangunan
Jawa Timur Yang
Adil, Sejahtera,
Unggul dan
Berakhlak Dengan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Partisipatoris
Inklusif Melalui
Kerja Bersama dan
Semangat Gotong
Royong
Mewujudkan Visi
Pembangunan
Jawa Timur :
Masyarakat Yang
Adil, Sejahtera,
Unggul dan
Berakhlak Dengan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang
Partisipatoris
Inklusif Melalui
Kerja Bersama
dan Semangat
Gotong Royong
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JAWA TIMUR 2019-2024

17. PROGRAM
PRIORITAS 1
PROGRAM
PRIORITAS 2
Belanja langsung
wajib dan mengikat
serta pemenuhan
penerapan
pelayanan Dasar
Belanja Pemenuhan Visi dan Misi
Kepala Daerah (Nawa Bhakti
Satya).
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

18. PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN

19. PROSES PERENCANAAN
PROSES POLITIK :
Pemilihan langsung
dipandang sebagai
proses perencanaan
karena
menghasilkan
rencana
pembangunan
dalam bentuk Visi,
Misi, dan Program
yang ditawarkan
Presiden / Kepala
Daerah terpilih
selama kampanye.
PROSES
TEKNOKRATIK :
Perencanaan
yang dilakukan
oleh perencana
profesional,
atau oleh
lembaga / unit
organisasi yang
secara
fungsional
melakukan
perencanaan.
PROSES
PARTISIPATIF :
Perencanaan yang
melibatkan para
pemangku
kepentingan
pembangunan
(stake holders) 
Antara lain
melalui
pelaksanaan
Musrenbang.
PROSES
BOTTOM-UP DAN
TOP-DOWN :
Perencanaan
yang aliran
prosesnya dari
atas ke bawah
atau dari bawah
ke atas dalam
hirarki
pemerintahan.
1. 2. 3. 4.

20. Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja-PD)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga
(Renja-KL)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-PD)
Rencana Strategis Kementerian / Lembaga
(Renstra-KL)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJP Nasional)
DAERAHNASIONAL
RUANG LINGKUP PERENCANAAN

21. Laki-laki dan perempuan memiliki dan
mendapatkan penghargaan yang setara sebagai
manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan
sama-sama mendapatkan akses, mampu
berpartisipasi dan memiliki kontrol serta
mendapatkan manfaat dari intervensi
pembangunan
KESETARAAN GENDER

22. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
Suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-
laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan
program di berbagai bidang kehidupan dan sektor
pembangunan.
INPRES NO 9 TAHUN 2009

23. 1. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
berspektif gender yang dituangkan dlm RPJMD,
Renstra PD, Renja PD.
2. Penyusunan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan berspektif gender sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan melalui analisis
gender.
1. Hasil analisis gender dituangkan dlm penyusunan
Gender Budget Statement (GBS).
2. Hasil analisis gender yang terdapat dlm GBS
menjadi dasar PD dlm menyusun Kerangka Acuan
Kegiatan dan merupakan bagian yg tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.
Pasal 4
Permendagri
No. 15 Tahun
2008
Permendagri
No. 67 Tahun
2011
disebutkan
bahwa:

24. DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER (PUG) DALAM BERBAGAI ASPEK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
agar mempedomani
Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-
46/MPP-PA/11/2011
tentang
Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan tahunan daerah agar mempertimbangkan responsif gender berdasarkan
hasil analisis gender sebagaimana dimaksud Permendagri RI No 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

25. Lebih efektif
karena telah
didahului oleh
analisis
kondisi dan
kebutuhan
gender.
MENGAPA ANGGARAN RESPONSIF
GENDER DIPERLUKAN?
Mengurangi
tingkat
kesenjangan
penerima
manfaat
pembangunan.
Menunjukkan
komitmen
pemerintah
terhadap
konvensi
Internasional
yang telah
diratifikasi
(CEDAW, BPFA).
Mengimple-
mentasikan
amanah
kebijakan
nasional.

26. Setiap K/L dan Pemerintah Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• K/L dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi Percepatan PUG melalui
PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi mengenai PPRG.
• K/L dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam penyusunan RKA-
K/L dan RKA-OPD dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:
• Mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang
mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target
MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;
• Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan
PPRG; serta
• Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender Budget
Statement), yang telah disusun, kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan
Daerah), dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah) dan Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan, serta menyerahkan salinan
dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam
Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
AMANAT STRANAS

27. INDIKATOR PPRG
AKSES
KONTROL
PARTISIPASI
MANFAAT
TERHADAP SUMBER DAYA
TERHADAP PENGAMBILAN
KEPUTUSAN & PROSES
PEMBANGUNAN
DARI KEBIJAKAN &
PROGRAM DALAM
PEMBANGUNAN

28. Akses, Akses adalah peluang atau kesempatan dalam
memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
Peran/Partisipasi, Peran adalah keikutsertaan atau
partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan
dan atau dalam pengambilan keputusan
Kontrol, Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau
kekuatan untuk mengambil keputusan.
Manfaat, Manfaat adalah kegunaan sumber yang dapat
dinikmati secara optimal.
Netral Gender, Netral Gender adalah
kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak
memihak pada salah satu jenis kelamin.
Indikator, Indikator adalah alat ukur berupa statistik yang
dapat menunjukan perbandingan, kecenderungan atau
perkembangan.

29. MENGURANGI PERSOALAN PERSEPSI, KEBUTUHAN SERTA
PRIORITAS YANG BERBEDA YANG DIHADAPI OLEH PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI
DALAM TAHAPAN SIKLUS PERENCANAAN EMPAT FUNGSI UTAMA MANAJEMEN
PROGRAM SETIAP INSTANSI, LEMBAGA MAUPUN ORGANISASI, YAITU :
PERENCANAAN
MENYUSUN PERNYATAAN ATAU TUJUAN YANG JELAS DALAM UPAYA MENUTUP
KESENJANGAN ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.
PELAKSANAAN
MEMASTIKAN BAHWA STRATEGI YANG DISUSUN MENCAKUP UPAYA MENUTUP
KESENJANGAN GENDER ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI.
PENGARUSUTAMAAN GENDER  sebagai STRATEGI:
INTEGRASI PUG
KE DALAM SISTEM PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

30. PEMANTAUAN
MENGUKUR KEMAJUAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DALAM
HAL MENINGKATKAN AKSES, PARTISIPASI, KONTROL, DAN MANFAAT
YANG BERBEDA BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, DAN
MENGIDENTIFIKASI UPAYA LANJUTAN UNTUK MEMASTIKAN TUJUAN
MENUTUP KESENJANGAN GENDER.
PENILAIAN (EVALUASI)
MEMASTIKAN BAHWA STATUS PEREMPUAN MAUPUN LAKI-LAKI
MENJADI LEBIH SETARA DAN KESENJANGAN GENDER BERKURANG
SEBAGAI HASIL PEMBANGUNAN.
PENGAWASAN
MEMASTIKAN BAHWA OUTPUT YANG TERDAPAT ISU GENDER DI
DALAMNYA TELAH TERCAPAI DAN BERKONTRIBUSI KEPADA
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

31. TAHAPAN PELAKSANAAN
PERCEPATAN PUG MELALUI PPRG
Persiapan yang
menyangkut
terlaksananya 
7 Prasyarat Kunci,
Penguatan
Kelembagaan. Pelaksanaan
proses/tahapan
integrasi PUG ke
dalam sistim
pembangunan
daerah.
Evaluasi secara
berkala/tahunan dan
tertuang dalam bentuk
“Laporan Pelaksanaan
Percepatan
Pengarusutamaan
Gender Melalui
Perencanaan
Penganggaran
Responsif Gender”
yang di kirimkan ke
Gubernur.

32. 7 PRASYARAT PELAKSANAAN PUG
KOMITMEN KEBIJAKAN
DAN
PROGRAM
KELEMBAGA-
AN PUG
SUMBER
DAYA: SDM,
DANA &
SARANA
PRASARANA
DATA
TERPILAH &
SIM TOOLS:
PANDUAN,
MODUL &
BAHAN KTE
JEJARING/
NETWORKING
1. 2.
5.
6.
3. 4.
7.

33. PERDA No 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender (PUG).
PERGUB No. 66/2013 ttg Pedoman Pelaksanaan
PUG sebagai pedoman SKPD dalam pelaksana
program kegiatan responsif gender.
SE Gub nomor 474.24/0200/211.3/2014 kepada
Bupati/Walikota dan OPD di lingkungan Pemprov
Jatim ttg Percepatan Pengarusutamaan Gender
(PUG) melalui PPRG
Pergub No. 93 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2019
PERDA NO. 7 TH 2019 TTG RPJMD  MENYUSUN
RAD PUG
Dasar Hukum
sebagai
Komitmen
(prasyarat 1)
dalam
PEMBANGUNAN
RESPONSIF
GENDER DI
JATIM
1.

34. RPJMD sebagai
Kebijakan
(prasyarat 2)
dalam
PEMBANGUNAN
RESPONSIF
GENDER DI
JATIM
2.
SKep. BAPPEDA No.
1908/SKEP/VII/201.4/2018 Penyusunan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG) Prov. Jatim Tahun 2018
SE Gub. No. 474.24/1851/109.2/2017 tentang
Dokumen Anggaran Responsif Gender (GAP,
GBS dan TOR) Tahun 2018 dan Pembentukan
Focal Poin Gender PD Tahun 2017
Perda Perubahan No 7 Tahun 2019 tentang
RPJMD 2019-2014, SALAH SATU
STRATEGINYA PUG
RPJMD BARU  PUG JUGA MASUK
MENJADI STRATEGI
RENSTRA, RKPD DAN RENJA
MENYESUIKAN RPJMD

35. PRASYARAT GENDER PELAKSANAAN DI JATIM KETERANGAN
3. Struktur &
Mekanisme
pemerintah daerah
yang mendukung
implementasi PUG
• Dinas P3AK Provinsi Jawa
Timur
• POKJA PUG
• TIM PENGGERAK
• FOCAL POIN GENDER
• Sekretariat PPRG
• Kep. Gub No.
188/305/KPTS/013/2017
tentang Pokja PUG
Provinsi Jawa Timur
• SK Gub No
188/3/KPTS/013/2014 tgl
2 Januari 2014 ttg
Sekretariat PPRG yang
diketuai oleh Asisten 3
• SK Ka OPD untuk Focal
Poin
4. Sumberdaya yang
memadai
• Pengembangan Jumlah
Fasilitator PUG
• Pelatihan TOT
• Penguatan PUG bagi
Penggerak dan Focal Poin
Didukung LM, PT dan ASN
Purna

36. PRASYARAT GENDER PELAKSANAAN DI JATIM KETERANGAN
5. Sistem Informasi
dan data terpilah
menurut jenis
kelamin
• Sudah membangun system :
https://sites.google.com/view/ge
nderdananak
Simple, mudah dan sama
(baru dibangun Bulan Juni
memanfaatkan sistem
google)
6. Alat analisis
• Alat Analisa digunakan : GAP,
GBS dan TOR
• Disusun mengikuti siklus
Perencanaan melalui strategi
Desk oleh Tim fasilitator dan
Tim Penggerak
Semua Perangkat
Daerah menyusun
PPRG. Capain 2014
adalah 41 %
7. Partisipasi
Lembaga Masyarakat
dalam mendukung
PUG
• Koordinasi pengembangan PUG
melalui MOU dengan lembaga
Masyarakat
• Koordinasi terkalit
pedampingan pelatihan oleh
perguruan tinggi

37. KELEMBAGAAN PUG
DI DAERAH
FOCAL
POINT
TIM DRIVER
GUB/BUPATI/WALIKOTA
melakukan
komitmen
SK
SIAPA PELAKSANA INTEGRASI
PUG DALAM PEMBANGUNAN?
POKJA - PUG
terhadap
ANALISA RESPONSIF GENDER
Permendagri 67/2011

38. PERAN LEMBAGA DRIVER & LEMBAGA
PELAYANAN DALAM MENDUKUNG POKJA PUG
NO INSTITUSI PERAN TINDAK LANJUT
1 BAPPEDA Koordinasikan perencanaan
Menyusun panduan perencanaan
RG (RPJMD,RKP,Renstra, Renja)
2. Badan PP&KB
Penggerak dan bantuan teknis
substansi PUG;
Menyiapkan dan melaksanakan
pelatihan ttg PUG, Analisis gender,
&GBS
3
BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Penyusunan dan kebijakan
dibidang Keuangan Daerah.
Membuat circular letter utk ARG
4 INSPEKTORAT
pemeriksaan,pengusutan,
pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan.
Memasukkan ARG dalam panduan
pengawasan dan melakukan
supervisi ttg ARG
5 OPD SERVICES
Pemberian pelayanan
langsung kepada sasaran.
Melakukan analisis gender dan
membuat GBS

39. TUJUAN
PENERAPAN
ARG bukan fokus pada
penyediaan anggaran
Pengarusutamaan Gender
(gender mainstreaming)
tapi bagaimana memberikan
manfaat pada laki-laki
dan perempuan.
• Penerapan ARG merupakan
strategi untuk mengurangi
kesenjangan partisipasi dan
pemanfaatan hasil
pembangunan antara
perempuan dan laki-laki
• ARG melekat pada struktur
program dan kegiatan yang ada
dalam RKA
Anggaran yang respon terhadap
kebutuhan perempuan dan laki-
laki yang tujuannya untuk
mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender.
ALOKASI UNTUK
MENGURANGI
KESENJANGAN
ALOKASI
SPESIFIK
GENDER
ALOKASI
UNTUK
AFFIRMASI &
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PUG
PENGERTIAN

40. GBS adalah dokumen yang menginformasikan
bahwa suatu Output Kegiatan telah responsif
gender terhadap isu yang ada, dan atau biaya
telah dialokasikan pada output kegiatan untuk
menangani permasalahan kesenjangan gender.
TOR
DOKUMEN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Suatu anggaran dapat di klaim
sebagai anggaran yg responsif gender
apabila di lengkapi dengan GAP, GBS
dan TOR (TOR masing-masing Sub
Kegiatan).
1. 2. 3.

41. Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9
Nama
Kebijakan/
Program/Ke
giatan
Data Pembuka
Wawasan
Isu Gender
Kebijakan dan Rencana
Kedepan
Pengukuran Hasil
Faktor
Kesenjangan
Sebab
Kesenja
ngan
Internal
Sebab
Kesenja
ngan
Eksternal
Reformu
lasi
Tujuan
Rencana Aksi
Basis Data
(Base-line)
Indikator
Kinerja
Identifikasi
dan tuliskan
tujuan dari
Kebijakan/
Program/Ke
giatan
Sajikan data
pembuka
wawasan, yang
terpilah jenis
kelamin dan usia,
kuantitatif dan
kualitatif
Temu kenali isu
gender di
proses
perencanaan
dengan
memperhati
kan faktor-
faktor
kesenjangan
akses,
partisipasi,
kontrol dan
manfaat
(cantumkan
hanya faktor
kesenjangan
yang relevan).
Temu kenali
penyebab
faktor
kesenjangan
gender yang
datang dari
internal
pelaksana
program.
Temu kenali
penyebab
faktor
kesenja
ngan gender
yang datang
dari
lingkungan
eksternal
lembaga
pada proses
pelaksana
an rogram.
Reformulas
i-kan
tujuan
kebijakan
bila tujuan
yang ada
saat ini
belum
responsif
gender.
Tujuan ini
harus
menjawab
sebab
kesenjanga
n yang di
identifika si
di langkah
3,4, dan 5.
Tetapkan
rencana
aksi/kegiatan
yang merujuk
pada tujuan
yang responsif
gender untuk
mengatasi
kesenjangan
dan
penyebabnya
yang ada di
langkah 3, 4,
dan 5.
Tetapkan juga
rencana aksi
prioritas
berikut output
dan hasil
kegiatan.
Tetapkan
base-line
yang diambil
dari data
pembuka
wawasan
pada
langkah 2
yang relevan
dengan
tujuan dan
dapat
diukur.
Tetapkan
indikator
kinerja (baik
capaian
output
maupun
outcome)
yang
mengatasi
kesenjangan
gender di
langkah 3,4,
dan 5.
Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

42. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
OPD : (Nama OPD)
TAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran)
PROGRAM Nama Program (GAP langkah 1)
KODE PROGRAM Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)
ANALISIS SITUASI 1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). (Diambil dari GAP langkah 2)
2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3)
b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)
c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)
CAPAIAN PROGRAM 1. Tolok Ukur ; Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6)
2. Indikator dan Target Kinerja; (Diambil dari GAP langkah 9)
JUMLAH ANGGARAN
PROGRAM
Informasinya sama dengan yang ada dalam form 2.2 RKA OPD
RENCANA AKSI
Kegiatan1
(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil
Kegiatan2
(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya sama dengan yang ada dalam Form RKA 2.2.1
Masukan Rp.
Keluaran
Hasil
42TT Ka OPD

43. PENJELASAN KETERKAITAN
ANTARA Gender Analisis Pathway (GAP)
dengan Gender Budget Statement (GBS)
Tahapan GAP GBS
Langkah 1 Kebijakan/program/kegiatan Program/kegiatan , IKK, output
kegiatan
Langkah 2 Data pembuka wawasan Analisis situasi
Langkah 3 Faktor kesenjangan Analisis situasi
Langkah 4 Sebab kesenjangan internal Analisis situasi
Langkah 5 Sebab kesenjangan eksternal Analisis situasi
Langkah 6 Reformulasi tujuan Capaian Program
Langkah 7 Rencana aksi Rencana aksi (Kegiatan-kegiatan
yang berkontribusi pada kesetaraan
gender)
Langkah 8 Data dasar (baseline) Capaian Program
Langkah 9 Indikator kinerja Capaian Program

44. ARG DALAM SISTEM PENGANGGARAN DAERAH
P R OG R AM OUT C OME
K E G IAT AN OUT P UTOUT P UTOUT P UT
K E G IAT AN OUT P UTOUT P UTOUT P UT
STRUKTUR ANGGARAN
K OMP ON E N
S UB
K OMP O NE N
DE T IL
B E L A NJ A
DE T IL
B E L A NJ A
DE T IL
B E L A NJ A
K OMP ON E N
K OMP ON E N
S UB
K OMP O NE NS UB
K OMP O NE N
S UB O UT P UT
ARG berada pada
level output
kegiatan dan
outcome program
dimasing-masing
PD.
Informasi
ARG
tergambar
pada GBS
dan TOR
Penggunaan
Gender Analisis
Pathway (GAP)
dalam penyusunan
GBS sebagai
pelengkap TOR
Hasil GAP dan GBS
menjadi informasi
dalam penyusunan
indikator output
dan outcome
dalam RKA – PD.

45. ARG bukanlah program dan anggaran yang
terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
ARG sebagai pola anggaran yang akan
menjembatani kesenjangan status, peran dan
tanggungjawab antara perempuan dan laki-
laki;
ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan
untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
ARG tidak selalu berarti penambahan program
dan anggaran yang dikhususkan untuk program
perempuan;
ARG bukan berarti ada jumlah program dan
alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50%
untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.
PRINSIP ARG CATATAN:
• Bukan berarti
bahwa alokasi ARG
hanya berada dalam
program khusus
pemberdayaan
perempuan.
• Tidak harus semua
kebijakan/output
mendapat koreksi
agar menjadi
responsif gender,
namun ada juga
yang netral gender
(Output layanan
perkantoran).
1.
2.
3.
4.
5.

46. TUGAS & FUNGSI KELEMBAGAAN
PUG MELALUI PPRG
Mengkoordinasikan penguatan
kapasitas Tim Penggerak PPRG
dalam pelaksanaan Strategi
Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
melalui Perencanaan dan
Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG).
Menetapkan
capaian kinerja
dalam
pelaksanaan PUG
melalui PPRG.
Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan PUG
melalui PPRG.
Fasilitasi dalam mengintegrasikan PUG
dalam dokumen Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), dan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD.
Fasilitasi dalam mengintegrasikan
PUG dalam penyusunan,
pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan dan rencana satuan
kerja perangkat daerah (RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD dan Renja OPD).

47. Evaluasi Pelaksanaan
PUG Melalui PPRG
RUANG LINGKUP
a. Regulasi ttg PUG?
b. Tim Pokja PUG?
c. RAD PUG?
d. SDM mampu?
e. RPJMD, Renstra
SKPD, Renja OPD
yg Responsif
Gender?
a. KUA – PPAS?
b. GBS-TOR?
c. DPA, RKA OPD?
d. SDM mampu?
e. Alat analisis, dll?
a. Hasil Kegiatan
yang responsif
gender/anak?
b. SDM yg mampu?
c. Juklak/Juknis?
d. Peran
masyarakat, dll?
a. Laporan kegiatan
RG/A?
b.Masukan Renstra,
Renja PD?
c. Pedoman Monev?
d.Indikator?
e.Alat analisis, dll?
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
IMPLEMENTASI
EVALUASI

48. TERIMA
KASIH