1. MODUL KEBANKSENTRALAN
PENGANTAR SISTEM PEMBAYARAN
(SP I)
PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL
(PRES) 2014

2. Tujuan Presentasi :
1. Memberikan pemahaman tentang perkembangan
alat pembayaran secara umum.
2. Memberikan pemahaman tentang konsep sistem
pembayaran secara umum dan risiko dalam sistem
pembayaran.
3. Memberikan pemahaman tentang alat pembayaran
non tunai
1

3. Outline Presentasi :
1. Gambaran umum sistem pembayaran
2. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian
3. Komponen-komponen yang terkait dengan sistem
pembayaran (kebijakan, hukum, lembaga,
instrumen, mekanisme, infrastruktur)
4. Risiko pada sistem pembayaran
2

4. GAMBARAN UMUM SISTEM
PEMBAYARAN
3

5. Apa itu Pembayaran….? 4
• Flow dana dari pembeli ke penyedia
barang/jasa
Pasar Barang &
Jasa
• Flow dana dari ”lending bank“ ke
“borrowing bank “
Pasar Uang Antar
Bank
• Flow dana (IDR-leg) dari “bank
penjual rupiah“ ke “bank penjual
valas”
Pasar Valuta
Asing
• Flow dana dari pembeli SB kepada
penjual SB
Pasar Surat
Berharga
• Kontraksi : flow dana dari bank ke BI
• Ekspansi : flow dana dari BI ke bank Operasi Moneter
• Flow dana untuk penyelesaian
transaksi SB/SUN, pembayaran d/r
DAU, Pajak dll
Pemerintah (a.l.
Fiskal)
Pembayaran :
“Perpindahan nilai uang” dari
satu payer kepada payee atas
suatu transaksi ekonomi
Flow of money
Payer Payee
Flow of other
economic assets
Aktivitas
Ekonomi
Flow dana

6. Evolusi Alat Pembayaran
5
Barter
•Pengggunaan komiditi
untuk komiditi lainnya
Uang
•Awalnya terbuat dari
kerang, batu, emas,
perak
•Pertama kali
diterbitkan Indonesia
dalam bentuk Oeang
Republik Indonesia
Paper Based
•Instrumen terdiri dari
cek, bilyet giro, nota
debet, nota kredit, dll.
•Penyelesaian
menggunakan sistem
kliring di Bank
Indonesia
Card Based :
•Kartu kredit, debit dan
ATM dipergunakan
sejak awal 1990
•Mekanisme transfer
dana melalui kliring
penyelenggara Alat
Pembayaran
Menggunakan kartu
•Lembaga yang terlibat
antara lain prinsipal,
penerbit, perusahaan
switching, perusahaan
personalisasi
Electronic
Based
•Transfer dana
menggunakan
elektronis dengan
menggunakan BI
RTGS
•Sistem kliring
elektronis Jakarta
tahun 1998-2005
•Sistem Kliring
Nasional Bank
Indonesia tahun 2005-
sekarang
•Direct debit
•Phone banking
• Internet banking
•Mobile banking
E-money
•Store value card
Server based :
MOBILE
PAYMENT :
menggunakan
mobile money

7. Fakta Perkembangan Alat Pembayaran
Upaya mencari media pembayaran yang aman dan nyaman senantiasa berkembang
dari waktu ke waktu (CBC & Visa, 2004)
 uang koin 3000 SD
 uang kertas abad ke-9
 cek abad ke-14
 sistem transfer dan pembayaran berbasis kartu, pertengahan abad ke-20
(terbatas)
 kartu kredit di Fresno, USA tahun 1958
 kartu kredit sejak 1970-an
 kartu akses, debit dan prabayar, mulai 1980-an (jaringan dan lokasi ATM
berkembang)
 internet (e-commerce) sejak beberapa tahun yang lalu
 stored value card mulai berkembang (di Indonesia mulai 2007)
Core function central bank yg tertua : adalah sistem pembayaran
6

8. “Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan
mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan
dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu
kegiatan ekonomi “
Sumber: Pasal 1 angka 6 UU No.23/1999 sebagaimana diubah dalam UU
No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia
7
Pengertian Sistem Pembayaran
“A payment system consists of a set of instruments, banking
procedures and, typically, interbank funds transfer systems
that ensure the circulation of money.”
*) Bank for International Settlements (BIS) (2003): A glossary of terms used in payments
and settlement systems, BIS, March 2003

9. Mengapa SP Penting…?
8
•Memfasilitasi alokasi/perpindahan dana secara efisien, aman &
cepat -> Meningkatkan aktivitas ekonomi
•Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga
keuangan
•Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan
sistem pembayaran yang lebih beragam.
•Meningkatkan daya saing dan image nasional sehingga mendorong
investor asing masuk ke Indonesia
Pembayaran & sistem setlemen terkait dg stabilitas keuangan.
Kegagalan settlement transaksi nominal besar mengakibatkan
ketidakstabilan keuangan & ekonomi.
•Otoritas moneter memiliki kepentingan dlm mempromosikan sistem
pembayaran yg kuat, efisien & mencari cara agar meminimalisasi
risiko sistemik sistem pembayaran krn berdampak pd pelaksanaan
kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan perekonomian
secara keseluruhan (Balino et al, 1996)
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi
Nasional
Mendukung
Stabilitas Sistem
Keuangan
Mendukung
Efektifitas
Operasi Moneter

10. PERAN SISTEM PEMBAYARAN
DALAM PEREKONOMIAN
9

11. Peran SP dalam Perekonomian
Dari sisi mikro
• perkembangan sistem pembayaran tentu saja memberikan manfaat
dan kemudahan bagi para pengguna, seperti masyarakat, dunia
usaha, dan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan
ekonominya.
Dari sisi makro,
• meningkatnya perkembangan sistem pembayaran akan
berpengaruh pada upaya peningkatan kestabilan sistem keuangan
yang memiliki struktur kuat dalam rangka mendukung peningkatan
kegiatan perekonomian suatu negara
10

12. Penggunaan Alat Pembayaran 11
Penggunaan alat pembayaran tunai masih relatif besar namun
kecenderungan penggunaan alat pembayaran non tunai juga
meningkat, misalnya sbb:
Banknotes and coin in circulation Cards issued in the country: number of cards
(end of year) (millions, end of year)
Total value (USD billions) Cards with a debit function
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Australia 37.83 49.05 57.20 60.07 64.88 Australia 35.34 37.93 36.58 37.25 39.05
Belgium nap nap nap nap nap Belgium 14.7 15.0 15.1 15.7 16.2
Brazil 49.46 75.73 90.71 86.77 91.72 Brazil 207.9 221.5 226.1 233.3 263.7
Canada 48.02 57.95 63.53 65.34 69.59 Canada 21.50 22.30 23.90 23.30 23.60
China 541.08 606.59 nav nav nav China 1,658.06 1,880.39 2,185.66 2,663.59 3,203.05
France nap nap nap nap nap France 65.96 70.77 71.05 69.09 80.11
Germany nap nap nap nap nap Germany 100.67 101.76 102.41 103.96 105.59
Hong Kong SAR 23.97 26.94 30.34 34.77 38.96 Hong Kong SAR nav nav nav nav nav
India 142.64 171.27 211.67 200.18 nav India 137.43 181.97 227.84 278.28 331.20
Italy nap nap nap nap nap Italy 37.06 33.19 36.17 37.55 39.71
Japan 949.57 925.14 1,068.20 1,143.42 1,059.47 Japan 409.00 412.00 413.00 415.00 nav
Korea 24.38 31.90 37.93 42.10 50.62 Korea 119.90 126.67 128.36 140.87 145.25
Mexico 42.66 48.39 56.12 54.62 64.98 Mexico 56.94 60.83 75.17 85.60 93.34
Netherlands nap nap nap nap nap Netherlands 25.21 24.39 24.41 24.44 24.66
Russia 149.02 153.08 190.06 214.40 252.71 Russia 109.33 115.39 127.79 147.87 169.01
Saudi Arabia 25.07 26.47 29.59 37.29 nav Saudi Arabia 12.37 13.71 12.16 14.26 16.44
Singapore 14.41 15.85 19.04 21.13 23.82 Singapore 9.63 8.96 9.84 10.21 10.59
South Africa 15.53 20.23 23.58 13.57 18.57 South Africa nav nav nav nav nav
Sweden 14.37 15.33 15.59 14.44 14.72 Sweden 9.39 9.71 9.87 10.32 10.59
Switzerland 48.57 51.15 57.98 62.33 70.71 Switzerland 7.61 7.90 8.23 8.56 8.87
Turkey 21.50 26.06 32.33 29.42 34.59 Turkey 60.55 64.66 69.92 81.88 91.26
United Kingdom 71.71 85.98 85.11 89.46 97.65 United Kingdom 76.27 79.27 84.64 86.33 88.55
United States 889.89 928.23 982.72 1,075.79 1,169.13 United States 276.30 278.80 281.30 286.00 nav
Euro area 1,092.01 1,194.66 1,154.10 1,182.14 1,237.83 Euro area
Sumber: BIS Red Book: CPSS Countries September 2013

13. 12
Komponen Sistem Pembayaran
Kebijakan
Komponen
Sistem
Pembayaran
Kelembagaan
Infrastruktur
Mekanisme Instrumen

14. 13
Komponen Sistem Pembayaran
 Kebijakan
• Kebijakan dalam Sistem Pembayaran berupa aturan mencakup
undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan
Sistem Pembayaran.
• Peranan perangkat hukum ini sangat penting untuk menjamin
adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem
Pembayaran.

15. 14
Komponen Sistem Pembayaran (3/6)
 Kelembagaan
• Kelembagaan dalam Sistem Pembayaran meliputi
berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak
langsung berperan dalam penyelenggaraan Sistem
Pembayaran.
• Secara umum lembaga-lembaga yang terlibat dalam
sistem pembayaran meliputi antara lain bank sentral,
bank-bank dan lembaga kliring, pasar modal, penyedia
jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll.

16. 15
Kelembagaan
No Lembaga Peran
1 Bank Sentral Regulator, Operator, Pengguna
2 Otoritas lain, seperti Kementerian
Keuangan, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Komunikasi dan Informasi,
dll
Regulator untuk peraturan lain seperti kompetisi,
perizinan untuk provider sistem pembayaran tertentu dan
kliring efek serta Operator untuk kliring efek, komoditi, dll.
3 Perbankan Operator sistem pembayaran dan anggota sistem
pembayaran
4 Lembaga Keuangan Non Bank Operator sistem pembayaran dan anggota sistem
pembayaran
5 Global/Domestik Payment System
Operator/Principal
Operator System Wide Important Payment System (SWIPS)
dan non SWIPS
6 Kantor Pos/Kegiatan Usaha Pengiriman
Uang (KUPU)
Operator jasa transfer uang
7 Operator telepon seluler Provider jasa yang terkait dengan pembayaran dan
provider dari stored value facilities.
8 Perusahaan lain Provider dari stored value facilities.

17. 16
Komponen Sistem Pembayaran
 Mekanisme
• Dalam sistem pembayaran diperlukan suatu mekanisme
operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak
ke pihak lainnya.
• Mekanisme operasional ini idealnya harus dapat menjamin
kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian
penerimaan dana oleh pihak penerima.

18. Komponen Sistem Pembayaran
17
 Infrastruktur
• Infrastruktur meliputi berbagai komponen
teknis yang diperlukan untuk memproses dan
melakukan perpindahan dana, standar seperti
message format, sistem jaringan komputer,
komunikasi, perangkat keras dan lunak,
sistem back-up, disaster recovery plan dan
lain-lain.

19. Hukum
• Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan
Sistem Pembayaran.
• Meliputi UU dan peraturan-peraturan yang mengatur
aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar
bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank
sentral dll.
18
Komponen Sistem Pembayaran

20. 19
Komponen Sistem Pembayaran (5/6)
 Alat Pembayaran
• Instrumen Pembayaran non-tunai yang digunakan sebagai
media pembayaran meliputi berbagai media baik berupa
paper based maupun card-based.
• Contoh instrumen pembayaran non tunai antara lain Cek,
BG, Kartu Kredit, Kartu ATM/Debet, Uang Elektronik dan
Credit/Debit Transfer.

21. Komponen Sistem Pembayaran 20
Instrumen Berbasis Debet dan Kredit
DEBIT BASED TRANSFER CREDIT BASED TRANSFER
Payment Instrument
Payer Receiver Payer Receiver
Payment Instrument
Payment
Payment Instrument
Payment
Bank Bank Bank Bank

22. Contoh Instrumen Pembayaran 21
Cek
• Paper Based
Bilyet Giro

23. Contoh Instrumen Pembayaran
• Card Based
22

24. Contoh Instrumen Pembayaran
• Mobile Payment
23
Mobile Wallet disediakan oleh :
1. Telkomsel Cash : T-Cash
2. Indosat : i-pay (internet voucher)
3. XL : XL Tunai

25. Mekanisme Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
Karakteristik :
• Secara fisik berupa media kartu plastik
• Teknologi ‘magnetic stripe’ atau ‘microchip’ . Hrs chip based per Jan 2016
• Ada logo dan nama penerbit, nomor kartu, masa berlaku, nama pemegang kartu, tanda tangan
• Pemegang harus memiliki rekening simpanan di bank penerbit
• Penggunaannya memerlukan proses otorisasi secara elektronis dan on-line melalui mesin ATM, terminal EDC atau
inkprinter
• Pada saat transaksi, rekening pemegang kartu di bank langsung di debit (berkurang)
24
Issuing Bank
Merchant/toko
Pemegang Kartu
Debet : Card Holder
Credit : Merchant

26. Mekanisme Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yg umum ( not on us) : jk kartu yg
digunakan berbeda dg mesin edc yg ada di merchant
Karakteristik :
• Secara fisik berupa media kartu plastik
• Teknologi ‘microchip’ wajib sejak Jan 2014
• Ada logo dan nama penerbit, nomor kartu, masa berlaku, nama pemegang kartu, tanda tangan
• Pemegang tidak harus memiliki rekening simpanan di bank penerbit
• Penggunaannya memerlukan proses otorisasi secara elektronis dan on-line melalui terminal EDC atau inkprinter
• Pembayaran oleh pemegang kartu kepada bank penerbit setelah jangka waktu tertentu (bank penerbit
memberikan kredit kepada pemegang kartu)
25
Issuing Bank Principle/Card Company Acquiring Bank
(Visa, MasterCard)
Tagihan Kartu Kredit
Pemegang Kartu Merchant/toko

27. Peran Lembaga dan Instrumen dalam Sistem Pembayaran 26
Pihak Pembayar (Originator)
Penyelengg
ara Transfer
Dana
(pengirim)
Originating Bank (non tunai)
Beneficiary Bank
Pihak Penerima (Beneficiary)
Penyelenggara
Transfer Dana
(penerima)
Appointed Bank
Credit
Note
Kliring ATM
Store valued
card (e-money)
Sistem kliring
Large Value
Payment
BI RTGS
Kliring Kartu
Kredit
Internet ,
Mobile Banking
Cek,
B/G
Retail Payment
Credit Transfer
Kartu
Kredit
Debit,
ATM
Penyelenggara e-money
Stored
Valued
Facility
Bank Indonesia

28. Klasifikasi Sistem Pembayaran
Sistem Pembayaran Nilai Besar
 Transfer kredit untuk nominal besar atau transaksi
yang bersifat segera
 Setelmen dana untuk pasar uang, pasar sekuritas,
dan forex
 Dilakukan secara elektronis dan menggunakan
otomasi
 Biasanya setelmen dilakukan menggunakan gross
settlement method
 Contoh: Sistem BI-RTGS
Sistem Pembayaran Ritel
 Transaksi dengan nilai kecil namun
dengan volume yang tinggi
 Biasanya untuk transaksi yang tidak
bersifat segera dan pembayaran yang
bersifat rutin
 Paperless dan paper based (transfer
kredit, direct debit, cheque, alat
pembayaran menggunakan
kartu/APMK)
 Biasanyasetelmen dilakukan secara
batch
27
Menggunakan Sarana Kliring
Menggunakan Sarana BI - RTGS

29. 28 Impact pada Stabilitas Sistem Keuangan :
1. Systemically Important Payment System (SIPS), sistem yang memproses
transaksi pembayaran bernilai besar dan bersifat mendesak (urgent)  Real
Time Gross Settlement
2. System Wide Important Payment System (SWIPS), sistem yang digunakan
oleh masyarakat luas  kliring, alat pembayaran kartu
Note :
Transfer RTGS sebagian besar digunakan untuk transaksi pembayaran yang bernilai besar (high value
payment system-HVPS) misalnya transaksi pasar uang antar bank, transaksi pasar modal, transaksi
valas, transaksi pembayaran lembaga pemerintah dan pembayaran pajak.

30. Setelmen dalam Sistem Pembayaran 29
 Dengan terjadinya settlement maka dana telah
berpindah secara efektif, final dan irrevocable (tidak
dapat dibatalkan)
 Jenis setelmen:
 Bilateral dan Multilateral
 Nett settlement dan gross settlement.

31. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Bilateral
30
BANK F
BANK E
BANK A
BANK B
BANK C
BANK D

32. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Multilateral
31
BANK F
BANK E
BANK A
BANK B
BANK C
BANK D

33. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Gross Settlement
32
BANK A BANK B
BANK D
Rp40 Rp20
BANK C
Rp50
Rp10
Rp10
Rp80
Rp60
Rp50
Rp80
Rp110
Rp50

34. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Nett Settlement
– Nett settlement bilateral, bank membuat posisi
final untuk masing-masing bank mitra kerjanya.
– Nett settlement multilateral, setiap bank
membuat satu posisi final untuk semua bank
korespondennya, sehingga hanya akan ada satu
setelmen untuk setiap bank
33

35. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Nett Multilateral Settlement
34
Contoh Pembayaran dari Beberapa Bank
Bank A Bank B Bank C Bank D
Total
Transfer
Keluar (E)
Bank A 0 50 80 130
Bank B 110 20 60 190
Bank C 10 40 50 100
Bank D 10 50 90 150
Total Transfer Masuk (F) 130 90 160 190
Net Transfer (F-E) 0 -100 60 40

36. Setelmen dalam Sistem Pembayaran
• Nett Multilateral Settlement
35
BANK A BANK B
BANK D
BANK C
Rp10
0
Rp60 Rp60

37. Risiko dalam Sistem Pembayaran
Credit risk
Liquidity risk
Settlement risk
FX Settlement risk
Business risk
Operational risk
Legal risk
Systemic risk

38. Penjelasan Risiko Dalam SP :
Risiko kredit, yaitu risiko yang muncul
ketika terdapat pihak yang tidak mampu
untuk memenuhi kewajiban keuangannya
baik pada saat jatuh tempo maupun pada
masa mendatang.
Risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah
satu peserta tidak memiliki cukup dana
untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh
tempo, meskipun mungkin mampu pada
masa mendatang.
Risiko hukum, yaitu risiko karena
lemahnya dasar hukum atau adanya
ketidakpastian hukum pada kerangka kerja
yang menyebabkan munculnya risiko
kredit dan risiko likuiditas
Risiko operasional, yaitu risiko karena
tidak berfungsinya perangkat teknis atau
terjadinya kekeliruan kegiatan operasional
sehingga menimbulkan terjadinya risiko
kredit dan risiko likuiditas
Risiko sistemik, yaitu risiko yang disebabkan satu peserta tidak dapat
memenuhi kewajibannya atau terjadinya gangguan pada sistem, yang akan berdampak
pada munculnya ketidakmampuan seluruh peserta/lembaga keuangan dalam sistem
untuk memenuhi kewajibannya, yang kemudian menimbulkan risiko kredit dan
likuiditas yang lebih luas dan dapat mengancam kestabilan sistem dan pasar keuangan.
8/26/2014

39. Gambaran umumSP di Indonesia 38
Penyelenggara
TD

40. Gambaran umum SP di Indonesia
KETERANGAN SISTEM PEMBAYARAN RITEL
39
SISTEM PEMBAYARAN NOMINAL
BESAR DAN SETELMEN
SISTEM DI
PASAR MODAL
Otoritas Terkait  Bank Indonesia
 Kementerian (a.l. Kemenkominfo,
Kemenhub)
 Bank Indonesia
 Kemenkeu (a.l. DJPU)
 BAPEPAM - LK
 BAPEPAM - LK
Infrastruktur  SistemKliring (SKNBI)
 Jaringan SistemPembayaranMenggunakan
Kartu dan E-Money (a.l. Switching, Electronic
Data Capture/EDC, Internet Banking)
 Money Transfer systems (a.l. Western Union,
MoneyGram)
 SistemTransfer dan Setelmen Dana:
 SistemBI-RTGS
 PVP
 SistemTransfer dan Setelmen Surat
Berharga (SBI dan SBN):
 BI-SSSS
 BIG-eB
 SistemTrading SSB:
 JATS Next G
 SistemKliring SSB:
 E-Clear (Equities)
 E-Bocs (Bonds)
 SistemPenatausahaan &
Setelmen SSB (Corporate):
 C-BEST
Instrumen  Cek/BG
 NotaKredit
 APMK (Kartu ATM/Debit & Kartu Kredit)
 E-Money
 Transfer Kredit
 SBN
Efek
Penyelenggara  Bank Indonesia
 Bank
 Non Bank (al. Telco, Money Transfer
Operator/MTO, Switching)
Bank Indonesia  Non Bank (SRO Pasar Modal):
 BEI
 KPEI
 KSEI
 Bank (bank pembayar)
Peserta  Bank Indonesia
 Bank
 Non Bank (al. Telco, MTO, Switching)
 Bank Indonesia
 Pemerintah
 Bank
 Non Bank (al. Sub-Registry, Switching)
 Bank Indonesia (d.r. FPJP)
 Bank (termasuk Bank Kustodian)
 Non Bank (al. Anggota Bursa)
Dasar Hukum
Kegiatan SP
Antara lain:
 UU Bank Indonesia
 UU Transfer Dana (TD)
 UU Perbankan/Syariah
 PBI & SE SKNBI, APMK, E-Money, &
KUPU
 Bye Laws
Antara lain:
 UU Bank Indonesia
 UU TD
 UU Perbankan/Syariah
 UU Surat Utang Negara
 UU Surat Berharga Syariah Negara
 PBI & SE Sistem BI-RTGS & BI-SSSS
 Bye Laws
Antara lain:
 UU Pasar Modal
40

41. SP di Negara-Negara SEACEN
40
Hongkong,
Singapore, Malaysia

42. Bahan bacaan
 Ascarya dan Sri Mulyati (2004): “Kebijakan Sistem Pembayaran”, dalam Perry
Warjiyo (ed), Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia, PPSK-BI.
 Bank Indonesia, www.bi.go.id.
 ------ (2008): “Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran 2007”, BI.
 Committee on Payment and Settlement System (2001):”Core Principles for
Systemically Important Payment System”, BIS.
 ------ (2001):”General Guidance for Payment System Development”, BIS.
 ------ (2009) :”CPSS Red Book Statistical Update”, BIS.
 Commonwealth Business Council and Visa (2004):”Payment Solutions for
Modernising Economies”, CBC
 Spindler, J. Andrew and Bruce J. Summers (1994):“The Central Bank and the
Payment System”, in B. J. Summers (ed), The payment system: design, management
and supervision, IMF.
41

43. Terima Kasih
Informasi sistem pembayaran dapat di akses melalui www.bi.go.id menu sistem pembayaran
42
PRES : Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral - 2014