Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) diperkenalkan pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV tahun 1995 sebagai strategi untuk mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki sebagai bagian tak terpisahkan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan agar keduanya mendapatkan keuntungan yang setara. Kebijakan PUG di Kota Kotamobagu m

1. KEBIJAKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
KEPALA BAPPEDA KOTA KOTAMOBAGU
(Drs. ROY BARA)

2. PENDAHULUAN
1. Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai forum,
baik yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus
pembuatan kebijakan (law making process).
2. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau
perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang
dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan
perempuan.
3. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan
perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk
identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan,
dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan
norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat.
4. Berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh aspek-aspek fisiologis,
gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh
kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat.

3. PENGERTIAN
1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, & evaluasi atas kebijakan & program
pembangunan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran
& tanggungjawab laki-laki & perempuan yang terjadi
akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial & budaya
masyarakat.

4. Lanjutan…
3. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki
& perempuan untuk memperoleh kesempatan & hak-
haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam
kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, & kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut
4. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil
terhadap laki-laki & perempuan

5. LANDASAN HUKUM
1. Pasal 27 dan 28 UUD 1945
2. Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, Undang-undang
No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 43 tahun 1998
tentang PNS.
3. INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu.
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
7. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

6. Lanjutan…
8. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja
Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
9. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
10. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
11. Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang berkeadilan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

7. PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat Konferensi PBB
untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis
yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk
mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan.
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan PUG sebagai:
“Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi
bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi
kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial,
sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan
ketidakadilan tidak ada lagi.”

8. Lanjutan...
1. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah strategi.
Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring,
dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik,
ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud.
2. PUG tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender.
3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG
dalam Pembangunan Nasional dinyatakan tujuan PUG adalah
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berperspektif gender.

9. KETERKAITAN PUG DAN MILLENIUM
DEVELOPMENT GOALS (MDG’s)
Millennium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil
kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000.
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan
perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.

10. Lanjutan...
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
TARGETNYA ADALAH TERCAPAI KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PADA 2015.

11. KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA KOTAMOBAGU
Memperhatikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota
Kotamobagu periode 2013-2018, maka dengan ini dirumuskan Visi
Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 adalah:
“TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA
MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG
MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING”

12. KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA KOTAMOBAGU
5 (Lima) Misi Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kinerja pemerintahan yang clean government dan good governance yang
bebas kolusi, korupsi dan nepotisme bersendikan falsafah Dodandian Paloko-Kinalang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan
sumberdaya manusia yang profesional dan berbudaya
3. Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta
mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian
organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota,
mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan
strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan

13. Lanjutan...
4. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang dinamis namun tetap
melestarikan nilai-nilai luhur dan jati diri yang religius bersendikan
kearifan lokal Bolaang Mongondow
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan konsep ekonomi
kerakyatan, insentif investasi serta memberdayakan pelaku bisnis
dalam pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
berdasarkan prinsip ”Moposad dan Pogogutat Motolu Adi.
Kebijakan PUG Dalam Pembangunan di Kota Kotamobagu sejalan
dengan Visi dan Misi Pemerintah pada point 2 (dua) dan point 5 (lima)
sebagaimana arah pembangunan RPJMD Pemerintah Kota Kotamobagu
tahun 2013-2018.

14. KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA KOTAMOBAGU
Terkait dengan upaya mendorong kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan, pemerintah Kota
Kotamobagu telah melakukan berbagai program dan
kegiatan. Berbagai kemajuan telah dicapai dalam
upaya meningkatkan kesetaraan gender di semua
jenjang dan jenis pendidikan.

15. KEBIJAKAN PUG DALAM PEMBANGUNAN
DI KOTA KOTAMOBAGU
Menghilangkan
ketimpangan
gender ditingkat
pendidikan dasar
dan lanjutan.
NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013
1 SD/ MI
1.1.
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang
bersekolah di jenjang pendidikan SD/ MI
12.725 11.297 12.873 13.905 12.88
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun 14.125 12.275 14.04 15.232 13.944
1.3. APM SD/ MI 90,21 91,95 91,69 91,29 92,37
2 SMP/ MTs
2.1.
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang
bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ MTs
5.467 5.911 6.347 6.87 5.696
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun 8.5 9.029 10.337 9.977 7,855
2.3. APM SMP/ MTs 64,32 65,47 61,40 68,86 72,51
3 SMA/ MA/ SMK
3.1.
jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang
bersekolah di jenjang pendidikan SMA/ MA/ SMK
6.54 5.65 6.234 7.747
3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun 11.402 11.748 9.743 11.761
3.3. APM SMA/ MA/ SMK 56.91 48,09 63,99 65,87

16. Lanjutan...
Rasio Melek
Huruf dan
Proporsi
Kerterwakilan
Perempuan
Indikator
Target
MDG's
Kondisi
Nasional
Kondisi
SULUT
Kondisi
Kotamob
agu
Ket.
RasioMelekHuruf Perempuan
TerhadapLaki-laki padakelompokusia
15-24tahun
100.00%
99,85
(2009)
103.00%
99,88/98,
25=
98,36%
(2011)
OnTrack
proporsi kursi yangdiduduki
Perempuandi DPRD
>12,50%
(1990)
17,90%
(2009)
25%
5/20=25%
Tahun
2011
Sudah
Tercapai

17. ARAH KEBIJAKAN : “PENINGKATAN KESETARAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”
1. Peningatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam
pembangunan
2. Harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya
di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan;
3. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak
kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan
pemberdayaan;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan
pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG
5. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan
dan penganggaran di seluruh SKPD se Kota-Kotamobagu.

18. Lanjutan…
6. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap
hak-hak anak.
7. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang
terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak anak
8. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap
hak-hak lansia perempuan.
9. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terkait
dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
10. Berperan aktif melakukan perlindungan anak.

19. STRATEGI : “PENINGKATAN KESETARAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”
1. Pelayanan pendidikan dalam rangka mengurangi kesenjangan
taraf pendidikan antar tingkat sosial ekonomi ; serta
peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal yang
responsive gender.
2. Pelayanan di bidang ketenagakerjaan, melalui pengutamaan penegakan
hokum yang ada untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan
mampu berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam angkatan kerja ; penguatan
koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam penegakan
undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan ; pengautan dan
pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan terlaksananya
pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan dgn baik.

20. Lanjutan…
3. Mengupayakan perlindungan social bagi kelompok
perempuan yang bekerja di kegiatan ekonomi informal ;
peningkatan kualitas pekerja dan calon tenaga kerja
perempuan.
4. Peningkatan pendidikan dan partisipasi politik untuk
perempuan.
5. Pengarusutamaan Gender pada penyelenggaraan pemerintah daerah
melalui pengembangan pedoman umum untuk SKPD dalam mengintegrasi
perspektif gender ke dalam proses perencanaan, implementasi,
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di tingkat local baik provinsi dan kab/kota.

21. Lanjutan…
6. Merubah sikap dan perilaku anggota keluarga khususnya laki-
laki/suami untuk kemajuan perempuan dan kesetaraan dan
keadilan gender diberbagai bidang.
7. Meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian
perempuan dan laki-laki terhadap berbagai permasalahan
kualitas hidup perempuan dan anak.
8. Peningkatan kepedulian dan peren serta pemerintah daerah,
lembaga masyarakat serta anggota masyarakat dalam upaya
peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam
perwujudan kesetaraan gender.

22. Lanjutan…
9. Mengembangkan system pendataan yang terpilah dan
pemutakhirana data.
10. Melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisas, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan kajian tentang perkembangan dan
keberhasilan program beserta permasalahannya dan solusinya.
11. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi
kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak anak,
perlindungan, tumbuh kembang dan partisipasi anak.

23. Lanjutan…
Dalam rangka pelaksanaan PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, Permendagri
Nomor 15 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Permendagri
Nomor 67 Tahun 2011 juga mengamanatkan kepada
kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah
Pengarustamaan Gender (RAD PUG).
Untuk mengimplementasikan amanat tersebut Pemerintah Kota
Kotamobagu sudah memprioritaskan penyusunan RAD-PUG Kota
Kotamobagu pada tahun anggaran 2015.

24. PENUTUP
Bappeda Merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dalam hal ini Bappeda
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah termasuk didalamnya yang
berhubungan dengan Kebijakan PUG Dalam
Pembangunan.

25. TERIMA KASIH
SYUKUR MO’ANTO...