Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia, termasuk perkembangan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di berbagai daerah, upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, serta potensi ekonomi Indonesia.

1. Kemiskinan
&
Kesenjangan
Perekonomian Indonesia
By:
Drs. Agus Luthfi, M.Si

2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Sumber: BPS, 2013 (dalam Juta)
di Indonesia

3. Posisi dan Forchasting Perkembangan Penduduk
Miskin di dunia

4. Persentase Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
daerah di Indonesia
Sumber: BPS, 2013 (dalam %)
Pertumbuhan Tingkat
kemiskinan di Indonesia
mengalami penurunan cukup
baik yoy hingga tahun 2013.
Tingkat kemiskinan dari masing-masing
daerah di Indonesia terlihat
bahwa kemiskinan tertinggi di
Papua Barat dan Papua yaitu
31.9% & 32.0% di tahun 2013

6. Kajian Teori Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang kompleks dan menjadi persoalan
aktual yang belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan
kemiskinan yang dianggap paling berdayaguna, signifikan, dan relevan,
pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan.

7. Kajian Teori Kemiskinan
Ukuran Kemiskinan (Lincoin Arsyad, 2002)
1. Kemiskinan Absolut,
“Dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Kemiskinan
perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau
kebutuhan dasar minimum yg memungkinkan seseorang untuk
hidup layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan
minimum”
2. Kemiskinan Relatif
“Orang yang sudah memiliki pendapatan yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “Miskin”. Walaupun
pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum,
tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan
masyarakat di sekitarnya”
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara miskin
dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan

8. Pengukuran Tingkat Kemiskinan
Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran, dan kondisi
kemiskinan yang terdapat di dalam suatu wilayah, sehingga dapat
melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan program-program yang
dilakukan (World Bank, Introduction to Poverty Analysis, 2002).

9. Kajian Indikator Kemiskinan
Ada banyak hal yang menyebabkan
seseorang miskin. Berdasarkan World
Bank ada tiga faktor utama penyebab
kemiskinan, yaitu:
1. Rendahnya pendapatan dan
aset untuk memenuhi kebutuhan dasar,
seperti: makanan, tempat tinggal,
pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk
bersuara dan ketiadaan kekuatan
didepan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan
ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan
menanggulanginya.
Indikator Kemiskinan:
1. Kepemilikan tanah dan modal yang
Indikator Kemiskinan:
1. Kepemilikan tanah dan modal yang
terbatas
terbatas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
yang dibutuhkan
yang dibutuhkan
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara
3. Pembangunan yang bias di kota
4. Perbedaan kesempatan diantara
anggota masyarakat
anggota masyarakat
5. Perbedaan sumber daya manusia
5. Perbedaan sumber daya manusia
dan sektor ekonomi
dan sektor ekonomi
6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang jelek
8. Tata pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan sumber daya alam
6. Rendahnya produktivitas
7. Budaya hidup yang jelek
8. Tata pemerintahan yang buruk
9. Pengelolaan sumber daya alam
yang berlebihan
yang berlebihan

10. Kajian Indikator Kemiskinan di Indonesia
Headcount Index: mengukur persentase penduduk miskin terhadap total
penduduk
Index Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index): merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai index, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan.
Index Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index): Semakin tinggi nilai
index, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
Formula Foster-Greer-Thorbecke [FGT] yang digunakan BPS
α
P :Tingkat kemiskinan
α : Kedalaman (Headcount index, α =0), (Poverty Gap Index, α=1), (Poverty Severity Index, α=2)
Z : Garis kemiskinan
Yi : Pengeluaran per kapita sebulan penduduk miskin
q : Jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
n : Jumlah penduduk

11. Pandangan Landasan UU di Indonesia
Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat 1-4 :
Landasan yang berkaitan:
UU No. 13 Tahun 2011 pasal 12 – 17 tentang
Kemiskinan UU No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial Peraturan Presiden (Perpres) No.
15/ -2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan.

12. Ketimpangan/ Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan
antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan
masalah besar di negara-negara berkembang (Dumairy, 1996).
Penyebab Ketimpangan:
Ketidaksetaraan initial endowment (Sumber Daya Alam, keahlian, bakat, dan
kapital).
Strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan
(growth).
Penanggulangan Ketimpangan:
Subsidi modal terhadap kelompok miskin.
Peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga kerja.
Menciptakan strategi pembangunan, yaitu modernisasi pertanian dengan
melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya.
Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan jaringan
pengaman sosial untuk penduduk miskin yang tidak mampu mendapatkan
keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM
akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan
terisolasi secara fisik

13. Tingkat Ketimpangan/ Kesenjangan Ekonomi
di Indonesia
Sumber: BPS, 2013
Nilai Gini Ratio berkisar 0 dan 1, jika:
G < 0,3  Ketimpangan Rendah
0,3 ≤ G ≤ 0,5  Ketimpangan Sedang
G > 0,5  Ketimpangan Tinggi
Perkembangan tingkat
kesenjangan ekonomi
di Indonesia
mengalami
kemerosotan sejak
krisis global
2007/2008 dengan
nilai gini ratio lebih dari
0,41% pada akhir
tahun 2013.

14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Indonesia tahun 2012-2014

15. Tingkat Penduduk yang bekerja berdasarkan
pendidikan terakhirdi Indonesia tahun 2012-2014

17. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam, 1996-2012
Tingkat produksi
minyak mentah
hingga akhir tahun
2012 mengalami
penurunan yang
cukup tinggi
mencapai titik
279.412,1 barel.
Berbeda dengan
produksi Gas alam
yang mengalami
fluktuasi.
Sumber: BPS, 2013

18. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Perkembangan
produksi bahan bakar
minyak mengalami
fluktuasi yang
beragam, namun
untuk minyak tanah
dan minyak diesel
mengalami
penurunan produksi
yaitu 2.984.939 bar
dan 133.589 bar di
akhir tahun 2011
Produksi Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Menurut Jenis
Bahan Bakar Minyak (kilo liter), 2000-2011
Sumber: BPS, 2013

19. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) 1996-
2012
Produksi bahan
bakar minyak di
Indonesia di
dominasi oleh 3 jenis
bahan bakar yaitu
Kerosin, Premium
dan ADO dengan
masing-masing
sebesar 10.808.000
bar, 67.684.000 bar
dan 122.099.000 bar.
Sumber: BPS, 2013

20. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Produksi Barang Tambang Mineral, 1996-2012
Sumber: BPS, 2013
Termasuk
dalam 3 besar
Produksi
Tambang
Terbesar di
Dunia yang di
ikuti oleh
Peru, dan
Nevada
(Liputan6.com

21. Produksi Daging dan Telur di Indonesia (ton) 2011-2013
Konsumsi daging per
kapita di negara-negara
berkembang berkisar
32,7kg. Sementara itu,
pada negara maju
konsumsi daging per
kapita sebesar 79kg.
Sedangkan konsumsi
daging dunia mencapai
42,5kg/orang/tahun
(FAO, 2012).
Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Sumber: BPS, 2013
http://www.epochtimes.co.id/

22. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Luas Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis
Tanaman, Indonesia (000 Ha), 1995 - 2013**
Sebagian besar lahan
perkebunan di Indonesia telah
dialih fungsikan menjadi lahan
perkebunan kelapa sawit
(Sumber: BPS, 2013)

23. Potensi Kondisi Ekonomi Indonesia
Sumber: Mongabay.com

25. Perkembangan Kebijakan Pemerintah Penanggulan
kemiskinan di Indonesia
Dari total APBN 2014 berkisar Rp. 47,2 Triliun digunakan melaksanakan program
pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selama kurun waktu beberapa tahun telah
diterapkan dan dievaluasi berbagai macam program untuk mengentaskan
kemiskinan khususnya di Indonesia. (http://nasional.kontan.co.id)
Beberapa program tersebut yaitu: OPK (Operasi Pasar Khusus), Raskin (Beras
Miskin), JPS-BK (Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan), PKSPS-BBM
(Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM), ASKESKIN, JAMKESMAS, JPS-DBO
(Jaringan Pengaman Sosial Bidang Pendidikan dan Dana Bantuan
Operasional), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), BSM (Bantuan Siswa
Miskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH
(Program Keluar Harapan)

26. Perkembangan Kebijakan Pemerintah Penanggulan
kemiskinan di Indonesia

27. SSIINNEERRGGII LLOOKKAASSII,, TTAARRGGEETT,, DDAANN WWAAKKTTUU
PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPRROOGGRRAAMM PPEENNAANNGGGGUULLAANNGGAANN
KKEEMMIISSKKIINNAANN
27
Komponen Saat ini
MP3KI
2013 - 2014 2015 - 2025
A. Mekanisme Ekonomi
- Pertumbuhan
Ekonomi
Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
- Stabilitas
Ekonomi Makro
Pengendalian inflasi dan kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat
B. Afirmasi (Keberpihakan)
- Program 4
Klaster
Belum terpadu lokasi
dan waktu
• Terpadu lokasi target dan waktu
• Sinergi dengan program daerah
dan CSR
• Konsolidasi program
bantuan sosial
unified data base
- Sistem Jaminan
Sosial
Sistem dan cakupan
terbatas
• Sistem diperbaiki (BPJS
Kesehatan) dan cakupan
diperluas
• Sistem semakin
lengkap dan universal
coverage
- Sustainable
Livelihood
Terbatas dalam
meningkatkan daya
tahan penduduk miskin
• Peningkatan income generating activities (wirausaha,
financial inclusion dan supply chain MP3EI)
- Dukungan Data belum terpadu • Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social
security number (e-KTP)

28. SINERGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI TINGKAT INDIVIDU/KELUARGA
GA
RIS
KEMISKIN
AN
Sangat
Miskin
Miskin
Moderat
Non
Miskin
Rentan
Tidak
Miskin Sejahtera
Program-program
Perlindungan
Sosial
Program Keuangan
Mikro dan
Pengembangan
Penghidupan
• Penanganan kemiskinan harus lebih terintegratif dan proporsional. Pemberian bantuan
memerlukan syarat sasaran, kriteria, dan mekanisme agar tidak membuat ketergantungan pada
negara.
• Sinergi di tingkat wilayah dan rumah tangga/keluarga dimungkinkan saat ini dengan adanya
Basis Data Terpadu (BDT).

29. KOMPONEN UTAMA DALAM PENDEKATAN GRADUASI
MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN
PENDAMPING (COACHING)
TABUNGAN
Mulai Bulan
ke-3
TRANSFER
ASET
Bulan
ke-6
Bulan
ke-24
Bulan
ke-36
ANALISIS
PASAR
PERTARGETAN
BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN
Penghidupan
Berkelanjutan
Kemiskinan
Ekstrim
Sumber: Graduation model, CGAP
PELATIHAN
KETRAMPILAN

30. Penyebab Kegagalan Program Penanggulan
kemiskinan di Indonesia
 Program- 2 penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung
berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin
dan dapat menimbulkan ketergantungan.
 Kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab
kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan
yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang
penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

31. Strategi Mengatasi Kegagalan Program Penanggulan
kemiskinan di Indonesia
1. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat
dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan
diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua
aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
2. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran
sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional,
tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
3. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan
dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya
kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam
pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan
itu sendiri, perlu dilakukan.

33. Terima Kasih