1. KEBIJAKAN BANK INDONESIA
DALAM
PENGEMBANGAN AKSES
KEUANGAN & UMKM
DEPARTEMEN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Maret 2014

2. Latar
Belakang
Keuangan
Inklusif
Pengembangan
UMKM
2

3. 3

4. Akses Keuangan dan UMKM dalam Destination
Statement Bank Indonesia
VISI BI
MISI BI
10 Sasaran Konkrit BI 2018:
1. Terkendalinya inflasi sesuai dengan target
yang ditetapkan
2. Terkendalinya nilai tukar yang stabil sesuai
dengan keseimbangan internal dan eksternal
3. Terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan
efisien
4. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan
guna mendukung pencapaian inflasi yang
rendah dan nilai tukar yang stabil
5. Terwujudnya sistem keuangan yang semakin
inklusif
6. Terpeliharanya sistem pembayaran yang
aman, efisien, dan lancar, dengan
memperhatikan perluasan akses dan
kepentingan nasional
7. Terjaganya kesinambungan keuangan BI
8. Terwujudnya kapabilitas internal yang kuat
9. Terakumulasinya dukungan SDM yang
kompeten
10.Terpeliharanya persepsi positif BI
Sasaran Utama BI
SU #2 Menetapkan arah dan mewujudkan strategi jangka
menengah-panjang fungsi moneter, SSK, dan sistem
pembayaran yang integratif dan berorientasi ke depan
Sasaran Strategis BI
SS #5 Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien,
dan sinergis
Indikator Kinerja Utama DPAU
a. Pengembangan sektor riil melalui pengembangan klaster
ketahanan pangan termasuk volatile foods
b. Peningkatan jumlah wirausaha baru yang difasilitasi BI
c. Pertumbuhan kredit UMKM (2014)
d. Share kredit produktif UKM terhadap total kredit
e. Jumlah rekening TabunganKu dan basic saving account
4

5. Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan Akses
Keuangan dan UMKM
Sebelum 1999
Developmental Role
1999 - 2013
Promotional Role
2014 -
Bank Indonesia baru
Background :
• Pasar keuangan belum
berkembang.
• Target pembangunan
sektor penting perlu
dukungan pendanaan.
• Instrumen kebijakan
moneter langsung
mempengaruhi likuiditas
perekonomian.
Legal basis:
UU No. 13/1968
Background :
• Perkembangan pasar
keuangan.
• Instrumen kebijakan
moneter tidak langsung.
Legal basis:
UU No. 23/1999 sbgm
terakhir diubah dg UU
No.3/2004
Background :
Bank Indonesia baru pasca OJK.
Penajaman framework
pengembangan UMKM dan akses
keuangan: Membantu menjaga
inflasi dari sisi supply, &
mendukung pertumbuhan
ekonomi yg inklusif.
Legal basis:
UU No. 23/1999 sbgm
terakhir diubah dg UU
No.3/2004
Instrumen :
• Penyediaan KLBI,
• Ketentuan kuota KUK
• Kebijakan kredit sektoral
• Bantuan teknis
Instrumen :
• Bantuan teknis
• Pengaturan
• Kemitraan strategis
Instrumen :
• Bantuan teknis
• Pengaturan
• Kemitraan strategis
5

7. Latar Belakang Keuangan Inklusif
Hanya 20% orang dewasa di Indonesia yg memiliki rekening di Lembaga Keuangan Formal (World
Bank – 2011)
High income
OECD & non-
OECD
92%
Central Asia &
Eastern
Europe
50%
East Asia &
Pacific
42%
South Asia
22%
Middle East &
North Africa
42%
Sub-Saharan
Africa
12%
Latin America &
Caribbean
40% Sumber : Worldbank, Global Financial Inclusion Index , 2011
Indonesia 19.6%
Malaysia 66.7%
Philippines 26.5%
Thailand 77.7%
Vietnam 21.4%
India 35.2%
China 63.8%
Russia 48.2%
Brazil 55.9%
INDONESIA
20%
Terdapat 48% rumah tangga yg memiliki tabungan di Bank, LKNB & Non Lembaga Keuangan
(Survey Neraca Rumah Tangga BI - 2011)
7

8. Latar Belakang Keuangan Inklusif
20%
sumber: World Bank, Global Financial Inclusion Index - 2011
35,31%
Saver’s Financial Inclusion Borrower’s Financial Inclusion
> 68% masyarakat menabung
> 40% tidak bisa meminjam
> 48% hny menabung di bank > 17% pembiayaan dari bank
> 36% meminjam dari informal sumber: Survei Neraca Rumah Tangga BI - 2011
8

9. Masih banyak wilayah di Indonesia yang
masih underbanked.
Rasio luas wilayah provinsi dengan jumlah kantor bank di wilayah tersebut
Berdasarkan grafik di atas terlihat
bahwa di wilayah Jawa dan Bali, 1
kantor bank melayani area seluas 1
– 10km2, sementara di wilayah
Indonesia Timur 1 kantor bank
melayani lebih dari 1000 km2.
Sumber: SEKDA-Bank Indonesia dan Badan Pusat
Statistik, 2011, diolah.
Rasio luas wilayah dengan
jumlah kantror bank
Latar Belakang Keuangan Inklusif
9

10. Latar Belakang Keuangan Inklusif
Hambatan-hambatan masyarakat dalam mengakses jasa keuangan (Honohan, 2004) :
1. Hambatan harga (price barriers);
2. Hambatan informasi (information barrier); dan
3. Hambatan desain produk dan jasa (product and service design barriers).
4. Hambatan channel
Demand
(Masyarakat)
Supply
(Penyedia Jasa Keuangan)
• Pendapatan yang rendah
• Jarak yang jauh ke lokasi kantor bank
terdekat
• Mahalnya biaya administrasi dan
transaksi untuk volume yang kecil
• Informasi produk bank yang masih
terbatas
• Tingkat pengetahuan keuangan yang
rendah
• Produk yang kurang sesuai
(tabungan murah, kredit harian)
• Psikologi, image dan budaya
• Antrian yang panjang
• Pendirian cabang bank sangat mahal
• Persyaratan yang ditetapkan oleh
regulator
• Persyaratan yang ditetapkan oleh
bank
• Proses yang kompleks
• Formalitas tinggi
• Prefer nasabah non-grass root
10

11. Dampak Keuangan Eksklusif
1. Ekonomi biaya mahal
2. Memperbesar inequality
3. Sasaran eksploitasi oleh non formal
4. Memperlamban pertumbuhan
perekonomian
5. Rigiditas gap kemiskinan
6. Eskalasi krisis
7. Social problem
11

12. Keuangan Inklusif
“Hak setiap orang untuk memiliki akses dan
layanan penuh dari lembaga keuangan secara
tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau
biayanya, dengan penghormatan penuh kepada
harkat dan martabatnya.“ (Strategi Nasional
Keuangan Inklusif, 2012)
12

13. Tujuan Keuangan Inklusif
1. Mempercepat akses masyarakat ke layanan
keuangan.
2. Menyediakan sarana keuangan yang murah, mudah
dan aman
3. Menyediakan produk dan jasa yg sesuai kebutuhan
masyarakat.
4. Mengurangi ekploitasi masyarakat oleh sektor non
formal
5. Meningkatkan pemahaman dan kapabilitas keuangan
masyarakat.
13

14. Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Visi
• Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan,
pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia melalui
penciptaan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
Misi
• Memberikan support pada konsumsi penduduk miskin.
• Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
• Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat miskin.
• Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar
pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
• Menyediakan jasa dan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.
• Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan layanan jasa
keuangan.
• Meningkatkan akses masyarakat akan layanan jasa keuangan.
• Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga
keuangan non-bank.
• Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas
cakupan layanan jasa keuangan.
14

15. Mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan,
pemerataan pendapatan & stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan
menciptakan sistem keuangan yg dapat diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat
• TabunganKu
• Layanan
Keuangan
Digital
• Pembiayaan
Start-Up
Tujuan
Utama
Fasilitas
Intermediasi &
Distribusi
Kebijakan /
Peraturan
Pendukung
Pemetaan
Informasi
Keuangan
Fasilitas
Keuangan
Publik
Perlindungan
Konsumen
Edukasi
Keuangan
Pilar Keuangan Inklusif
• Mediasi
Perbankan
• Transparansi
Produk
• Multilicensing
• Kebijakan
Layanan
Keuangan
Digital
• Kebijakan
kredit UMKM
• Edukasi :
Pelajar
TKI
Masyarakat lain
(Petani , Nelayan,
Daerah
Perbatasan)
• Kampanye
Bersama
• Financial
Identity Number
(FIN)
• Informasi harga
komoditi
melalui Website
& HP
• PKH
• Jamkesmas
• BLT
• Bansos
• BLSM
Strategi/
Program
Program
Strategi Nasional Keuangan Inklusif
15

16. Edukasi Keuangan
Sasaran
a. Pelajar (SD, SMP, SMA/setingkat,
Univ.)
b. Kelompok Masyarakat Tertentu (TKI,
nelayan, petani, buruh, Masyarakat di
Kawasan perbatasan.)
Tujuan
Tahun 2013
 Integrasi kurikulum 156 sekolah.
 Pilot project di 7 Ibukota Prov.
 MoU dengan Kanwil Kemenag Jabar.
 Penyempurnaan bahan ajar.
 Pelaksanaan ToT.
 Integrasi kurikulum nasional 2013 (SMA).
 Penjajakan integrasi edukasi keuangan dalam kurikulum dasar
 Penjajakan edukasi keuangan kepada Masyarakat tertentu
 Penyusunan Materi Edukasi Keuangan kepada masyarakat
 Pelatihan TKI.
 Edukasi keuangan kepada masyarakat daerah perbatasan.
Rencana 2014
(SD dan SMP).
(Petani).
tertentu.
Jangka Waktu:
Multiyears s.d. 2018
Monitoring Per Semester
 Pelaksanaan & pengembangan edukasi keuangan kepada
masyarakat : pelajar SD, SMP, SMA sederajat, mahasiswa,
kelompok usaha, Petani, Nelayan, TKI, Buruh dan masyarakat
di kawasan perbatasan.
 Pelaksanaan edukasi keuangan kepada agen terkait
implementasi Digital Financial Services
• Secara umum  Meningkatkan
pengetahuan keuangan.
• Secara khusus  (a) Bagi pelajar:
materi edukasi keuangan masuk
kurikulum nasional; (b) Bagi TKI:
materi edukasi keu masuk ke dlm
materi pelatihan kesiapan TKI
16

17. TabunganKu
TabunganKu
Tabungan untuk perorangan warga
Indonesia dgn persyaratan mudah & ringan
yg diterbitkan secara bersama oleh Bank-bank
di Indonesia guna menumbuhkan
budaya menabung serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Tujuan
Memperluas akses layanan keuangan bagi
masyarakat, melalui penyediaan tabungan
murah. Hal ini sebagai upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk menabung
Tahun 2013
• Penyempurnaan fitur TabunganKu
• Monitoring program oleh KPwBI-DN.
• Penyaluran bantuan pemerintah melalui TabunganKu
Rencana 2014
 Pelaksanaan, pengembangan & evaluasi kegiatan TabunganKu
dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan
TabunganKu
Jangka Waktu:
Multiyears s.d. 2018
Monitoring Per Semester
Sasaran:
Masyarakat Umum dan Pelajar
17

18. Latar Belakang Produk TabunganKu
Belum ada produk tabungan yang memiliki fitur yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat merasa bahwa prosedur untuk
membuka rekening tabungan masih sulit
Persyaratan yang diminta masih banyak
Adanya tambahan biaya administrasi.
Fitur produk tabungan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat diberi
nama “TabunganKu”.
Pada bulan Februari 2010, produk TabunganKu
diperkenalkan dan diresmikan oleh Presiden RI dan
Gubernur Bank Indonesia bersamaan dengan
pencanangan Gerakan Indonesia Menabung (GIM).
18

19. Produk TabunganKu
Ini Kelebihannya
Menguntungkan
Tanpa biaya administrasi bulanan
Mudah
Hanya dengan setoran awal
Rp20.000,- dan minimum setoran
selanjutnya Rp10.000,-
Nyaman
Pembukaan rekening, transaksi
penarikan tunai dan pemindahan
bukuan melalui counter dapat
dilakukan di seluruh jaringan bank
penerbit yang sama.
19

20. Layanan Keuangan Digital
“the provision of some mix of financial and payment services that are
delivered and managed using mobile or Web technologies and a
network of agents ”
DFS dalam kerangka Financial Inclusion ditujukan untuk meningkatkan
akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan underbanked, melibatkan
pelaku baik dari sektor keuangan dan non sektor keuangan.
Media dan Perantara Pro Cons
• Telepon genggam
• Aman, mudah, cepat, murah, dimana-mana
• Kartu
• Aman, mudah, cepat, murah, terbatas
• Blind spot
• Butuh alat transaksi
Agen Tersedia dimana-mana, informal, mudah,
murah
Butuh sistem dan
supervisi
EDC/tablet PC/PC Aman, mudah, cepat Biaya
Produk
E-money Dilindungi
20

21. Agen
• Agen : adalah pihak ketiga yang bertindak dan atas nama penyelenggara,
menyediakan layanan jasa keuangan/sistem pembayaran bersifat terbatas
(nominal, jenis layanan, dll).
• Agen harus dipercaya oleh komunitas sehingga harus memiliki integritas,
kemampuan dan reputasi
• Memanfaatkan kearifan lokal, budaya setempat
Perbedaan Agen Individu & Badan Hukum
Agen Individu Memiliki Usaha Badan Hukum
Jam kerja operasional tidak terbatas Jam kerja operasional terbatas
Informal dan fleksibel Lebih formal dan kurang fleksibel
Level engagement tinggi Level engagement tidak tinggi
Tidak ada turn over karyawan Turn over karyawan
Benefit dimiliki langsung Benefit lebih dimiliki pemilik
Level commitment lebih tinggi Level commitment sesuai kontrak
Risiko lebih tinggi dari badan hukum Risiko lebih rendah dari agen individu
Kemampuan terbatas Kemampuan lebih besar
21

22. E-Money
Register No. HP
Nasabah
dg KYC
Sederhana
Data
1
Agent Network
Management/
Distributor
2
4
Akun e-money
agen
Rekening
e-money
nasabah
Debit/
kredit
platform
Data
1
3
buka akun, setor, & tarik
Akun e-money
tujuan
Rekening
e-money
nasabah
kredit
debit
platform
Mobile Account Transaction
Over the Counter Transaction
2
Transfer, pembayaran, pembelian,
tarik tunai, penyaluran program
bantuan pemerintah kepada
masyarakat
3
I
II
USSD & Notifikasi
2 otentifikasi 5
5
2 authentification Real time
Notifikasi
Debit/
kredit
Mekanisme Transaksi LKD
22

23. Kesiapan Indonesia terkait LKD
1. Masih banyak masyarakat unbanked, potensinya besar.
2. Market sudah melakukan Digital Financial Services kepada masyarakat, terutama
untuk sarana pembayaran.
3. Masyarakat semakin mobile oriented , terbukti cukup tingginya kepemilikan
telepon genggam (lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia).
4. Penggunaan teknologi (telepon genggam, internet, broadband) berpotensi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi (di emerging market menyumbang 1,4%).
5. Survey di 3 negara, transaksi di Agen lebih aman di banding KC & ATM (Bankable
Frontier Associates, 2010)
6. Program edukasi keuangan juga terus berjalan. (pelajar/Mahasiswa, TKI, nelayan,
Petani).
7. Financial Safety Net Indonesia sudah ada (Crisis Mgt Protocol, Makroprudensial,
Fungsi Mikroprudensial, Fungsi Perlindungan Nasabah).
8. Indonesia termasuk negara dengan kategori high readiness dengan penerapan
digital financial services/MFS/branchless banking
23

24. Kementerian dan Program Keuangan Inklusif
24

25. No.
Bank Indonesia dalam Fora Internasional
Organisasi
Internasional
Tahun Partisipasi Peran BI
1.
2010 • Co-chair Standard Setting Bodies Sub-Group of the Global
Partnership on Financial Inclusion (GPFI)
• Laporan monitoring & masukan perkembangan Financial
Inclusion di Indonesia (berkala)
2.
2010
• Knowledge and experience sharing
• SMEs working group
• Host APEC 2013-Workshop on Financial Inclusion
3.
2011 • Leadership in Financial Inclusion Inisiative
• SMEs working group
4. 2011 BI ikut dalam program Indonesia Financial Sector Strengthening
Trust Fund (IFSS TF) dan Financial Inclusion Support
Framework (FISF) WorldBank
5. 2011 BI sebagai advisory board OECD/INFE (International Network
on Financial Education)
6. 2010 • BI sebagai anggota Steering Committee (2013-2015)
• Ikut serta dalam komitmen Maya Declaration
• Co-chair SMEs working group
• Anggota Financial Inclusion Data dan Mobile Financial
Services working group.
25

27. FRAMEWORK PENGEMBANGAN UMKM DI BANK INDONESIA
- Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah,
Pemerintah Pusat
dan Lembaga
Internasional
27
Sasaran akhir Pertumbuhan UMKM dan Sektor Riil serta Pengendalian Inflasi
Sasaran jk pendek /
menengah
Mendukung Ketahanan Pangan dan Penciptaan Pusat Perekonomian Baru di Daerah
Strategi
Peningkatan
Kapasitas
UMKM
Peningkatan
Akses
Keuangan
Minimalisir
Kesenjangan
Informasi
Peningkatan
Koordinasi &
Kerjasama dengan
Stakeholder
Program
Produk
- MoU dengan
Pemerintah
- Fora
Internasional
- Penyediaan
Kajian
- Diseminasi
Informasi
- Pengembangan
Microsite UMKM
- Penelitian KPJU,
Lending Model, Pola
Pengembangan
Klaster
- Data base UMKM
nasional maupun
ekspor
- Data kredit UMKM
- Aplikasi SPKUI
- Peningkatan elijibilitas
keuangan UMKM
- Penguatan Infrastruktur
Keuangan
- Fasilitasi Program
Pemerintah yang
Memberikan Nilai Tambah
- Gerakan Pencatatan
Transaksi Keuangan UMKM
- Pemeringkatan Kredit untuk
UMKM
- PPKD
- Asuransi Pertanian / Ternak
Sapi
- Sertipikasi Tanah
- Sistem Resi Gudang
- Kredit Program
- Klaster
- Wirausaha
- Klaster padi, sapi,
ikan, kopi dll
- Wirausaha di
sektor agribisnis
dan ekspor
Metode Penelitian Pelatihan Penyediaan Informasi Fasilitasi

28. Definisi UMKM
UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
• Kekayaan Bersih/th > Rp10
M, atau
• Hasil Penjualan > Rp50 M
• Kekayaan Bersih/th > Rp500 juta s.d.
Rp10 M, atau
• Hasil Penjualan > Rp2,5 M s.d. Rp50 M
• Kekayaan Bersih/th > Rp50 juta
s.d. Rp500 juta, atau
• Hasil Penjualan > Rp300 juta
s.d. Rp2,5 M
• Kekayaan Bersih/th < Rp50
juta, atau
• Hasil Penjualan < Rp300 juta
28

29. Profil UMKM Indonesia
UMKM berperan penting pada ekonomi
Indonesia:
 Jumlah unit usaha UMKM 56,5 juta, 99,9%
dari total pelaku usaha.
 UMKM menyerap 97,2% total tenaga kerja
107,7 juta.
 UMKM memberi porsi sekitar 59,1% dari
total GDP.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sumbangan UMKM thd PDB
(harga berlaku)
2011 2012
Sumber: BPS, Kemenkop UKM
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
57.9%
59.1%
 Pangsa ekspor non migas UMKM sebesar
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
Penyerapan tenaga kerja
2011 2012
Usaha Besar
Usaha Menengah
Usaha Kecil
Usaha Mikro
97.24
% 97.16%
14,06%.
 Pangsa Investasi UMKM sebesar 54,77%.
29

30. Perkembangan Kredit UMKM
 Baki debet kredit UMKM Bank
Umum pada November 2013
mencapai Rp595,4 Triliun.
 Pangsa kredit UMKM terhadap total
kredit bank umum pada November
2013 sebesar 19,4%
 Jumlah Nasabah (dengan
pendekatan rekening kredit)
UMKM sebesar 8,1 juta rekening
yang terdiri dari 81,1% nasabah
usaha mikro, 14,7% nasabah usaha
kecil, dan 4,2% nasabah usaha
menengah.
 NPL kredit UMKM pada November
2013 (3,47%). Namun demikian,
kredit kepada UMKM masih lebih
tinggi dibandingkan NPL kredit
perbankan (1,8%).
19.4%
30.0%
25.0%
22.1%
80.6%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
 Pertumbuhan kredit UMKM pada bulan November adalah sebesar 15,3%
(yoy), masih lebih kecil dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan
sebesar 22,1% (yoy).
 Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar masih disalurkan di sektor
perdagangan (53,3%), yang didominasi penerima kredit dari skala usaha
menengah.
 Menurut wilayah, penyaluran kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa
sebesar 56,8% diikuti dengan pulau Sumatera (20,8%) dan pulau
Kalimantan serta Sulawesi (masing-masing 7,4%).
 Dilihat dari jenis penggunaan, kredit modal kerja mempunyai pangsa
terbesar yaitu sebesar 33,2% dan dan kredit investasi sebesar 9,8%
15.3%
0.0%
0%
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Kredit UMKM Kredit Non UMKM
Growth Kredit UMKM (Rhs) Growth Kredit Perbankan (Rhs)
30

31. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM
Hasil Survei BI Th 2010
Responden : 146 institusi/dinas di 9 provinsi
• Salah satu hambatan utama dalam akses
pembiayaan adalah penjaminan kredit
• Permodalan dan pemasaran menjadi
permasalahan utama yang dihadapi oleh
usaha mikro dan kecil (UMK). Kurangnya
permodalan menghambat ekspansi UMK
(50,17%).
Sensus Ekonomi Nasional (BPS, 2006)
31

32. Kesenjangan antara UMKM dan Bank
UMKM
Banyak yg membutuhkan
pembiayaan, jumlah kebutuhan relatif
kecil
Dokumen (cth. identitas, NPWP,
agunan) legal formal terbatas
Umumnya tidak memiliki
pencatatan/lap keu memadai
Membutuhkan akses informasi &
produk bank yg sesuai karakteristik
usaha
Perbankan
Biaya transaksi vs profit
Kebutuhan thd dokumen legal formal
Kebutuhan akan informasi keuangan
UMKM
Produk perbankan sesuai kebutuhan
UMKM
Faktor psikologis
Jangkauan pelayanan dan perlunya
jaringan/dukungan teknologi
Kapasitas & elijibilitas Pembiayaan UMKM
Kebijakan pengembangan
UMKM Bank Indonesia
32

33. Program pengembangan UMKM
Daftar Produk Unggulan
UMKM
BDSP
Wirausaha Baru
Koordinasi dan kerjasama antara BI dg kementerian/lembaga
Daerah
Pola
Pembiayaan
(Lending
Model)
Klaster
Pelatihan/
Pendampingan/P
romosi
Bank & Lemb.
Pembiayaan
UMKM
Pengaturan
Kebijakan
Database
Profil
UMKM
Pelatihan
PPKD
Credit rating
untuk UMKM
Sertipikasi
tanah
Asuransi
ternak
33

34. Beberapa Program Kerja Pengembangan UMKM
Ketentuan
Penelitian
Pengembangan infrastruktur pendukung
Program pemberdayaan UMKM
Kemitraan dalam rangka mendukung program
Pemerintah
34

35. Ketentuan
PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Des 2012 sebagai acuan BI dalam pengembangan
UMKM serta monitoring pencapaian kredit UMKM oleh perbankanminimum 20%.
• Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
• Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM ditetapkan paling rendah 20% yang dihitung
berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan, dengan
pemenuhan secara bertahap yaitu:
TAHUN PANGSA KREDIT UMKM THD TOTAL KREDIT
Tahun 2013 dan 2014 Sesuai kemampuan Bank
Tahun 2015 paling rendah 5%
Tahun 2016 paling rendah 10%
Tahun 2017 paling rendah 15%
Tahun 2018, dst paling rendah 20%
 Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung
pengembangan UMKM kepada bank, lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa
dan UMKM.
 Bantuan Teknis yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat berupa penelitian, pelatihan,
penyediaan informasi, dan/atau fasilitasi.
35

36. Penelitian
Hasil penelitian sebagai acuan dalam rencana pengembangan UMKM ke depan serta
untuk pemberian rekomendasi kepada stakeholders.
Penelitian yang reguler dilakukan adalah:
•
Komoditas, Produk, Jenis Usaha (KPJU) Unggulan
Bertujuan mengidentifikasi KPJU unggulan di daerah yang berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, daya saing dan inflasi
daerah.
Penelitian KPJU telah dilaksanakan di semua Provinsi. Up-dating dilakukan setiap 5
tahun oleh KPwDN terkait.
•
Model pembiayaan (lending model) skala mikro dan kecil
Bertujuan memberikan informasi mengenai pola pembiayaan
komoditas/produk/jasa usaha potensial yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM
dalam mengembangkan usaha dan oleh bank dalam mengidentifikasi potensi
risiko terkait bidang usaha komoditas tersebut.
Hasil penelitian yang telah dilakukan juga diunggah dalam website Info UMKM untuk
dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan.
36

37. Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan infrastruktur pendukung pemberian kredit UMKM yang dapat
mengatasi hambatan akses UMKM kepada pembiayaan
•
Pengembangan credit rating untuk UMKM
Tengah dikembangkan dengan tujuan mengurangi asymmetric information antara
bank dengan UMKM dan membantu bank dalam memutuskan pembiayaan kepada
UMKM melalui penyediaan informasi mengenai creditworthiness individu UMKM.
•
Mendukung Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPKD didirikan untuk meningkatkan bankability UMKM dan sebagai alternatif
substitusi keterbatasan agunan yang dimiliki UMKM dalam memperoleh kredit dari
bank
37

38. Program Pemberdayaan UMKM
Program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas
dan bankabilitas UMKM. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah :
•
Pelatihan dan Edukasi
Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bank dan UMKM serta
lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada
pembiayaan.
• Da
Pengembangan klaster
Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan interaksi dan kerja sama
diantara pelaku usaha dalam klaster agar menghasilkan manfaat dan efisiensi yang
lebih tinggi. Sasaran akhir kegiatan adalah pengendalian inflasi dari sisi supply dan
peningkatan kapasitas ekonomi.
•
Pemanfaatan sertipikat tanah dan asuransi ternak secara terintegrasi
untuk akses pembiayaan UMK
Sertipikasi hak atas tanah UMK digunakan sbg agunan tambahan, sedangkan
asuransi ternak untuk mitigasi risiko kredit bank karena kehilangan dan kematian
ternak sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak. Program ini diintegrasikan
dengan program pemberdayaan lainnya dalam rangka meningkatkan elijibilitas dan
akses UMK kepada sumber-sumber pembiayaan.
38

39. Program Kemitraan
Program kemitraan dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah,
khususnya terkait penyediaan kredit program.
KREDIT PROGRAM
SUBSIDI BUNGA
•Pendanaan berasal dari Bank Pelaksana
yang disalurkan kepada Usaha Mikro dan
Kecil (UMK) dengan tingkat bunga pasar,
namun sebagian menjadi beban pemerintah
dalam bentuk subsidi bunga.
• Jenis-jenis kredit program dengan skema ini
yaitu: KKP-E, KPEN-RP, dan KUPS
KREDIT PROGRAM
PENJAMINAN PEMERINTAH
•Penyediaan kredit/pembiayaan bersumber
dari dana perbankan dengan penjaminan
oleh pemerintah melalui perusahaan
penjamin.
• Jenis kredit program dengan skema ini
adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 KKP-E adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Perbankan
kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi yang didukung
dengan subsidi bunga dari pemerintah.
 KPEN-RP adalah kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani
sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah
kepada petani.
 KUPS adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pelaku Usaha
Pembibitan Sapi yang didukung dengan subsidi bunga oleh Pemerintah.
39