Diskusi mengenai rancangan penelitian evaluasi tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM membahas latar belakang, locus dan fokus penelitian, pertanyaan penelitian, serta evaluasi kebijakan. Beberapa poin perlu disempurnakan seperti rumusan masalah yang kurang jelas dan pertanyaan penelitian yang belum fokus.

1. Diskusi Rancangan Penelitian
“Evaluasi Tugas dan Fungsi di
Kementerian Hukum dan HAM”
Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM
RI
Jakarta,
26
Februari 2021
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi
Kajian
Kebijakan
dan
Inovasi
Administrasi
Negara
LAN-­‐RI

2. Latar Belakang
§ Menyajikan informasi umum di
tingkat surface
/
permukaan
(peristiwa,
event,
gejala,
fenomena,
symptom).
§ Mengantarkan pembaca untuk
mengerti setting,
konteks dan
permasalahan yang
hendak dibahas
dalam makalah /
penelitian.
§ Intinya,
prinsip 5W
+
1H
adalah
memberikan deskripsi situasi terkait
ruang lingkup dan fokus penelitian
(belum melakukan analisis).

3. Latar Belakang
§ What:
a)
Apa tugas dan fungsi Kemenkumham;
b)
Apa dasar hukum yang
mengatur;
c)
Apa hasil yang
sudah dan belum tercapai dari pelaksanaan tugas dan fungsi tsb;
d)
Apa
saja kegiatan yang
dilaksanakan untuk menjalankan tugas dan fungsi tsb;
e)
Tugas dan
fungsi mana
yang
akan dievaluasi;
f)
dll.
§ Who:
a)
Siapa saja unit
kerja yang
melaksanakan dan mengevaluasi tugas &
fungsi tsb;
b)
Siapa saja stakeholder
terkait dan penerima manfaat dari tugas fungsi tsb;
c)
dst.
§ When:
a)
Kapan
kinerja tertinggi dan terendah pelaksanaan tugas dapat
diidentifikasikan;
b)
dll.
§ Where:
a)
Unit
mana
yang
menunjukkan kinerja tertinggi dan terendah;
b)
Stakeholder
mana
yang
memberi dukungan dan yang
kurang mendukung;
c)
dst.
§ Why:
a)
Mengapa tugas dan fungsi Kemenkumham penting bagi pembangunan;
b)
Mengapa pelaksanaan tugas dan fungsi kurang efektif;
c)
Mengapa terjadi gap
kinerja
antar unit
kerja;
d)
dll.
§ How:
a)
Bagaimana kebijakan yang
ditempuh selama ini untuk mengatasi masalah;
b)
Bagaimana mengukur kinerja pelaksanaan tugas fungsi;
c)
dst.

4. Latar Belakang
Untuk bisa keluar dari
masalah (cq.
Labirin),
harus
mengenali dulu situasinya
(data
pendahuluan):
-­‐ Dimanakah posisi kita?
Arah mana
yang
mesti
kita tuju?
-­‐ Berapa luas labirin &
berapa pintu keluar yang
ada?
-­‐ Ada
berapa jalan buntu?
Dst
Peneliti harus mengubah
perspektif dan berpikir
holistik (helicopter
view).

5. Locus
dan Focus
§ Locus:
Jika hanya BPSDM
yang
dipilih sebagai lokus,
apakah bisa
merepresentasikan Kemenkumham
secara utuh,
padahal karakter
BPSDM
adalah unit
techno
structure,
bukan operating
core.
Jika tidak bisa,
judul perlu
disesuaikan (case
study).
§ Focus:
tugas dan fungsi BPSDM
bisa lebih spesifik,
bukan dalam
tataran normatif “melaksanakan
pengembangkan SDM
di
bidang
Hukum dan HAM”
(TOR
hal.
5).

6. Pertanyaan Penelitian /
Rumusan Masalah
Rumusan Masalah adalah
bagian terpenting dari
sebuah penelitian,
sehingga harus dirumuskan
sejelas mungkin.
“Jika masalahnya saja
tidak jelas,
tidak mungkin
dapat ditemukan
solusinya”

7. Pertanyaan Penelitian /
Rumusan Masalah
1. Bagaimana kinerja
Kementerian Hukum
dan HAM
berdasarkan
tugas dan fungsi?
2. Bagaimana strategi
untuk meningkatkan
kinerja Kementerian
Hukum dan HAM
dalam
mencapai tujuan
strategis organisasi?
§ Pertanyaan No.
1
sudah terjawab pada
Tabel 1
(TOR
hal.
2-­‐3).
Pertanyaan ini juga
belum fokus dan belum jelas lokusnya.
§ Pertanyaan No.
2
mestinya sudah bisa
dideskripsikan pada bagian Latar Belakang
/
Pendahuluan,
sebagai bagian tidak
terpisahkan dari capaian kinerja (bukan
sebagai hasil penelitian).
§ Pertanyaan Penelitian /
Rumusan Masalah
semestinya lebih menggali “gap”
yang
ada
(misal:
mengapa kinerja yang
ada tidak
sebesar yang
diharapkan?),
atau menguji
sebuah kebijakan (misal:
apakah
penyetaraan jabatan JA
ke JF
akan mampu
mengakselerasi kinerja).

8. Evaluasi (Kebijakan)
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Setiap hasil evaluasi
merupakan agenda
setting
untuk formulasi kebijakan baru
Sumber: Prof. Dr. Eko Prasojo
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
EVALUASI(
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan
§ Kajian evaluasi thd kebijakan,
artinya sudah ada kebijakan yang
diimplementasikan.
§ Menurut William
Dunn,
untuk bisa
melakukan evaluasi harus memiliki
informasi berupa Policy
Outcomes
(kebijakan apa yg telah ditempuh &
apa hasil yg telah dicapai?)
dan
Policy
Performance
(bagaimana
nilai/kinerja dari hasil kebijakan?)

9. Irisan Fungsi Organisasi-­‐Kepegawaian-­‐Bangkom

10. Terima Kasih …
Semoga Bermanfaat !!
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL