1. LAPORAN AKSI PERUBAHAN
DIGITALISASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN
MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK SURAT
KEPUTUSAN (E-SK)
DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
GELOMBANG I ANGKATAN XX
PUSAT DIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN LITBANG DIKLAT
HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021
Oleh
PITER JULIANSYAH, S.H.
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
Pengadilan Negeri Prabumulih
2. A. Latar Belakang
Di era keterbukaan informasi publik saat ini, peradilan haruslah dijalankan secara
kredibel dan transparan, terlebih terhadap aspek-aspek yang berkaitan informasi
publik. Adanya transparansi dan kredibilitas merupakan salah satu syarat utama untuk
mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan yang baik.
Aspek keterbukaan informasi publik merupakan suatu bagian yang sangat penting
dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan Peradilan
Indonesia yang Agung.
Dalam Zona Integritas, reformer menganalisis kebutuhan Pengadilan pada area dua
Penataan Tatalaksana sangatlah membutuhkan perhatian khusus, terutama palayanan
dalam menyampaikan data dan surat keputusan pengadilan. Keterkaitan tugas dan
fungsi reformer sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
di pengadilan terhadap isu tersebut adalah mendukung terwujudnya keterbukaan
informasi dengan teknologi informasi dibagian kepegawaian.
3. Data
• Reformer sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata
Laksana mengamati banyaknya surat keputusan yang dikeluarkan dari
Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik Tingkat Banding dan
Pengadilan Negeri Lahat itu sendiri.tercatat selama tahun 2020 jumlah
surat keputusan sebanyak 250 Surat keputusan dalam laporan tahunan
kepegawaian.
4. B. Tujuan dan Manfaat
1. Jangka Pendek
Membuat aplikasi surat keputusan (E-sk) sebagai bentuk
optimalisasi media keterbukaan informasi kepada aparatur
yang berada di Pengadilan Negeri Lahat.
2. Jangka Menengah
Menginput data pada aplikasi surat keputusan (E-sk) pada
pada sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
3. Jangka Panjang
Implementasi aplikasi surat keputusan yang dapat diakses
oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat dalam
komputer dan Android.
Manfaat Bagi Pengadilan
Mewujudkan keterbukaan informasi yang efektif, efisien,
khususnya bagi pimpinan pengadilan memudahkan
mengakses surat keputusan dalam penunjukan majelis hakim
dalam perkara tertentu.
5. B. Profil Kinerja Visi, Misi
Visi
VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok
dan fungsi Pengadilan Negeri Lahat. Visi Pengadilan Negeri
Lahat mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik
Indonesia yaitu Mewujudkan PENGADILAN NEGERI LAHAT
yang Agung
Misi
MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri
Lahat dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Lahat adalah sebagai berikut :
Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada
Pencari Keadilan
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Badan Peradilan
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
6. Sasaran Strategis
1. Jangka Pendek
Membuat aplikasi surat keputusan (E-sk) sebagai bentuk
optimalisasi media keterbukaan informasi kepada aparatur
yang berada di Pengadilan Negeri Lahat.
2. Jangka Menengah
Menginput data pada aplikasi surat keputusan (E-sk) pada
pada sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
3. Jangka Panjang
Implementasi aplikasi surat keputusan yang dapat diakses
oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat.
7. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Tanggal 22 Juni 2019 Ketua Mahkamah Agung
memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Lahat
yaitu Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dengan Predikat “ A
EXCELLENT”. Untuk mempertahankan nilai akreditasi tersebut,
Pengadilan Negeri Lahat senantiasa melakukan perbaikan
baik dalam adminintrasi teknis maupun administrasi non
teknis. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk
mempertahankan akreditasi ini antara lain, Pembinaan,
Sosialisasi, zona integritas sesuai permenpan, sarana publik,
perbaikan administrasi, dokumen penjaminan mutu
SERTIFIKAT
AKREDITASI
8. C. Analisa Masalah Kinerja Organisasi
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 17 berbunyi:
(1)Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan
memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.
sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut diterbitkanlah Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Reformer di Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Lahat, maka ditemukan beberapa masalah yang harus di perbaiki atau
diselesaikan, yaitu:
1. Belum optimalnya sistem pencarian Surat Keputusan
2. Belum optimalnya pembinaan Sumber Daya Manusia di bagian
Kepegawaian dan Tata Laksana sehubungan tugas pokok dan fungsinya
3. Belum optimalnya pengarsipan dokumen
4. Belum terjaganya pengarsipan data-data penting Surat Keputusan (SK)
11. 1. Terobosan / Inovasi
Aksi Perubahan yang reformer buat adalah
Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian Surat
Keputusan Melalui Aplikasi Elektronik Surat
Keputusan (E-SK) pada Pengadilan Negeri
Lahat berupa Pencarian SK dengan melakukan
login terlebih dahulu kemudian beranda
kemudian searching kemudian kontak seperti
terlihat gambar dibawah ini:
Strategi Penyelesaian Masalah
12. Aksi perubahan yang penulis buat adalah
Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian Surat
Keputusan Melalui Aplikasi (E-SK) Aplikasi ini
dibuat mengingat keterbukaan informasi
mengenai surat keputusan selama ini masih
terbatas aksesnya pada ruangan Sub Bagian
Kepegawaian saja surat keputusan (aplikasi E-
Sk). merupakan aplikasi yang dibuat dengan
bahasa pemrograman PHP (hypertext
preprocessor), database MYSQL, dan Apache
Web Server. Aplikasi dijalankan pada server
yang telah terinstal apache web server dan
diakses melalui web browser Mozilla Firefox
dengan mode fullscreen yang ditampilkan
melalui PC, Labtop dalam bentuk scan. Surat
keputusan (aplikasi E-Sk) akan menampilkan
Surat Keputusan yang ada dalam lampiran SK
tersebut.
Jangka Pendek
Membuat Surat keputusan Digitalisasi
(aplikasi E-Sk)
Pemilahan SK-SK untuk Intren dan Ekstren
di publikasi.
Jangka Menengah
Mengimplementasikan (E-SK) pada
Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan
Negeri Lahat.
Input Seluruh SK-SK tahun tahun
sebelumnya.
Jangka Panjang
Mengimplementasikan (aplikasi E-SK)
pada Komputer Pada masing-masing
bagian pada Pengadilan Negeri Lahat
Instalasi (aplikasi E-SK) Pada Komputer
masing-masing ruangan secara LAN
(local area netwotrk) dan Android
2. Tahapan Kegiatan
Strategi Penyelesaian Masalah
13. Stakeholder yang terlibat
No Stakeholder Ciri-ciri
1. Ketua Pengadilan Negeri Lahat Promotors
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat Promotors
3. Panitera Latents
4. Sekretaris Latents
5. Hakim Latents
6. Panitera Muda Pidana Defenders
7. Panitera Muda Hukum Defenders
8. Panitera Muda Perdata Defenders
9. Panitera pengganti Defenders
10. Jurusita Pengganti Apathetics
11. Kasubbag Umum dan Keuangan Apathetics
12. Kasubbag Kepegawaian organisasi dan Tata Laksana Promoters
13. Staf Apathetics
14. Honorer Apathetics
15. Kejaksaan Apatheics
16. Kepolisian Apatheics
17. Pengacara Apatheics
14. MENTOR
(Jimmy Maruli, S.H., M.H.)
REFORMER
(Piter Juliansyah, S.H.
COACH
(Imam Syafi,i, M.T.)
TIM KERJA
Muh Nadzir Idrus, S.Psi.
Dedi Sucipto, A. Md
Gorga Erikson Tinambunan, A.Md
STRUKTUR TIM AKSI PERUBAHAN
15. Dari gambaran di atas, reformer akan mengadopsi beberapa aspek dalam
kaitannya dengan manajemen pengendalian mutu pekerjaan, yaitu:
• a. Peran pimpinan sangat diperlukan khususnya komitmen dalam
mendukung pelaksanaan inovasi pelayanan. Ketua Pengadilan Negeri
Lahat telah berkomitmen untuk mendukung aksi perubahan dari
reformer, yaitu Sistem Elektronik Surat Keputusan (E-SK). Hal tersebut
dapat dilihat dari kesediaan Bapak Jimmy Maruli, SH., MH. Selaku
Ketua Pengadilan Negeri Lahat untuk menjadi mentor dari reformer aksi
perubahan;
• b. Aspek kedua yang akan diadopsi oleh reformer adalah penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Sistem Elektronik Surat
Keputusan (E-SK). Penyusunan SOP sangat penting untuk dilakukan
agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi terukur, sehingga apabila
terjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan dapat dievaluasi.
4. Pengendalian Mutu dan Pekerjaan
Strategi Penyelesaian Masalah
16. 5. Time Schedule
Strategi Penyelesaian Masalah
Kegiatan
Februari 2021 Maret 2021
Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
Mempersiapkan dokumen aksi perubahan
Melakukan komunikasi, konsultasi, konsolidasi dan
koordinasi tentang mengimplementasikan (aplikasi E-
SK) kepada mentor, untuk mendapatkan persetujuan
dan dukungan
Mengadakan rapat dengan anggota tim efektif tentang
pelaksanaan aksi perubahan
Melakukan sosialisasi dengan stakeholder internal
tentang pelaksanaan aksi perubahan
Membuat (aplikasi E-SK) yang akan digunakan
sebagai media informasi dan promosi kepada
pegawai
Melakukan input data (aplikasi E-SK)
Membuat manual book (aplikasi E-SK)
Melakukan launching (aplikasi E-SK)
Melakukan rapat monitoring dan evaluasi aksi
perubahan dengan Tim Efektif
