Dokumen tersebut memberikan panduan penulisan kasus sebagai alternatif penilaian calon asesor dalam sertifikasi. Ringkasannya adalah: (1) penulisan kasus lebih sederhana daripada penelitian tetapi lebih praktis dan analitis, (2) format penulisan kasus meliputi uraian kasus, analisis faktor penyebab, dampak, dan solusi alternatif, (3) kriteria kasus yang diangkat harus relevan dengan keahlian asesor dan bers

1. Disampaikan pada Diklat
Calon Asesor Widyaiswara
Kementerian ESDM
Jakarta, Hotel Jayakarta, 20
Jayakarta,
Februari 2013

2. Knowledge-
Wi sbg Knowledge-
based Profession
Sumber: Shih-Hsien Chang,
“Enhancing the Quality of
a Public Administration
INCREASE CAPTURE Training Plan through
Knowledge Knowledge Knowledge Management”,
dalam United Nations
Department of Economic
and Social Affairs (UN-
APPLY REFINE DESA) and International
Knowledge Knowledge Association of Schools and
Institutes of
Administration (IASIA),
SHARE
Excellence and Leadership
Knowledge In The Public Sector: The
Role of Education and
Training.

3. KTI Kasus
Dalam konteks sertifikasi, KTI “diganti” dengan
Penulisan Kasus
Lebih sederhana:
Tidak perlu penelitian;
Tidak perlu seluruh komponen KTI
terpenuhi.
Lebih practical & analytical:
Ana kasus konkrit yg dianalisis (tidak
sepenuhnya teoretik);

4. Nama/Istilah
Tidak dibedakan secara
Kasus konsep, yg terpenting:
Tinjauan Kasus
o Ada analisis thd kasus
Studi Kasus tsb sampai kepada
Laporan Kasus solusinya;
o Fokus pada kasus
Bedah Kasus (bukan pada teori/
konsep);
Analisis Kasus o Memuat komponen
pokok sbb:

5. Format
KTI KASUS
Abstrak Uraian Kasus (selengkap
Keywords mungkin)
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang 1. Ringkasan Kasus
B. Identifikasi / Rumusan Masalah 2. Pokok Permasalahan
C. Tujuan Penulisan 3. Kerangka Berpikir / Rujukan
D. Kerangka Berpikir Teoretik
E. Sistematika
4. Analisis / Pembahasan
Bab II Landasan Teoretis / Konseptual / Faktor apa saja yg menjadi
Kebijakan penyebab masalah?
Bab III Metode Penelitian / Penulisan Apa dampak masalah tsb
A. Metode yg Digunakan (sekarang dan masa
B. Variabel dan Operasionalisasi mendatang)?
Variabel Langkah apa saja yg pernah
C. Teknik Pengambilan Sampel dilakukan?
D. Teknik Pengumpulan Data

6. Format
KTI KASUS
Bab IV Temuan & Pembahasan Siapa saja yg terlibat dan/atau
(Analisis) bertanggungjwb terhadap
Bab V Penutup masalah tsb (individu/lembaga)?
A. Kesimpulan Mengapa upaya2 diatas belum
B. Rekomendasi berhasil shg masalah belum
terpecahkan?
Daftar Pustaka Dan lain-lain.
5. Alternatif Pemecahan Masalah
6. Lesson Learned / Policy Implication
(bagaimana agar masalah yg sama
tidak terjadi lagi di kemudian hari).

7. Kriteria Kasus yg
Diangkat / Ditulis
Memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian / minat /
materi ajar Widyaiswara (dapat memperkaya materi dan
penyampaiannya);
Sedapat mungkin faktual dan aktual (bukan kasus
imajiner);
Sedapat mungkin bersifat kronologis agar dapat diketahui
hubungan antar peristiwa dalam kasus tsb;
Hindari keragu-raguan (“katanya”, “konon”, “mungkin”,
dll) agar tidak menjadi fitnah atau sarat dengan konflik
kepentingan;
Jika kasusnya kompleks, dapat dipilih bagian tertentu dari
kasus tsb.
Dapat bersumber dari berita media, laporan, hasil
penelitian, pengaduan masyarakat, kasus hukum, dll.

8. Kriteria Penilaian Kasus

9. Aspek & Sub-aspek Penilaian
Relevansi antara judul yg dipilih dengan spesialisasi sertifikasi:
keterkaitan
kesesuaian
urgensi
Kemampuan menggambarkan kondisi saat ini:
mendeskripsikan
menjelaskan
menguraikan
Kemampuan menggambarkan kondisi yg diharapkan:
memprediksikan
memproyeksikan
Ketepatan dan kejelasan dalam mengidentifikasi/merumuskan
permasalahan:
ketajaman analisa
ketepatan argumentasi
Kemampuan memberikan solusi/pemecahan yg ditawarkan/diberikan:
Logika rekomendasi solusi yg disampaikan

10. Penilaian Kasus
Asesor memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan makna
“aspek” dam “sub aspek”;
Asesor memiliki otoritas penuh untuk memberikan skor/nilai;
Penggunaan “Aspek” dan “Sub-aspek” bertujuan untuk
menjaga obyektivitas penilaian, meski unsur subyektivitas tidak
terhindarkan.
”Sub-aspek” adalah penjelasan / penjabaran terhadap ”Aspek”,
bukan pembagian bobot secara proporsional (ika bobot aspek
20, sedangkan aspek tersebut terdiri dari 3 sub-aspek, maka
bobot setiap sub-aspek adalah 20 : 3 = 6,67).
Jika asesor telah dapat memberi penilaian berdasarkan ”Aspek”
yg ada, maka tidak perlu dirinci berdasarkan ”Sub-aspek”.
Sedapat mungkin “Aspek” dan “Sub-aspek” dikaitkan dengan
komponen penulisan Kasus.

11. Contoh Kasus
Mata Diklat “Pemberantasan Korupsi”

12. Contoh Kasus
Mata Diklat “Pemberdayaan SDM”

13. Tri Widodo W. Utomo
HP. 081317869936
Email: triwidodowu@yahoo.com
http://triwidodowutomo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/