SlideShare a Scribd company logo

Rps htn

•
•
W
WawanIdola

(1) Dokumen ini merupakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Tata Negara yang disusun oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia pada rapat di Cisarua Bogor pada Juni 2021. (2) RPS ini dirancang untuk 4 SKS dengan total 26 pertemuan dan dapat digunakan sebagai acuan oleh fakultas hukum. (3) RPS ini mengatur materi, metode pembelajaran, indikator penila

Law
1 of 14
Download to read offline
PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA (HTN) Pengantar Penjelasan : 1. Dokumen ini dibuat oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, pada Rapat Pengurus Pusat di Cisarua Bogor, pada 15-17 Juni 2021. RPS ini dapat digunakan oleh Fakultas Hukum/ Syariah dan Hukum sebagai acuan. 2. Desain dari RPS ini adalah 4 sks, jumlah pertemuan per minggu 2 kali, total 26 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Dalam hal terdapat perbedaan beban sks, dapat menyesuaikan materi dalam RPS ini. 3. Penjabaran pada setiap pertemuan dapat berupa pengajaran (lecture) atau tutorial. Dalam tutorial harus dibuat modul tutorial, dengan kisi-kisi materi menurut RPS ini. Dalam RPS ini didesain topik yang lebih dari 1 x pertemuan dapat dibuat dalam bentuk Tutorial. 4. Konten materi pada pokoknya adalah teori/konsep/doktrin, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 5. Sumber belajar dapat dikembangkan lebih luas, mencakup pula artikel jurnal, hasil penelitian dan sumber belajar dalam bentuk lain seperti video. Sumber belajar diberikan secara detil yakni bagian/ bab dan halaman, untuk itu sumber belajar yang disebutkan dalam RPS ini perlu didetailkan pada setiap Fakultas Hukum. 6. Pada kolom 2 (kemampuan akhir) dapat ditentukan kategorinya oleh masing-masing Fakultas/ Prodi 7. Pada kolom 10 (sumber belajar), referensi telah disediakan dari daftar buku pada tabel B No. 12. Dosen dapat menetapkan sesuai dengan topik pada kolom 10. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dapat ditambahkan. 8. Pada kolom bobot nilai (9) dapat ditentukan oleh setiap fakultas/ prodi. 9. Format RPS dapat disesuaikan dengan standar pada fakultas/prodi. B. IDENTITAS MATA KULIAH 1. Nama Mata Kuliah HUKUM TATA NEGARA 2. Kode Mata Kuliah -- 3. Beban Studi (SKS) 4 SKS 4. Semester -- 5. Program Studi/ Jurusan Ilmu Hukum 6. Capaian Pembelajaran Lulusan a. KK: a
Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum b. KU: e Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa (A) mampu menjelaskan dan menganalisis (B) permasalahan ketatanegaraan Indonesia (C) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan (D). (C4) 8. Deskripsi Mata Kuliah Kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah dengan objek negara dalam arti positif, yakni menurut konstitusi Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini, dimulai dari aspek dasar tentang hukum tata negara dari aspek keilmuan dan hukum tata negara Indonesia menurut UUD NRI 1945. Aspek dasar ini meliputi ; dasar-dasar hukum tata negara, sumber HTN; Sejarah dan Perkembangan Materi Muatan Konstitusi Indonesia, sistem pemerintahan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum Dalam UUD. Selanjutnya materi HTN disampaikan berbasis pendekatan kelembagaan, yakni badan perwakilan, kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan kehakiman dan perkembangan Lembaga negara penunjang. Setelah pembahasan mengenai kelembagaan negara, materi HTN selanjutnya mengenai sistem perundang-undangan dalam UUD, mekanisme kontrol norma, pemilihan umum, keuangan negara, Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah, HAM dalam Konstitusi, Pembentukan dan Perubahan Konstitusi dan mengenai HTN Darurat. 9. Prasyarat (bila ada) 10. Penanggung Jawab 11. Dosen Pengampu 12. Daftar Sumber Belajar Buku 1. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Cet.1, 2006. 2. Jimly Asshiddiqie ,Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Cet.1, 2006. 3. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005. 4. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, 2008 5. Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH UII Press, 2004. 6. Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, 2003 7. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 8. Mulyosudarno Soewoto, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, In-Trans, Malang, 2004. 9. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, 2011
10.Saldi Isra, Lembaga-Lembaga Negara, Rajawali Pers, 2019 11.Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, Rajawali Pers, 2020 12.Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Kanisius 2007) 13.Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, 1986 14.Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta. 15.Arend Lijphart, 1995, Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial, Rajawali, Press, Jakarta. 16.Herman Sihombing, 1996, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta. 17.Soemantri, Sri M. Hak Uji Materiil di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, 1986. 18.Soemantri, Sri M. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1979. 19.Ramlah Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, 2010 20.RMAB Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit: BP Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2004 21.Agus Riewanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Thafa Media, 2016 22.Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Rajawali Pers, 2017. 23.Pan Mohamad Faiz, Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, 2019 24.Bayu Dwi Anggono, Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia, Konstitusi Press, 2014 25. Rhona K. M. Smit, et all, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, 2008. Peraturan Perundang-Undangan (dosen menunjukkan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai topik pertemuan) Putusan Pengadilan (dosen menunjukkan putusan pengadilan -MK,MA- yang relevan sesuai topik pertemuan)
B. PROGRAM PEMBELAJARAN Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar- Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Hukum Tata Negara a. Istilah dan Pengertian b. Objek HTN c. Kedudukan HTN Dalam Lapangan Hukum d. Hubungan HTN dengan ilmu negara, ilmu politik dan Hukum Administrasi Negara. e. Metode dalam HTN Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan sumber hukum tata negara Sumber Hukum Tata Negara 1. Istilah dan Pengertian Sumber Hukum 2. Penggolongan Sumber Hukum 3. Sumber Hukum Tata Negara Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3-4 Mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan dan menganalisa perkembangan konstitusi Indonesia Sejarah dan Perkembangan Materi Muatan Konstitusi Indonesia : Proses Pembentukan, Kelembagaan Pembentuk, Perdebatan Pokok : a. UUD 1945 b. UUD RIS c. UUDS 1950 d. Perubahan UUD 1945 Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif Dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 5 – 6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa karakteristik sistem pemerintah dan menunjukkan bukti dalam UUD NRI 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia a. Pengertian Sistem Pemerintahan b. Pembagian Sistem Pemerintahan c. Karakteristik Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950. d. Perdebatan Sistem Pemerintahan Presidensiil Dalam UUD NRI 1945. e. Karakteristik Sistem Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial)
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pemerintahan Presidensiil Dalam UUD NRI 1945. f. Perkembangan Karakteristik Sistem Presidensiil Dalam Putusan MK 7 Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasaan dan menunjukkan bukti/ contoh dalam UUD NRI 1945 (C2) Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan a. Perbedaan Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan b. Pemisahan Kekuasaan Secara Horisontal c. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 3,7 8 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa perkembanagn prinsip kedaulatan rakyat Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum Dalam UUD ; a. Konsep Kedaulatan Rakyat b. Perkembangan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c. Derivasi bentuk Kedaulatan Rakyat d. Konsep Negara Hukum e. Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Konstitusi mukakan pendapat tanya/men jawab/menge mukakan 9-10 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep badan perwakilan dan menjelaskan badan perwakilan Indonesia Lembaga Perwakilan menurut UUD NRI Tahun 1945 a. Pengertian Lembaga Perwakilan b. Perkembangan Lembaga Perwakilan Indonesia c. Kekuasaan dan Fungsi Lembaga Perwakilan d. Lembaga Perwakilan Nasional dan di Daerah b. Lembaga MPR c. Lembaga DPR d. Lembaga DPD e. Lembaga DPRD Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial)
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 13 Mahasiswa mampu memerinci dan menjelaskan Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 : a. Pengertian Kekuasaan Pemerintahan Negara b. Presiden, Wakil Presiden dan Lembaga Kepresidenan c. Presiden : Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan d. Perkembangan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasn Konstitusi Indonesia. e. Kementerian Negara f. Dewan Pertimbangan g. Kejaksaan h. TNI dan Polri Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 6x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 14-16 Mahasiswa mampu memerinci, menjelaskan dan mengkarakteristikkan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Yang Berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau LCD, White board, Power Point Presentation 6x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills):
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. Karakteristik Kekuasaan Kehakiman c. Mahkamah Agung: (Wewenang Pengisian Jabatan Hakim) d. Mahkamah Konstitusi (Latar Belakang Pembentukan , Wewenang dan Pengisian Jabatan Hakim) e. Komisi Yudisial: (Latar Belakang Pembentukan ,Wewenang Pengisian Jabatan) Tutorial tanya/men jawab/menge mukakan pendapat Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 17-18 Mahasiswa mampu memerinci, menjelaskan dan mengkarakteristikkan kelembagaan negara penunjang. Perkembangan Lembaga Negara Penunjang : a. Pembedaan Organ Utama dan Organ Penunjang. b. Alasan Pembentukan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif Dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lembaga Negara Penunjang c. Kedududukan dan Karakteristik Lembaga Negara Penunjang d. Akuntabilitas Lembaga Negara Penunjang e. Lembaga KPK f. Lembaga Ombudsman g. Lembaga Komnas di Bidang Hak Asasi pendapat jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 19 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perundangan-undangan berdasarkan UUD NRI 1945 Sistem Perundang- Undangan a. Peraturan Perundang- Undangan sebagai salah satu sumber HTN Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang- Undangan Menurut UUD NRI 1945 c. Pembentukan UU dan Perpu jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 20 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa review peraturan perundang- undangan sebagai mekanisme kontrol norma. Mekanisme Kontrol Norma a. Pengertian Hak Uji dan Pengujian Oleh Badan Peradilan b. Review oleh Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan c. Gagasan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan d. Akibat Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 21 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemilu dan bagaimana pemilu menurut UUD Pemilihan Umum a. Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pemilu b. Jenis Pemilu Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NRI 1945. c. Partai Politik d. Penyelenggara Pemilu e. Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Hasil 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 22 Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan negara dan menganalisa dari pendekatan yuridis menurut UUD NRI 1945. Keuangan Negara a. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara b. APBN dan karakteristik UU APBN c. Pajak dan Pungutan d. Kerugian Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Negara Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 23 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara kesatuan dikaitkan dengan bagaimana hubungan pusat dan daerah serta menganalisa masalah Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah : a. Prinsip Negara Kesatuan dan Hubungan Pusat dan Daerah Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hubungan pusat dan daerah. b. Sentralisasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah c. Perkembangan Wewenang Daerah d. Pemerintahan Desa. jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 24 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep HAM dalam konstitusi dan memerinci klasifikasi HAM . Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi : a. Perdebatan pengaturan HAM dalam Konstitusi. b. Konsep HAM, Hak Dasar, Hak Konstitusional; c. Klasifikasi HAM dalam UUD menurut generasi/ kovenan HAM. d. Pendekatan penegakan HAM Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 25 Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan dan perubahan UUD. Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. a. Kelembagaan Pembentuk b. Mekanisme Pembentukan dan Perubahan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c. Klausul Tidak dapat diubah dalam Konstitusi jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 26 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Hukum Tata Negara Darurat dan menganalisa berbagai bentuk negara dalam keadaan darurat. Hukum Tata Negara Darurat : a. Pengertian, jenis dan Ruang Lingkup b. Keadaan bahaya, darurat, hal ihwal kegentingan memaksa c. Kekuasaan pada hukum tata negara darurat d. Implikasi kedaruratan negara terhadap kontrol kekuasaan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 10%

Recommended

Rpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls xRpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls x
eli priyatna laidan
 
Menkumham2008 01
Menkumham2008 01Menkumham2008 01
Menkumham2008 01
ary-red78
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
TutikDaryatni
 
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesiaPeranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Nurfa de ImoeLa
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
TutikDaryatni
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
Wakhidatul Hidayah
 
Rpp pkn kelas iv
Rpp pkn kelas ivRpp pkn kelas iv
Rpp pkn kelas iv
Operator Warnet Vast Raha
 
Pemetaan ki kd p kn sma x
Pemetaan ki kd p kn sma xPemetaan ki kd p kn sma x
Pemetaan ki kd p kn sma x
eli priyatna laidan
 

Recommended

Rpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls xRpp 7 ppkn sma kls x
Rpp 7 ppkn sma kls x
eli priyatna laidan
 
Menkumham2008 01
Menkumham2008 01Menkumham2008 01
Menkumham2008 01
ary-red78
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
TutikDaryatni
 
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesiaPeranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Peranan lembaga peradilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia
Nurfa de ImoeLa
 
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasionalBab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
Bab ii kedudukan dan fungsi uud nkri 1945 dalam sistem hukum nasional
TutikDaryatni
 
Makalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab HukumMakalah PPKN Bab Hukum
Makalah PPKN Bab Hukum
Wakhidatul Hidayah
 
Rpp pkn kelas iv
Rpp pkn kelas ivRpp pkn kelas iv
Rpp pkn kelas iv
Operator Warnet Vast Raha
 
Pemetaan ki kd p kn sma x
Pemetaan ki kd p kn sma xPemetaan ki kd p kn sma x
Pemetaan ki kd p kn sma x
eli priyatna laidan
 
RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdfRPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
RikaNovitasari12
 
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docx
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docxContoh Format RPS terbaru from P2M.docx
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docx
fadlan31
 
RPS-Hukum-Internasional.pdf
RPS-Hukum-Internasional.pdfRPS-Hukum-Internasional.pdf
RPS-Hukum-Internasional.pdf
helmiputrisiregar
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
yasirmaster web.id
 
rps legal drafting for students need study
rps legal drafting for students need studyrps legal drafting for students need study
rps legal drafting for students need study
ToyadiSaripah
 
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdfRPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
PetrusPolyando
 
RPS-Hukum-Internasional.docx
RPS-Hukum-Internasional.docxRPS-Hukum-Internasional.docx
RPS-Hukum-Internasional.docx
helmiputrisiregar
 
silabus pkn 29 september 2022.pdf
silabus pkn 29 september 2022.pdfsilabus pkn 29 september 2022.pdf
silabus pkn 29 september 2022.pdf
satrioafillah
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Imbang Jaya Trenggana
 
24217 silabus pkn
24217 silabus pkn24217 silabus pkn
24217 silabus pkn
Titikbudiarti
 
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docxContoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
tapedie1
 
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.docFormat RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
NurFadilah931484
 
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
PetrusPolyando
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
eli priyatna laidan
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
eli priyatna laidan
 
Rps han
Rps hanRps han
Rps han
heinnekengavrila
 
Silabus pkn awal asisten
Silabus pkn awal asistenSilabus pkn awal asisten
Silabus pkn awal asisten
Raden Arum Setia Priadi
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
eli priyatna laidan
 
Rpp plpg
Rpp plpgRpp plpg
Rpp plpg
azminajmilmuttaqin
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
MohammadRioDzulIman
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
SaktaPrwt
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
Indra Wardhana
 

More Related Content

Similar to Rps htn

Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docxContoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
tapedie1
 
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.docFormat RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
NurFadilah931484
 

Similar to Rps htn (20)

RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdfRPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
RPS NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI UNIVERSITAS WISNUWARDHANA.pdf
 
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docx
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docxContoh Format RPS terbaru from P2M.docx
Contoh Format RPS terbaru from P2M.docx
 
RPS-Hukum-Internasional.pdf
RPS-Hukum-Internasional.pdfRPS-Hukum-Internasional.pdf
RPS-Hukum-Internasional.pdf
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
 
rps legal drafting for students need study
rps legal drafting for students need studyrps legal drafting for students need study
rps legal drafting for students need study
 
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdfRPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
RPS-SISTEM-PEMERINTAHAN-INDONESIA-2021.pdf
 
RPS-Hukum-Internasional.docx
RPS-Hukum-Internasional.docxRPS-Hukum-Internasional.docx
RPS-Hukum-Internasional.docx
 
silabus pkn 29 september 2022.pdf
silabus pkn 29 september 2022.pdfsilabus pkn 29 september 2022.pdf
silabus pkn 29 september 2022.pdf
 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang UndanganPengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan
 
24217 silabus pkn
24217 silabus pkn24217 silabus pkn
24217 silabus pkn
 
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docxContoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
Contoh RPS HUKUM DAN KEARIFAN LOKAL.docx
 
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.docFormat RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
Format RPS HTN OBE Tahun 2022.doc
 
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
363812002-Silabus-Sistem-Pemerintahan-Ri.pdf
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
 
Rps han
Rps hanRps han
Rps han
 
Silabus pkn awal asisten
Silabus pkn awal asistenSilabus pkn awal asisten
Silabus pkn awal asisten
 
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnasRpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
Rpp bab 5 ppkn sma kelas x kurnas
 
Rpp plpg
Rpp plpgRpp plpg
Rpp plpg
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 

Recently uploaded

UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
Sumardi Arahbani
 

Recently uploaded (10)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

Rps htn

  • 1. PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN) RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA (HTN) Pengantar Penjelasan : 1. Dokumen ini dibuat oleh Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, pada Rapat Pengurus Pusat di Cisarua Bogor, pada 15-17 Juni 2021. RPS ini dapat digunakan oleh Fakultas Hukum/ Syariah dan Hukum sebagai acuan. 2. Desain dari RPS ini adalah 4 sks, jumlah pertemuan per minggu 2 kali, total 26 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Dalam hal terdapat perbedaan beban sks, dapat menyesuaikan materi dalam RPS ini. 3. Penjabaran pada setiap pertemuan dapat berupa pengajaran (lecture) atau tutorial. Dalam tutorial harus dibuat modul tutorial, dengan kisi-kisi materi menurut RPS ini. Dalam RPS ini didesain topik yang lebih dari 1 x pertemuan dapat dibuat dalam bentuk Tutorial. 4. Konten materi pada pokoknya adalah teori/konsep/doktrin, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. 5. Sumber belajar dapat dikembangkan lebih luas, mencakup pula artikel jurnal, hasil penelitian dan sumber belajar dalam bentuk lain seperti video. Sumber belajar diberikan secara detil yakni bagian/ bab dan halaman, untuk itu sumber belajar yang disebutkan dalam RPS ini perlu didetailkan pada setiap Fakultas Hukum. 6. Pada kolom 2 (kemampuan akhir) dapat ditentukan kategorinya oleh masing-masing Fakultas/ Prodi 7. Pada kolom 10 (sumber belajar), referensi telah disediakan dari daftar buku pada tabel B No. 12. Dosen dapat menetapkan sesuai dengan topik pada kolom 10. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dapat ditambahkan. 8. Pada kolom bobot nilai (9) dapat ditentukan oleh setiap fakultas/ prodi. 9. Format RPS dapat disesuaikan dengan standar pada fakultas/prodi. B. IDENTITAS MATA KULIAH 1. Nama Mata Kuliah HUKUM TATA NEGARA 2. Kode Mata Kuliah -- 3. Beban Studi (SKS) 4 SKS 4. Semester -- 5. Program Studi/ Jurusan Ilmu Hukum 6. Capaian Pembelajaran Lulusan a. KK: a
  • 2. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum b. KU: e Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Mahasiswa (A) mampu menjelaskan dan menganalisis (B) permasalahan ketatanegaraan Indonesia (C) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan (D). (C4) 8. Deskripsi Mata Kuliah Kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah dengan objek negara dalam arti positif, yakni menurut konstitusi Indonesia. Pembahasan mata kuliah ini, dimulai dari aspek dasar tentang hukum tata negara dari aspek keilmuan dan hukum tata negara Indonesia menurut UUD NRI 1945. Aspek dasar ini meliputi ; dasar-dasar hukum tata negara, sumber HTN; Sejarah dan Perkembangan Materi Muatan Konstitusi Indonesia, sistem pemerintahan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum Dalam UUD. Selanjutnya materi HTN disampaikan berbasis pendekatan kelembagaan, yakni badan perwakilan, kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan kehakiman dan perkembangan Lembaga negara penunjang. Setelah pembahasan mengenai kelembagaan negara, materi HTN selanjutnya mengenai sistem perundang-undangan dalam UUD, mekanisme kontrol norma, pemilihan umum, keuangan negara, Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah, HAM dalam Konstitusi, Pembentukan dan Perubahan Konstitusi dan mengenai HTN Darurat. 9. Prasyarat (bila ada) 10. Penanggung Jawab 11. Dosen Pengampu 12. Daftar Sumber Belajar Buku 1. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Cet.1, 2006. 2. Jimly Asshiddiqie ,Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, Cet.1, 2006. 3. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2005. 4. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, 2008 5. Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, FH UII Press, 2004. 6. Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, 2003 7. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. 8. Mulyosudarno Soewoto, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, In-Trans, Malang, 2004. 9. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, 2011
  • 3. 10.Saldi Isra, Lembaga-Lembaga Negara, Rajawali Pers, 2019 11.Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokratis, Rajawali Pers, 2020 12.Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan (Kanisius 2007) 13.Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, 1986 14.Yusril Ihza Mahendra, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta. 15.Arend Lijphart, 1995, Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial, Rajawali, Press, Jakarta. 16.Herman Sihombing, 1996, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta. 17.Soemantri, Sri M. Hak Uji Materiil di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, 1986. 18.Soemantri, Sri M. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Penerbit Alumni, Bandung, 1979. 19.Ramlah Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Grasindo, 2010 20.RMAB Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit: BP Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2004 21.Agus Riewanto, Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Thafa Media, 2016 22.Fitra Arsil, Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara, Rajawali Pers, 2017. 23.Pan Mohamad Faiz, Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, 2019 24.Bayu Dwi Anggono, Perkembangan pembentukan undang-undang di Indonesia, Konstitusi Press, 2014 25. Rhona K. M. Smit, et all, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, 2008. Peraturan Perundang-Undangan (dosen menunjukkan peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai topik pertemuan) Putusan Pengadilan (dosen menunjukkan putusan pengadilan -MK,MA- yang relevan sesuai topik pertemuan)
  • 4. B. PROGRAM PEMBELAJARAN Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar- Dasar Hukum Tata Negara Dasar-Dasar Hukum Tata Negara a. Istilah dan Pengertian b. Objek HTN c. Kedudukan HTN Dalam Lapangan Hukum d. Hubungan HTN dengan ilmu negara, ilmu politik dan Hukum Administrasi Negara. e. Metode dalam HTN Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan sumber hukum tata negara Sumber Hukum Tata Negara 1. Istilah dan Pengertian Sumber Hukum 2. Penggolongan Sumber Hukum 3. Sumber Hukum Tata Negara Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan
  • 5. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3-4 Mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan dan menganalisa perkembangan konstitusi Indonesia Sejarah dan Perkembangan Materi Muatan Konstitusi Indonesia : Proses Pembentukan, Kelembagaan Pembentuk, Perdebatan Pokok : a. UUD 1945 b. UUD RIS c. UUDS 1950 d. Perubahan UUD 1945 Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif Dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 5 – 6 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa karakteristik sistem pemerintah dan menunjukkan bukti dalam UUD NRI 1945 Sistem Pemerintahan Indonesia a. Pengertian Sistem Pemerintahan b. Pembagian Sistem Pemerintahan c. Karakteristik Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950. d. Perdebatan Sistem Pemerintahan Presidensiil Dalam UUD NRI 1945. e. Karakteristik Sistem Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial)
  • 6. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pemerintahan Presidensiil Dalam UUD NRI 1945. f. Perkembangan Karakteristik Sistem Presidensiil Dalam Putusan MK 7 Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan pemisahan dan pembagian kekuasaan dan menunjukkan bukti/ contoh dalam UUD NRI 1945 (C2) Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan a. Perbedaan Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan b. Pemisahan Kekuasaan Secara Horisontal c. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 3,7 8 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa perkembanagn prinsip kedaulatan rakyat Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum Dalam UUD ; a. Konsep Kedaulatan Rakyat b. Perkembangan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber
  • 7. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c. Derivasi bentuk Kedaulatan Rakyat d. Konsep Negara Hukum e. Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Konstitusi mukakan pendapat tanya/men jawab/menge mukakan 9-10 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep badan perwakilan dan menjelaskan badan perwakilan Indonesia Lembaga Perwakilan menurut UUD NRI Tahun 1945 a. Pengertian Lembaga Perwakilan b. Perkembangan Lembaga Perwakilan Indonesia c. Kekuasaan dan Fungsi Lembaga Perwakilan d. Lembaga Perwakilan Nasional dan di Daerah b. Lembaga MPR c. Lembaga DPR d. Lembaga DPD e. Lembaga DPRD Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial)
  • 8. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - 13 Mahasiswa mampu memerinci dan menjelaskan Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Pemerintahan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 : a. Pengertian Kekuasaan Pemerintahan Negara b. Presiden, Wakil Presiden dan Lembaga Kepresidenan c. Presiden : Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan d. Perkembangan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasn Konstitusi Indonesia. e. Kementerian Negara f. Dewan Pertimbangan g. Kejaksaan h. TNI dan Polri Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 6x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 14-16 Mahasiswa mampu memerinci, menjelaskan dan mengkarakteristikkan Kekuasaan Kehakiman Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Yang Berhubungan dengan Kekuasaan Kehakiman a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif dan/atau LCD, White board, Power Point Presentation 6x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber 60% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 40% (softskills):
  • 9. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. Karakteristik Kekuasaan Kehakiman c. Mahkamah Agung: (Wewenang Pengisian Jabatan Hakim) d. Mahkamah Konstitusi (Latar Belakang Pembentukan , Wewenang dan Pengisian Jabatan Hakim) e. Komisi Yudisial: (Latar Belakang Pembentukan ,Wewenang Pengisian Jabatan) Tutorial tanya/men jawab/menge mukakan pendapat Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 17-18 Mahasiswa mampu memerinci, menjelaskan dan mengkarakteristikkan kelembagaan negara penunjang. Perkembangan Lembaga Negara Penunjang : a. Pembedaan Organ Utama dan Organ Penunjang. b. Alasan Pembentukan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif Dan/atau Tutorial LCD, White board, Power Point Presentation 4x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men
  • 10. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lembaga Negara Penunjang c. Kedududukan dan Karakteristik Lembaga Negara Penunjang d. Akuntabilitas Lembaga Negara Penunjang e. Lembaga KPK f. Lembaga Ombudsman g. Lembaga Komnas di Bidang Hak Asasi pendapat jawab/menge mukakan (bila dalam bentuk tutorial) 19 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem perundangan-undangan berdasarkan UUD NRI 1945 Sistem Perundang- Undangan a. Peraturan Perundang- Undangan sebagai salah satu sumber HTN Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
  • 11. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b. Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang- Undangan Menurut UUD NRI 1945 c. Pembentukan UU dan Perpu jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 20 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa review peraturan perundang- undangan sebagai mekanisme kontrol norma. Mekanisme Kontrol Norma a. Pengertian Hak Uji dan Pengujian Oleh Badan Peradilan b. Review oleh Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan c. Gagasan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan d. Akibat Hukum Atas Putusan Pengadilan Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 21 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemilu dan bagaimana pemilu menurut UUD Pemilihan Umum a. Prinsip Kedaulatan Rakyat dan Pemilu b. Jenis Pemilu Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan
  • 12. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NRI 1945. c. Partai Politik d. Penyelenggara Pemilu e. Penyelesaian Sengketa dan Sengketa Hasil 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 22 Mahasiswa mampu menjelaskan keuangan negara dan menganalisa dari pendekatan yuridis menurut UUD NRI 1945. Keuangan Negara a. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara b. APBN dan karakteristik UU APBN c. Pajak dan Pungutan d. Kerugian Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Negara Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 23 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara kesatuan dikaitkan dengan bagaimana hubungan pusat dan daerah serta menganalisa masalah Pemerintah Daerah dan Hubungan Pusat dan Daerah : a. Prinsip Negara Kesatuan dan Hubungan Pusat dan Daerah Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
  • 13. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hubungan pusat dan daerah. b. Sentralisasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah c. Perkembangan Wewenang Daerah d. Pemerintahan Desa. jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 24 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep HAM dalam konstitusi dan memerinci klasifikasi HAM . Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi : a. Perdebatan pengaturan HAM dalam Konstitusi. b. Konsep HAM, Hak Dasar, Hak Konstitusional; c. Klasifikasi HAM dalam UUD menurut generasi/ kovenan HAM. d. Pendekatan penegakan HAM Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 25 Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan dan perubahan UUD. Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. a. Kelembagaan Pembentuk b. Mekanisme Pembentukan dan Perubahan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi
  • 14. Minggu ke- Kemampuan Akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-Capaian Mata Kuliah) (C, A, P) Bahan Kajian Metode Pembelajaran (bentuk pembelajaran) Media Waktu Pengalaman belajar mahasiswa Kriteria Penilaian dan Indikator (hard dan soft skills) Bobot Nilai Sumber Belajar (nomor) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c. Klausul Tidak dapat diubah dalam Konstitusi jawab/menge mukakan pendapat aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 26 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Hukum Tata Negara Darurat dan menganalisa berbagai bentuk negara dalam keadaan darurat. Hukum Tata Negara Darurat : a. Pengertian, jenis dan Ruang Lingkup b. Keadaan bahaya, darurat, hal ihwal kegentingan memaksa c. Kekuasaan pada hukum tata negara darurat d. Implikasi kedaruratan negara terhadap kontrol kekuasaan Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif LCD, White board, Power Point Presentation 2x50 mnt 1.Membaca literatur wajib 2.Menjelaskan dan diskusi 3. Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan pendapat 80% (hardskills): Ketepatan dalam menjawab pertanyaan 20% (softskills): Partisipasi aktif/ber tanya/men jawab/menge mukakan 10%