1. Nama : ArjunoWidyaPratama
NPM : 1312000326
No.Absen : 39
Asas Praduga tak bersalah (presumption of innocence)
mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan
dipengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan
bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan
Umum butir 3 c KUHAP yang disebutkan sebagai berikut :
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Selain diatur dalam KUHAP, dalam Pasal 11 ayat (1) Universal Declaration of Human
Rights 1948 juga mengatur megenai pentingnya asas praduga tidak bersalah tersebut, yaitu :
“Everyone change with a penal offence has the right to be persumed innocent until proved
guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necessary for his
defence.”
asas praduga tidak bersalah ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi
manusia (human rights).
Perhatian publik, pada sidang kasus Jessica nampak sangat terfokus. Jessica dalam kasus
Pembunuhan Berencana.
media elektronik terus menerus secara langsung Kasus tersebut dalam proses persidangan,
disiarkan langsung media televisi secara detil, bahkan tahapan demi tahap.
Kasus Jessica, adalah Peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana kepada temannya sendiri
bernama Mirna Salihin. Mirna dibunuh menggunakan racun sianida melalui perantara
minuman pada salah satu restoran ternama di Jakarta.
Jessica bukanlah tokoh politik dan bukan juga artis hiburan papan atas.
Tetapi perhatian media televisi, dalam proses persidangan selamanya disiarkan secara langsung
yang terkesan melebihi orang ternama lainnya di Indonesia.
Secara ekspilit undang-undang telah mengatur tentang keterbukaan publik proses persidangan
2. diungkapkan Dewan Pers bahwa “siaran langsung itu berisiko mengganggu independensi
persidangan” , sehingga mereka menghimbau siaran langsung itu tidak dilakukan.
siaran langsung proses peradilan pidana tidak semata berisi siaran jalannya sidang, tapi juga
diimbuhi dengan pandangan atau komentar pengamat dari pihak luar
“KPI pun memperingatkan bahwa dalam peliputan sidang pembacaan putusan ini media tidak
boleh membentuk atau menggiring opini, lebih-lebih jika vonis berbeda dengan pengharapan
publik”
Kekhawatirannya ketika ekspektasi publik itu berbeda dengan putusan yang akan
dikeluarkan oleh hakim melalui putusan. Bisa jadi akan ada opini publik seakan-akan ada
proses yang tidak adil dan sebagainya setelah putusan dibuat.
Dengan beberapa intensitas tayangan live kasus tersebut, bahwa Persidangan Jessica yang
disiarkan langsung oleh Media Televisi, dari sisi urgensinya bukanlah kasus yang urgen, karena
kasusnya jika dibandingkan dengan kasus lainnya, masih kalah pentingnya dengan kasus-kasus
besar yang efeknya langsung terhadap negara Indonesia.
Disi lain, terhadap pengaruh Siaran Media terhadap publik,
dari sisi positif, memang masyarakat mendapat suguhan berita bagaimana tahapan proses
sidang di pengadilan,
namun disisi lain terhadap pemberitaan pemberitaan tersebut, dihubungkan dengan masyarakat
sebagai konsumen tayangan Televisi, maka ini akan menimbulkan efek terhadap masyarakat.
Efeknya adalah akan terbangun persepsi dari masyarakat akan halnya sebuah penggiringan
opini terhadap siaran persidangan Jessia.
Kesimpulan :
Ide siaran langsung televisi atas sidang ini dilatari sebagai jawaban atas kesangsian bahwa
persidangan ini bisa berjalan adil seperti yang dikhawatirkan para pihak pelapor.
siaran langsung itu berisiko mengganggu independensi persidangan, dan alangkah lebih baik
siaran langsung itu tidak dilakukan.
1. Kebebasan hakim merupakan kebebasan penegak hukum.
3. Dan kebebasan hakim sangat absolut, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.
2. Pada saat kasus tersebut terdapat saksi belum memberikan kesaksiaan , tetapi karena
keterbukaan persidangan melalui media yang tadinya saksi tidak boleh bertemu tapi
bisa mengetahui dan bahkan mengenal dan kemungkinanan berkolusi untuk
membebankan terdakwa/membebaskan terdakwa.
3. kaitan asas peradilan terbuka untuk umum, Undang-undang megatur bahwa
persidangan terbuka untuk umum, namun siaran media televisi dalam proses
persidangan tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan perkara.
Karena akan dapat menggangu kebebasan hakim. Terlebih disaat para
keterangan ahli berdeda-beda(perdebatan) baik di media dan di persidangan
membuat kebingungan hakim, dan hakim dinilai publik apabila hasil putusan
tidak sesuai oleh opini tanggapan masyarakat. (Hakim dipandang tidak adil).
4. Sidak terbuka untuk umum artinya public boleh menyaksikan di ruang sidang , bukan
menghadirkan ruang sidang ke rumah melalui tayangan media elektronik karena itu
membuat obyektifitas hilang semua, dan yang menjadi korban adalah hakim dan
publik.
Kode etik :
“Suara hakim, kalimat hakim terpantul lewat putusan”
dan sebaiknya hakim tidak ada berkomentar di luar persidangan di luar putusan di media
apapun/persidangan (saat live) karena berpotensi pelanggaran.
5. Banyak nya penggiring opini baik dan buruk dalam penanganan kasus yang membuat
kesetaraan kasus yang belum adanya hasil putusan hingga akhirnya praduga tak
bersalah ada di kasus ini.
Daftar Pustaka :
“Sidang Jessica: Hilangnya praduga tak bersalah?”. bbc.com. 12 Oktober 2016.31 Desember
2020.
https://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161012_trensosial_jessica_pradugatakber
salah/
Format MLA
