Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."

1. MAKALAH PPKN
PERANAN LEMBAGA PERADILAN
DISUSUN OLEH :
1. AYU PUSPANINGRUM ( 03 )
2. BAGUS YUDHA KUSUMA ( 04 )
3. LEILA ANGGRY ERVIANA ( 15 )
4. LUTHFI SHOBIBATURROHMAH A. ( 17 )
5. NATASYA OZHA ANNEKEPUTRI ( 22 )
6. SONIA DYAH PRASTIKA UTAMI ( 29 )
7. VALENTINO ALBERTO M. ( 31 )
8. WAKHIDATUL HIDAYAH ( 32 )
X MIA 3
SMAN 1 BLORA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

2. ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan terima kasih kami panjatkan yang
pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya kepada orang tua dan Bapak
Drs. Adi Aryono yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Penyajian makalah ini ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Makalah ini
sudah kami buat semaksimal mungkin, selanjutnya kami berharap semoga makalah
ini berguna kepada pembaca, dan dapat menambah pengetahuan wawasan bagi
pembaca.
Dengan adanya makalah ini harapan kami mudah-mudahan pembaca menjadi
warga negara yang patuh terhadap hukum. Akhir kata, kami berharap semoga
makalah ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca dalam mempelajari dan memahami
materi mengenai sistem hukum dan peradilan nasional. Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Blora, Januari 2015
Penyusun

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................... i
Kata Pengantar ......................................................................................... ii
Daftar Isi ......................................................................................... iii
Bab I Pendahuluan ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................... 1
Bab II Pembahasan ......................................................................................... 2
A. Peranan Lembaga Pengadilan Di Indonesia .......................................... 2
B. Macam Lembaga-lembaga Peradilan.................................................... 4
Bab III Penutup ......................................................................................... 21
A. Kesimpulan ......................................................................................... 21
B. Saran ......................................................................................... 21
C. Pertanyaan dan jawaban ................................................................. 21
Daftar Pustaka ......................................................................................... 24

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum adalah Peraturan atau tata tertib yang mempunyai sifat memaksa,
mengikat dan mengatur hubungan manusia dan manusia lainnya dalam masyarakat
dengan tujuan menjamin keadilan dalam pergaulan hidup, bernegara dan pemerintah.
Ada banyak lembaga peradilan di Indonesia, akan tetapi banyak warga negara
Indonesia yang belum mengerti apa peran dari lembaga peradilan tersebut. Sehingga
banyak orang yang kurang memanfaatkan adanya lembaga peradilan tersebut.
Makalah ini akan menjelaskan tentang peranan, tugas, dan fungsi lembaga
peradilan di Indonesia untuk membuat warga Negara yang cerdas dan dapat
memanfaatkan lembaga peradilan yang ada dengan bijak.
B. Rumusan Masalah
- Apa saja lembaga peradilan di Indonesia?
- Apa peran lembaga peradilan di Indonesia ?

5. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Peranan Lembaga Pengadilan Di Indonesia
Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum
bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan
kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak
hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat
dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas
dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan
kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan
lembaga peradilan.
Agar hukum dan keadilan dapat diterapkan dan ditegakkan, pengadilan
haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :
a. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya
terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
b. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya.
c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang.
d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan intangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan.
e. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai
kemanusiaan dan keadilan.

6. 3
f. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
g. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
h. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur,
adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
i. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali
undang-undang menentukan lain.
j. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
k. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau
dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum
ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.
l. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-
kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
m. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan
yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
n. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan
berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik
dan jahat dari terdakwa.
o. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya
atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan
rehabilitasi, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini disebut
dengan asas praduga tak bersalah.

7. 4
p. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali
undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
q. Tidak seorang pun dapat dihadapkan ke pengadilan selain daripada yang
ditentukan oleh undang-undang.
r. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan
hukum.
s. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi kepada
Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-
undang menentukan lain.
t. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan
kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan
tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
B. Macam Lembaga-lembaga Peradilan
Menurut Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya
dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
a. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)
MA adalah lembaga Pengadilan Negara Tertinggi dari semua
lingkungan pengadilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari
pengaruh pemerintah atau pengaruh – pengauruh lain.
Susunan Mahkamah Agung nenurut UU No.14 Tahun 1985 terdiri atas
pimpinan (terdiri atas seorang ketua dan satu wakil ketua, dan beberapa ketua
muda), hakim agung, dan sekretaris jendral.
Susunan Mahkamah Agung menurut UU No.5 Tahun 2005 terdiri atas
pimpinan, hakim anggota dan sekertaris. Pimpinan dan hakim anggota MA

8. 5
adalah hakim agung. Pimpinan MA (terdiri atas seorang ketua dan 2 orang
wakil ketua dan beberapa wakil ketua muda), wakil ketua MA terdiri atas
wakil ketua bidang yustisial dan wakil ketua bidang nonyustisial. Wakil ketua
bidang yustisial membawa ketua pemuda perdata, ketua muda militer, dan
ketua muda tata usaha Negara. Wakil ketua muda bidang nonyustisial
membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasaan. Masa
jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda MA selama 5 tahun.
Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban
utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan
segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar
hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.
Menurut UU No. 14 tahun 1985, Mahkamah agung merupakan
lembaga pengadilan lembaga tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang
melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lain.
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :
• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di
semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingkungan
peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua
lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat
tersendiri, maupun dengan surat edaran.

9. 6
Wewenang Mahkamah Agung :
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan Pengadilan
Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di
semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
• Mengajukan tiga orang anggota Hakim Konstitusi
• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi
Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang MA, dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.

10. 7
Fungsi MA :
a. Fungsi Peradilan
1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan
kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui
putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-
undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang
memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah
Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33
dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang
tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan
dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
b. Fungsi Pengawasan
1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan
di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan
Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan
berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal
4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun

11. 8
1970).
2 Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan
Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan
meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan
serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa
mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan
(Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
c. Fungsi mengatur
1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun
1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap
perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
d. Fungsi nasehat
1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan
dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-
undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan
nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau
penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun

12. 9
1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun
1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk
memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi
juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum
mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur pelaksanaannya.
2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk
kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan
ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung).
e. Fungsi Administratif
1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1)
Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan
finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan,
walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah
dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan
organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
f. Fungsi lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985,
Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-

13. 10
undang.
b. Peradilan Umun
1. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)
Pengadilan negeri ialah pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan
memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari semua perkara perdata dan
perkara pidana. Pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden.
Daerah hukum pengadilan negeri adalah kabupaten atau kota. Susunan
Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN),
Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya
suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga
atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-
alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Tugas dan kewenangannya, mencakup :
• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada
instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

14. 11
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
• Memberikan teguran dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua
Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
jabatan notaris.
2. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan Tingkat Banding).
Pengadilan Tinggi selaku salah satu kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum, dalam
pasal 51 menyatakan :
a. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara
pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.
b. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di
Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang
dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri
atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim
Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah:

15. 12
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah
hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah
hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan
sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah
hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan
Negeri dalam daerah hukumnya.
Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :
• Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah
hukumnya yang dimintakan banding.
• Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan
surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan
kerajinan para hakim.
3. Peradilan Agama (Undang-undang No.7 Tahun 1989)
a. Pengadilan Tinggi Agama
Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki
tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang
untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Pengadilan

16. 13
Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum
meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari
Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan
Sekretaris
Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah :
1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat banding.
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan,
pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
b. Pengadilan Agama
Yang dimaksud Pengadilan Agama adalah pengadilan agama
Islam. Pengadilan Agama terdapat di setiap ibu kota Kabupaten.
Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di setiap ibu kota Propinsi.
Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Sedangkan susunan
Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Panitera, dan Sekretaris. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 Perkawinan
 Kewarisan,wasiat dan hibah yang di lakukan berdasarkan hokum Islam
 Wakaf dan sodakoh
 Ekonomi syari'ah
4. Peradilan Militer (Undang-undang No.31 Tahun 1997)
a. Pengadilan Militer Tinggi

17. 14
Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan
militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang
berpangkat Mayor ke atas. Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga
memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang
telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang
dimintakan banding. Pengadilan Militer Tinggi juga dapat
memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
b. Pengadilan Militer
Dalam peradilan militer pengadilan adalah badan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer.
Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di
lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara
pertahanan keamanan Negara.
Adapun tugas pengadilan militer adalah mengadili, hanya
dalam lapangan pidana. Beberapa orang yang pada saat melakukan
tindak pidana itu dapat diadili oleh oleh pengadilan militer adalah
sebagi berikut :
1. Anggota TNI dan Polri
2. Seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan undang-
undang atau dengan peraturan pemerintah titetapkan sama dengan
anggota TNI dan Polri, yang dimaksud dalam poin a.
3. Seseorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau
jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota TNI
dan Polri oleh atau berdasar undang-undang.

18. 15
4. Tidak termasuk a-c tetapi menurut Keputusan Mentri Kehakiman
diadili oleh pengadilan militer.
5. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No.5 Tahun 1986 dan Peraturan
Pemerintah No.7 Tahun 1991)
a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah
lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat
Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan
wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara di tingkat banding.
Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas
dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata
Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah
hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua
PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
b. Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa
tata usaha Negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang
timbul dalam tata usaha negara antara orang /badan hukum perdata
dengan badan / pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun
daerah. Dan yang dimaksud dengan tata usaha Negara adalah
administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk

19. 16
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun
daerah.Pengadilan tata usaha Negara.
Keputusan tata usaha Negara adalah suatu keputusan yang
berisi tindakan hokum badan tata usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menertibkan akibat hokum bagi
seseorang atau badan hokum. Objek pengadilan tata usaha Negara,
antara lain bidang berikut ini:
1. Sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan
administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin.
2. Ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan
pajak, agrarian, merk dagang dan lain-lain.
3. Hak asasi manusia, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan
dengan penangkapan, penahanan, gugatan hak milik yang tidak
sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur oleh KUHP, mengenai
peradilan.
4. Function Publique, yaitu gugatan atau permohonan yang
berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang.
6. Pengadilan Khusus
 Pengadilan anak ( UU no.3 tahun 1997)
 Pengadilan niaga ( UU no. 37 tahun 2004)
 Pengadilan HAM ( UU no. 26 tahun 2000), untuk mengadili
perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Wilayah hukum pengadilan HAM sesuai Pasal 45 ayat (2) UU
No. 26 tahun 2000 sebagai berikut :
(1) Makassar, meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Irian Jaya.

20. 17
(2) Jakarta, meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung,
Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
(3) Medan, meliputi Provinsi Sumatra Utara, Nangroe Aceh
Darussalam, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.
(4) Surabaya, meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Jumlah hakim dalam sidang pengadilan HAM biasanya tiga
orang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM
berjumlah lima orang, terdiri dari tiga orang hakim ad hoc dan dua
orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan, baik pada
tingkat pengadilan negeri, pengadilan banding, maupun MA. Atas
usul ketua MA, presiden selaku kepala negara dapat mengangkat
dan memberhentikan hakim ad hoc. Pengadilan HAM memutuskan
dan memeriksa perkara pelanggaran HAM berat dalam waktu
paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke
pengadilan HAM.
 Pengadilan tindak pidana korupsi ( UU no. 30 tahun 2002)
Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) dibentuk
berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan ditetapkan dalam
Keputusan Presiden No. 59 tahun 2004. Hakim ad hoc untuk
pengadilan Tipikor ditetapkan dalam Keppres No. III/M/2004
sebanyak sembilan orang, meliputi tiga tingkatan, yaitu hakim tingkat
pertama, hakim tingkat banding, dan hakim tingkat kasasi. Adapun
jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam proses
pemeriksaan berkas perkara di pengadilan sebanyak lima orang, yaitu

21. 18
terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi
yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc , baik pada tingkat
pengadilan banding, pengadilan negeri, maupun MA.
 Pengadilan hubungan industrial ( UU no. 2 tahun 2004)
 Pengadilan pajak ( UU no.14 tahun 2002)
 Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)
 Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)
c. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK adalah salah satu badan negara yang melakukan kekuasan
kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan kedilan. Kedudukan MK adalah di Ibu Kota Negara
Republik Indonesia.
Kebaradaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk
menjalankan fungsi peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan
judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga Negara, pembubaran
partai politik, dan hasil pemilihan umum.
Putusan mahkamah konstitusi yang hanya sekali tanpa ada peluang
banding apalagi kasasi diharapkan akan mewujudkan pengadilan yang cepat
sehingga tidak menjadi kasus yang berkepanjangan.
Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24 Tahun 2003, memiliki
wewenang dan kewajiban :
• Wewenang,
1. Menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenanganya
diberikan oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonsia Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

22. 19
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil
Prtesiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Prinsip dari kewenangan Makamah Konstitusi adalah cheks and
balances yang menempatkan semua lembaga dalam kedudukan setara.
d. Komisi Yudisial ( KY )
Komisi yudisial yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 14B
Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mandiri. Pembentukan Komisi
Yudisial diharapkan akan meningkatkan kualitas hakim agung sehingga
diharapkan akan meningkatkan kualitas proses peradilan dan putusan
peradilan di Mahkamah Agung. KY berkedudukan di Ibu Kota Negara RI.
Nama-nama calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial
diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
Tugas Komisi Yudisial = mengusulkan pengangkatan Hakim Agung,
dengan tugas utama :
 Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
 Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
 Menetapkan calon Hakim Agung
 Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
Wewenang Komisi Yudisial adalah :
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.
2. Menegakkan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim
diseluruh lingkungan peradilan.
KY mempunyai tugas melekukan pengawasan terhadap perilaku
hakim. Tugas pengawasan tersebut meliputi :

23. 20
a. Menerima laporan masyarakat mengenai perilaku hakim
b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan tentang perilaku
hakim.
c. Memeriksa pelanggaran perilaku hakim yang diduga melangggar kode etik
perilaku hakim.
d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar
kode etik perilaku hakim.
e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi yang akan
disampaikan kepada MA dan / MK yang terdasar disampaikan kepada
presiden dan DPR.

24. 21
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dapat disimpulkan lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yang berfungsi
menegakkan kebenaran dan keadilan adalah lembaga peradilan. Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ;
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara,
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan masing-masing mempunyai perannya
masing-masing.
B. Saran
a. Peranan Lembaga Pengadilan semoga mampu berperan untuk
menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan..
b. Kepada kepala sekolah diharapkan untuk mau menciptakan suasana
yang kondusif agar dapat merangsang para guru melakukan kegiatan
yang kreatif dan inovatif dengan mendatangkan Lembaga Peradilan
untuk memberi penyuluhan hukum dalam bidang pendidikan.
C. Pertanyaan dan Jawaban
a. PERTANYAAN UNTUK KELOMPOK 1 :
1. Sumber Hukum adalah segala yang menimbulkan aturan dan mempunyai
kekuatan memaksa. Apa maksud dari pernyataan tersebut?
Jawab : Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika aturan-aturan tersebut
dilanggar maka pelanggar akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata.
2. Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan
berbagai macam penafsiran. Uraikan macam-macam penafsiran tersebut!
Jawab :
Macam-macam penafsiran tersebut adalah :
1. Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), merupakan penafsiran
berdasarkan arti kata.

25. 22
2. Penafsiran secara historis, merupakan penafsiran berdasarkan sejarah
terbentuknya UU.
3. Penafsiran sistematis, merupakan penafsiran dengan cara menghubungkan
pasal-pasal yang terdapat dalam UU.
4. Penafsiran teleologis, merupakan penafsiran dengan mempelajari hakekat
tujuan UU yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
5. Penafsiran otentik, merupakan penafsiran yang dilakukan si pembentuk
UU itu sendiri.
b. PERTANYAAN UNTUK KELOMPOK 3 :
1. Sebutkan macam-macam sanksi menurut pasal 10 KUHP!
Jawab :
a. Hukuman pokok
 Hukuman mati
 Hukuman penjara
 Hukuman denda
b. Hukuman tambahan
 Pencabutan hak-hak tertentu
 Perampasan barang-barang tertentu
 Pengumuman keputusan hakim
2. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh
aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan
kecuali?
Jawab : Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan
oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang
dirugikan kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan,
kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan
hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana

26. 23
mati/dipenjara/kurungan atau denda, bisa juga dengan pidana tambahan
seperti dicabut hak-hak tertentu.
3. Sebutkan indikator-indikator kesadaran hukum menurut para ahli!
Jawab : Menurut para ahli kesadaran hukum itu mengandung indicator-
indikator yang secara teoritis saling mendasari, yaitu sebagai berikut :
1. Pengetahuan tentang peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola prilaku hukum.
c. PERTANYAAN UNTUK KELOMPOK 4 :
1. Berikan contoh hukum nasional!
Jawab :
1. Hukum Indonesia
2. Hukum Malaysia
3. Hukum Mesir
2. Jelaskan hubungan hukum Internasional dengan hukum dengan hukum
nasional!
Jawab : Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya.
Hal itu tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional
sebagai perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup
dalam kenyataan.
3. Apakah sistem hukum adat juga merupakan bagian dari hukum nasional?
Jelaskan!
Jawab : Iya, karena di Indonesia masih kental dengan aturan-aturan adat
setempat dari masyarakat serta budaya yang ada di wilayah Indonesia.

27. 24
DAFTAR PUSTAKA
http://agungmuli.blogspot.com/2012/11/peranan-lembaga-peradilan.html
http://azzahradesianaputrii.blogspot.com/p/peranan-lembaga-keadilan.html
http://come17.blogspot.com/2013/09/makalah-sistem-hukum-dan-peradilan.html
http://gankersmekti.blogspot.com/2013/02/makalah-peranan-lembaga-lembaga.html
http://mei-liana.blogspot.com/2011/12/pkn-peran-lembaga-peradilan-
diindonesia.html
http://muhardijaya46.blogspot.com/2013/09/menganalisis-peranan-lembaga-
lembaga.html
http://sangkoeno.blogspot.com/2012/10/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html
http://vitrymoedz.blogspot.com/2011/02/peranan-lembaga-lembaga-peradilan.html