Dokumen tersebut merupakan presentasi tentang konstitusional dan inkonstitusional yang disampaikan oleh beberapa orang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian konstitusional dan inkonstitusional beserta contoh perilakunya, serta beberapa kasus pejabat negara yang melakukan tindakan inkonstitusional seperti Kepala BKPM yang memukul pramugari di pesawat.

1. Kelompok Satu
 Dina febriyanti
Narasumber II
 Sri suliawati
Ketua & Penanggap
 yuLiani
Narasumber III
 Putri kurnia sari
Sekretaris
 Zahratul fitriah
Perumus jawaban
 Tutut sri rahayu
Moderator
 Visnu candra
Narasumber

2. Konstitusional &
Inkonstitusional
Presented by :
yuLiani,Princess,tutut,Dina,Srii,Ipit and Nuw-nuw

3. PENGERTIAN KONSTITUSIONAL
Kata “Konstitusi” berasal dari (Perancis) yaitu “constituer”
berarti “pembentukan”
Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi
mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan
perundang-undangan tentang negara.
Negara Indonesia juga merupakan Negara hukum yang mana
memiliki konstitusi yang selama ini di anut dan dijalankan
guna mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia

4. Contoh Perilaku konstitusional :
1. Mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain.
2. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik
peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya.
3. Tidak main hakim sendiri.
4. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Adanya keterbukaan dan etika dalam menghadapi
suatu permasalahan.
6. Mengembangkan sikap sadar dan rasional.
7. Menjalin persatuan dan kesatuan melalui berbagai
kegiatan.
8. Pelaksanaan pemilihan umum secara transparan,
jujur, adil, dan bebas, serta sesuai dengan peraturan yang

5. Inkonstitusional
Adanya konstitusi yaitu salah satunya untuk
menjadikan negara lebih seimbang antara
mensejahterakan rakyat serta kepentingan negara
akan tetapi ini permasalahanya tidak semua berjalan
dengan sebagaimana mestinya,tidak jarang dari
kalangan pejabat negara yang tidak benar-benar
menjalankan kewajibanya,hampir di setiap tahunya
terjadi bermacam-macam penyelewangan yang di
kalangan pejabat pemerintahan, inilah yang di sebut
dengan prilaku inkonstitusional

6. contoh perilaku inkonstitusional yang perlu
dihindari dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara :
1. Melanggar apa yang menjadi isi Konstitusi
atau melanggar aturan dan norma yang telah
ditetapkan di dalam konstitusi.
2. Menyalahgunakan konstitusi untuk
kepentingan pribadi atau kelompok, ataupun untuk
memperkaya diri sendiri (korupsi).

7. Contoh kasus pejabat Negara
Inkonstitusional
 Kepala BKPM pukul pramugari

8. TEMPO.COM, Jakarta - Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terpidana kasus suap daging impor Ahmad
Fathanah. Mahkamah juga menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperberat hukuman Fathanah.
"Kasasi Fathanah ditolak, sudah tidak ada perkara lagi," kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang juga Ketua Majelis
Kasasi, Artidjo Alkostar, di ruangannya, Kamis, 18 September 2014. "Baik kasasi dari jaksa penuntut umum ataupun dari
terdakwa sudah ditolak."
Artinya, hukuman Fathanah sesuai dengan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu 16 tahun penjara. Fathanah juga diminta
membayar denda Rp 1 miliar atau diganti dengan 6 bulan kurungan.
Sebelumnya, Fathanah diganjar 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta pada 4 November 2013. Majelis memutus Fathanah terbukti bersalah menerima suap Rp 1,3 miliar dalam pengurusan
kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama. Menurut hakim, ia juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana
pencucian uang.
Ketua majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Achmad Sobari berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jakarta dianggap belum setimpal dengan perbuatan Fathanah.Sebab, kata dia, korupsi yang dilakukan
Fathanah dinilai telah menyebabkan harga daging sapi menjadi sangat mahal.
Putusan banding bernomor PT.DKI No. 10/Pid/Tpk/2014/PT.DKI ini diambil pada 19 Maret lalu. Anggota majelis hakim
banding atas putusan ini adalah hakim Elang Prakoso Wibowo, Roki Panjaitan, As'adi Al Ma'ruf, dan Sudiro. Sedangkan
susunan majelis kasasi yang menolak Fathanah terdiri atas Artidjo Alkostar sebagai Ketua Majelis; dan dua anggota majelis
masing-masing M.S. Lumme dan Leo Luhut Hutagalung.

9. Liputan6.com, Pekanbaru - Dugaan suap fungsi alih lahan di Kabupaten
Kuantan Singingi yang menyeret Gubernur nonaktif Riau Annas
Maamun, terus digali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada hari ini
penyidik memeriksa sejumlah petinggi di Pemerintahan Provinsi
(Pemprov) Riau.
Mereka yang diperiksa di antaranya Kabag Protokol Gubernur Riau
Fuadlazi, Kasubag Protokol Firman, dan Fiko Tompati, Said serta Taufik.
Tiga nama terakhir merupakan staf protokol dan diperiksa di Sekolah
Kepolisian Negara (SPN) Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Rabu
(22/10/2014).
Pantauan Liputan6.com, mereka diperiksa beberapa penyidik di ruang
Catur Prasetya. Pemeriksaan berlangsung tertutup, mereka masing-
masing duduk di depan penyidik.
Fiko kepada wartawan mengakui dirinya diperiksa KPK terkait kasus
Annas. "Kemarin sudah disurati oleh KPK, supaya datang ke sini (SPN)
sebagai saksi dari kasus Annas Maamun," ujar dia.
Ia mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik. "Ada beberapa
pertanyaan tadi yang diberikan, dan saya dipanggil sebagai saksi,"

10. Sebelumnya, penyidik menggeledah PT Duta Palma
Nusantara yang terletak di belakang kawasan MTQ, Jalan
Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dari sana, penyidik
membawa sejumlah berkas.
PT Duta Palma memiliki ribuan hektare lahan di tanah
ulayat kenegerian adat Kuansing. Lokasi operasi memang
selalu bergejolak, dan tak jarang terjadi bentrokan antara
warga dengan pihak perusahaan.
Sebelumnya, Annas Maamun dan Gulat ditangkap KPK atas
dugaan suap izin lahan di Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau. Penangkapan berlangsung di kawasan Cibubur,
Jakarta Timur, Kamis 25 September 2014.
Annas disangkakan sebagai pihak penerima uang. Ia
disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal
11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK juga menetapkan Gulat Medali Emas Manurung yang
disebut sebagai seorang pengusaha sawit sebagai
tersangka pemberi uang kepada Annas. Gulat disangkakan
sebagai pihak pemberi uang suap dengan sangkaan
melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 Undang-
undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Gulat diduga menginginkan lahan sawit 140 hektare

11.  Kepala BKPM pukul pramugari
KOMPAS.COM. Terakhir kisah seorang pramugari maskapai
penerbangan Sriwijaya Air, Febriyani menjadi korban pemukulan Zakaria
Umarhadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah
Provinsi Bangka-Belitung. Febri dipukul karena Zakaria merasa
tersinggung diminta mematikan telepon seluler saat di pesawat.
Zakaria yang diduga tidak terima dengan peringatan Febri mengejar dan
memukul pramugari itu dengan koran yang digulung. Setelah kejadian
pemukulan tersebut, keamanan bandara langsung mengamankan
Zakaria. Tidak terima dengan perlakuan Zakaria, Febri lantas
melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalanbaru, Bangka.

13. I

17. Sekian
&
Terima Kasih