Soal-soal latihan ujian akhir semester Fakultas Hukum Universitas Pasundan

1. Pembahasan Soal UAS
Hukum Acara Pidana
FH UNPAS
Rudi Pradisetia Sudirdja, SH
Bandung, 6 Juni 2014www.rudipradisetia.com
1
www.rudipradisetia.com

2. Soal UAS Hukum Acara Pidana
FH UNPAS Tahun 2012/2013
2
www.rudipradisetia.com

3. 3
www.rudipradisetia.com

4. Pembahasan No 1
• Menurut Romli Atmasasmita alat bukti adalah sesuatu yang
dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa
bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk
menjatuhkan putusan. Dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan
keterangan terdakwa.
• Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf d dan
pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau
keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,
menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya, hal ini seperti apa yang tercantum dalam pasal 188
ayat (1) KUHAP. 4
www.rudipradisetia.com

5. lanjutan
• Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah isyarat
yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan
dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan
yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak
pidana itu sendiri, dan dari persesuaian tersebut melahirkan atau
mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya
tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.
• Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti
haruslah :
a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain
dengan kejahatan yang terjadi.
c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa
maupun saksi di persidangan. 5
www.rudipradisetia.com

6. lanjutan
• Pasal 1 butir 27 KUHAP: Keterangan saksi adalah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan
pengetahuannya itu.
• Pasal 1 butir 28 KUHAP: Keterangan ahli adalah keterangan
yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
• Saksi memberikan keterangan berdasarkan sesuatu yang
dilihat, di dengar dan dialaminya, sedangkan ahli memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuanya tentang sesuatu hal.
Sehingga saksi memberikan keterangan terbatas pada apa yang
ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Oleh karenanya saksi
tidak diperkenankan memberikan pendapat.
6
www.rudipradisetia.com

7. Pembahasan No 2
• Putusan sela ( interim meascure ) adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh
hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun
perkara perdata. Dalam Praktik pemeriksaan perkara pidana, putusan sela
biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat
Hukumnya.
• Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim Wajib
memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut.
Bentuk dan sifat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam hal adanya Eksepsi
dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya terdiri dari tiga macam yaitu :
Penetapan, Putusan Sela, dan Putusan Akhir.
• Putusan atas Eksepsi dapat berbentuk Penetapan adalah dalam hal Pengadilan
berpendapat bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk
mengadili kemudian melimpahkannya kepada Pengadilan lainnya. Sedangkan
suatu putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut
dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela
bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan
perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi
berlakunya asas Nebis In Idem.
• Hakim menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela) karena
adanya eksepsi dari terdakwa atau Penasihat Hukumnya.
7
www.rudipradisetia.com

8. lanjutan
• Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum
yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat
dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa
Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan
hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk
melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
• Pasal 143 KUHAP , Penuntut umum membuat surat dakwaan yang
diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan
tersangka;
b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan.
• Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. 8
www.rudipradisetia.com

9. Lanjutan
• Hakim menjatuhkan putusan yang berbunyi surat dakwaan batal demi
hukum karena Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut
Umum tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan sebagaimana
diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf (b).
• Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tentang putusan bebas dan
putusan lepas, sebagai berikut:
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa
diputus bebas.
(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum. 9
www.rudipradisetia.com

10. lanjutan
• Menurut Lilik Mulyadi perbedaan antara putusan bebas dan lepas
dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu:
• Pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang didakwakan
jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak
dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan
sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan
hakim (Vide Pasal 183 KUHAP)
• Sedangkan, pada putusan lepas (onslag van recht vervolging), segala
tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat
dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat
dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak
pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau
hukum dagang. 10
www.rudipradisetia.com

11. Pembahasan No 3
• Menurut saya, dalam kasus vivin sebagaimana diuraikan dalam soal.
Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lepas (onslag van recht
vervolging). Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan dan merupakan tindak pidana.
Namun terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,
karena terdapat alasan pemaaf atas kesalahan, yaitu terdakwa ketika
melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit jiwa. (Vide pasal 44
KUHP)
• Pasal 44 ayat (1) KUHP : “Tiada dapat dipidana barangsiapa
mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya
atau sakit berubah akal.” Pasal 44 ayat (2) “Jika nyata perbuatan itu
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang
sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim
memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-
lamanya satu tahun untuk diperiksa.” 11
www.rudipradisetia.com

12. lanjutan
• Putusan lepas tidak dapat diajukan upaya hukum banding (lihat
Pasal 67 KUHAP).
• Terhadap putusan lepas sesuai dengan pasal 244 KUHAP,
Jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum kasasi.
Permohonan kasasi disampaikan kepada panitera pengadilan
yang memutus perkara dalam tingkat pertama, dalam waktu
empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang diminta
kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
• Sehingga dalam kasus ini Jaksa Penuntut umum hanya dapat
melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas yang
dijatuhkan oleh majelis hakim.
12
www.rudipradisetia.com

13. Pembahasan No 4
• Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang diperiksa menurut
acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah : perkara yang diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau
denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan
penghinaan ringan, kecuali perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 211
KUHAP).
• Pasal 352 KUHP, Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356,
maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam,
sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
• Pelaku Tindak pidana penganiyaan ringan diancam dengan pidana
maksimal tiga bulan, sehingga dapat diselesaikan menggunakan acara
pemeriksaan cepat sesuai dengan pasal 205 ayat (1) KUHAP. 13
www.rudipradisetia.com

14. lanjutan
• Dalam kasus ini, Noni dapat diadili menggunakan acara
pemeriksaan cepat sesuai dengan pasal 205 KUHAP, karena
tindak pidana yang dilakukan yaitu penganiyaan ringan
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga
bulan ( vide pasal 252 KUHP).
• Pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa “Ketentuan dalam
bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini tetap
berlaku sepanjang peraturan ini tidak bertentangan dengan
paragraf ini. Oleh karenanya ketentuan dalam bagian kesatu,
kedua dan ketiga tetap berlaku bagi Noni. Sehingga dalam
kasus ini, Noni tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum
banding sesuai dengan pasal 67 KUHAP, namun Noni dapat
mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 244 KUHAP. 14
www.rudipradisetia.com

15. Pembahasan No 5
• Mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (“KUHAP”), pejabat polisi negara RI adalah bertindak
sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4
jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi
penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana, termasuk
tindak pidana korupsi.
• Berdasarkan pasal 30 UU No 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang. Kewenangan kejaksaan ini
contohnya kewenangan yang diberikan oleh UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
15
www.rudipradisetia.com

16. lanjutan
• Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak
pidana korupsi. Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi
bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan
dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:
1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau
penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
16
www.rudipradisetia.com

17. lanjutan
• Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi : “Dalam hal suatu tindak pidana korupsi
terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan
penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh
Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”
• Pasal 50 ayat 2 yang berbunyi : “Penyidikan yang dilakukan oleh
Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib
dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi
Pemberantasan korupsi.”
• Pasal 50 ayat 3 yang berbunyi : “Dalam hal Komisi Pemberantasan
Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, Kepolisian atau Kejasaan tidak berwenang lagi melakukan
penyidikan.”
• Pasal 50 ayat 4 yang berbunyi : “Dalam hal penyidikan dilakukan secara
bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi
Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau
Kejaksaan tersebut segera dihentikan.” 17
www.rudipradisetia.com

18. lanjutan
• Dalam hal terjadi penyidikan yang berbarengan sebagaimana
yang diuraikan dalam soal ini. Menurut pasal 50 ayat 4 UU
KPK lembaga yang paling berwenangan melakukan
penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam
pasal diatas dikemukakan “Dalam hal penyidikan dilakukan
secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan
Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan
oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.”
• Dalam hal ini berlaku asas “lex specialis derogat lex
generalis” Perundang undangan yang khusus
mengesampingkan perundang undangan yang umum”
18
www.rudipradisetia.com

19. Pembahasan No 6
• Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di
Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana
terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana
tersirat dalam Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau
terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa
ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.
• Pembalikan beban pembuktian adalah peletakan beban
pembuktian yang tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi
kepada terdakwa.
19
www.rudipradisetia.com

20. lanjutan
• Di Indonesia, sistem pembalikan beban pembuktian dapat
dilihat antara lain dalam UU Tipikor, tetapi yang diterapkan
dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban
pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau
berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor
tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang
atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap
berkewajiban membuktikan dakwaannya. 20
www.rudipradisetia.com

21. lanjutan
• Mengenai sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat
terbatas atau berimbang ini dapat kita lihat dalam Pasal 37 ayat (1)
dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:
• Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor : “Terdakwa mempunyai hak untuk
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”
• Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor : “Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan
dakwaannya.” 21
www.rudipradisetia.com

22. Lanjutan
• Pasal 12B (1) UU No 20 Tahun 2001, Setiap gratifikasi kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan
suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh penuntut umum.
• Pasal 38A : Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan disidang
pengadilan. 22
www.rudipradisetia.com

23. lanjutan
• Pasal 28 UU Tipikor juga mengatur bahwa untuk kepentingan
penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,
dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan
atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan tersangka.
• Pasal 77 UU No 8 Tahun 2010 tentang tindak Pidana
pencucian uang, Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang
pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta
Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
23
www.rudipradisetia.com

24. lanjutan
• Menurut saya setelah melihat uraian diatas, bahwa dalam
tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik tidak hanya
berlaku pada proses penuntutan dan persidangan (vide pasal
38A), namun juga dalam proses penyidikan. Hal ini dapat
dilihat dalam pasal Pasal 28 UU Tipikor, yang merumuskan
untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan
keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda
istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai
hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan
tersangka.
• Sedangkan dalam UU No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang, beban pembuktian terbalik hanya
dapat dilakukan ketika proses pemeriksaan dimuka sidang
pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 77 UU TPPU.
24
www.rudipradisetia.com

25. Pembahasan No 7
• Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan
Surat Dakwaan. disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:
1. Dakwaan Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena
tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti
lainnya.
2. Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis,
lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada
lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang
Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif,
meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang
dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti
maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat
Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung
atau.
Contoh dakwaan alternatif: Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Kedua:
Penadahan (Pasal 480 KUHP)
25
www.rudipradisetia.com

26. lanjutan
3. Dakwaan Subsidair
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga
terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis
dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan
sebelumnya. Sistematik lapisan disusun secara berurut dimulai dari
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan
Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.
Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut
dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya.
Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan
dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang
bersangkutan.
• Contoh dakwaan subsidair:
Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
26
www.rudipradisetia.com

27. lanjutan
• 4. Dakwaan Kumulatif
Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak
Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu
demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan
secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.
Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan
beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan
Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
Contoh dakwaan kumulatif:
Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
dan
Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
Dan
Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)
27
www.rudipradisetia.com

28. lanjutan
5. Dakwaan Kombinasi
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini
dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif
dengan dakwaan alternatif atau subsidair.
Contoh dakwaan kombinasi:
Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP);
Dan
Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363
KUHP);
Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP)
28
www.rudipradisetia.com

29. lanjutan
• Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka
penggunaan kata dan, atau, juncto, atau primair-
subsidair disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu
Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak
Pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan
tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar,
dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata atau)
atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa
melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing
merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri
dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan kata
dan). 29
www.rudipradisetia.com

30. lanjutan
• Dalam kasus sebagaimana di uraiakan diatas, menurut saya terdakwa
dapat dijerat dengan pasal-pasal berikut ini :
Pasal 374 KUHP
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian
atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun.”
Pasal 365 KUHP (1)
“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
30
www.rudipradisetia.com

31. lanjutan
• Jaksa dapat menyusun surat dakwaan dengan bentuk dakwaan
alternatif, hal ini dikarenakan belum dapat dipastikan tindak pidana
mana yang paling tepat dapat dibuktikan.
• Dakwaan alternatif :
Pertama Pasal 374 KUHP
Atau
Kedua Pasal 365 KUHP (1)
31
www.rudipradisetia.com

32. Pembahasan No 8
• Dalam pasal 263 KUHAP tidak diatur secara tersurat bahwa
jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum
peninjauan kembali. Namun dalam praktiknya jaksa sering
melakukan upaya hukum tersebut, dan Mahkamah Agung
menerima peninjauan kembali jaksa tersebut.
• Keputusan Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali
yang diajukan oleh jaksa, pertama dimulai dalam kasus
Muchtar Pakpahan. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung
dalam menerima pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa
dalam putusan peninjauan kembali perkara Muchtar Pakpahan,
perkara Ram Gulumal alias V. Ram (The Gandhi Memorial
School), perkara Soetiyawati maupun perkara Pollycarpus
Budihari Priyanto tersebut di atas, didasarkan atas alasan yang
pada intinya sebagai berikut :
32
www.rudipradisetia.com

33. lanjutan
• Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang
saat ini sudah diubah oleh Pasal 24 Undang undang No 48 tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Terhadap
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal
atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”.
• Ketentuan tersebut tidak menjelaskan tentang “siapa saja yang
dimaksud pihak pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan
peninjauan kembali” tersebut.
• Dalam putusan Mahkamah Agung perkara Muchtar Pakpahan
maupun putusan setelahnya telah memberikan jawaban dengan
menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “pihak-
pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana”, selain terpidana
atau ahli warisnya adalah jaksa.
• Sehingga atas dasar tersebut Mahkamah Agung dalam praktik
menerima peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut
umum, walaupun dalam pasal 263 KUHAP tidak diatur.
33
www.rudipradisetia.com

34. lanjutan
• Menurut saya Mahkamah Agung telah tepat mengambil
langkah untuk menerima peninjauan kembali yang dilakukan
oleh jaksa. Dengan penafsiran yang dilakukanya, MA telah
melakukan terobosan hukum yang mampu memberikan
keadilan bagi masyarakat. MA tidak lagi berfikir secara
legalistik semata namun berfikir progresif dengan mengikuti
perkembangan masyarakat.
34
www.rudipradisetia.com

35. Referensi
• Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009
• Hukum Online ; www.hukumonline.com, ; Bedanya Kewenangan
Polisi, jaksa dan KPK dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,
Bentuk-bentuk Surat Dakwaan, Tentang Sistem Pembalikan Beban
Pembuktian.
• Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002.
• M. Sofyan Lubis, Nebis in Idem vs Putusan Sela Miranda Rule,
http://www.kantorhukum-lhs.com/1?id=nebis-in-idem-vs-putusan-
sela-miranda-rule
• Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan
Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
• Yahya Harahap , Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
35
www.rudipradisetia.com

36. 36
www.rudipradisetia.com