More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
Similar to Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hak Asasi Manusia PKN kelas X SMK
- 2. Pemajuan,peningkatan, penegakan HAM Peran serta dalam upaya pemajuan, penhormatan dan penegkan HAM di Indonesia Instrumen Hukum dan Peradilan Perbandingan Hukum dan peradilan Indonesia dengan Internasional
- 3. Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) ISTILAH BAHASA ”memen rechten” ”human rights” ”droit de’home” sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa DIABAIKAN DICABUT DIAMBIL DIRAMPAS DIKURANGI
- 4. pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Sebagai mana kita ketahui, bahwa hak asasi manusia bersifat Universal sehingga masalah ini menjadi perhatian segenap umat manusia, tanpa memperdulikan dari mana para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Dunia internasional sendiri memiliki berbagai instrumen sanksi untuk para penjahat kemanusiaan, mulai dari sanksi ringan berupa pengucilan atau pemboikotan hingga sanksi pidana melalui pengadilan internasional. Penegakkan hak asasi manusia membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.
- 5. pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Kenyataan menunjukan bahwa hingga kini proses penegakan HAM di indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tetapi, proses demokratisasi yang terjadi pasca tumbangnya kekuasaan orde baru telah memberi harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan.
- 6. pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Dari faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan hak asasi manusia tersebut, mari kita upayakan sedikit demi sedikit untuk dikurangi (eliminasi), demi terwujudnya hak asasi manusia yang baik, mulailah dari diri kita sendiri untuk belajar menghormati hak-hak orang lain. Kita harus terus berupaya untuk menyuarakan tetap tegaknya hak asasi manusia, agar harkat dan martabat yang ada pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dalam sebaik-baiknya.
- 7. Peran serta dalam upaya pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia setiap orang yang berada di wilayah negera Republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 67). Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 69 ayat 1). Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain secara timbal balik (pasal 69 ayat 2). Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang- undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (pasal 70).
- 8. Peran serta dalam upaya pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia peran serta pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 71). Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72).
- 9. Peran serta dalam upaya pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Peran KOMNAS HAM alat perjuangan penegakkan HAM di Indonesia mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB, serta deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. perdamaian pemberian penyelesaian penyampaian pemerintah penyampaian DPR
- 10. Peran serta dalam upaya pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Perilaku upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM a) Dalam lingkungan masyarakat · Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa · Kesamaan harga diri antar pribadi · Tidak mencampur urusan pribadiorang lain · Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain · Saling menghargai antar sesama manusia b) Dalam lingkungan bangsa dan negara · Mengentskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak · Gerakan orang tua asuh · Mengefektifkan wajib belajar 12 tahun · Bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil.
- 11. Peran serta dalam upaya pemajuann penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia Hambatan Penegakan HAM Faktor kondisi sosial- budaya. Faktor kebijakan pemerintah. Faktor komunikasi dan informasi. Faktor perangkat Perundangan. Faktor aparat dan penindakannya.
- 12. Instrumen Hukum HAM di IndonesiaInstrumen Hukum HAM di Indonesia Instrumen hukum perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia antara lain terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Undang-undang nomor 26 tahun 2000, Ketetapan MPR RI nomor XVII/MPR/1998, dan konstitusi lainnya.
- 13. Instrumen Hukum HAM di Indonesia Pancasila (Sebagai dasar negara) Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradap Persatuan Indonesia Ketuhanan Yang Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwak ilan. Maha Esa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- 14. Instrumen Hukum HAM di Indonesia UUD 1945 Kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan YME Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila.
- 15. Instrumen Hukum HAM di Indonesia Ketetapan MPR RI nomor XVII/MPR/1998 Hak untuk Hidup Hak Berkeluarga dan Melanjutkan KeturunanHak Mengembangkan Diri Hak Keadilan Hak Kemerdekaan Hak atas Kebebasan Informasi Hak Keamanan Hak Kesejahteraan
- 16. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional Berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur- unsur yg saling berkaitan erat satu sama lain Atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. PENGERTIAN SISTEM HUKUM
- 17. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional CIRI SISTEM HUKUM Merupakan sistem terbuka, yaitu merupakan kesatuan unsur- unsur peraturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor- faktor sosial budaya dsbnya. Kesatuan unsur-unsur peraturan hukum tersebut terbuka untuk penafsiran yang berbeda, oleh karena itu selalu terjadi perkembangan.Sistem hukum sifatnya lengkap ketidaklengkapan atau kekurangan dalam sistem itu akan dilengkapi oleh sistem itu dengan adanya penafsiran.
- 18. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Peradilan merupakan proses yg ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan dengan perantaraan lembaga/aparat yang ditugaskan oleh negara Prosedur mencari keadilan dgn perantaraan lembaga/badan peradilan itu dikenal dengan istilah “proses hukum”. Sistem peradilan tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu masyarakat/negara, meskipun terdapat beberapa asas-asas peradilan yang berlaku secara universal termasuk dalam masyarakat modern. Indonesia menganut sistem peradilan bebas dan merdeka dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya berdasarkan konstitusi UUD Negara RI 1945 juncto UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 19. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional SISTEM PERADILAN DI DUNIA MODERN Sistem peradilan Yuri di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dsb. Sistem peradilan Eropa Kontinental, termasuk Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda. Kesamaan kedua sistem peradilan tersebut karena keduanya telah mengenal pemisahan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- 20. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional PERBEDAAN PRINSIP KEDUA SISTEM PERADILAN Hakim bertindak sebagai pejabat yg memeriksa hukumnya saja, sedangkan peristiwanya diputuskan oleh para yuri. Hakim berpegang pada preseden peristiwa yang sama sebelumnya dan hakim bersifat induktif (cara berpikir dari khusus ke umum) krn hakim tidak terikat dan berpedoman pada UU, melainkan pada peristiwa secara langsung. Metode yang digunakan hakim adalah analogi dengan melakukan perbandingan antara peristiwa-peristiwa yang sejenis (Reasoning by analogy).
- 21. Perbedaan Hukum dan peradilan indonesia dengan Internasional Hakim menganut asas “Stare decesis” atau asas “The buinding force of precedent” yaitu peristiwa yang sejenis harus diputus sejenis. Hakim terikat dengan UU, dengan demikian kepastian hukum dalam sistem ini dijamin dengan sifat tertulisnya sistem hukum. Hakim berfungsi ganda baik terhadap peristiwa maupun terhadap hukum yang dijatuhkan terhadap suatu perkara. Lanjutan... Hakim berpikir secara deduktif (berpikir dari yang umum ke yang khusus). Metode yang digunakan adalah metode subsumptic dan metode sellogisme yaitu suatu metode memasukkan peristiwa ke dalam peraturannya.
- 22. KESIMPULAN Ham bersifat universal (Dimiliki seluruh umat manusia) , tidak peduli dari mana para korban atau pelaku pelanggaran HAM berasal. Ham juga wajib di lindungi dan di hormati oleh masyarakat maupun pemerintah dan sewajibnya bagi kita untuk mengamalkanya.