1. ”Peran Masyarakat Sipil di Kalimantan
Timur dalam Mewujudkan Peradilan
Yang Bersih”
Carolus Tuah
POKJA 30
Samarinda, 22 November 2012
2. Kondisiperadilan di Indonesia tidak dalam
kondisi memuaskan, karena masih
terdengarnya mafia hukum, para calo perkara
masih gentayangan di lembaga peradilan
yang membuat daftar hitam penegakan
hukum di negeri ini.
Banyaknya terdakwa korupsi yang divonis
rendah bahkan bebas oleh pengadilan
(Tipikor) di seluruh Indonesia telah
membebaskan 57 koruptor dari hukuman.
3. Sejak berdirinya Komisi Yudisial menerima 13.401
laporan di antaranya 3.179 laporan merupakan
laporan masyarakat yang sudah teregister.
Diindikasikan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim adalah sebanyak 1.336 laporan.
Dari 1.336 laporan yang dapat ditindaklanjuti
sebanyak 15 laporan bermuara di Majelis
Kehormatan Hakim.
Majelis Kehormatan Hakim yang memberhentikan
hakim sebanyak 8 (delapan) putusan.
4. Januari hingga Oktober 2012, pemeriksaan terhadap
1276 oknum hakim nakal. Sebanyak 147 hakim
diperiksa, dan 19 hakim yang dilanjutkan perkaranya
hingga mendapatkan peringatan ringan, sedang, dan
berat.
19 hakim yang terkena tindakan tersebut, 14
diantaranya mendapat sanksi ringan berupa teguran
tertulis, dan 3 hakim yang diberi sanksi sedang berupa
penundaan tunjangan jabatan, penundaan kenaikan
pangkat, atau sama sekali tidak memegang perkara
hingga beberapa waktu, 2 hakim yang mendapat sanksi
berat yaitu dipidanakan atau diberhentikan secara
tidak hormat
5. 1. Masih maraknya mafia peradilan berdasarkan data hasil
penelitian seperti CPI Transparency International,
Survei LP3ES, UNODC, World Bank, PERC, dll
2. Keterbatasan lembaga/instansi negara dalam
melakukan pengawasan dan pemantauan peradilan
3. Keterbatasan akses masyarakat untuk melaporkan
dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
hakim oleh hakim
4. Masih rendahnya kesadaran (public awareness) dan
keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan
dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
hakim
5. Belum ada wadah yang menjembatani antara KY dan
masyarakat
6. 1. Mewujudkan peradilan bersih
2. Upaya memberantas praktik mafia peradilan secara
simultan dan masif
3. Mendukung pelaksanan tugas dan kewenangan KY
agar lebih efektif dan efisien
4. Menyediakan akses bagi masyarakat untuk
melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim oleh hakim
5. Meningkatkan kesadaran (public awareness) dan
keberanian masyarakat untuk peduli atau melaporkan
dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku
hakim
6. Membentuk wadah yang menjembatani antara KY
dan masyarakat
8. SASARAN:
1. Masyarakat secara umum terutama pencari keadilan
2. Aparat penegak hukum
TARGET:
Semakin sempit ruang gerak mafia peradilan
Semakin efektif dan efisien perlaksanaan tugas dan
kewenangan KY
Semakin luas dan mudah akses bagi masyarakat untuk
melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman
perilaku hakim oleh hakim
Meningkatnya kesadaran (public awareness) dan keberanian
masyarakat untuk peduli atau melaporkan dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
Adanya posko yang menjembatani antara KY dan masyarakat
yang berkesinambungan dan berkelanjutan
9. 1. 10 kali diskusi publik (4 sudah terlaksana)
2. 10 kali talkshow di radio (3 sudah
terlaksana)
3. 10 kali siaran pers (4 sudah terlaksana)
4. 4 kali talkshow di televisi (1 sudah
teraksana)
5. 2 kali pelatihan (1 sudah terlaksana)
6. Pembagian poster
10. Jadwal sidang yang selalu molor tidak
sesuai dengan jadwal yang terpampang di
papan informasi.
Contohnya di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Samarinda yang mengagendakan
sidang di malam hari sehingga menyulitkan
pelibatan masyarakat secara terbuka
dalam mengawasi proses persidangan
tindak pidana korupsi.
11. Secara Formil
1. Persidangan Di PN Samarinda Rata-rata jam
13.30 Siang.
2. Dalam Bersidang terdapat berjumlah 1 Orang.
