Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tuntutan hak dalam hukum acara perdata Indonesia. Ada dua jenis tuntutan hak yaitu yang mengandung sengketa berupa gugatan dan yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan. Gugatan melibatkan dua pihak sedangkan permohonan hanya melibatkan satu pihak. Dokumen ini juga memberikan contoh kasus perceraian untuk mengilustrasikan perbedaan gugatan dan permohonan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, termasuk pengertian, asas-asas, pihak yang terlibat, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
Hukum acara perdata - Konsep dasar tuntutan hak (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tuntutan hak dalam hukum acara perdata Indonesia. Ada dua jenis tuntutan hak yaitu yang mengandung sengketa berupa gugatan dan yang tidak mengandung sengketa berupa permohonan. Gugatan melibatkan dua pihak sedangkan permohonan hanya melibatkan satu pihak. Dokumen ini juga memberikan contoh kasus perceraian untuk mengilustrasikan perbedaan gugatan dan permohonan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, termasuk pengertian, asas-asas, pihak yang terlibat, hak-hak tersangka dan terdakwa, serta tahapan penyelidikan dan penyidikan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan.
7 upaya paksa ( penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan);GradeAlfonso
Pertemuan ke-7 membahas tentang Upaya Paksa Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
1. Dokumen tersebut menjelaskan alasan penghentian penyidikan, penangkapan, dan penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia. Alasan penghentian penyidikan meliputi tidak diperoleh bukti, peristiwa bukan tindak pidana, demi hukum, nebis in idem, tersangka meninggal, dan kadaluarsa.
2. Dokumen juga menjelaskan syarat penangkapan berdasarkan dugaan keras dan bukti permulaan, s
Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil penyidikan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil, dan hakim berwenang menyatakan surat dakwaan batal jika tidak memenuhi syarat.
Hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan KUHAP. KUHAP mengatur prosedur hukum pidana mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bantuan hukum, hingga prapenuntutan dan penuntutan oleh jaksa.
Pertemuan ke-13 membahas tentang Teori Pembuktian dalam sistem Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
11 pengertian, alasan dan tujuan praperadilanGradeAlfonso
Pertemuan ke-11 membahas tentang konsep PRA-PERADILAN dalam sistem Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Pertemuan ke-10 membahas tentang Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Pertemuan ke-2 membahas tentang ilmubantu dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Proses hukum pidana dapat dimulai melalui tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan, atau pengaduan. Tertangkap tangan terjadi ketika seseorang tertangkap sedang melakukan kejahatan. Laporan adalah pemberitahuan kejadian kejahatan kepada pihak berwenang. Pengaduan dilakukan oleh korban dan meminta pihak berwenang menindak pelaku.
1 pengertian, tujuan dan prinsip hukum acara pidanaGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas definisi hukum acara pidana menurut para ahli hukum dan unsur-unsur pentingnya seperti fungsi, tujuan, pihak-pihak yang diatur, serta asas-asas hukum acara pidana seperti legalitas, keseimbangan, praduga tak bersalah, dan bantuan hukum."
2. Definisi Jaksa / Penuntut Umum
”Jaksa” berasal dari bahasa Sanksekerta
”Adhyaksa”, memiliki suatu doktrin yang dikenal
dengan nama ”Tri Krama Adhyaksa” yaitu Satya
Adhi dan Wicaksana.
1. SATYA, yaitu Kesetiaan yang bersumber pada
rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap diri pribadi dan keluarga maupun
kepada sesama manusia.
3. 2. ADHI , yaitu Kesempurnaan dalam bertugas
dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung
jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
terhadap keluarga maupun terhadap sesama
manusia.
3. WICAKSANA, yaitu Bijaksana dalam tutur kata
dan tingkah laku khususnya dalam penerapan
kekuasaan dan kewenangannya
4. Perbedaan Istilah
Pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum
dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1
angka 6 KUHAP
a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang
oleh undang-undang untuk bertindak sebagai
penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
5. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi
wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP)
Jadi dari dua istilah dan pengertian
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
“Jaksa” adalah menyangkut jabatan,
sedangkan “Penuntut Umum” menyangkut
fungsinya
6. KEDUDUKAN KEJAKSAAN
Menurut Pasal 2 Undang-undang RI No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan:
(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang
selanjutnya dalam Undang-Undang ini
disebut kejaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan
negara di bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-
undang.
7. (2 ) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara Merdeka
(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Satu dan tidak Terpisahkan
8. Kedudukan kejaksaan menurut Pasal 4 Undang-
undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan,
yaitu:
(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota
negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kekuasaan negara Republik
Indonesia.
(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota
provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.
(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota
kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi
daerah kabupaten/kota.
9. Tugas dan Wewenang Kejaksaaan
• Menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidikan dari penyidik dan penyidik
pembantu
• Mengadakan “pratuntutan” apabila ada
kekurangan pada penyidik dengan
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3
dan 4 dengan memberikan petunjuk dalam
penyempurnaan penyidikan
10. • Memberikan perpanjangan penahanan,
melakukan penahanan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status
tahanan setalah perkaranya dilimpahkan
oleh penyidik.
• Membuat surat dakwaan
• Melimpahkan perkara ke pengadilan
11. • Menyampaikan Pemberitahuan kepada
terdakwa tentang hari dan waktu perkara
disidangkan dengan disertai surat panggilan
baik kepada terdakwa maupun saksi- saksi,
untuk datang pada persidangan yang
ditentukan.
• Melakukan penuntutan
• Menutup perkara demi hukum
12. • Mengadakan tindakan lain dalam
lingkup tugas dan tanggung
jawab dalam lingkup PN sebagai
penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang ini
• Melakukan penetapan hukum
13. Wewenang Jaksa Agung
Adapun wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35
Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, sebagai berikut:
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan
penegak hukum dan keadilan dalam ruang
lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum
yang diberikan oleh undang-undang
14. b. Mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum
c. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum
kepada Mahkamah Agung dalam perkara
pidana, perdata, dan tata usaha negara;
d. Dapat mengajukan pertimbangan teknis
hukum kepada Mahkamah Agung dalam
pemeriksaan kasasi perkara pidana;
15. e. Mencegah atau menangkal orang
tertentu masuk atau keluar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia
karena keterlibatannya dalam perkara
pidana sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
16. PRA PENUNTUTAN
Istilah prapenuntutan disebutkan di dalam Pasal
14 huruf b KUHAP, yaitu :
”Mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari
penyidik”
Istilah Prapenuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan.
17. Pasal 110 KUHAP, berbunyi:
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan
penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan
berkas perkara itu kepada penuntut umum.
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat
bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih
kurang lengkap, penuntut umum segera
mengembalikan berkas perkara itu kepada
penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
18. (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan
hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik
wajib segera melakukan penyidikan tambahan
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila
dalam waktu empat belas hari penuntut umum
tidak mengembalikan hasil penyidikan atau
apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir
telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari
penuntut umum kepada penyidik.
19. Pengertian Pra-Penuntutan
Tindakan Jaksa untuk memantau
perkembangan penyidikan setelah menerima
pemberitahuan dimulainya proses penyidikan
dari penyidik, mempelajari atau meneliti
kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan
yang diterima dari penyidik serta memberikan
petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk
dapat menentukan, apakah berkas perkara
tersebut dapat dilimpahkan atau ke tahap
penuntutan.
20. Pasal 138 KUHAP menyebutkan: penuntut
umum setelah menerima hasil penyidikan,
segera mempelajari dan meneliti dan dalam
waktu 7 hari wajib memberitahu kepada
penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap
atau belum.
Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap,
penuntut umum disertai petunjuk tentang hal
yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari
sejak penerimaan berkas, penyidik sudah harus
mengembalikan berkas itu kepada penuntut
umum
21. PENUNTUTAN
Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa
”Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini
dengan permintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”.
22. Pasal 137 KUHAP, bahwa ”Penuntut
umum berwenang melakukan
penuntutan terhadap siapapun yang
didakwa melakukan suatu tindak
pidana dalam daerah hukumnya
dengan melimpahkan perkara ke
pengadilan yang berwenang
mengadili”.
23. Berkas Penyidikan tidak sempurna
a. Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk
menghentikan penuntutan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan
merupakan tindak pidana atau perkara ditutup
demi hukum, penuntut umum menuangkan hal
tersebut dalam Surat Ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada
tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera
dibebaskan.
24. c. Turunan surat ketetapan itu wajib
disampaikan kepada tersangka atau
keluarga atau penasihat hukum, pejabat
rumah tahanan negara, penyidik dan
hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan
baru, penuntut umum dapat melakukan
penuntutan terhadap tersangka
25. Yang dimaksud dengan "secara
merdeka" dalam ketentuan ini
adalah dalam melaksanakan fungsi,
tugas, dan wewenangnya terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh kekuasaan lainnya
26. Yang dimaksud dengan "kejaksaan adalah satu
dan tidak terpisahkan" adalah satu landasan
dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya
di bidang penuntutan yang bertujuan
memelihara kesatuan kebijakan di bidang
penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri
khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku,
dan tata kerja kejaksaan.
27. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di
pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti
hanya karena jaksa yang semula bertugas
berhalangan. Dalam hal demikian tugas
penuntutan oleh kejaksaan akan tetap
berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan
oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.
28. (1). Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai
tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan2;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
29. c. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan
pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak
pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan
untuk itu dapat melakukan pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.
30. (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara,
kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak
baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk
dan atas nama negara atau pemerintah.
(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman
umum, kejaksaan turut meyelenggarakan
kegiatan:
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
31. c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta
statik kriminal.
32. Wewenang Jaksa sebagai Penuntut
Umum
Adapun wewenang penuntut umum diatur pada
pasal 14 KUHAP, adalah sebagai berikut :
a. menerima dan memeriksa berkas perkara
penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat
(3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam
rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
33. c. membuat surat dakwaan;
d. melimpahkan perkara ke pengadilan;
e. menyampaikan pemberitahuan kepada
terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu
perkara disidangkan yang disertai surat
panggilan, baik kepada terdakwa maupun
kepada saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan;
34. f. Melakukan penuntutan;
g.Menutup perkara demi kepentingan hukum
h.Mengadakan tindakan lain dalam lingkup
tugas dan tanggung jawab sebagai
penuntut umum menurut ketentuan
undang-undang ini;
i. Melaksanakan penetapan hakim.