Dokumen tersebut membahas kasus Prita Mulyasari yang dituntut oleh Rumah Sakit Omni karena mengirimkan email keluhan ke 20 teman mengenai pelayanan rumah sakit tersebut. Prita divonis 6 bulan penjara berdasarkan UU ITE dan ditahan di lembaga pemasyarakatan. Dokumen tersebut juga menjelaskan pihak-pihak yang terlibat, sanksi yang dituntut, dan upaya penyelesaian kasus tersebut.
2. A
b
o
u
t
Abdulazis Zulfikar
Andis Rihandoko
Faishal Aliwardana
Indah Budi Asih
Yuni Astina Sari
W
e
HOME
1513100001
1513100061
1513100031
1513100037
1513100055
4. Penjelasan Kasus
Prita Mulyasari ditahan sejak 13 Mei 2009 di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Tangerang sebagai tersangka
kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Internasional
Omni, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.
Ibu beranak dua ini dituntut oleh penuntut umum yang
diketuai oleh jaksa Riyadi selama enam bulan penjara
Bahwa perbuatan Prita dengan mengirimkan surat
elektronik (email) kepada 20 alamat dinilai tidak akan
hilang terkecuali dihapus oleh penerima. Alasan kedua,
bahwa tidak terjadi kesepakatan untuk berdamai di dalam
persidangan meskipun ada upaya dari pihak Walikota
Tangerang Selatan HM Sholeh dengan manajemen RS
Omni
6. Sanksi(tuntutan)
Pasal 27 ayat 3
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
yang isinya, “Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik.”
7. Sanksi(tuntutan)
Pasal 45 ayat (1)
“Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu
miliar
rupiah).”
8. Sanksi(tuntutan)
Pasal 310 ayat (2) KUHP
“Barangsiapa melakukan kejahatan menista
atau menista dengan tulisan, dalam hal ia
diizinkan untuk membuktikan tuduhannya
itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika
tuduhan
itu
dilakukannya
sedang
diketahuinya tidak benar, dihukum karena
salah memfitnah dengan hukum penjara
selama-lamanya empat tahun.”
9. Sanksi(tuntutan)
Pasal 311 ayat (1)
“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan
atau nama baik seseorang dengan jalan
menuduh dia melakukan sesuatu
perbuatan dengan maksud yang nyata
akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum
karena menista, dengan hukuman penjara
selama-lamanya sembilan bulan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“
10. Penyelesaian
Pasal 143 KUHAP
1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan
negeri dengan permintaan agar segera mengadili
perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi
tanggal dan ditandatangani serta berisi:
a)nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal
lahir,
jenis
kelamin,kebangsaan,
tempat
tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b)uraian secara cermat, jelas dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak
pidana itu dilakukan.
11. Penyelesaian
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b BATAL DEMI HUKUM.
4. urunan surat pelimpahan perkara beserta
surat
dakwaan
disampaikan
kepada
tersangka atau kuasanya atau penasihat
hukumnya dan penyidik, pada saat yang
bersamaan dengan penyampaian surat
pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan
negeri.
12. Penyelesaian
UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, khususnya
Pasal 4 huruf d yang berbunyi “Hak
konsumen adalah hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas
barang
dan/atau
jasa
yang
digunakan.”
13. Komentar
Pendapat:
Saran:
Bu Prita sebagai
konsumen berhak untuk
menyatakan ketidak
puasannya apabila RS
Omni mempunyai
pelayanan yang kurang
memuaskan. Sebaiknya RS
Omni berbenah unruk
memperbaiki
pelayanannya, bukan
membawa kasus ini ke
meja hijau
Apabila kita ingin
berpendapat hendaklah
kita lihat terlebih dahulu
keadaan orang yang kita
kritik
