Sistem peradilan tidak sepenuhnya berfungsi berhubung ada peraturan-peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keputusan hakim. Tujuannya adalah mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hukum secara jujur dan tepat.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan militer yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum.
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Lembaga peradilan di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Terdiri dari berbagai jenis pengadilan seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Setiap jenis pengadilan memiliki tingkatan yang berbeda guna menyelesaikan perkara secara adil.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan terdiri dari lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga peradilan tersebut memiliki peran untuk menyelesaikan berbagai sengketa hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang berbagai aspek upaya paksa dalam hukum pidana Indonesia, termasuk pengertian, jenis (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat), syarat pelaksanaan, dan batas waktu pelaksanaan untuk masing-masing upaya paksa.
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
Dokumen ini membahas proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus korupsi menurut undang-undang di Indonesia. Proses dimulai dari pengumpulan laporan, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti awal oleh penyelidik, dan apabila terbukti adanya indikasi korupsi, akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan pengumpulan bukti lebih lanjut oleh penyidik. Bila terkump
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keputusan hakim. Tujuannya adalah mencari siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hukum secara jujur dan tepat.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan militer yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum.
Lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Masing-masing lembaga memiliki peran dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Lembaga peradilan di Indonesia bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Terdiri dari berbagai jenis pengadilan seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Setiap jenis pengadilan memiliki tingkatan yang berbeda guna menyelesaikan perkara secara adil.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan terdiri dari lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga peradilan tersebut memiliki peran untuk menyelesaikan berbagai sengketa hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang kemerdekaan yudisial dan prinsip-prinsip dasar dalam peradilan Indonesia. Terdapat empat poin utama yaitu: 1) Peradilan harus bebas dan tidak memihak, 2) Pentingnya peradilan tata usaha negara dan konstitusi, 3) Asas-asas hukum seperti sidang terbuka dan independensi hakim, 4) Kemandirian yudisial secara fungsional, personal, dan struktural.
Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.
ALAT PENEGAK HUKUM - LEMBAGA NEGARA (ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM...Lamria Agnes Meilani
PKN - LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA - ADVOKAT , KEPOLISIAN , KEJAKSAAN , HAKIM , KPK (pengertian , UU yang mengatur , tugas dan wewenang , kewajiban , kode etik)
Mencermati Sistem Lembaga Peradilan di IndonesiaMuhamad Yogi
Dokumen ini membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk makna, dasar hukum, dan klasifikasi lembaga peradilan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai undang-undang terkait peradilan dan membedah kompetensi lembaga peradilan seperti peradilan umum, agama, TUN, dan militer.
Dokumen tersebut membahas tentang proses hukum pidana di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra peradilan, peradilan hingga peran advokat. Secara garis besar dokumen menjelaskan tahapan-tahapan proses hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dan hak-hak tersangka/terdakwa untuk didampingi advokat.
Hukum acara pidana mengatur tata cara penegakan hukum pidana. Mencakup proses penyelidikan oleh polisi, penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di pengadilan. Tujuannya mencari kebenaran dan memberikan putusan terhadap tersangka.
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
adanya Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat bagian dari penegak hukum maka penegak hukum lainnya dapat bersinergi dengan advokat untuk menegak kan hukum dan keadilan ditengah lapisan masyarakat dan tidak membeda-bedakan posisi jaksa sebagai penuntut umum dan advokat sebagai penasehat hukum terpidana berat sebelah. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat tidak membeda-bedakan etnis, agama, kepercayaan miskin dan kaya dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum setiap saat.
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Makalah ini membahas peranan lembaga peradilan di Indonesia dan jenis-jenis lembaga peradilan yang ada seperti Mahkamah Agung, pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan militer."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum acara perdata di Indonesia, mencakup pengertian dan sumber-sumber hukum acara perdata, asas-asas yang diterapkan dalam hukum acara perdata seperti asas sidang terbuka untuk umum dan asas mendengar kedua belah pihak, serta tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di pengadilan, dan putusan hakim beserta pelaksanaannya.
KODE ETIK HAKIM.Dasar Hukum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas ...GhifranMalik
UU No.3 Tahun 2009, Pasal 32 ayat (ı):
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Pasal 32A:
(ı) Pengawasan internal atas tingkah lakU hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ı) dan ayat (2) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,Berperilaku Adil
Berperilaku JUjUr
Berperilaku Arif dan Bijaksana
Bersikap Mandiri
Berintegritas Tinggi
Bertanggung Jawab,
Menjunjung Tinggi Harga Diri,
Berdisiplin Tinggi,
Berperilaku Rendah Hati,
Bersikap Profesional.
. Berperilaku Adil:
Menempatkan Sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada SUatU prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
Menghormati asas praduga tidak bersalah.
Tidak memihak.
Menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan mencabutan hak UntiJk mengadili perkara yang bersangkutan.
dilarang memberikan kesan mengistimewakan salah satu pihak
Dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, pelecehan terhadap ras, jenis kelamin,agama.
Memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata menghukum.
Dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan ataU pihak-pihak Iain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya sidang.Mendengar kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya.
Tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara diluar persidangan, kecuali dilakukan didalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelacaran persidangan yang dilakukan secara terbuka.
2 . Berperilaku Jujur
Berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
Penerapannya
Menghindari perbuatan tercela
Sikap ketidakberpihakan
Hakim dan anggota keluarga tidak boleh meminta
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Hukum nasional berlaku untuk individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Perbedaan lainnya termasuk sumber hukum dan subjek yang diatur.
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan penting untuk keselamatan pasien dan harus berdasarkan kompetensi dan bukti;
2) Bidan memiliki otonomi dan mandiri untuk bertindak sesuai standar profesi dan etika;
3) Legislasi penting untuk melindungi masyarakat dan menjamin kualitas pelayanan kesehatan.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan khusus pemilu. Ringkasannya adalah:
1. Peradilan khusus pemilu diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilu secara lebih efisien dan memberikan keadilan.
2. Pengadilan ini akan menangani kasus di tingkat kabupaten/kota dan banding di provinsi, sehingga mampu mengurangi beban Mahkamah Konstitusi.
3. Pembentukan peradilan
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Similar to Kebebasan hakim & sistem peradilan (20)
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan perbandingan hukum, pengertian, dan metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum awalnya berkembang secara perseorangan kemudian berkembang menjadi lembaga-lembaga. Perbandingan hukum adalah metode penelitian dan bukan cabang hukum. Metode perbandingan hukum yang modern menggunakan pendekatan fungsional yang kritis, realistis, dan tidak dogmatis.
Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tetntang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihal usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan
Hakikat Pembangunan Hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat
Pembangunan hukum mengandung dua arti, Pertama, sebagai upaya untuk memperbarui hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun (Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, 1979)
Untuk mengkaji pembangunan hukum nasional diperlukan metode pendekatan filsafat hukum dengan dasar bahwa filsafat hukum melakukan usaha pengkajian tentang hukum secara mendasar dengan sistematis dan dengan metode yang rasional
Dasar pendekatan dan pengkajian hukum yang akan dibangun dan dikembangkan adalah berdasarkan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pembangunan hukum di Indonesia. Terdapat tekanan dari pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan proses perubahan kebijakan hukum lebih sistematis dan transparan. Riset kebijakan bertujuan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan publik.
This document discusses the role of a national curriculum in teaching human rights in education. It covers several key topics:
1) The basis for determining the subjects in the national curriculum, which includes substantive, spirit of the time, and political factors.
2) Various concepts of human rights from different philosophical, religious, cultural, political perspectives and how rights can apply to individuals vs groups.
3) The importance of teaching human rights to ensure the integrity of humanity is protected both historically and factually.
HAM HARUS DIBEDAKAN DENGAN HAK DASAR: HAM BERASAL DARI KATA MENSEN-RECHTEN, YAITU: HAK YG DIPEROLEH SETIAP MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI IA DILAHIRKAN MENJADI MANUSIA.
HAK DASAR BERASAL DARI KATA GROND-RECHTEN, YAITU: HAK YG DIPEROLEH SETIAP MANUSIA SEBAGAI KONSEKUENSI IA MENJADI WARGA NEGARA DARI SUATU NEGARA
Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan yudisial dan supremasi hukum sebagai prinsip negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh kekuatan lain dan hanya berdasarkan hukum dan keadilan, bukan kepentingan rezim atau kekuasaan. Kemerdekaan ini penting untuk menegakkan konstitusi, hak asasi manusia, dan tatanan demokrasi yang sehat.
Lembaga peradilan sebagai lembaga publik harus senantiasa terjamin akuntabilitasnya, sebab sebagai lembaga publik tidak saja bekerja untuk kepentingan individu tertentu tetapi lebih jauh dan lebih utama adalah untuk kepentingan publik itu sendiri, sehingga disyaratkan adanya independensi, dan independensi itu harus dilengkapi dengan akuntabilitas
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum seperti hakekat hukum, tujuan hukum, dan keadilan.
2. Dokumen tersebut juga membahas pandangan klasik tentang hukum alam dan pandangan positivis seperti teori perintah dan teori murni Hans Kelsen.
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa filsafat huk
Dokumen tersebut membahas tentang konsep keadilan dari berbagai perspektif. Keadilan didefinisikan sebagai kemauan untuk memberikan hak setiap orang, sebagai ketertiban sosial yang dilindungi kebenaran, dan sebagai kondisi dimana setiap orang bebas menentukan tindakannya asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan teori hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang konsep teori hukum sebagai konstruksi dari realitas sosial, serta berbagai pendekatan dan teori hukum seperti positivisme hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan perkembangan pikiran manusia menurut Comte.
Teori hukum membahas berbagai pengertian dan pendekatan terhadap hukum, meliputi filsafat hukum, teori-teori hukum, pengembangan hukum teoretik dan praktik, serta masalah-masalah fundamental dalam hukum."
penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi
metode penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.
2. Sub bahasan materi kuliah ini akan
menimbulkan pertanyaan: Apakah sistem
peradilan Indonesia belum bebas dan mandiri,
sehingga perlu ditelaah? Kalau kita bicara
tentang " sistem peradilan" maka itu berarti
bahwa sistem peradilannya belum bebas dan
mandiri, tetapi perlu ditingkatkan agar bisa
bebas dan mandiri. Di sinipun dapat timbul
pertanyaan: Apakah benar bahwa sistem
peradilan Indonesia belum bebas dan mandiri?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka
perlu diketahui dan didiskusikan hal-hal
sebagai berikut.
3. SISTEM PERADILAN
1. Sistem adalah suatu kesatuan yang
terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan
erat satu sama lain, yang tidak
menghendaki adanya konflik di dalam
sistem itu, dan kalau terjadi konflik
maka konflik itu tidak akan dibiarkan
berlarut-larut, namun akan dipecahkan
oleh dan di dalam sistem itu sendiri.
4. 2. Sistem peradilan yang erat
hubungannya dengan sistem-sistem
lain dalam sistem hukum nasional,
sehingga dalam menilai atau
memantapkan sistem peradilan, kita
tidak boleh lepas dari sistem-sistem lain
dalam sistem hukum nasional.
5. 3. Sistem peradilan itu tidak berdiri sendiri dan
mengingat pula keadaan umum dewasa ini,
maka tidak dapat terlalu diharapkan
sepenuhnya hasil yang maksimal dari usaha
pemantapan sistem peradilan ini. Dalam
pembentukan undang-undang misalnya,
karena tidak terkoordinasi, karena tidak
memperhatikan sistem lain dalam sistem
hukum nasional, maka hasilnya tidak
memuaskan, karena isinya ada yang
bertentangan dengan undang-undang lain.
6. 4. Meskipun demikian keadaan peradilan kita
sudah cukup mengkhawatirkan untuk hanya
bertopang dagu bersikap pesimistis dan tidak
berbuat apa-apa.
Maka kita harus sangat arif dalam usaha kita
memantapkan sistem peradilan kita dengan
selalu memperhatikan sistem-sistem lain
dalam sistem hukum nasional. Kita harus
berfIkir dalam sistem dan tidak partial.
7. PERADILAN BEBAS
1. Kebebasan hakim merupakan asas utama
peradilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia".
8. 2. Selanjutnya penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman diserahkan kepada badan-badan
peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya, sedangkan pasal 4 ayat 3
mengatakan, bahwa segala campur tangan
dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain
di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang
9. 3. Jadi hakim bebas untuk dan dalam
memeriksa serta mengadili (bebas untuk
menilai pembuktian, bebas dalam
menemukan hukumnya, bebas dalam
mengambil keputusan) serta bebas dari
campur tangan pihak ekstra yudisiil.
10. Kebebasan hakim merupakan asas universal
yang terdapat di seluruh dunia, merupakan
dambaan semua bangsa. Kebebasan hakim ini
tidaklah mutlak Hal ini dapat dilihat secara
makro dan mikro:
a. Secara makro kebebasan hakim dibatasi oleh
sistem pemerintahan, sistem politik, sistem
ekonomi dan sebagainya .
b. Secara mikro di Indonesia kebebasan hakim
dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang
Dasar, undang-undang, ketertiban umum,
kesusilaan, kepentingan atau kehendak para
pihak (dalam perkara perdata).
11. PROBLEMATIK PERADILAN
1. Hakim tidaklah bebas dengan pembatasan
seperti yang diketengahkan dimuka. Tidak
sedikit terjadi campur tangan dari pihak luar
kekuasaan kehakiman. Campur tangan dari
pihak ekstra yudisiil yang berupa tekanan-
tekanan, provokasi, surat sakti dan
sebagainya dalam memeriksa dan mengadili
suatu perkara, membuat hakim tidak tenang
dalam menjalankan tugasnya.
12. 2. Jaminan ketenangan atau keamanan bagi
hakim kiranya sangat diperlukan agar hakim
sungguh-sungguh dapat menjalankan
tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi
pihak ekstra yudisiil berdasarkan hati
nuraninya dan keyakinannya. Ia harus
dijamin perlindungannya terhadap tekanan,
ancaman atau teror.
13. SANKSI DAN PENGHARGAAN
1. Diperlukan pengaturan mengenai sanksi lebih
lanjut terhadap campur tangan dari pihak
ekstra yudisiil. Larangan campur tangan tidak
hanya berlaku bagi pihak di luar kekuasaan
kehakiman saja, tetapi ketentuan larangan
campur tangan itu kiranya juga berlaku bagi
hakim, yang berarti bahwa hakim wajib
menolak campur tangan dari luar kekuasaan
kehakiman.
14. 2. Jaminan berupa rumah, kendaraan atau gaji
tinggi tidaklah cukup untuk menjamin
ketenangan menghadapi campur tangan
pihak ekstra yudisiil. Larangan campur
tangan saja kiranya belumlah cukup kalau
tidak disertai dengan sanksi, terutama bagi
hakim. Sanksi, terutama bagi hakim, dalam
hal ini secara tidak langsung akan melindungi
hakim terhadap campur tangan pihak luar
kekuasaan kehakiman, karena ia dapat
berlindung di belakang sanksi, untuk menolak
campur tangan.
15. 3. Dapat juga terjadi, bahwa pribadi hakim yang
bersangkutan memang sengaja mau
"dicampuri" atau dipengaruhi (suap). Hal ini
tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan
kepada hakim, karena peradilan merupakan
sistem yang melibatkan banyak pihak: hakim,
panitera, pengacara, para pihak, jaksa.
16. 4. Kalau tidak ada yang menawarkan (para
pencari keadilan, pengacara dan sebagainya)
tidak akan terjadi suap, kecuali apabila hakim
yang minta, itupun masih tergantung kepada
yang dimintai mau atau tidak. Baik atas
permintaan hakim maupun atas tawaran
pihak lain, kalau hakim akhirnya mau
menerimanya (disuap), kedua perbuatan itu
merupakan perbuatan tercela
17. 5. Teringat pada ungkapan dari Sidney Smith yang
sangat memprihatinkan mengingat keadaan
sekarang, yang berbunyi: Nations fall when
judges are injust, because there is nothing which
the multitude think worth defending. Betapa
besar dosa kita kalau hal ini nanti benar-benar
terjadi. Ini menyangkut integritas hakim yang
memerlukan peningkatan integritas sumber daya
manusia, yang dapat berupa pendidikan,
penataran, eksaminasi putusan, lebih selektif
dalam pengangkatan, promosi, evaluasi dan
mutasi hakim serta sanksi yang lebih berat
dalam hal terjadi pelanggaran oleh hakim.
18. 6. Untuk meningkatkan integritas, kecuali apa
yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya
meningkatkan juga kewaspadaan, aktivitas
pengawasan dan pengetahuan para
pengawas (hakim pengawas) serta secara
konsisten menindak setiap pelanggaran.
Jangan terlalu gegabah menganggap suatu
pelanggaran sebagai "hanya penyimpangan
prosedur" saja.
19. ASAS PERADILAN CEPAT
1. Speedy administration of justice atau
peradilan cepat selalu didambakan oleh
setiap pencari keadilan. Pada umumnya
setiap pencari keadilan menginginkan
penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas
walaupun akhirnya dikalahkan dari pada
pemeriksaan yang bertele-tele, tertunda-
tunda, sekalipun akhirnya dimenangkan juga
perkaranya.
20. 2. Sudahlah wajar kalau para pencari keadilan
menghendaki penyelesaian perkara yang
cepat, kecuali ingin lekas tahu mengenai
kepastian (hukum) hak-haknya dalam suatu
perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau
tertunda-tunda berarti mengeluarkan banyak
beaya dan waktu. Ada ungkapan yang
berbunyi: justice delayed is justice denied.
Asas peradilan cepat ini diatur dalam
UndangUndang Kekuasaan Kehakiman .
21. PENYEBAB LAMBANNYA JALANNYA PERADILAN
1. Banyak penyebab lambannya jalannya peradilan
mengingat babwa sistem peradilan melibatkan banyak
pihak: hakim, panitera, para pihak, pengacara, jaksa
dan sebagainya. Hakim dapat menunda sidang karena
pelbagai alasan, karena sakit gigi, atas permintaan
para pihak, para pihak atau pengacaranya tidak
datang tanpa pemberitahuan atau pengacaranya
minta ditunda sidang dengan alasan ada sidang di
tempat lain dan pada umumnya itu semuanya
hanyalah bertujuan untuk mengulur -ulur waktu saja,
untuk "menunda eksekusi".
22. 2. Permohonan banding dan kasasi seringkali
hanyalah untuk mengulur-ulur waktu saja.
Barangkali tidak jauh dari kenyataan kalau
dikatakan bahwa (di Indonesia) perkara
perdata bukanlah perkara perdata kalau tidak
banding. Banding dan kasasi memang
merupakan upaya hukum memperoleh
putusan yang lebih tinggi.
23. 3. Akan tetapi kalau setiap perkara (perdata)
dimintakan banding berarti bahwa kesadaran
menurun karena permohoman banding hanya
digunakan untuk mengulur-ulur waktu saja, atau
putusannya tidak memuaskan karena tidak
bermutu. Dalam masalah banding di dalam
praktek seringkali tidak ditepati peraturannya,
terutama mengenai tenggang waktunya: ini
sudah menyangkut penyimpangan prosedur.
24. 4. Kedua hal tersebut di atas hakim harus
berani menegur pihak yang bersangkutan,
pengacara atau jaksa dan peraturan tentang
hukum acara harus lebih ketat dijalankan.
Berlarut-Iarutnya jalannya peradilan karena
sering ditunda-tunda dan juga proses
permohonan banding yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku mengurangi
kepercayaan para pencari keadilan kepada
pengadilan.
25. PEMUTAKHIRAN ADMINISTRASI PERADILAN
1. Untuk lebih memperlancar jalannya peradilan
perlu kiranya diadakan pemutakhiran
(memodernisasi) administrasi peradilan
seperti komputerisasi putusan dan arsip, alat
fotokopi dan sebagainya. Penyelesaian
perkara (terutama yang kondemnatoir) tidak
jarang yang tidak tuntas.
26. 2. Tidak tuntasnya penyelesaian perkara
disebabkan karena putusannya terlalu formal:
yuridis formal tepat, tetapi tidak dapat
dilaksanakan, sehingga tidak bermanfaat
terutama bagi yang berkepentingan. Putusan
semacam ini jelas tidak akan memuaskan
pihak yang dimenangkan karena kecuali tidak
dapat melaksanakan putusannya ia misalnya
harus mengajukan gugatan lagi.
27. 3. Di samping itu tidak jarang pula suatu
putusan tidak menyelesaikan perkara dengan
tuntas, akan tetapi justru menimbulkan
perkara baru. Yang dapat merupakan
penyebab di sini ialah kurangnya alat bukti
dan atau kurangnya penguasaan hukum
materiil dan hukum formil.
28. 4. Dalam hal ini hakim harus berani melakukan
penemuan hukum bebas, penemuan hukum
yang tidak hanya bersifat system oriented
saja tetapi juga problem oriented. Hukum
materiil dan hukum formil Pada umumnya di
dalam praktek orang mudah terjebak dalam
"sleur" atau rutinitas pekerjaan. .
29. 5. Tidak terkecuali dengan hakim, sehingga akhimya
yang dikuasai mengenai hukum materiil dan formil
hanyalah itu-itu saja atau bahkan tidak menguasai,
sehingga putusan-putusannya sering tidak bermutu.
Dalam menemukan hukumnya ajaran mengenai
penemuan hukum sering diabaikan atau tidak tahu,
bahkan sering menyimpang dari sistem hukum.
Sebagai contoh misalnya ada hakim yang minta agar
akta notaris itu dilegalisasi.
30. 6. Pertimbangan dalam putusan sering terlalu
langsung atau sumir. Selama ini untuk
kepentingan itu telah diadakan lokakarya-
Iokakarya oleh Mahkamah Agung. Di
samping lokakarya-Iokakarya perlu adanya
refreshing atau penyegaran dalam bentuk
pendidikan
31. KESIMPULAN
1. Sistem peradilan tidak sepenuhnya berfungsi
berhubung ada peraturan-peraturan yang
tidak dijalankan sebagaimana semestinya
dan ada yang memerlukan sanksi untuk lebih
menjamin kebebasan hakim dalam
menjalankan tugasnya.
32. 2. Kepercayaan masyarakat kepada peradilan
harus dipulihkan. Untuk memantapkan sistem
peradilan hakim perlu lebih dijamin
kebebasannya. Sumber daya manusianya
perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun
penguasaan pengetahuannya (hukum
materiil maupun formil).
33. 3. Modernisasi administrasi peradilan akan lebih
memperlancar jalannya peradilan yang akan
menumbuhkan kembali kepercayaan kepada
peradilan