Dokumen tersebut membahas berbagai masalah dalam penegakan hukum HAM dan keamanan di Indonesia, termasuk adanya fasilitas mewah untuk narapidana tertentu, narapidana yang bisa keluar masuk penjara dengan leluasa, moratorium remisi yang dikeluarkan Menkumham, serta masalah distribusi narkoba, HIV/AIDS, dan over kapasitas di penjara. Dokumen juga membahas kasus-kasus jaksa nakal yang terlibat korupsi

1. 1
CATATAN AKHIR TAHUN
PENEGAKAN HUKUM HAM DAN KEAMANAN
I. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
A. Penjara Mewah
Penjara mewah pertama kali terungkap di publik adalah kasus Artalyta
Suryani alias Ayin di Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Minggu (10/1/2010).
Artalyta yang divonis 5 tahun penjara ini memiliki ruang tahanan yang
mewah seperti layaknya hotel dengan fasilitas televisi, kulkas hingga AC.
Selain Ayin napi lain yang kepergok mendapatkan fasilitas mewah adalah
Limarita dan Lidya Pratiwi.
Persoalan ini kembali mencuat ketika Syarifudin S Pane, mantan napi yang
pernah dibui 4 bulan di Rutan Salemba, yang memfilmkan kondisi dalam
penjara tersebut.
B. Napi keluar masuk penjara
Publikasi narapidana yang bisa keluar masuk pidana terbongkar ketika
Gayus Tambunan yang seharusnya di Rutan Mako Brimob dapat leluasa
menonton kompetisi tenis Internasioanl di Nusa Dua Bali. Ternyata Gayus
tidak hanya jalan-jalan ke Bali, dia jua sempat plesiran ke luar negeri.
Menurut Gayus hal ini sudah biasa dilakukan di rutan mako brimob, dia
hanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Gayus berargumen hanya meniru
Auliya Pohan, Susno Duaji dan Williardi Wizard.
C. Moratorium Remisi
Setelah dilantik, Menkumham Amis Syamsudin mengeluarkan SK tentang
moratorium Remisi bagi koruptor dan teroris berupa Surat Edaran Dirjen
Pemasyarakatan No: PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011, ini
bertentangan dengan dua aturan diatasnya yaitu UU No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan dan PP No 28 Tahun 2006 tentang Pemberian
Remisi. Dampaknya, banyak nara pidana yang sudah menerima SK

2. 2
pembebasan harus masih menjalani pidana penjara karena terbitnya SK
tersebut.
D. Narkoba di Penjara
Salah satu pembongkaran kasus distrisusi dan pengendalian narkoba di
Lapas adalah kasus Nusakambangan. Hasil penelusuran Badan Narkotika
Nasional (BNN), Marwan Adil Kalapas Nusakambangan menerima setoran
hasil penjualan narkoba sejak 2008. Sebenarnya BNN mulai mendalami
aktivitas bisnis narkoba di Lapas Narkotika Nusakmbangan sejak Oktober
2010. Pada 5 januari 2011, BNN menangkap Bosthi, karena mengendalikan
peredaran narkoba dari lapas. Pada 16 Februari 2011, dua narapidana yang
tengah menjalani proses asimilasi dibekuk aparat Polres Cilaca, saat
mengonsumsi narkoba jenis sabu. Kedua napi itu kembali menyandang
tersangka, yakni Hartoni Jaya Buana (51), yang terjerat kasus narkoba, dan
Cahyono (28), napi kasus pembunuhan. Dalam perkembangannya, BNN
mendapatkan informasi mencengangkan bahwa bandar narkoba yang
diduga menyetor uang kepada Marwan adalah anggota jaringan
internasional. Hal itu diketahui, dari seorang wanita yang ditangkap sebagai
kurir di Ekuador ternyata mendapat perintah melalui SMS yang dikirim dari
bandar di LP Nusakambangan. Ini hanya bagian dari kotak pandora
peredaran narkoba yang hampir bisa ditemukan pada setiap penjara di
Indonesia.
E. HIV AIDS di Penjara
Berdasarkan survey Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) terhadap Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) menunjukkan bahwa prevalensi HIV
mencapai 17,8 persen di Jakarta, 13,1 persen di Jawa Barat, 35,5 persen di
Banten, 28 persen di Lampung dan 4,5 persen di Bali.
F. Over Kapasitas Penjara
1) Sampai akhir 2010 jumlah penghuni lapas di Indonesia adalah 131.029,
hampir pada semua lapas tersebut mengalami over kapasitas. Pada
awal 2011 dilakukan revitalisasi 63 lapas yang sebagian besar sudah
selesai dan menghasilkan sekitar 10.000 baru.

3. 3
2) Saat ini, jumlah Lapas anak di Indonesia hanya 16 Lapas dan
menampung sebanyak 2.357 napi anak. Sedangkan sebanyak 3.916
napi anak sampai saat ini masih bercampur dengan napi dewasa di
Lapas umum. Pencampuran anak dengan orang dewasa dalam satu
lapas berpotensi besar merusak mental dan moral anak.
G. Kebobolan Imigrasi
Gayus Tambunan, tahanan rutan Mako Brimob bisa pergi ke luar negeri
menggunakan passport atas nama Sony Laksono dengan nomor passport
1A11JC4639-JRT yang dibuat pada tanggal 5 Januari. Gayus plesiran dengan
pesawat Air Asia nomor penerbangan QZ 7780 waktu keberangkatan 11.20
dari Jakarta menuju Singapura hari kamis, 30 September 2010. Gayus bisa
pergi meskipun menggunakan paspor kuning, bahkan dia keluar
menggunakan pintu yang dikhususnya untuk para diplomat
H. Prostitusi di Penjara
Salah satu pengungkapan praktik prostitusi di penjara dilakukan oleh berita
laporan investigasi Sigi (SCTV), liputan yang mengungkap kebobrokan lain
di lembaga pemasyarakatan tersebut sedianya disiarkan (13/10/2010).
Namun tayangan ini batal tayang, yang menurut rumor karena di stop oleh
Menkumham. Liputan serupa juga dibuat oleh Syarifudin Pane, dia
membuat rekaman praktik prostitusi dalam penjara.
I. Penganiaayaan Napi Oleh Sipir
Banyak kasus yang menunjukkan bahwa sipir kurang profesional dalam
menjalankan tugasnya misalkan, Tindakan 8 sipir LP Banyumas, Jawa
Tengah, yang mengeroyok seorang narapidana bernama Sawon hinggga
tewas. Penganiayaan sipir terhadap dua orang napi yang membeberkan
bisnis seks di penjara hingga masuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ,
ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh sipir teharap Edi Kusmawan, di
Rumah Tahanan (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara
J. Anggaran

4. 4
Menurut Catatan BPK 2010 terdapat Pemasukan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dari Penerbitan Paspor Haji sebesar Rp. 10.602.630.000,00 yang
tidak dicatat dalam laporan keuangan
II. Kejaksaan Agung
A. Kasus Jaksa Nakal
Jaksa Agung Muda Pengawas telah menerima 1.500 laporan mengenai jaksa
nakal. Laporan itu diterima sepanjang tahun ini. Namun, hingga September,
yang terbukti melakukan pelanggaran hanya 196 kasus. Dari 196 kasus itu,
paling banyak berasal dari daerah, seperti, Jawa Timur, Sumatera Utara,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan sebagian juga dari Jakarta.
1) Kasus jaksa yang paling menggemparkan adalah kasus yang menimpa
Urip Tri Gunawan. Jaksa peneliti dalam kasus BLBI ini terbukti
menerima suap dari pengusaha Artalyta Suryani. Uang suap itu terkait
dengan kasus skandal BLBI yang tengah ditangani Urip. Majelis hakim
pun mengganjar Urip dengan hukuman 20 tahun penjara.
2) Selain itu, KPK juga pernah menangkap tangan Jaksa dari Kejaksaan
Negeri Tangerang, Dwi Seno Wijanarko. Dia juga diduga menerima suap
dari pihak yang perkaranya tengah dia tangani. Oleh majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang, Jaksa Dwi Seno diganjar
hukuman 1,5 tahun penjara. Dia terbukti meminta uang sebesar Rp200
juta kepada Kepala Kantor Pembantu BRI Ciputat Feri Priatman Hakim,
ketika menangani perkara kredit fiktif di BRI Unit Ciputat.
3) Perkara lain adalah kasus Jaksa Sis ini menjadi kasus ketiga yang
ditangani KPK. Dia diduga menerima Rp99,9 juta dari E dan Ab yang
merupakan terdakwa kasus penipuan. Uang suap diberikan agar Jaksa
Sis meringankan tuntutan kepada E yang tengah berkasus.
4) Kasus jaksa lainnya adalah Cirus Sinaga. Mantan jaksa perkara Antasari
Azhar itu divonis 5 tahun penjara. Dia terbukti merekayasa kasus yang
melibatkan Gayus Tambunan.

5. 5
5) Jaksa Burdju dan Jaksa Cecep juga pernah tersandung kasus korupsi.
Mereka terbukti bersalah karena melakukan pemerasan sebesar Rp600
juta kepada mantan Dirut Jamsostek, Ahmad Junaidi. Oleh hakim,
mereka diganjar hukuman 20 bulan penjara.
6) Selain terjerat kasus-kasus korupsi, sejumlah oknum jaksa juga
tersandung kasus pidana lainnya. Seperti Jaksa Ester Tanak. Dia
terbukti membawa 300 butir ekstasi. Oleh pengadilan, dia divonis 1
tahun penjara.
7) Selain itu, saat ini di Jawa Timur juga merebak kasus asusila yang
diduga dilakukan Jaksa HS. Dia saat ini dilaporkan oleh salah satu
tahanannya karena diduga telah menghamilinya.
B. Kejaksaan Tidak Profesional
1) Penangan kasus korupsi di Kementerian PU, Kejaksaan
mengembalikan uang sebesar Rp 6,5 miliar ke rekening Kementerian
Pekerjaan Umum (Kemen PU) pada kasus dugaan korupsi proyek di
Direktorat Jenderal Sumber Daya yang dilakukan tersangka Giovanni
Gandolfi. Hal ini tentunya menyalahi ketentuan yang berlaku.
Seharusnya uang tersebut dikembalikan ke rekening negara melalui
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2) Kasus pencekalan Bapak Yusril Ihza Mahendra pihak intelijen
kejaksaan mencekal orang dengan UU yang sudah tidak lagi berlaku.
Surat cekal Kejaksaan Agung No Kep-195/D/Dsp3/06/2011 yang
ditandatangani Plh. Jaksa Agung Muda Intelijen, H. Winardi Darwis (a.n
Jaksa Agung Basrief Arif) untuk mencekal tersangka korupsi
Sisminbakum, Yusril Ihza Mahendra, menggunakan UU Keimigrasian No
9 Tahun 1992 yang sudah tidak berlaku lagi. Surat cekal Kejaksaan
Agung tersebut dengan sendirinya cacat hukum. Berdasarkan UU
Keimigrasian yang baru, yaitu UU No 6 Tahun 2011, Kejaksaan Agung
diberi wewenang melakukan cekal maksimum 6 bulan. Sementara
dalam surat permintaan cekal tersebut, Jaksa Agung meminta
perpanjangan cekal selama satu tahun, terhitung tanggal 26 Juni 2011.

6. 6
3) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang mengajukan upaya hukum kasasi
terhadap putusan bebas murni pada kasus Prita Mulyasari. Padahal hal
ini bertentangan dengan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, secara jelas disebutkan
bahwa putusan bebas murni tidak diperbolehkan diajukan kasasi.
4) Memperhatikan proses sidang Komjen Susno Duadji, jaksa membuat
tuntutan setebal 500 halaman yang dibajakan secara bergantian oleh 7
orang jaksa. Namun yang mengherankan, tuntutan 7 tahun penjara bagi
Susno Duaji hanya didasarkan pada keterangan Sjahril Djohan belaka.
Dalam hal ini jaksa kurang professional bahkan kelihatan cenderung
memaksakan perkara tersebut. Karena semua orangpun tahu, bahwa
hukum pembuktian mengharuskan adanya dua alat bukti. Secara
prinsip, tidak bias seseorang hanya didakwa dengan saktu saksi saja,
karena menurut pasal 169 HIR/306 R.Bg Unus testis nulus testis
artinya satu saksi bukan saksi.
5) Mengingat kembali kasus Century, terdapat kejanggalan pada proses
penuntutan. Pada pemilik century yaitu Robert Tantular, Hesham Al
Waraq dan Rafat Ali Rizfi merupakan para pemilik Bank Century yang
melakukan tindak pidana secara bersama-sama, namun mereka
dituntut dengan pasal yang berbeda. Hesham dan Rafat dijerat dengan
tiga tindak pidana sekaligus, yaitu perbankan, pencucian uang dan
korupsi. Namun berbeda dengan keduanya, Robert Tantular hanya
dikenakan pasar perbankan saja. Akibatnya vonis yang diterima
masing-masing juga berbeda. Robert Tantular hanya divonis lima tahun
penjara dan denda 50 Milyar, sedangkan dua teman lainnya divonis
dengan 15 tahun penjara dan denda 3.1 Trilyun. Bila ditelaah terdapat
perlakukan berbeda diantara para pemilik bank Century, padahal
tindak pidana dilakukan bersama-sama
6) Persoalan tentang Century, tentang proses hokum Tariq Khan, pemilik
empat perusahaan yang menerima kredit lebih dari Rp 360 miliar
hanya dituntut satu setengah tahun, sementara Linda dan Arga Tirta

7. 7
Kirana yang tidak menerima uang sepeser pun didakwa turut andil
mengucurkan kredit tidak sesuai prosedur untuk empat perusahaan
dan dituntut 10 tahun penjara dengan denda Rp 10 miliar. Putusan
vonis untuk Thariq Khan adalah pidana 8 bulan penjara, dan jaksa tidak
melakukan banding untuk itu.
7) Masih pada kasus century, terdapat isu yang menjadi perhatian publik
yaitu Arga Tirta Kirana yang dahulu di Bank Century menduduki Kepala
Divisi Corporate Legal dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 10
miliar. Sedang Robert Tantular yang juga pemilik Century hanya
dituntut 8 tahun penjara, tapi denda Rp 50 miliar. Ini tidak logis, masa
tuntutan anak buahnya lebih besar dari pelaku utama.
C. Anggaran
1) Anggaran untuk pengawasan oleh Kejati Tahun 2012 pada anka 29
Fokus Prioritas 2 mengalami penurunan, dari 7 Milyar menjadi 4,5
Milyar, padahal pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa meningkat.
Turunnya anggaran pengawasan dikhawatirkan akan membuat longgar
pengawasan dan naiknya tingkat pelanggaran oleh jaksa.
2) Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2009, terdapat
Pengadaan kendaraan mobil tahanan senilai Rp. 1.301.425.000,00 yang
dilakukan dengan penunjukan langsung, sehingga menyebabkan
adanya pemborosan uang Negara, mohon penjelasnnya ? BIla hal inii
memang terjadi berarti melanggar Pasal 12 ayat (1) Kepres No 42
Tahun 2002 dan Kepres No 80 Tahun 2003.
3) Menurut audit BPK yang sama, terdapat pemecahan paket untuk
menghindari pelelangan pada pengadaan Barang inventaris kantor
sebesar Rp. 1.402.678.695.00. Hal ini bertentangan dengan pasal 5
Kepres No 80 Tahun 2003, serta lampiran I Keppres tersebut.
III. Kepolisian Negara Republik Indonesia
A. Rekening Gendut

8. 8
Majalah Tempo edisi 18/39 Senin (28/66/2010) dengan judul ‘Rekening
Gendut Perwira Polisi” mengungkapkan banyaknya pejabat polisi yang
memiliki rekening dengan nilai yang sangat fantastis. Ada enam nama
jenderal dan beberapa perwira menengah yang dalam tulisan itu diduga
punya aliran dana mencurigakan. Enam jenderal itu, Irjen Pol Mathius
Salempang, Irjen Pol Sylvanus Yulian Wenas, Komjen Pol Susno Duadji, Irjen
Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Badrodin Haiti, dan Irjen Pol Bambang
Suparno. Diungkap pula adanya 21 Rekening milik Pati Polri yang termasuk
dalam transaksi mencurigakan. Tempo juga menulis soal Irjen Pol Budi
Gunawan yang pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati. Majalah
Tempo menyinggung soal Budi dan anaknya yang menerima dana
mencurigakan Rp 54 miliar.
B. Polisi Nakal
jumlah personel polisi di Indonesia saat ini mencapai 345.417 orang dengan
susunan perwira tinggi 0,06 persen atau 236 orang di mana berdasarkan
kepangkatan Jenderal 1 orang, Komjen 7 orang, Irjen 52 orang, Brigjen 176
orang. Sementara anggota Polri berpangkat Kombes (Perwira menengah)
berkomposisi 3,11 persen dengan jumlah personel sebanyak 12.067 orang.
Perwira pertama (pama) sebanyak 7,68 persen dengan jumlah total 29.750.
Dan yang terbanyak adalah bintara sebanyak 345.417 atau 39,15 persen.
Pada tahun 2009 sebanyak 429 polisi dipecat. Mereka dipecat karena
tindakan indisipliner, beberapa juga dipecat karena melanggar kode etik.
Pada tahun 2010 Mabes Polri memecat 294 anggotanya yang terdiri dari
272 bintara, empat tamtama, 12 pama, dan enam pamen. Pada tahun 2011
Sebanyak 88 orang anggota Polri dipecat sepanjang Januari-Juli 2011, Dari
88 anggota yang dipecat terdiri dari seorang perwira menengah, 4 perwira
pertama (pama), dan 83 anggota Bintara.
C. Polisi Represif
1) Kasus penembakan warga yang dilakukan oleh Brimob. Sekitar 150
petani sawit yang tengah panen di lahan plasma milik desa di Desa
Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi

9. 9
Jambi, mengaku diintimidasi oleh Satuan Brimob Polda Jambi yang
datang ke lokasi dengan sebuah truk, Sabtu (15/1/2011) pagi. Kejadian
itu merupakan kelanjutan dari sengketa yang terjadi antara masyarakat
Desa Karang Mendapo dengan PT Kresna Duta Agroindo (Sinar Mas
Group)/Koperasi Tiga Serumpun. Sengketa ini puncaknya berupa
penangkapan terhadap kepala desa dan beberapa warga pada tahun
2008.
2) Anggota Brigade Mobil Kepolisian Resor Bulukumba, Sulawesi Selatan,
dilaporkan menembak seorang warga Desa Bonto Biraeng, Kecamatan
Kajang, Bulukumba, Senin (3 Oktober 2011) sekitar pukul 17.00 Wita.
3) Pada 22 Agustus 2011, Polisi telah menembaki warga Morowali yang
sedang menggelar aksi di kilang minyak milik PT. Medco. Akibat
tindakan kepolisian itu, sedikitnya 2 orang warga Morowali dilaporkan
tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka parah.
4) Seorang warga Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten
Sekadau, Kalimantan Barat, ditembak polisi (23/11/2011) di bagian
betis dalam konflik terkait perkebunan kelapa sawit. Satu peleton polisi
dari Kepolisian Resor Sekadau datang ke lokasi, untuk menjemput
warga yang diduga merusak kendaraan milik PT Grand Utama Mandiri.
5) Polisi juga terlihat represif saat menghadapi para pekerja melakukan
unjuk rasa yang berakhir rusuh untuk menuntut penetapan upah
minimum pada 2012 di Kota Batam, Kepulauan Riau, sejak Rabu
(23/11/2011). Sekitar 27 orangd ari kelompok buruh pun diamankan
dan diperiksa Polresta Barelang (Batam, Rempang dan Galang).
D. Target Tilang
Dalam surat pembaca Kompas edisi Rabu (19/1/2011), Bagus B Saragih,
warga Pasir Mulya, Bogor yang sedang mengendarai sepeda motor terkena
tilang di sekitar persimpangan UKI Cawang. Dia terkejut dengan ungkapan
salah satu petugas polisi, yang meyatakan ditargetkan menilang 30 kali
perhari. Hal ini memang dibantah oleh Polda Metro Jaya, namun di sisi lain

10. 10
Indonesia Police Watch menyatakan bahwa dari hasil kajian mereka
ditemukan 40 lokasi penjebakan yang dipergunakan aparat untuk menilang
pengendara motor dan pengguna jalan. Setidaknya hal ini mengukuhkan
adanya pengaturan tilang yang dilakukan oleh Polri.
E. Dana Pengamanan Freeport
Kepolisian RI menerima dana sebesar 79,1 juta dollar AS atau setara Rp 711
miliar dari PT Freeport Indonesia sepanjang kurun waktu 2001-2010. Dana
tersebut merupakan dana pengamanan untuk Freeport. Dana keamanan itu
tercantum dalam laporan keuangan PT Freeport 2001-2010. Pemberian
dana oleh Freeport kepada polisi tidak dapat dibenarkan karena tergolong
gratifikasi. Polisi bisa dijerat UU pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pemberian dana tersebut dapat memengaruhi independensi polisi dalam
menegakkan hukum.
F. Penangan Teroris
Densus 88 sebagai bagian dari Polri dinilai belum profesional dalam
menjalankan tugas, hal ini karena sampai saat ini belum ada SOP yang jelas
pada setiap operasi yang dilakukan. Bahkan dalam beberapa operasi tim ini
tidak berkoordinasi dengan aparat setempat, bahkan sempat terjadi insiden
dengan pangkalan TNI.
Sepanjang dua tahun terakhir, setidaknya dari enam operasi antiterorisme
dalam tahun 2010, 24 orang tewas tertembak oleh Densus 88, sembilan
orang luka tembak, 420 orang ditangkap dan diproses hukum, dan 19 orang
ditangkap tetapi akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam
aksi teror Itu terjadi dalam sejumlah operasi penyergapan di Aceh,
Pamulang, Tangerang, Cawang, Cikampek, Serdang Bedagai, dan Tanjung
Balai Sumatera Utara.
Komnas HAM juga mencatat bahwa selama 2010, Densus 88 kerap
melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.
Kesewenangan tersebut cenderung mengakibatkan salah tangkap. Dari 16
orang yang tertangkap di Jakarta dan Bekasi, 11 orang di antaranya terbukti

11. 11
tidak bersalah sehingga dibebaskan. Di Medan juga terjadi. Sebanyak 21
terduga teroris ditangkap, 5 orangnya dibebaskan.
G. Banyak Kerusuhan
Polisi belum bisa melakuakn deteksi dini guna menghindari bentro ataupun
kerusuhan. Insiden Ciketing di Bekasi, Cikeusik di Pandegelang dan
kerusuhan Temanggung, adalah sepenggal aksi kekerasan yang pernah
terjadi.
1) Insiden Ciketing Mustika Jaya Bekasi terjadi 12 September 2010 lalu,
yang ditonjolkan oleh media hanyalah berita peristiwa penusukan dan
penganiayaan terhadap dua orang pendeta HKBP. Dalam persidangan
terungkap secara jelas bahwa insiden Ciketing bukanlah penusukan
pendeta, tapi pendeta HKBP tertusuk saat terjadi bentrok antara 13
orang berpakaian putih berbaju koko dengan 250 jemaat HKBP.
Ironisnya yang jadi tersangka justru korban yang dikeroyok 250 jemaat
HKBP
2) Penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Antonius Richmon
Bawengan, juga telah menyulut kerusuhan seusai majelis hakim
Pengadilan Negeri Temanggung, memutuskan hukuman 5 tahun
penjara bagi Antonius. Kerusuhan itu mengakibatkan 2 gereja di
rusak, dan sejumlah motor dan mobil dibakar.
3) Insiden Cikeusik yang terjadi Ahad 6 Februari 2011 mengakibatkan 3
orang tewas dan beberapa orang luka.
4) Konflik SARA yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah
di Kampung Melayu Salembo, Deli Serdang Sumatera Utara, pada 30
Oktober 2010. Akibatnya dan rumah warga terbakar dan sebuah Masjid
mengalami kerusakan ringan.
H. Mafia Pemilu
Pengusutan mafia Pemilu oleh polisi begitu alot, bahkan laporan yang
dibuat oleh Ketua MK Mahfud MD hampir selama setahun tidak
mendapatkan perhatian polisi. Laporan itu disampaikan oleh MK pada
tanggal 12 Februari 2010 baru ditindaklanjuti setelah Ketua MK diingatkan

12. 12
oleh presiden mengenai laporan yang dibuat. Polisipun terlihat
mempersulit pembuatan laporan yang dibuat oleh Mahfud MD, hingga
akhirnya Ketua MK tersebut mendatangi sendiri Mabes Polri untuk
memperbaiki laporanl, hal ini sangat berbeda dengan perlakukan Polri
terhadap Anas Urbaningrum.
I. Pemeriksaan Anas Urbaningrum
Anas sebagai saksi pelapor atas sangkaan pencemaran nama baik yang
dilakukan Muhammad Nazaruddin telah diperiksa di Polres Blitar. Padahal,
Anas melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik itu di Mabes Polri.
Anas diperiksa oleh empat orang dari tim Bareskrim Mabes Polri yang
dipimpin Ajun Komisaris Besar Polisi Benny Ganda. Ini menunjukkan polisi
tidak independen dan tidak dapat menjunjung prinsip equality before the
law.
J. Perlindungan Menjalankan Ibadah
Kebebasan ummat Islam untuk menjalankan ibadah di Sumaterua Utara
mulai terganggu, seperti adanya pengiriman buku-buku menyesatkan
kepada ustadz-ustadz, Pembakaran untuk ketigakalinya Masjid Fii Sabilillah
pada tanggal 27 Juli 2010 Di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua
Kabupaten Toba Samosir. Persoalan Perobohan Masjid At Thayyibah di
Lingkungan I Jl Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun,
serta adanya rencana untuk penggusuran Masjid Nurul Hidayah lingkungan
Pancing, Masjid Al Ikhlas ex Tanah Hubdam, dan sebuah Masjid di Jl cemara.
K. Anggaran
Berdasarkan Resume Laporan BPK Tahun 2009, diperoleh beberapa
penyimpangan di Internal Polri sebagai berikut :
1. Terdapat 211 rekening liar (Belum memperoleh persetujuan dari
Menteri Keuangan), 7 rekening ditemukan di Kumabes, dan 204 sisanya
ditemukan pada tingkatan Polda.

13. 13
2. Ditemukan adanya dana-dana non APBN yang masih memiliki saldo
sebesar Rp. 81.759.048.261,35 namun pada laporan Keuangan Polri
Tahun 2009 saldo tersebut tidak diungkapkan.
3. Pada tanggal 12 April 2007 Kapolri mengeluarkan Peraturan No 8
Tahun 2007, tentang Pengelolaan dana Samsat di Lingkungan Polri,
Menurut peraturan tersebut, dana SAMSAT yang diterima Ditlantas
Polda di seluruh jajaran Polri harus disetorkan 50% kepada Kapolri u.p.
Kapusku Polri, dan 50% sisanya kepada Kapolda u.p. Kabidku Polda
paling lambat 3 hari setelah dana tersebut diterima dari Pemerintah
Daerah. Anggaran yang masuk sebagai saldo awal 2009 yang
dilaporkan Pusku ke Kapolri sebesar Rp.60.150.424.881,00, bahwa
menurut opini BPK tidak ada mekanisme yang jelas untuk
memverifikasi mengenai kesesuaian penggunaan dana tersebut dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2002 tanggal 16 Juli
2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
4. BPK menemukan terdapat pengelolaan Dana Samsat Tahun 2009
minimal Rp. 14.992.347.993,00 yang penggunaannya bukan untuk
kepentingan operasional dinas Polri dan tidak ada hubungannya
dengan tugas pokok dan fungsi polri.
5. Terdapat dana SAMSAT untuk pembayaran Penasehat Ahli Kapolri
serta pamen dan pati minimal Rp. 2.837.000.000,00. yang menurut BPK
peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Terdapat penggunaan dana SAMSAT minimal sebesar 3.375.224.000,00
yang menurut BPK tidak dipertanggungjawabkan.
7. Menurut temuan BPK, Dana Dukungan Biaya Operasional Jasa Raharja
tidak disetor ke kas negara sebagai PNBP, melainkan langsung
dipergunakan oleh Polri, hal ini menyalahi mekanisme pengelolaan
APBN.
8. Pada Laporan Keuangan Polri Semester I Tahun Anggaran 2009,
pengelolaan Dana Dukungan Biaya Operasional Jasa Raharja tidak
dilaporkan.

14. 14
9. Terdapat Dana Dukungan Biaya Operasional Jasa Raharja Tahun
Anggaran 2009 minimal sebesar 4.681.821.120,00 yang
penggunaannya bukan untuk kepentingan operasional dinas Polri dan
tidak ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi. Ditemukan pula
dana sebesar Rp. 2.380.000.000,00 yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan.
10. Bahwa menurut BPK atas persoalan-persoalan diatasn, terdapat
indikasi Kerugian Keuangan Negara dari penggunaan Dana Damsat dan
Dana Dukungan Biaya Operasional Jasa Raharja Tahun Anggaran 2009
minimal sebesar Rp. 28.735.501.409,00. Kapolri perlu menindaklanjuti
temuan BPK tersebut, dan perlu melakukan proses hukum bila
ditemukan adanya kerugian negara.
11. Anggaran untuk Pendidikan Polri tahun 2012 turun dari tahun
sebelumnya, sebagaimana pada Point IV Prioritas Rasa Aman dan
Ketertiban Masyarakat huruf A. Fokus Prioritas Meningkatkan
Profesionalisme Polri angka 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Polri, yang dianggarkan sebesar 50,2 Milyar, sedangkan tahun
2011 dianggarkan 60,2 Milyar. Ini berpotensi menurunnya kualitas
kepemimpinan kepolisianbila tidak didukung oleh anggaran pendidikan
yang memadai.
IV. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
A. Deeponering Bibit dan Chandra
Isu Deponeering yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung atas perkara dua orang
anggota KPK yaitu Candra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, keputusan
ini didasarkan pada Pasal 35 Ayat (c), Undang-undang Kejaksaan Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Keluarnya deponeering ini sepertinya

15. 15
bermakna populis, namun disisi lain mengesampingkan prinsip equality
before the law (kesamaan perlakuan di depan hukum).
B. Kebocoran BAP
Dharnawati tersangka kasus suap pencairan dana proyek percepatan
pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di kawasan trasmigrasi
keberatan dengan berkas berita acara pemeriksaan (BAP)-nya bocor ke
publik. BAP milik tersangka Dharnawati tersiar ke publik. Dalam kasus ini
KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Set Ditjen I Nyoman Suisnaya,
Kabag Perencanaan Dadong Irbarelawan dan pihak swasta Dharnawati.
KPK mengakui adanya kebocoran BAP tersebut, namun membatantah
bahwa data tersebut berasal dari KPK.
C. Pelanggaran Komisioner KPK
Setelah beberapa kali mengelak, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bidang Penindakan Chandra M Hamzah akhirnya mengakui
adanya pertemuan dirinya dengan Nazaruddin. Namun Chandra hanya
mengakui empat pertemuan dari lima kali pertemuan yang diungkap Nazar,
dia mengungkapkan secara detil awal pertemuan dan perkenalannya
dengan tersangka kasus korupsi proyek Wisma Atlet Muhammad
Nazaruddin. Meskipun komite etik tidak menjatuhkan sanksi, setidaknya
Chandra mengakui pertemuannya dengan Nazaruddin.
D. Kasus Indover
Pada bulan Juli 2007 BPK telah mengirimkan hasil pemeriksaan Bank
Indover kepada KPK nomor surat : 59/S/I-IV/7/2007, dengan harapan
mendapatkan tindak lanjut dari KPK. Pokok surat tersebut adalah adanya
pemberian kredit untuk IBT Development Program yang berindikasi KKN
dan penjualan NPL IBHK atas nama PT Asiana Multikreasi yang juga
merupakan Harta BI yang tidak dilakukan dengan patut. Perkara ini telah
dilaporkan lebih dari empat tahun, tapi sampai saat ini belum ada laporan
kemajuan.
E. Kasus Century

16. 16
Isu tentang kasus Century, sampai saat ini progress report penanganan
kasus century yang dilakukan oleh KPK belum kelihatan, KPK selalu
menyatakan bahwa belum menemukan bukti yang cukup. Meskipun BPK
telah menyatakan terdapat indikaasi pidana atas kasus century, penangan
kasus inipun masih belum jelas. KPK harus segera menyelesaikan
penyidikan atas kasus century sebelum terjadi pembusukan atas barang
bukti yang bisa mengaburkan pokok perkara dan bahkan mengalihkan
terdakwa.
F. Kasus Mafia Pajak
Kasus mafia pajak yang berawal dari terbongkarnya kasus Gayus Tambunan
melibatkan lebih dari seratus perusahaan, kasus ini akhirnya menggulirkan
usulan angket, namun akhirnya gagal. Mafia pajak akhirnya hanya diproses
dalam panja Mafia Pajak dan Mafia Hukum di Komsisi III, sebelumnya
Komisi XI juga telah membahas panja Mafia Pajak. Kasus mafia pajak
ternyata hanya berhenti sebatas Gayus Tambunan yang hanya pegawai
rendahan dengan panggat IIA. Pengungkapan kasus ini baru sekedar pada
level pelaksana lapangan, belum ada big fish yang ditangkap atau diproses
secara hukum.
G. Kasus Wisma Atlet
Kasus suap wisma atlet bermula saat KPK menangkap Muhammad El Idris,
Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah dan Mindo Rosalina Manulang,
Direktur Marketing PT Anak Negeri, saat kedapatan menyuap Wafid
Muharram, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga pada April lalu.
Dalam penangkapan itu, KPK menyita duit Rp 3,2 miliar. KPK kemudian
menetapkan M. Nazaruddin, bekas Bendahara Demokrat, sebangai
tersangka. Sebagai anggota Komisi Hukum DPR, ia juga diduga menerima
suap Rp 4,3 miliar dari El Idris dan Rosa.
Namun sampai saat ini, kasus ini hanya berhenti pada orang-orang yang
bertugas sebagai operator lapangan saja, yaitu Rosa, Wafid dan El-Idris,
sedangkan Nazar adalah satu-satunya yang dikorbankan. Nama lain yang
seriang disebut seperti Anggelina Sondakh, Iwayan Koster, ataupun Andi

17. 17
Malarangeng sama sekali belum tersentuh, mereka sekedar dijadikan saksi
saja.
H. Kasus PPID
I Nyoman dan Dadong Irbarelawan, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Ditjen P2KT, Dadong Irbarelawan diduga bersama-sama menerima uang
dari Darnawati, Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua sebesar Rp1,5 miliar.
Uang miliaran rupiah itu disimpan dalam sebuah kardus duren. Kasus ini
juga belum terlihat ada tanda-tanda mengarah kepada aktor intelektual
atau big fish yang akan di tangkap KPK. Namun laju perkara ini lebih cepat
dari pada penanganan kasus wisma atlet.
I. Anggaran
Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti
Korupsi Tahun 2012 meningkat dari 8,9 Milyar menjadi 20,8 Milyar
sebagaimana angka 11 pada Fokus Prioritas 4 tentang Peningkatan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Anggaran ini
perlu dioptimasisasikan untuk menjalankan fungsi pencegahan korupsi.
V. Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
Berdasarkan data Komnas HAM, sepanjang tahun 2010 sedikitnya terdapat 30
kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian.
Selain itu, tercatat ada 32 kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi baik
saat menjalankan tugas maupun di luar dinas dan 16 kasus berupa tindak
kekerasan. Belum banyak hal yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM atas
pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
A. Kasus Ciketing
Insiden Ciketing Mustika Jaya Bekasi terjadi 12 September 2010 lalu, yang
ditonjolkan oleh media hanyalah berita peristiwa penusukan dan
penganiayaan terhadap dua orang pendeta HKBP. Dalam persidangan
terungkap secara jelas bahwa insiden Ciketing bukanlah penusukan
pendeta, tapi pendeta HKBP tertusuk saat terjadi bentrok antara 13 orang

18. 18
berpakaian putih berbaju koko dengan 250 jemaat HKBP. Ironisnya yang
jadi tersangka justru korban yang dikeroyok 250 jemaat HKBP
B. Kasus Temanggung
Penodaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Antonius Richmon
Bawengan, juga telah menyulut kerusuhan seusai majelis hakim Pengadilan
Negeri Temanggung, memutuskan hukuman 5 tahun penjara bagi Antonius.
Kerusuhan itu mengakibatkan 2 gereja di rusak, dan sejumlah motor dan
mobil dibakar.
C. Kasus Salembo
Konflik SARA yang berujung pada penyerangan dan pembakaran rumah di
Kampung Melayu Salembo, Deli Serdang Sumatera Utara, pada 30 Oktober
2010. Akibatnya & rumah warga terbakar dan sebuah Masjid mengalami
kerusakan ringan.
D. Kasus Ciekesik
 Komnas HAM kerap memberikan statement kegagalan aparat
kepolisian dalam melakukan pengamanan sehingga terjadi insiden
Ahmadiyah. Padahal pihak kepolisian telah melakukan pengamanan
sebelumnya dengan mengungsikan seluruh penganut Ahmadiyah
Cikeusik sebelum adanya insiden. Sedangkan kelompok orang yang
terlibat insiden di cikeusik adalah 17 orang dari luar daerah yang
dimobilisasi ke Cikeusik. Melihat video rekanan yang ada pihak
kepolisian telah berupaya maksimal untuk membujuk kelompok ini
agar diamankan keluar Cikeusik, namun kelompok ini tidak mau dan
cenderung menantang adanya kerusuhan. Bila ditelaah sebenarnya
kelompok inilah yang melawan aparat dengan tidak mau diamankan
sehingga mengakibatkan adanya insiden
 Menurut beberapa pihak, Komnas HAM terkesan tidak netral dalam
menangani kasus Cikeusik. Banyak tokoh agama yang menilai
Komnas HAM berat sebelah, yaitu lebih membela Ahmadiyah.
 Komnas HAM mengajukan Arief (perekam video insiden Ahmadiyah)
untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Arief merupakan bagian

19. 19
dari kelompok Ahmadiyah yang menolak diamankan aparat dan
cenderung menantang
E. Kasus Kebun Poldasu
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dituding melakukan
pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kode etik kepolisian dalam
menangani perkara dugaan kasus penipuan dan keterangan palsu dalam
akte perkebunan yang menjerat Ignasius Sago (68). Penyalahgunaan
kekuasaan dan kewenangan ini dianggap sudah sangat berlebihan, apalagi
sampai melakukan penyanderaan maupun penyekapan terhadap orang
yang belum terbukti melakukan tindak pidana tersebut.
F. Kasus Blok Senoro
Sebelumnya pada Selasa (23/8) aksi demo yang berlangsung di sumur
minyak Tiaka di Blok Senoro-Toili, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah,
berujung tragis. Dua pendemo dikabarkan tewas dalam insiden itu. Sumur
minyak Tiaka dioperatori JOB Pertamina dan Medco Tomori akhirnya tidak
beroperasi. Seluruh pegawai dievakuasi akibat pendemo berlaku anarkis.
G. Kasus Papua
Pelanggaran HAM dalam peristiwa Kongres Rakyat Papua (KRP) III di
Abepura, Rabu (20/10/2011). Temuan itu berdasarkan hasil investigasi
Komnas HAM di lapangan pada 23 hingga 27 Oktober 2011.
H. Penanganan Teroris
Terdapat indikasi pelanggaran HAM pada saat penangkapan dan
penmbakan terduga terorisme. Sepanjang dua tahun terakhir, setidaknya
dari enam operasi antiterorisme dalam tahun 2010, 24 orang tewas
tertembak oleh Densus 88, sembilan orang luka tembak, 420 orang
ditangkap dan diproses hukum, dan 19 orang ditangkap tetapi akhirnya
dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam aksi teror Itu terjadi dalam
sejumlah operasi penyergapan di Aceh, Pamulang, Tangerang, Cawang,
Cikampek, Serdang Bedagai, dan Tanjung Balai Sumatera Utara
Komnas HAM juga mencatat bahwa selama 2010, Densus 88 kerap
melakukan penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.

20. 20
Kesewenangan tersebut cenderung mengakibatkan salah tangkap. Dari 16
orang yang tertangkap di Jakarta dan Bekasi, 11 orang di antaranya terbukti
tidak bersalah sehingga dibebaskan. Di Medan juga terjadi. Sebanyak 21
terduga teroris ditangkap, 5 orangnya dibebaskan.
I. Anggaran
1) Menurut Pemeriksaan BPK di Komnas HAM tahun 2009, terdapat
selisih nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar
Rp1.423.942.820 yang tidak dapat ditelusuri.
2) Pada Pemeriksaan Keuangan Tahun 2009 BPK menemukan adanya
ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Komnas
HAM. Hal ini mengakibatkan terdapat pertanggungjawaban anggaran
tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp62.976.500,00 dan
adanya indikasi kerugian negara sebesar Rp78.460.400,00 dari
kelebihan bayar dan duplikasi perjalanan dinas.
VI. Mahkamah Agung
A. Hakim Nakal
1) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dwi Djanuwanto, meminta
disediakan penari telanjang oleh pengacara. Atas tuduhan ini, dia
menolak mentah-mentah.
2) Hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Aceh, Dainuri, berbuat cabul
dengan perempuan yang sedang berperkara dalam kasus perceraian,
Evi. Dainuri mengakui dirinya pernah bermesraan berkali-kali dengan
Evi dengan cara menggosok-gosok punggung Evi di kamar mandi dan
berpangkuan dalam keadaan telanjang di hotel yang disewa oleh hakim
terlapor.
3) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, tertangkap tangan
oleh KPK menerima sejumlah uang dari kurator, Puguh Wirawan
dengan nilai ribuan dollar AS. Syarifuddin ditangkap KPK di rumahnya

21. 21
1 Juni lalu sekitar pukul 22.10 WIB. Kasus ini masih berlangsung di
Pengadilan Tipikor.
4) Hakim Pengadilan Negeri Serui , Endratno Rajamai, memeras Dewi
Parasita sebanyak 66 kali dengan total nilai Rp 80 juta an. Endratno
memeras karena mengetahui Dewi mencintainya. Perasaan itu
dimanfaatkan Endratno. Atas kasus ini, pada awal 2010 Endratno
diganjar hukuman skorsing dan dimutasi.
5) Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri
Bandung, Imas Dianasari, tertangkap tangan oleh KPK pada 30 Juni
2011 karena menerima sejumlah uang dari pihak berperkara sebanyak
Rp 200 juta. Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor
Bandung.
6) Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Muhtadi Asnun, divonis 2 tahun
penjara pada 9 Desember 2010 lalu. Asnun terbukti menyalahi
jabatannya sebagai pegawai negeri sipil saat menjabat hakim di
Pengadilan Tinggi Tangerang dalam memproses kasus Gayus
Tambunan. Muhtadi menerima sejumlah uang dari Gayus.
7) Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, Ibrahim,
dihukum 3 tahun penjara penjara. Hakim Ibrahim dihukum karena
menerima imbalan sebesar Rp 300 juta karena berpihak kepada DL
Sitorus.
8) Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara, Ardiansyah
Famiahgus Djafar, dipecat karena menjadi calo calon pegawai negeri
sipil (CPNS). Dia menerima uang dari Riza Rahmawati sebanyak Rp 90
juta dengan janji bisa menjadikan Riza sebagai CPNS di lingkungan MA.
B. Konflik Dengan KY
Masih terjadi ketegangan hubungan antara MA dengan KY, secara umum
MA belum legowo dengan kewenangan yang dimiliki oleh KY. Pada
beberapa kasus, MA memerinka sendiri terlebih dahulu hakim yang hendak
diperiksa oleh KY, dan MA mengatakan telah memberikan sanksi atas
hakim tersebut.

22. 22
C. Anggaran
1) Anggaran untuk Pengembangan Pengadilan Tipikor, pada Prioritas
Peningkatan Kinerja Lembaga Bidang Hukum Tahun 2012, sangat kecil,
hanya 0,5 Milyar, bahkan jika dibandingkan dengan peradilan Militer
yang dianggarkan sebesar 3,3 Milyar
2) Anggaran pelayanan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Umum
Tahun 2012 pada fokus prioritas 3 mengalami penurunan dari 34,6
Milyar menjadi 24,7 Milyar. Penurunan anggaran ini akan mengurangi
akses masyarakat miskin kepada keadilan (Access to Justice).
3) Berdasarkan Resume Laporan BPK Tahun 2009, Hasil pemeriksaan
terhadap Laporan Keuangan MA Tahun 2009 menunjukkan bahwa MA
telah mengungkapkan saldo biaya perkara dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) MA Tahun 2009 sebesar Rp347.279.387.723,00.
Bahwa atas penggunaan dana tersebut MA tidak dapat
mempertanggung jawabkan penggunaannya
VII. Mahkamah Konstitusi
A. Putusan Tidak Dapat Dieksekusi
Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat di
eksekusi, misalkan Kabupatin Kota Waringin Barat dan Kabupaten Tebing
Tinggi, dimana sampai saat ini tidak memiliki Bupati yang definitif.
Akibatnya kegiatan pemerintahan daerah tidak berjalan efektif dan
cenderung merugikan masyarakat.
B. Anggaran
Menurut Laporan BPK Tahun 2009, terdapat pengadaan Generator Set (Gen
Set) yang tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya negara berpotensi
menanggung kerugian 34.998.920,00 karena kekurangan penerimaan
negara dari denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan yang belum
dikerjakan serta terdapat pengadaan Genset di FH UI yang tidak efektif.

23. 23
VIII. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
A. Kasus Century
Sampai saat ini PPATK telah dua kali memberikan data aliran bank Centruy
kepada DPR, namun data yang disampaikan tidak seperti yang diharapkan.
Data tersebut tidak dapat dipergunakan, PPATK tidak membantu
pengusutan kasus century dengan layak.
B. Kasus Mafia Pajak
 Telah diketahui Gayus Tambunan memiliki harta kekayaan hingga
ratusan milyar, yang diduga kuat merupakan hasil dari mafia pajak.
Namun sampai dengan hari ini belum diperoleh informasi mengenai
sumber-sumber dari dana tersebut. Rekening Gayus Tambunan sebagai
penerima dana telah diketahui dengan jelas, namun PPATK tidak dapat
melakukan analisis sumber-sumber dana Gayus Tersebut.
 PPATK menyatakaan kesulitan melacak sumber dana 74,5 Milyar yang
dimiliki oleh Gayus Tambunan, dan berharap pengakuan Gayus.
 PPATK mengayatak terdapat banyak rekening yang dicurigai, terdapat
3.616 rekening milik pejabat Ditjen Pajak dan 12.089 rekening milik
anggota keluarga mereka. Sedangkan di Bea Cukai, terdapat 1.245
rekening pejabat dan 3.408 rekening famili mereka. Namun hal ini juga
tidak memperoleh kesimpulan yang jelas, tidak ada tindak lanjut yang
berarti.
C. Kasus Suap DGS BI
KPK telah menahan 24 orang yang dituduh sebagai penerima suap terkait
perkara pemilihan DGS BI, namun sampai sekarang pelaku penyuapan dan
sumber keuangannya belum juga dapat ditemukan.
D. Analisis Keuangan
 Menurut informasi yang saya terima PPATK telah menemukan 1425
transaksi keuangan yang mencurigakan, 1320 temuan diantaranya
ditindak lanjuti kepada Polri dan 105 temuan lainnya dilanjutkan
kepada Kejaksaan. Namun dari sedemikian banyak laporan hanya 47

24. 24
temuan yang ditindaklanjuti, dan itupun hanya terkait dengan kasus-
kasus besar yang menjadi perhatian publik. Bila dilihat, hanya sedikit
sekali temuan PPATK yang dapat ditindak lanjuti oleh aparat hukum,
 PPATK menyatakan menemukan 68 ribu transaksi janggal, setiap hari
rata-rata ditemukan 40 transaksi mencurigakan, namun informasi ini
tidak dapat ditindak lanjuti.
E. Pembangunan Gedung Disaster Recovery Centre dan Gedung Arsip
PPATK
Pembangunan Gedung Disaster Recovery Centre dan Gedung Arsip
PPATK di Ciloto, Puncak, Cianjur, Jawa Barat (Jabar) dengan biaya
sebesar Rp 12 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2010 yang
pembangunannya sudah rampung, masih belum memiliki perizinan dari
Pemkab Cianjur.
Pemkab Cianjur hingga kini, tidak berani mengeluarkan perijinan, karena
Gedung DRC dan Gedung Arsip PPATK tersebut diba-ngunan di kawasan
penyangga, sehingga bertentangan dengan Keppres No 48 Tahun 1983,
dan Keppres No 79 Tahun 1985 tentang Pengendalian Kawasan Puncak.
F. Anggaran
Menurut laporan BPK, terdapat beberapa persoalan yang ditemukan dalam
pemeriksaan yang dilakukan terhadap PPATK Tahun 2009, diantaranya :
a. BPK menemukan adanya Pemberian Honorarium bagi Pegawai Kontrak
sebesar Rp2.032.961.000,00 Tanpa Persetujuan Menteri Keuangan,
b. PPATK melakukan Pemecahan Kontrak atas Kegiatan Belanja selama
tahun 2009 senilai Rp1.088.942.348,00,
c. Terdapat Kegiatan Belanja Pemeliharaan Tahun 2009 yang Tidak
Sesuai dengan Dokumen Lelang yaitu pengadaan access door sebesar
Rp 577.500.000,00,
d. BPK juga menemukan adanya penetapan status pegawai PPATK tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
e. Terdapat potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak

25. 25
dikenakan tarif PNBP;
IX. Komisi Yudisial
- KY masih belum efektif mengawasi hakim-hakim tipikor yang membebaskan
para koruptor
- KY memiliki kewenangan yang masih bergantung ke MA
- Seleksi hakim agung dinilai masih berbiaya mahal. Untuk mendapat enam
hakim agung, Komisi Yudisial dan DPR menghabiskan sekitar Rp 4,1 miliar.
Artinya, biaya untuk memilih seorang hakim agung sekitar Rp 683,33 juta.
X. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LPSK hanya memberikan Perlindungan Pemenuhan Hak, tidak perlindungan
total. Padahal, korban sudah mengalami penganiayaan fisik sampai kakinya
retak (berdasarkan bukti visum). Pemberian perlindungan baru sebatas
advokasi hukum, karena menurut mereka belum adanya urgensi pemberian
perlindungan total di Rumah Aman LPSK. Sebab, pasca penganiayaan terhadap
Hendry itu, frekuensi ancaman kepada yang bersangkutan dinilai semakin
mengendur. Alasan lain adalah, perlindungan total ini selektif, karena biayanya
tidak murah. Mulai dari tempat, makan, itu butuh biaya besar. Hanya kepada
yang betul-betul membutuhkan saja. Hal ini sangat berbeda ketika LPSK
memberikan perlindungan penuh kepada Arumni Bachin, yang tak lain adalah
artis.
XI. Badan Narkotika Nasional (BNN)
A. Isu Peredaran Narkoba
Saat ini menurut hasil penelitian jumlah penyalahguna narkoba adalah
1,5% dari penduduk Indonesia atau sekitas 3,3 juta orang. Dari 80 juta
jumlah pemuda Indonesia, 3 % sudah mengalami ketergantungan narkoba,
serta sekitar 15. 000 orang telah meninggal dunia (BNN,2006). Bahkan
sempat disebut setiap hari, 40 orang meninggal dunia di negeri ini akibat

26. 26
over dosis narkoba. Angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya dari
penyalahguna narkoba, angka sebenarnya pastilah sangat besar.
B. Lemahnya Kelembagaan BNN
1) Menurut penilaian beberapa LSM, BNN terlalu banyak mengerjakan
program sendiri, kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. BNN
harusnya seperti Bandar program, memberdayakan LSM untuk
melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan
akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan,
2) BNP serta BNK sebagai perpanjangan tangan BNN selama ini belum
berfungsi dengan baik. Beberapa BNP dan BNK hanya melakukan
kegiatan yang sifatnya seremonial seperti misalnya peringatan hari anti
NARKOBA tanpa menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan
koordinator program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
narkoba. Akibatnya timbul ketidakpuasan dari masyarakat terhadap
kinerja BNP dan BNK. Banyak dari LSM yang ada di daerah merasa
tidak puas terhadap kinerja BNP dan BNK. Konsekuensi lain adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh institusi terkait dan kelompok
masyarakat tidak terkoordinir dengan baik sehingga tidak mencapai
sasaran.