Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mereformasi sistem manajemen perbatasan Indonesia agar lebih efektif dan akuntabel. Reformasi perlu dilakukan dengan merancang desain besar pengelolaan kawasan perbatasan secara terencana dan mengubah pendekatan dari semata-mata keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.

1. Oleh: DR. CHARLES HS TANGKAU, MAP

2. Pendahuluan
• Arus perpindahan manusia, barang, dan
informasi yang meningkat telah menjadi implikasi
nyata dari fenomena globalisasi sekarang ini.
• Hal ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai
sebuah aspek yang sangat strategis bagi sebuah
negara, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik,
dan Hankam.
• Tentunya, hal ini menuntut adanya sebuah sistem
manajemen pengelolaan kawasan perbatasan
yang baik dan akuntabel.

3. Manajemen Perbatasan
• Manajemen perbatasan adalah salah satu bentuk
arsitektur pengelolaan perbatasan dilihat dari aspek
pertahanan dan keamanan, sosial ekonomi dan politik
yang ada pada sebuah negara dalam mengelola
wilayah perbatasan.
• Manajemen Perbatasan dapat dipahami baik dari
makna sistem maupun fungsi.
• Dari sisi makna sistem, manajemen perbatasan tidak
lain merupakan suatu sistem pengelolaan perbatasan
yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan
bahwa kebijakan mengenai perbatasan oleh
pemerintah dapat diutilisasi (digunakan) secara efektif
dan efisien sesuai tujuan yang akan dicapai (Mathis &
Jackson, 2008).

4. Pengelolaan Sumber Daya
• Keberhasilan suatu organisasi Pemerintah dipengaruhi
oleh tindakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh
organisasi tersebut (Arthur, 1994:110).
• Untuk mendapatkan suatu sumber daya sesuai dengan
kebutuhan diperlukan suatu strategi dalam mengelola
sumber daya. (Tangkau, 2013)
• Pengelolaan sumber daya yang baik akan memberikan
kemajuan bagi organisasi publik terutama dalam
menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah
dan berkembang (Wright and Snell, 1998:26).

5. Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM)
• Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
merupakan salah satu instrumen penting bagi
organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya.
• Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi
dalam memberi pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat harus didukung oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) aparatur yang profesional dan kompeten.
• Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan
salah satu pilar perbaikan di samping aspek
kelembagaan dan sistem. Utilisasi SDM aparatur secara
efektif dan efisien menjadi fungsi utama MSDM bagi
birokrasi mulai dari perencanaan hingga tahap
terminasi SDM.

6. Sistem Manajemen Perbatasan
• Sistem manajemen perbatasan yang efektif dan
akuntabel seharusnya selaras dengan wacana yang
dibawa oleh arus reformasi sektor keamanan, yakni:
“Adanya sebuah pembagian peran yang jelas antar
aktor keamanan sebuah negara”.
• Pembagian yang tegas dan jelas tersebut nantinya
menjadi sebuah “aturan main’ yang harus disepakati
oleh para stakeholders dalam pengelolaan perbatasan
negara sehingga pembangunan sektor keamanan dan
sosial-ekonomi dapat berjalan secara selaras di
perbatasan negara.

7. Sistem Manajemen Perbatasan
• Manajemen Perbatasan tidaklah cukup dapat
dipahami hanya dari sisi sistem dan fungsi.
Manajemen perbatasan akan memiliki arti
yang lebih komprehensif bagi organisasi publik
jika dilihat pula dari sisi kebijakan (policy).

8. Pengelolaan Perbatasan
• Penguatan modal sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat di kawasan perbatasan (termasuk
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana) harus disertai peningkatan SDM.
• Sementara itu, harus dibangun sistem serta pola
pengelolaan perbatasan darat maupun maritim
serta pengawasan pemanfaatan sumber daya
alam, sehingga dapat terwujud pembangunan
kawasan perbatasan yang berkelanjutan

9. Permasalahan (1): Keterbelakangan
Ekonomi
• Perbatasan Indonesia hingga saat ini masih
memprihatinkan dari berbagai segi.
• Daerahdaerah perbatasan banyak yang
mengalami keterbelakangan ekonomi karena
kurangnya program dan proyek pemerintah
maupun swasta.
• Panjangnya garis perbatasan baik di daratan
maupun lautan sangat sulit untuk diawasi dengan
reguler oleh aparat keamanan.
• Akibatnya pelanggaran wilayah perbatasan,
penyelundupan, dan aktivitas ilegal lintas batas
lainnya seringkali terjadi.

10. Permasalahan (2) : Fasilitas
Administrasi dan Pelayanan Publik
• Di beberapa daerah yang jauh dari kantor-kantor
pemerintahan Indonesia, masyarakat di
perbatasan justru mendapat banyak fasilitas
administrasi dan pelayanan publik dari negara
tetangga, sehingga membuat nasionalisme
mereka terbelah.
• Akses komunikasi dan informasi juga seringkali
lebih mudah didapat dari negara-negara tetangga
yang telah memajukan kawasan perbatasannya.

11. Permasalahan (3): Tindak kejahatan
di perbatasan (border crime)
• Meningkatnya tindak kejahatan di perbatasan
(border crime) seperti penyelundupan kayu,
barang, dan obat-obatan terlarang, perdagangan
manusia, terorisme, serta penetrasi Ideologi asing
telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas
keamanan di perbatasan negara.
• Selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini
yang akan diperjelas tentang pemetaan masalah
lainnya, serta konsekwensi dan rekomendasinya.

12. Tabel: Pemetaan Masalah dan Rekomendasi
Sumber: LESSPERSSI (2013)

13. Pendekatan Yang Digunakan Dalam
Mengelola Perbatasan
• Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia hanya
dianggap sebagai garis pertahanan terluar
negara, oleh karena itu pendekatan yang
digunakan dalam mengelola perbatasan hanya
pada pendekatan keamanan (security
approach/safety belt approach).
• Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya
Malaysia, telah menggunakan pendekatan
kesejahteraan (prosperity) dan keamanan secara
berdampingan pada pengembangan wilayah
perbatasannya.

14. Luas Kawasan Perbatasan Indonesia
• Luasnya kawasan perbatasan Indonesia
seharusnya mencerminkan adanya sebuah
kebijakan pengelolaan perbatasan yang
efektif dan akuntabel baik itu dan aspek
sosial-ekonomi dan keamanan.
• Namun, kondisi di lapangan menunjukkan
bahwa sistem manajemen perbatasan
Indonesia selama ini berada dalam tahap yang
mengkhawatirkan.

15. Luas Kawasan Perbatasan Indonesia
• Indonesia adalah negara kepulauan dengan
Jumlah pulaunya yang mencapai 17.499 pulau
dan luas wilayah perairan mencapal 5,8 juta
km2, serta panjang garis pantai yang
mencapai 81.900 km2.
• Dua pertiga dan wilayah Indonesia adalah
laut, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan
darat dan sisanya adalah perbatasan laut.

16. Luas Perbatasan Laut Indonesia
• Perbatasan laut Indonesia berbatasan dengan 10
negara diantaranya:
1. Malaysia,
2. Singapura,
3. Filipina,
4. India,
5. Thailand,
6. Vietnam,
7. Repubilk Palau,
8. Australia,
9. Timor Leste, dan
10.Papua Nugini.

17. Panjang Garis Perbatasan Darat
Indonesia
• Sedangkan untuk wilayah darat, Indonesia
berbatasan langsung dengan tiga negara,
yakni:
1. Malaysia,
2. Papua Nugini, dan
3. Timor Leste
• Dengan panjang garis perbatasan darat
secara keseluruhan adalah 2914,1 km.

18. Luas Wilayah Perbatasan Laut Dan Darat
• Luasnya wilayah perbatasan laut dan darat
Indonesia tentunya membutuhkan dukungan
sistem manajemen perbatasan yang
terorganisir dan profesional, baik itu ditingkat
pusat maupun daerah.
• Akan tetapi minimnya infrastruktur di kawasan
perbatasan telah menunjukkan bahwa
pemerintah belum memiliki sebuah sistem
manajemen perbatasan yang baik.

19. Sifat Tanggung Jawab Pengelolaan
Wilayah Perbatasan
• Selama ini, tanggung jawab pengelolaan
wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif
antar lembaga pemerintah
kementerian/departemen dan non
kementerian/departemen, sehingga
diperlukan sebuah lembaga pemerintah yang
langsung bertanggung jawab melakukan
manajemen perbatasan dari tingkat pusat
hingga daerah.

20. Pengaturan Secara Hukum Tentang
Pengembangan Wilayah Perbatasan
• Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, pengaturan
tentang pengembangan wilayah perbatasan di
kabupaten/kota secara hukum berada
dibawah tanggung jawab pemerintah daerah
tersebut.

21. Kewenangan Pemerintah Pusat
Mengenai Perbatasan
• Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada
pintu-pintu perbatasan (border gate) yang
meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian,
karantina, keamanan dan pertahanan (Custom,
Immigration and Quarantina/CIQ).
• Meskipun demikian, pemerintah daerah masih
menghadapi beberapa hambatan dalam
mengembangkan aspek sosial-ekonomi kawasan
perbatasan.

22. Hambatan Penanganan kawasan
Perbatasan Oleh Pemerintah Daerah
• Beberapa hambatan tersebut diantaranya:
1. Masih adanya paradigma pembangunan wilayah
yang terpusat, sehingga kawasan perbatasan
hanya dianggap sebaqai halaman belakang,
2. Sosialisasi dan implementasi peraturan
perundang-undangan mengenai pengembangan
wilayah perbatasan yang belum sempurna,
3. Keterbatasan anggaran, dan tarik-menarik
kepentingan pusat-daerah.

23. Siapakah pemegang Otoritas Pengelolaan
Keamanan di Perbatasan?
• Otoritas pengelolaan keamanan di perbatasan
negara Indonesia telah lama diserahkan
kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
• Hal ini salah satunya didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2004 mengenai
Tentara Nasional Indonesia (TNI); bahwa
wewenang untuk menjaga keamanan di area
perbatasan adalah salah satu fungsi pokok
dan TNI.

24. Pendekatan Kesejahteraan
(prosperity approach) ?
• Masih lemahnya inovasi dan peran
pemerintah pusat dan daerah untuk
mengelola kawasan perbatasan dengan
pendekatan kesejahteraan (prosperity
approach) berimplikasi pada otoritas penuh
TNI sebagai pengelola perbatasan negara
dengan penekanan pada keamanan bukan
pada kesejahteraan sosial ekonomi.

25. Otoritas TNI Di Perbatasan
• Otoritas penuh bagi TNI di perbatasan tersebut
tentunya sarat dengan penyimpangan, seringkali
beberapa media masse mengungkap kasus oknum TN!
yang terhbat dalam penyelundupan barang dan kayu
ilegal di kawasan perbatasan.
• Kondisi ini sangat bertentangan dengan fungsi TNI yang
sesungguhnya di perbatasan.
• Sebagai perbandingan di beberapa negara yang
demokratis seperti di-Inggris, Amerika Serikat, dan
negara-negara transisi seperti di kawasan Eropa Timur,
urusan pengelolaan keamanan perbatasan diserahkan
kepada pihak penegak hukum, yang dalam hal ini
adalah kepolisian.

26. Perbatasan > Area Penegakkan
Hukum (law enforcement)
• Seharusnya pemahaman bahwa wilayah
perbatasan adalah area penegakkan hukum
(law enforcement) yang bukan menjadi fungsi
militer.
• Tentunya hal ini dapat menjadi wacana baru
bagi posisi TNI sebagai penjaga perbatasan
(border guard) di Indonesia di masa depan.

27. Mereformasi Sistem Manajemen
Perbatasan Di Indonesia
• Kawasan perbatasan adalah: sebuah wilayah
yang sangat strategis bagi stabilitas keamanan
sosial dan ekonomi seluruh warga negara
bukan hanya bagi masyarakat di perbatasan,
• maka dari Itu diperlukan sebuah komitmen
nasional untuk mereformasi sistem
manajemen perbatasan di Indonesia agar
menjadi Iebih efektif dan akuntabel.

28. Reformasi Sistem Manajemen
Perbatasan Negara
• Dalam Manajemen perbatasan sudah
seharusnya pemerintah dan DPR
melaksanakan sebuah reformasi sistem
manajemen perbatasan negara sebagai salah
satu agenda reformasi sektor keamanan selain
reformasi TNI, Polisi, dan Intelejen secara
institusional.

29. Reformasi: Desain Besar Pengelolaan
Kawasan Perbatasan Indonesia
• Perlu disusunnya suatu Desain Besar Pengelolaan
Kawasan Perbatasan Indonesia yang dapat menjadi
panduan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah yang memiliki kawasan perbatasan.
• Dengan adanya suatu kebijakan pengelolaan yang
komprehensif, maka diharapkan pembangunan
kawasan perbatasan dapat dilakukan secara lebih
terencana, terprogram, terarah, dan terukur.
• Kebijakan tentang desain besar ini diharapkan dapat
dimasukkan dalam revisi peraturan perundang-undangan
maupun peraturan daerah terkait
pengelolaan kawasan perbatasan.

30. Reformasi Sektor Keamanan
• Reformasi sektor keamanan yang tengah dijalankan
Indonesia selama ini cenderung mengabaikan reformasi
manajemen perbatasan negara.
• Kawasan perbatasan selama ini dianggap hanya sebagai
garis perbatasan negara dan perspektif pertahanan
sehingga paradigma keamanan mendominasi
pengelolaannya.
• Padahal, aspek keamanan itu sendiri tidak semata-mata
membicarakan aspek keamanan secara sempit yang
melibatkan ancaman konvensional seperti invasi militer
negara lain namun secara lebih kompleks, yakni keamanan
manusia (human security) secara nasional yang meliputi
aspek sosial, ekonomi, bahkan politik.

31. Kawasan Perbatasan Harus Segera
Dikelola Dengan Baik dan Efektif
• Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola
dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara
akan segera menjadi pertaruhannya.
• Selama ini pemerintah dan masyarakat luas baru
tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan
ketika ada ramai-ramai tentang hilangnya
beberapa wilayah Indonesia karena kalah di
pengadilan internasional, atau karena adanya
klaim sepihak terhadap wilayah kita dari negara
tetangga.

32. Masyarakat Perbatasan Perlu Perhatian !
• Karena buruknya kesejahteraan dan
infrastruktur di daerah perbatasan, banyak
penduduk di kawasan ini lebih memiliki
kedekatan emosional dan interaksi sosial
ekonomi dengan masyarakat negara tetangga.
Tidak jarang mereka ini mengalami krisis
identitas kebangsaan berhubung rendahnya
perhatian negara kita terhadap nasib mereka
dan perkembangan daerahnya.

33. Solusi Pemerintah
• Hampir semua kawasan perbatasan Indonesia adalah
daerah tertinggal yang kondisinya sangat
memprihatinkan sebagai wajah luar negara.
• Selama ini kawasan perbatasan dikelola dengan
mengedepankan pendekatan keamanan (safety belt
approach) sehingga pembangunan sosial ekonomi
menjadi terabaikan.
• Akhirnya Pemerintah Pusat menyadari seriusnya
permasalahan ini, dan sejak 28 Januari 2010 telah
membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi
program-program pemerintah untuk membangun
kawasan perbatasan.

34. Solusi Pemerintah
• Dalam beberapa tahun belakangan ini Pemerintah
Pusat telah mengambil sejumlah kebijakan untuk
menjawab persoalan yang rumit di kawasan
perbatasan.
• Selain membentuk Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010,
pemerintah juga mulai mengucurkan banyak sumber
daya dan proyek pembangunan di daerah perbatasan.
• Karena sudah lamanya pengabaian terhadap kawasan
ini, maka berbagai kebijakan pemerintah saat ini terasa
masih jauh dari memadai.

35. Solusi Pemerintah
• Mengingat arti strategis dan kompleksitas
permasalahan kawasan perbatasan, maka
pengelolaan kawasan ini memerlukan kerja kolektif
dan koordinasi yang intensif.
• Untuk itu, peranan lembaga-lembaga pemerintah
lainnya di luar BNPP, perguruan tinggi, swasta, dan
masyarakat sipil perlu terus ditingkatkan.
• Pengelolaan kawasan perbatasan ini juga perlu
melibatkan pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya di daerah dan karena urgensinya
maka desain besar pengelolaan kawasan perbatasan ini
semestinya dapat dirumuskan secepatnya agar supaya
pembangunan kawasan perbatasan dapat lebih
dioptimalkan

36. Solusi dan Rekomendasi
• Untuk menunjang terbentuknya kebijakan tersebut,
maka perlu dilakukan kajiankajian terkait daerah-daerah
perbatasan di Provinsi-Provinsi perbatasan
seperti: Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan
Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua
dll.
• Beberapa rekomendasi yang muncul dari beberapa
penelitian adalah perlunya: “penguatan berbagai
bidang kelembagaan, pembuatan kebijakan
komprehensif untuk percepatan pembangunan
kawasan perbatasan, peningkatan kualitas pelayanan
publik, hingga perluasan pembangunan infrastruktur
ekonomi dan industri-industri pertanian yang dapat
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di
kawasan perbatasan”.

37. Kajian Akademis
• Untuk itu Reformasi Manajemen perbatasan
diperlukan yakni dengan membuat suatu desain besar
yang komprehensif untuk mengefektifkan pengelolaan
kawasan perbatasan.
• Diperlukan terciptanya sinergi antar lembaga,
revitalisasi kelembagaan,maupun peningkatan sumber
daya manusia dan perangkat kerja melalui berbagai
kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, penelitian, dan
advokasi ke semua pemangku kepentingan guna
tercapainya tujuan kawasan perbatasan yang sejahtera,
maju, aman, dan menjamin kedaulatan negara.

38. Analisis Praktis
• Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan
perbatasan yang efektif, maka perlu adanya:
koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi
pemerintah dalam menjalankan program di
kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung
dan dampak yang terasa bagi masyarakat di
kawasan tersebut.
• Menggunakan pendekatan kesejahteraan
(prosperity) dan keamanan secara berdampingan
pada pengembangan wilayah perbatasan.

39. Kesimpulan: Suatu Analisis
• Berbagai upaya dihimpun dari berbagai penelitian yang
dijadikan sebagai bahan pertimbangan yg perlu dilakukan
pemerintah , yaitu:
1. Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan
publik serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.
3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah
supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak
dan manfaatnya.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.
5. Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.
6. Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.
7. Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam
guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang
berkelanjutan

40. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
TUGAS:
• Carilah (Browsing):
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara,
(Kelompok A)
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010, (Kelompok B)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. (Kelompok C)
Cara kerja tugas kelompok yakni:
• Dibagi 3 kelompok Besar (A,B,C), selanjutnya jumlah Praja dibagi merata
dengan jumlah Pasal untuk membaginya menjadi kelompok kecil,
minimal anggota 5 orang Praja utk jumlah anggota kelompok kecil tsb,
cth: Kelompok A1, A2, dst).
• Yang akan dibuat adalah:
a) Mendeskripsikan Isi peraturan, (berapa Bab/pasal),
b) Menganalisa isi dan kekurangan dari Peraturan/Perundangan tersebut
dikaitkan dengan teori dan permasalahan yg disampaikan pada Chapter
1 dan 2, untuk dipresentasikan dalam diskusi kelas, masing-masing
kelompok dibuat dalam power Poin,