Penyusunan RPJMD

1. R P J M D
Oleh :
Marlupi Julianingrum
Perencana Muda, Bappeda Prov. Jawa Tengah
Dalam acara
Diklat Planning & Budgeting
Semarang, 9 Mei 2017

2.  RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk jangka waktu 5(lima) tahun;
 RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
(UU 25/2004, UU 23/2014, PP 8/2008, dan Pasal 50 s.d 84 Permendagri
54/2010)
Apa RPJMD ?
2

3. Nilai Strategis RPJMD ?
 Pedoman penyusunan Renstra dan RKPD
 Pedoman pembangunan di daerah selama 5 tahun
 Alat instrumen pengendalian bagi satuan pengawas
internal (SPI) dan Bappeda
 Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala
daerah dan kepala OPD
 Pedoman evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemda
3

4. Tahapan RPJMD ?
1 • PERSIAPAN PENYUSUNAN
2 • PENYUSUNAN RANC AWAL
3 • PENYUSUNAN RANCANGAN
4 • MUSRENBANG RPJMD
5 • PERUMUSAN RANC AKHIR
6 • PENETAPAN RPJMD
4

5. Pengolahan
data dan
informasi
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal
RPJMD
Musrenbang
RPJMD
Pembahasan
RaPerda RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Evaluasi Raperda
RPJMD
VISI, MISI
dan Program
KDH
Penelaahan
RPJPD
Kab/Kota
Penelaahan RPJMN,
RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan
Tujuan dan
Sasaran
Perumusan
Penjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi
dan arah kebijakan
Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan
Pembahasan dengan
DPRD utk memperoleh
masukan dan saran
Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik
Analisis
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan
Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD
Penelaahan
RTRW prov.
Dan RTRW
KAB/KOTA.
lainnya
Penyusunan
Rancangan
Renstra
SKPD
Rancangan
RPJMD
Analisis isu-isu
strategis Pembahasan dgn SKPD
Kab/Kota
Penyelarasan program
prioritas dan kebutuhan
pendanaan
Penetapan Indikator
Kinerja Daerah
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Tahapan RPJMD ?
5
Penetapan Perda
RPJMD
Ditetapkan paling lambat 6
bulan setelah KDH dilantik

6. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
PP 8/2008, Permendagri 54/2010
1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuda dan
kerangka pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
6. Strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah
7. Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
8. Indikasi rencana program prioritas
disertai kebutuhan pendanaan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan
Draft PP penjabaran UU No 23/2014
1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan dan
proyeksi keuangan daerah
4. Analisis isu-isu strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi dan kebijakan
7. Program dan kerangka
pendanaan
8. Penutup
6

7. BAB V
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB VII
KABIJAKAN UMUM
DAN PROG PEMB
DAERAH
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU
STRATEGIS
BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
BAB IX
PENETAPAN
INDIKATOR
KINERJA
DAERAH
BAB I
PENDAHULUAN
BAB X
PEDOMAN TRANSISI
DAN KAIDAH
PELAKSANAAN
BAB VIII
INDIKASI RENC PROG
PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN
PENDANAAN
BAB XI
PENUTUP
KETERKAITAN ANTAR BAB RPJMD
7

8. Bab I - PENDAHULUAN
Latar Belakang  Apa RPJMD?
 Proses penyusunan RPJMD ?
 Alasan mengapa menyusun RPJMD?
 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJMD?
Dasar Hukum
Penyusunan
 Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan
yg terkait langsung dg RPJMD
Maksud & Tuj  Maksud & tuj susun RPJMD
Sistematika
Penulisan
 Deskripsi substansi pokok tiap bab
8
Hubungan RPJPD
dengan dokren lain
 menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RPJMD
Daerah lain, dan dok ren lainnya

9. BAB II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Aspek Geografi dan
Demografi
 Aspek Geografi  luas wilayah, iklim, topografi, geologi,
hidrologi, penggunaan lahan, dll
 Aspek Demografi  jumlah pddk, struktur, distribusi, dll
Aspek Kesejahteraan
Masy
 Ekonomi
 Sosial
 Budaya dll
Aspek Pelayanan
Umum
 Urusan wajib yandas
 Urusan wajib non yandas
 Urusan pilihan
 Fungsi Penunjang  perencanaan, pengawasan, keuangan,
kepegawaian dan diklat, litbang
 Fungsi lainnya
Aspek Daya Saing  Ekonomi
 Infrastruktur
 Data indikator sesuaikan dengan Lampiran I Permendagri dan atau sesuai dengan data
yang tersedia  dianalisis ketercapaiannya
 Data nanti akan digunakan sebagai dasar merumuskan masalah dan isu strategis 9

10. 10
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM
10

11. BAB III – GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
11
KINERJA KEUANGAN MASA LALU
1. Kinerja Pelaksanaan APBD
• Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah & Pembiayaan Daerah.
2. Neraca Daerah (Rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas)
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU
1. Proporsi Penggunaan Anggaran
• Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran
• Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur
2. Belanja periodik & pengeluaran pembiayaan yg wajib dan mengikat serta prioritas utama
• Rata-rata Pertumbuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang
bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama
3. Pembiayaan Daerah
• Analisis sumber penutup defisit riil
• Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
• Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
• Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
KERANGKA PENDANAAN
• Menghitung belanja periodik & pengeluaran pembiayaan yg wajib dan mengikat serta prioritas
utama
• menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan

12. Realisasi
Penjabaran
APBD
Realisasi
APBD
Neraca
OPD
Neraca
Daerah
Data
Pendapatan
Data
Belanja
Data
Penerimaan
Pembiayaan
Data
Pengeluaran
Pembiayaan
Data Aset,
Hutang &
Ekuitas
indikator
makro
ekonomi
daerah
12

13. “masing-masing rincian objek memiliki perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing-masing
daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat”
KODE URAIAN
2011 2012 2013
RATA-RATA
PERTUMBUHAN
(%)
REALISASI
(Rp)
REALISASI
(Rp)
REALISASI
(Rp)
1 PENDAPATAN 1.025.015 1.327.592 1.659.572 27,26%
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.656 86.937 119.456 34,91%
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 16.789 23.366 28.611 30,81%
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 10.676 8.917 12.512 11,92%
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
7.908 9.319 12.112 23,91%
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.283 45.336 66.222 47,89%
1.2 DANA PERIMBANGAN 877.390 1.054.683 1.388.273 25,92%
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 490.667 549.701 762.740 25,39%
1.2.2 Dana Alokasi Umum 371.879 463.259 580.314 24,92%
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 14.844 41.723 45.219 94,73%
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 81.969 185.972 151.843 54,26%
1.3.1 Pendapatan Hibah 0 3.500 0 -
1.3.2
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
43.946 35.921 45.686 4,46%
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 34.119 118.905 79.327 107,61%
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
3.904 26.553 26.830 290,62%
1.3.6 Penerimaan Lain-lain 0 1.092 0 -
13

14. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH
Kode Uraian
2011 2012 2013
RATA-RATA
KENAIKAN
(%)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
2 BELANJA 952.305 1.196.553 1.566.203 28,27%
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 477.930 551.376 646.751 16,33%
2.1.1 Belanja Pegawai 430.982 497.164 573.108 15,32%
2.1.2 Belanja Bunga 3 0 0 -
2.1.3 Belanja Subsidi 72 525 2.130 468,35%
2.1.4 Belanja Hibah 8.035 12.677 23.242 70,56%
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 8.479 7.773 0 -54,16%
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan
Desa
0 0 0 -
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan
Desa
29.740 32.120 47.012 27,18%
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 618 1.117 1.258 46,69%
2.2 BELANJA LANGSUNG 474.375 645.177 919.452 39,26%
2.2.1 Belanja Pegawai 43.056 32.187 47.906 11,80%
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.125 275.982 316.093 38,38%
2.2.3 Belanja Modal 261.194 337.009 555.453 46,92%
14

15. Kode Uraian
2011 2012 2013
RATA-RATA
KENAIKAN
(%)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 83.093 130.981 232.337 67,51%
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah
Tahun Sebelumnya
83.093 130.981 223.522 64,14%
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 -
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 8.814 -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.822 22.603 10.217 -31,87%
3.2.2 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 -
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah
0 0 0 -
Penyesuaian atas Pengeluaran Pembiayaan
ke PDAM
23.647 21.871 10.000 -30,89%
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 176 732 217 123,15%
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 1.000 0 0 -
PEMBIAYAAN NETTO 58.271 108.378 222.120 95,47%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 130.981 239.417 315.490 57,28%
15

16. URAIAN
2009 2010 2011 2012 2012 RATA-RATA
PERTUMBUHAN(Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited)
ASET/ AKTIVA
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah 81.327 81.085 125.916 221.646 312.860 43,0%
Kas di Bendahara
Penerimaan
0 454 9 31 33 38,2%
Kas di Bendahara
Pengeluaran
12.425 234 16 1 904 22503,7%
Kas di Bendahara BLUD 0 3.119 5.078 2.905 1.726 5,1%
Investasi Jangka Pendek
Deposito 0 0 0
Piutang
Piutang lain-lain 700 2.949 2.380 29.740 52.476 382,0%
Piutang Retribusi 10 97 76 698 372 405,0%
Piutang Deviden 0 0 0 0 0
Piutang Dana Bagi Hasil 13.429 7.138 979 0 0 -77,7%
Persediaan 11.042 15.271 11.763 10.749 11.558 3,6%
JUMLAH ASET LANCAR 118.933 110.347 146.217 265.770 379.929 37,5%
Dst .............
RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH
16

17. No Uraian 2011 2012 2013
A Rasio Likuiditas
1. Rasio lancar (current ratio) 254,73 125,25 221,79
2. Rasio quick (quick ratio) 12,43 24,73 32,87
B Rasio Solvabilitas
1
Rasio total hutang terhadap
total asset 0,0002 0,0007 0,0018
2
Rasio hutang terhadap
modal 0,0002 0,0007 0,0018
ANALISIS RASIO KEUANGAN
17

18. ANALISIS PROPORSI REALISASI BELANJA DAERAH DIBANDING
ANGGARAN
NO URAIAN
2011 2012 2013
RATA-
RATAAnggaran realisasi
%
Anggaran realisasi
%
Anggaran realisasi
%
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) %
BELANJA
1.020.7
68
952.305 93,3
1.353.8
48
1.196.5
53
88,4
1.698.2
57
1.566.2
03
92,2 91,3
A
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
475.124 477.930 100,6 597.692 551.376 92,3 704.987 646.751 91,7 94,9
1 Belanja Pegawai 412.870 430.982 104,4 524.517 497.164 94,8 614.108 573.108 93,3 97,5
2 Belanja Bunga 2.083 3 0,2 3.928 0 0,0 3.928 0 0,0 0,1
3 Belanja Subsidi 2.284 72 3,1 3.307 525 15,9 2.497 2.130 85,3 34,8
4 Belanja Hibah 9.320 8.035 86,2 13.606 12.677 93,2 32.211 23.242 72,2 83,8
5 Belanja Bantuan Sosial 13.561 8.479 62,5 10.796 7.773 72,0 0 0
6 Belanja Bagi Hasil 37 0 0,0 0 0 0 0
7 Belanja Bantuan Keuangan 32.438 29.740 91,7 38.538 32.120 83,3 47.242 47.012 99,5 91,5
8 Belanja Tidak Terduga 2.531 618 24,4 3.000 1.117 37,2 5.000 1.258 25,2 28,9
B BELANJA LANGSUNG 545.644 474.375 86,9 756.156 645.177 85,3 993.271 919.452 92,6 88,3
1 Belanja Pegawai 50.630 43.056 85,0 48.387 32.187 66,5 52.873 47.906 90,6 80,7
2 Belanja Barang dan Jasa 210.345 170.125 80,9 322.550 275.982 85,6 349.985 316.093 90,3 85,6
3 Belanja Modal 284.669 261.194 91,8 385.219 337.009 87,5 590.413 555.453 94,1 91,1
18

19. PROPORSI BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
KODE URAIAN
Tahun 2012 Tahun 2013
(Rp) (Rp)
5. BELANJA 648.072 780.607
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 497.164 571.968
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 497.164 571.968
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 403.445 444.637
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 81.266 114.990
5 . 1 . 1 . 03
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
4.219 4.255
5 . 1 . 1 . 04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 8.233 8.086
Dst ..... Dst .......
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.909 208.639
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.187 47.906
5 . 2 . 1 . 00 Belanja Pegawai BLUD 0 4.592
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 15.119 18.701
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 11.761 17.976
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 5.307 6.637
Dst ......
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.632 102.745
5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 12.199 11.876
5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.089 57.989
5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1.790 1.574
5 . 2 . 3 . 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 424 4.766
5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 19.433 14.262
Dst........ 19

20. NO URAIAN
TOTAL BELANJA UNTUK
PEMENUHAN
KEBUTUHAN
APARATUR (RP)
TOTAL
PENGELUARAN
(BELANJA +
PEMBIAYAAN
PENGELUARAN)
(RP)
PROSENTASE
( a) ( b ) (a) /(b) X 100%
1 Tahun Anggaran 2012 648.072 1.219.156 53,16%
2 Tahun Anggaran 2013 780.607 1.576.419 49,52%
ANALISIS PROPORSI BELANJA
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
20

21. ANALISIS BELANJA PERIODIK DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan
untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam
suatu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang
wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar
setiap tahun oleh Pemda seperti gaji dan tunjangan pegawai serta
anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah
ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus
dibayar setiap periodik oleh Pemda dalam rangka keberlangsungan
pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan
pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis
serta belanja sejenis lainnya.
21

22. PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
NO URAIAN
2012 2013 KENAIKAN
(Rp) (Rp) %
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 416.422 459.108 10,3%
Gaji dan Tunjangan 403.445 444.637 10,2%
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota
DPRD serta KDH/WKDH
4.219 4.255 0,9%
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 8.233 8.086 -1,8%
Belanja Bunga 0 0 0,0%
Belanja Subsidi 525 2.130 305,6%
B BELANJA LANGSUNG 34.145 68.438 100,4%
Belanja Pegawai BLUD 0 4.592 0,0%
Belanja Barang Jasa BLUD 0 20.288 0,0%
Belanja Jasa Kantor 29.166 38.861 33,2%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.658 3.323 25,0%
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.321 1.375 -40,8%
C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.603 10.217 -54,8%
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 21.871 10.000 -54,3%
Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga 732,166
216,58544
6
-70,4%
JUMLAH (A+B+C) 473.171 537.762 13,7%
22

23. ANALISIS
PEMBIAYAAN DAERAH
untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan
pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya
terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk
menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam
rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan
daerah.
• Analisis sumber penutup defisit riil
• Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
• Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan
• Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
23

24. NO Uraian
(n-3)
(Rp)
(n-2)
(Rp)
(n-1)
(Rp)
1. Realisasi Pendapatan Daerah
Dikurangi realisasi:
2. Belanja Daerah
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
A Defisit riil
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
4.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
sebelumnya
5. Pencairan Dana Cadangan
6. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
7. Penerimaan Pinjaman Daerah
8. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
9. Penerimaan Piutang Daerah
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
24

25. NO Uraian
2011 2012 2013
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1 PENDAPATAN DAERAH 1.025.015 1.327.592 1.659.572
2 BELANJA DAERAH 952.305 1.196.553 1.566.203
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 24.822 22.603 10.217
A. Defisit Riil 47.888 108.436 83.153
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
83.093 130.981 223.522
B. Total Realisasi Penerimaan 83.093 130.981 223.522
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 130.981 239.417 306.675
25

26. No. Uraian
(n-3) (n-2) (n-1) Rata-
rata
pertum
buhanRp
% dari
SiLPA
Rp
% dari
SiLPA
Rp
% dari
SiLPA
1. Jumlah SiLPA
A Pelampauan penerimaan PAD
B Pelampauan penerimaan dana perimbangan
C
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah
D Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
E
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan
F Kegiatan lanjutan
No. Uraian
(n-3)
(Rp)
(n-2)
(Rp)
(n-1)
(Rp)
1. Saldo kas neraca daerah
Dikurangi:
2.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan
3. Kegiatan lanjutan
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
26

27. NO URAIAN
TAHUN
2011
TAHUN
2012
TAHUN
2013
RATA-
RATA
PERTUMB
( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) (%)
1 Jumlah SiLPA 83.093 130.981 223.522 64,14%
E
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum
terselesaikan
176 732 217 123,15%
F Kegiatan lanjutan 1.000 0 0
SiLPA riil (1-E-F) 81.917 130.249 223.305 65,22%
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
27

28. ANALISIS
Kerangka Pendanaan
untuk menghitung total kapasitas & kapasitas riil keuangan
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun
ke depan.
Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan
daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
TUJUAN
28

29. Pengeluaran Wajib &
Mengikat serta
Prioritas Utama
Program
Prioritas
dialokasikan
Pengeluaran Pembiayaan &
Belanja tidak langsung yang
besarnya disesuaikan dg
kemamp. Keuda, seperti:
bansos, tamb penghsl PNS,
hibah, dll
dialokasikan
dialokasikan
Prioritas I
Prioritas II
Prioritas III
29

30. NO URAIAN
PERTUMBUHA
N
2015 2016 2017 2018 2019
% PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI PROYEKSI
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,30% 686.026 766.721 858.458 963.064 1.082.727
1 Belanja Pegawai 10,20% 605.831 667.626 735.724 810.767 893.466
2 Belanja Bunga 0,90% 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592
3 Belanja Subsidi -1,80% 2.800 2.750 2.700 2.652 2.604
4
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
25,00% 75.803 94.754 118.442 148.053 185.066
B BELANJA LANGSUNG 100,40% 105.087 131.777 166.644 212.319 272.294
1 Belanja Pegawai BLUD 10,00% 4.592 5.051 5.556 6.112 6.723
2 Belanja Barang Jasa BLUD 10,00% 20.288 22.317 24.548 27.003 29.704
3 Belanja Jasa Kantor 33,20% 68.989 91.893 122.402 163.039 217.168
4 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 25,00% 5.190 6.488 8.109 10.137 12.671
5 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 0,00% 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375
6 Dana Pendamping DAK 0,00% 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653
PRIORITAS I : JUMLAH (A+B) 13,70% 791.113 898.498 1.025.102 1.175.383 1.355.022
PROYEKSI PENGELUARAN WAJIB DAN
MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
30

31. KERANGKA PENDANAAN
ALOKASI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH
No. Jenis Dana
Alokasi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1. Prioritas I 46% 791.113 44% 898.498 43% 1.025.102 42% 1.175.383 41% 1.355.022
Belanja Tidak
Langsung
39% 686.026 38% 766.721 36% 858.458 34% 963.064 33% 1.082.727
Belanja Langsung 6% 105.087 6% 131.777 7% 166.644 8% 212.319 8% 272.294
2. Prioritas II 51% 894.425 53% 1.078.792 55% 1.303.398 56% 1.572.638 58% 1.922.164
3. Prioritas III 3% 51.939 3% 51.939 2% 51.939 2% 51.939 2% 51.939
Total 100% 1.737.477 100% 2.029.229 100% 2.380.439 100% 2.799.960 100% 3.329.125
31

32. NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
A KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 1.759.294 2.044.228 2.395.439 2.819.960 3.334.124
1 PENDAPATAN 1.653.846 1.928.517 2.259.848 2.660.339 3.145.400
2 Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran 105.448 115.711 135.591 159.620 188.724
B BELANJA 1.737.477 2.029.229 2.380.439 2.799.960 3.329.125
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 737.965 818.660 910.397 1.015.003 1.134.666
PRIORITAS I 686.026 766.721 858.458 963.064 1.082.727
a Belanja Pegawai 605.831 667.626 735.724 810.767 893.466
b Belanja Bunga 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592
c Belanja Subsidi 2.800 2.750 2.700 2.652 2.604
d
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
75.803 94.754 118.442 148.053 185.066
PRIORITAS III 51.939 51.939 51.939 51.939 51.939
a Belanja Hibah 35.939 35.939 35.939 35.939 35.939
b Belanja Bantuan Sosial 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
c Belanja Tidak Terduga 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 BELANJA LANGSUNG 999.512 1.210.569 1.470.042 1.784.957 2.194.458
PRIORITAS I 105.087 131.777 166.644 212.319 272.294
a Belanja Pegawai BLUD 4.592 5.051 5.556 6.112 6.723
b Belanja Barang Jasa BLUD 20.288 22.317 24.548 27.003 29.704
c Belanja Jasa Kantor 68.989 91.893 122.402 163.039 217.168
d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.190 6.488 8.109 10.137 12.671
e Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375
f Dana Pendamping DAK 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653
PRIORITAS II 894.425 1.078.792 1.303.398 1.572.638 1.922.164
PROGRAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN LAINNYA
C PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 139.338 15.000 15.000 20.000 5.000
Pembentukan Dana Cadangan 15.000 10.000 10.000 15.000
Penyertaan Modal 124.338 5.000 5.000 5.000 5.000
A-(B+C) -117.521 0 0 0 0
D PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 117.521 0 0 0 0
Penerimaan Pinjaman Daerah 97.317
Penerimaan Piutang 20.204
SILPA 0 0 0 0 0
KERANGKA PENDANAAN RPJMD
32

33. BAB IV– ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Permasalahan
Pembangunan Daerah
 Adanya “gap expectation” dari kinerja dengan kondisi ideal
 Identifikasi Masalah sesuai hasil analisis gambaran umum
 Dibuat dalam tabel berbasis tabel hasil analisis gambaran umum
 Bisa diperkuat dengan FGD bersama stakeholder
33

34. BAB IV – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis • kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat
dimasa datang
• Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang
• Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,
bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan
organisasi/institusi dimasa yang akan datang
Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isu strategis:
 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan;
 Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah;
 Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;
 Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
 Kriteria lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika. 34
Metode:
 FGD
 Pembobotan
Contoh

35. BAB V – VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
VISI suatu pernyataan tentang tujuan, impian, cita-cita, rencana,
harapan sebuah organisasi atau daerah yang ingin dicapai di masa
mendatang
Kriteria rumusan VISI:
 Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai
dalam jangka waktu mendatang (clarity of direction);
 Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu
diselesaikan;
 Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan
dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program (articulative);
 Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan, dan relevansinya dengan
permasalahan dan potensi pembangunan
Syarat visi yang baik:
 Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable);
 Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicata-citakan (desirable);
 Memungkinkan, wajar, layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada
(feasible);
 Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama (focussed);
 Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan jaman (flexible);
 Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (communicable);
 Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat. 35
VISI harus diuraikan
penjelasannya

36. MISI  kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu
organisasi atau daerah untuk masyarakat, dan dapat menjadi
arah bagi sebuah organisasi atau daerah untuk melangkah
 rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi
 rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka
bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai
dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi
 pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang
sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi
maksud yang ingin dijelaskan
BAB V – VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 Visi dan Misi dalam RPJMD sudah ditetapkan oleh KDH terpilih, dan lebih
bersifat politis
 Pada saat penyusunan dokumen RPJMD, boleh dilakukan penyesuaian
pada misi
 Visi sebaiknya tidak berubah
36

37. Perumusan
TUJUAN DAN SASARAN

38. (tahapan perumusan sasaran strategis yg menunjukkan tk
prioritas tertinggi dlm renc bang jk menengah daerah)
TUJUAN
SASARAN
MENJELASKAN PERUBAHAN YANG
DIHARAPKAN DAPAT DICAPAI MELALUI
SERANGKAIAN TINDAKAN ATAU
PROGRAM YANG AKAN DIRANCANG
SUBJEK DAN OBJEK PERUBAHAN YANG
AKAN DIINTERVENSI MELALUI
BERBAGAI TINDAKAN SESUAI DENGAN
MASALAH DAN KEBUTUHAN YANG
DIHADAPI
38
KONSEP DASAR Tujuan & Sasaran

39. tujuan /tu·ju·an/ n 1 arah; haluan (jurusan); 2 yg dituju; maksud;
tuntutan (yg dituntut);~ institusional tujuan kelembagaan; ~
instruksional tujuan atau sasaran yg ingin dicapai setelah
mengajarkan pokok atau subpokok bahasan yg sudah direncanakan; ~
kelembagaan tujuan atau kualifikasi yg diharapkan dimiliki murid
setelah dia menerima atau menyelesaikan program pendidikan pd
lembaga pendidikan tertentu; ~ kualitatif tujuan yg dinyatakan
melalui perubahan sikap, prestasi, sifat, dan kualitas; ~ kuantitatif
Dik tujuan yg dinyatakan melalui jumlah murid atau jumlah pd
umumnya; ~ kurikuler tujuan atau kualifikasi yg diharapkan dimiliki
murid setelah dia menyelesaikan program mata pelajaran tertentu; ~
penderita kata atau perkataan yg menjadi pelengkap dan menderita
perbuatan kata kerja; ~ politik kondisi atau hasil akhir yg ingin
dicapai;
39
DEFINISI  Kamus Besar Bahasa Indonesia
TUJUAN

40. DEFINISI Permendagri No. 54 Tahun 2010
Tujuan  pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi
40
TUJUAN

41. TUJUAN
 Pernyataan ttg hal-hal yang perlu dilakukan utk mencapai visi,
melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan
permasalahan pemb daerah
 Pernyataan ttg penjabaran lingkup visi yang perlu diwujudkan,
namun masih dinyatakan dalam lingkup makro, mengingat
periode waktu pencapaian cukup panjang
 Rumusan tujuan dibuat utk menjadi dasar dalam upaya menyusun:
a) pilihan strategi pemb, b) rumusan kriteria utk mengevaluasi
pilihan tsb
 Rumusan tujuan disusun dengan cara “membalikkan” isu,
permasalahan atau peluang dalam bentuk kalimat ringkas yg
menggambarkan kondisi
 Kondisi itu digambarkan dalam bentuk situasi yg diinginkan dalam
pemb daerah  gambaran kondisi daerah dg masyarakatnya
41

42. Kriteria TUJUAN
 Dapat dijabarkan lebih operasional menjadi sasaran
strategis, dg tetap memperhatikan misi pemb daerah
 Satu atau bbrp tujuan, dapat dimanfaatkan utk mewujudkan
satu misi
 Rumusan tujuan disusun dg memperhatikan isu-isu strategik
yg ditemukan
 Rumusan menggunakan bahasa yg jelas dan mudah
dipahami
42

43. DEFINISI  Kamus Besar Bahasa Indonesia
sasaran /sa·sar·an/ n 1 bulan-bulanan; yg disasarkan;
hasil menyasar; 2 sesuatu yg menjadi tujuan (yg dikritik,
dimarahi, dsb); 3 Olr bagian tubuh di atas garis khayal pd
pusar sampai batas telinga, tidak termasuk lengan atau
bahu;
43
SASARAN
DEFINISI  Permendagri No. 54 Tahun 2010
Sasaran  hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan;

44. SASARAN
 Sasaran adalah rumusan hasil yang dijabarkan dari rumusan
tujuan
 Sasaran juga diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat
dicapai, rasional, dan untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 tahun
 Sasaran merupakan wujud kuantifikasi kondisi dari tujuan yg
akan diwujudkan
 Sasaran juga menjadi petunjuk atau arah bagi pelaksanaan
program-program pendukung atau program non prioritas,
sehingga outcome tetap terfokus pada pencapaian tujuan
pembangunannya
44

45. Kriteria SASARAN
 Ditetapkan utk mewujudkan tujuan
 Upaya mewujudkan satu tujuan dapat dilakukan melalui
beberapa sasaran
 Penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah
 Memenuhi kriteria SMART
Specific : sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas
Measureable: sasaran memiliki ukuran yg jelas dan
terukur
Achievable: sasaran dapat dicapai sesuai dg kapasitas dan
sb daya yg ada
Relevant: ada keterkaitan (relevan) antara target dg
tujuan
Time bond: ada jadual waktu/periode pencapaian sasaran
45

46. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan  Pernyataan ttg hal yg perlu dilakukan utk mencapai visi,
melaksanakan misi, mjwb isu dan masalah
 Disusun dg membalikkan pernyataan isu, masalah ke kalimat positif
 Ditulis dg “kata kerja + kata benda”  menurunkan angka
pengangguran
Sasaran  Hasil yg diharapkan dari suatu tujuan yg diformulasikan terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, utk dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 tahun
 Disusun dg pola  meningkatnya/menurunnya...
Perhatikan:
 Kesesuaian dg VISI & MISI
 Klp sasaran yang dilayani jelas
46

47. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
TUJUAN
1. Lebih luas
2. Lebih umum
3. Tidak dinyatakan secara
jelas
4. Abstrak
5. Tidak terikat kerangka
waktu
SASARAN
1. Lebih sempit
2. Lebih jelas (detail)
3. Dinyatakan secara jelas
4. Konkrit
5. Selalu terikat kerangka
waktu
vs
47

48. Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Misi Tuj Sas
Indik
Sas
Target Kinerja Sasaran Tahun ke-
1 2 3 4 5
Indikator Sasaran
 Impact
Tujuan & Sasaran
dijabarkan per misi
48

49. Contoh Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Misi Tuj Sas Indik Sas
Target Kinerja Sasaran Tahun
ke-
1 2 3 4 5
Peningkat
an derajat
kesehatan
masy
Meningkat
kan
derajat
kesehatan
masy
Menurunnya
angka kematian
dan kesakitan
Angka
Kematian
Ibu
AKB
Angka
kesakitan
DBD
Meningkatnya
usia harapan
hidup
UHH
49

50. DEFINISI  Kamus Besar Bahasa Indonesia
strategi /stra·te·gi/ /stratégi/ n 1 ilmu dan seni
menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa)
untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dl
perang dan damai; 2 ilmu dan seni memimpin bala
tentara untuk menghadapi musuh dl perang, dl
kondisi yg menguntungkan: sbg komandan ia memang
menguasai betul -- seorang perwira di medan perang; 3
rencana yg cermat mengenai kegiatan untuk
mencapai sasaran khusus; 4 tempat yg baik menurut
siasat perang;
50
STRATEGI
BAB VI – STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

51. Strategi merupakan langkah-langkah yg memuat
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yg
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
diwujudkan
Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yg
menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yg
ditetapkan utk mendukung terjaganya proses
pembangunan agar menuju pada tujuan
Satu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan
satu sasaran atau sekelompok sasaran
51
Perumusan STRATEGI
(Permendagri 54/2010)

52. 52
Keterkaitan SASARAN & STRATEGI
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
Strategi 2
Strategi 3
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 2
atau
Langkah merumuskan strategi:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yg dinilai realistis dapat mencapai tujuan
dan sasaran
2. Menentukan faktor-faktor yg mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dlm mencapai tujuan dan sasaran yg ditetapkan utk setiap
langkah yg akan dipilih
3. Melakukan evaluasi utk menentukan pilihan langkah antara lain dgn SWOT

53. DEFINISI  Kamus Besar Bahasa Indonesia
arah 1 n 1 jurusan: ia naik bus -- utara; 2 tujuan; maksud: mereka
berbicara tidak tentu – nya
kebijakan /ke·bi·jak·an/ n 1 kepandaian; kemahiran;
kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis
besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan,
organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau
maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha
mencapai sasaran; garis haluan: - Pemerintah mengenai
moneter perlu dibahas oleh DPR
53
ARAH KEBIJAKAN

54. 54
ARAH KEBIJAKAN
(Permendagri 54/2010)
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yg dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran
Kriteria rumusan arah kebijakan:
1. Memperjelas kapan sasaran dapat dicapai dari waktu ke
waktu
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi,
sebelum atau setelah strategi dibuat
3. Membantu menghubungkan tiap strategi kepada
sasaran secara lebih rasional

55. SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
Sasaran/ Target
Kinerja
Arah Kebijakan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Sasaran 1 Strategi 1
Sasaran 2 Strategi 2
Sasaran 3
Sasaran 4
Sasaran 5 Strategi 5
Strategi 3
Strategi 4
No Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Arah Kebijakan Th 1
Arah Kebijakan Th 2
Arah Kebijakan Th 3
Arah Kebijakan Th 4
Arah Kebijakan Th 5
55

56. CONTOH SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
No Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi
1 Meningkatkan
derajat kesehatan
1. Menurunnya
angka
kematian dan
kesakitan
2. Meningkatnya
UHH
1. Peningkatan akses dan
mutu pelayanan
kesehatan
1. Peningkatan
puskesmas
mampu
persalinan
2. Peningkatan
fasilitas
kesehatan
rujukan
3. Optimalisasi
posyandu
4. Peningkatan
promosi
kesehatan
2. Peningkatan sumber
daya kesehatan
1. Peningkatan
kualitas nakes
2. Penerapan one
student one
client
56

57. CONTOH SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
Sasaran/ Target
Kinerja
Strategi
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Menurunnya angka
kematian
+puskesmas
mampu
persalinan
Penerapan
one student
one client
Optimalisasi
posyandu
+kualitas
nakes
Meningkatnya UHH Promosi
kesehatan
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
rujukan
57

58. BAB VII – KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
58
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan
untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan
daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan
strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan
Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:
1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional
berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-
faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan
peraturan Perundangundangan dan kepentingan umum.
Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan
atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran.

59. BAB VII – KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
59
Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah termasuk
program prioritas di dalamnya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Program harus disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka
menengah daerah, yaitu harus memperhitungkan bahwa program yang
dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana
pembangunan jangka menengah daerah.
2. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas pencapaian kinerja
program, dalam penyusunan program harus melibatkan OPD berkenaan.
3. Penamaan program dengan kalimat sederhana, ringkas mudah
dimengerti sehingga dapat dijabarkan kedalam kegiatan.
4. Program harus didefinisikan sebagai cara untuk mencapai target kinerja
sasaran melalui strategi dan arah kebijakan.

60. BAB VII – KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH
60
Dituangkan
dalam Tabel
berikut
OPD
Penanggung
Jawab
Program, Indikator Kinerja, Capaian
Kinerja dalam Bab VII  sama
dengan Bab VIII

61. Bab VIII – INDIKASI RENC PROG PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
No Program Indikator
Kondisi
awal
Tahun Tahun dst
Kondisi
kinerja akhir
RPJMD
PD
penan
ggung
jawabTarget Rp Target Rp dst Target Rp
Tabel Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
61
Program, Indikator Kinerja, Capaian
Kinerja dalam Bab VIII  sama
dengan Bab VII

62. Bab IX – PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
62

63. Bab X – PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 Dalam bagian ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi
pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama
dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)
pada periode berikutnya.
 Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan
dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.
Pedoman
Transisi
Kaidah
Pelaksanaan
Rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban
untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan
sebaik-baiknya;
2. OPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD dan
menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun;
3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan
Renstra OPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD,
Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap
penjabaran RPJMD ke dalam Renstra OPD.
63

64. 64

65. 65

66. 66

67. #mjpic @mj_zapa