RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang

1. R P J P D
Oleh :
Marlupi Julianingrum
Perencana Muda, Bappeda Prov. Jawa Tengah
Dalam acara
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
Semarang, 9 Mei 2017

2. RPJPD penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka
panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana
tata ruang wilayah;
RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka
panjang
(UU 25/2004, UU 23/2014, PP 8/2008, dan Permendagri 54/2010)
Apa RPJPD ?
2

3. Tahapan RPJPD ?
1
• PERSIAPAN PENYUSUNAN
2
• PENYUSUNAN RANC AWAL
3
4
• MUSRENBANG RPJPD
5
• PERUMUSAN RANC AKHIR
3
• PENETAPAN RPJPD

4. Musrenbang
RPJMD
Rancangan
Akhir RPJMD
Pembahasan
Raperda RPJPD
Persiapan
Penyusunan
RPJMD
Tahapan RPJPD ?
4
Evaluasi Raperda
RPJPD
Penetapan
RPJPDPaling lambat 6 bulan
setelah RPJPD berakhir

5. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD
PP 8/2008, Permendagri 54/2010
1. Pendahuluan: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan RPJPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan
2. Gambaran umum kondisi daerah
 Aspek Geografi dan Demografi
 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 Aspek Pelayanan Umum
 Aspek Daya Saing
3. Analisis isu-isu strategis
 Permasalahan Pembangunan
 Isu Strategis
4. Visi dan Misi Daerah
 Visi
 Misi
5. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
 Arah Pembangunan Daerah
 Sasaran Pokok
6. Kaidah Pelaksanaan
5

6. Bab I - PENDAHULUAN
Latar Belakang  Apa RPJPD?
 Proses penyusunan RPJPD ?
 Alasan mengapa menyusun RPJPD?
 Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJPD?
Dasar Hukum
Penyusunan
 Regulasi terkait renbang, baik pusat maupun daerah  tuliskan
yg terkait langsung dg RPJPD
Maksud & Tuj  Maksud & tuj susun RPJPD
Sistematika
Penulisan
 Deskripsi substansi pokok tiap bab
6
Hubungan RPJPD
dengan dokren lain
 menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan
dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW
nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota

7. BAB II – GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Aspek Geografi dan
Demografi
 Aspek Geografi  luas wilayah, iklim, topografi, geologi,
hidrologi, penggunaan lahan, dll
 Aspek Demografi  jumlah pddk, struktur, distribusi, dll
Aspek Kesejahteraan
Masy
 Ekonomi
 Sosial
 Budaya dll
Aspek Pelayanan
Umum
 Urusan wajib yandas
 Urusan wajib non yandas
 Urusan pilihan
 Fungsi Penunjang  perencanaan, pengawasan, keuangan,
kepegawaian dan diklat, litbang
 Fungsi lainnya
Aspek Daya Saing  Ekonomi
 Infrastruktur
 Data indikator sesuaikan dengan Lampiran I Permendagri dan atau sesuai dengan data
yang tersedia  dianalisis ketercapaiannya
 Data nanti akan digunakan sebagai dasar merumuskan masalah dan isu strategis

8. 8
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM

9. BAB III – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Permasalahan
Pembangunan Daerah
 Adanya “gap expectation” dari kinerja dengan kondisi ideal
 Identifikasi Masalah sesuai hasil analisis gambaran umum
 Dibuat dalam tabel berbasis tabel hasil analisis gambaran umum
 Bisa diperkuat dengan FGD bersama stakeholder
9

10. BAB III – ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu Strategis • kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat
dimasa datang
• Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka
menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam jangka panjang
• Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang
bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak,
bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan
organisasi/institusi dimasa yang akan datang
Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan isu strategis:
 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan;
 Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah;
 Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
 Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan;
 Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
 Kriteria lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan/dinamika. 10
Metode:
 FGD
 Pembobotan
Contoh

11. BAB IV – VISI DAN MISI DAERAH
VISI suatu pernyataan tentang tujuan, impian, cita-cita, rencana,
harapan sebuah organisasi atau daerah yang ingin dicapai di masa
mendatang
Kriteria rumusan VISI:
 Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai
dalam jangka waktu mendatang (clarity of direction);
 Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu
diselesaikan;
 Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan
dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program (articulative);
 Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan, dan relevansinya dengan
permasalahan dan potensi pembangunan
Syarat visi yang baik:
 Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable);
 Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicata-citakan (desirable);
 Memungkinkan, wajar, layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada
(feasible);
 Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama (focussed);
 Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan jaman (flexible);
 Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (communicable);
 Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas, dan padat. 11
VISI harus diuraikan
penjelasannya

12. BAB IV – VISI DAN MISI DAERAH
MISI  kalimat yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu
organisasi atau daerah untuk masyarakat, dan dapat menjadi
arah bagi sebuah organisasi atau daerah untuk melangkah
 rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi
 rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka
bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai
dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi
 pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang
sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi
maksud yang ingin dijelaskan
12

13. BAB V – SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
MISI
13
VISI
SASARAN 20 TH
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN I
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN II
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN III
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN IV
SASARAN POKOK SASARAN POKOK SASARAN POKOK SASARAN POKOK
Indikator & Target
Indikator & Target Indikator & Target Indikator & Target Indikator & Target
Penjabaran Sasaran Pokok 20 tahun

14. 14
Perumusan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan 20 Tahun

15. Tahapan dan Sasaran Pokok Pembangunan

16. #mjpic @mj_zapa