Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Gambaran Singkat Program Kerja & Kontribusi
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas Bidang SDM Aparatur antara Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, dan KASN
Jakarta, 4 Februari 2016
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Disampaikan untuk Rapat Koordinasi dengan Tema “Penyamaan Persepsi dan Pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, 17 Mei 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Launching Inovasi Desa dan Penghargaan Inovasi OPD Kabupaten Tangerang
10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Gambaran Singkat Program Kerja & Kontribusi
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Terbatas Bidang SDM Aparatur antara Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, dan KASN
Jakarta, 4 Februari 2016
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Disampaikan untuk Rapat Koordinasi dengan Tema “Penyamaan Persepsi dan Pelaksanaan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Balitbangda Provinsi Sumatera Barat, 17 Mei 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Seminar Nasional Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara Dalam Akselerasi Nawacita
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Launching Inovasi Desa dan Penghargaan Inovasi OPD Kabupaten Tangerang
10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Peran Legislatif Dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada FGD Penyusunan Modul Pelatihan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2019
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Bogor, 13 Agustus 2018
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan dalam FGD "Inovasi Berbasis Pengetahuan"
BPSDM Kemendagri
Kamis, 15 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Masukan untuk Penyusunan Bahan Ajar Diklat
Reform Leader Academy (RLA), Pusdiklat Teknis & Fungsional LAN-RI
Bandung, 19-20 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No, 10 Jakarta
http:inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Daerah
Subang, 29 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Bedah Buku Politeknik STIA LAN Jakarta berjudul “Creative Collaboration: 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi”, karya Abdullah Azwar Anas
Jakarta, 3 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara
BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, 21-22 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Slide Presentasi ini dirancang oleh Bapak Yudi Hadori (Hadori Consulting) dan dipublikasikan dalam rangka memberi inspirasi dan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan desa-nya menuju Desa Inovasi dengan membangun masyarakat lebih kreatif dan inovatif secara mandiri.
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Peran Legislatif Dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada FGD Penyusunan Modul Pelatihan Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu 2019
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Bogor, 13 Agustus 2018
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Forum Sharing Session untuk Agen Perubahan BPH Migas
Bandung, 15 Desember 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, LAN-RI
Dipaparkan pada Seminar Nasional Akselerasi Inovasi Tata Kelola Untuk Meningkatkan Daya Saing
Jakarta, 13 November 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan dalam FGD "Inovasi Berbasis Pengetahuan"
BPSDM Kemendagri
Kamis, 15 Oktober 2020
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Provinsi & Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Masukan untuk Penyusunan Bahan Ajar Diklat
Reform Leader Academy (RLA), Pusdiklat Teknis & Fungsional LAN-RI
Bandung, 19-20 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No, 10 Jakarta
http:inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Daerah
Subang, 29 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Bedah Buku Politeknik STIA LAN Jakarta berjudul “Creative Collaboration: 10 Tahun Perjalanan Transformasi Banyuwangi”, karya Abdullah Azwar Anas
Jakarta, 3 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara
BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau
Tanjung Pinang, 21-22 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Slide Presentasi ini dirancang oleh Bapak Yudi Hadori (Hadori Consulting) dan dipublikasikan dalam rangka memberi inspirasi dan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan desa-nya menuju Desa Inovasi dengan membangun masyarakat lebih kreatif dan inovatif secara mandiri.
Disampaikan untuk Diklat Kepemimpinan II
PKP2A II LAN Makassar, 22 Agustus 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Lokakarya Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan Tema “Menyongsong Kemandirian Desa Melalui Kolaborasi dan Sinergi Multi-Stakeholder”
PKP2A I LAN – Jatinangor, 15 Maret 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Bandung, 21 November 2015
Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat III PKP2A I LAN
Bandung, 3 Maret 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Adm. Negara LAN / Peneliti Ahli Utama
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Seminar Akselerasi Inovasi di Tingkat Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa IUnovatif di Indonesia, 8 Desember 2016
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id/
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
. Desa yang beberapa waktu lalu masih tercitrakan sebagai objek pembangunan yang miskin, terbelakang, tak terdidik, kini mulai menggeliat dengan adanya kontrol, partisipasi, dan emansipasi masyarakat. Geliat itu termasuk menggerakkan kesadaran untuk memutar roda perekonomian agar berpusat di desa.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH, MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Ceramah Pelatihan Dasar CPNS
Sorong Selatan, 28 Juli 2021
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
1. Inovasi Dalam Kerangka Agenda
Pembangunan Nasional
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://inovasi.lan.go.id
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
4. INDIKATOR KEMANDIRIAN:
1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan
mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
pembangunannya;
2. Aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan
yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan
berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri;
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok yang
disertai dengan keunggulan dalam INOVASI, kreativitas,
integritas, dan etos kerja sumber daya manusia
TRI SAKTI
5. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang BERDAYA-SAING;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan
dunia internasional.
VISI-MISI Pembangunan Nasional 2015-2019
StrategiStrategiStrategiStrategi:::: membangun SDM
berkualitas dan berdaya saing;
meningkatkan penguasaan dan
pemanfaatan iptek melalui
penelitian, pengembangan, dan
penerapanpenerapanpenerapanpenerapan menujumenujumenujumenuju INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI secarasecarasecarasecara
berkelanjutanberkelanjutanberkelanjutanberkelanjutan; dst.
6. 1. Meningkatkan integritas, akuntabilitas; efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. Mempercepat proses transformasi untuk mencapai keseimbangan antara parapihak
dalam bentuknya yang terbaik yang dapat mendukung proses pembangunan
nasional kedepan secara efektif dan efisien.
Tantangan Utama Pembangunan
Stabilitas Politik dan
Keamanan
Tata Kelola: Birokrasi
Efektif dan Efisien
Pemberantasan
Korupsi
Pemerintah harus proaktif dalam mengembangkan terobosanterobosanterobosanterobosan dandandandan INOVASIINOVASIINOVASIINOVASI
pengelolaanpengelolaanpengelolaanpengelolaan pembangunanpembangunanpembangunanpembangunan khususnya mencari solusi yang optimum bagi
kepentingan nasional dengan melibatkan semua unsur pembangunan.
7. 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai
Tambah Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur
untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang
Kokoh;
6. Meningkatkan Kualitas SDM dan
Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan
Pembangunan Daerah.
Arah Kebijakan Umum Pembangunan
Indikator Pertumbuhan Ekonomi:
Terjadinya transformasi ekonomi melalui
penguatan pertanian dan pertambangan,
Berkembangnya industri manufaktur di berbagai
wilayah,
Modernisasi sektor jasa,
Penguasaan iptek dan berkembangnya INOVASI,
Terjaganya kesinambungan fiskal,
Meningkatnya daya saing produk ekspor non
migas terutama produk manufaktur dan jasa,
Meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan
koperasi,
Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan
kesempatan kerja yang berkualitas.
8. NAWACITA: Agenda Pembangunan Nasional
Menghadirkan Kembali Negara
untuk Melindungi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga
Negara
Membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis dan
Terpercaya
Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Memperkuat Kehadiran Negara
Dalam Melakukan Reformasi
Sistem dan Penegakan Hukum
yang Bebas Korupsi, Bermartabat
dan Terpercaya
Meningkatkan Kualitas Hidup
Manusia Indonesia
Meningkatkan Produktivitas
Rakyat dan Daya Saing di Pasar
Internasional
Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi dengan Menggerakan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi
Domestik
Melakukan Revolusi Karakter
Bangsa
Memperteguh Kebhinekaan dan
Memperkuat Restorasi Sosial
Indonesia
9. Agenda 2
2.1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk
memulihkan kepercayaan publik melalui
reformasi sistem kepartaian dan sistem
pemilu, penguatan sistem presidensial dan
penguatan lembaga perwakilan.
2.2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan
perempuan dalam politik dan
pembangunan.
2.3. Membangun transparansi dan akuntabiltas
kinerja pemerintahan.
2.4. PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS RB NASIONAL.
2.5. Meningkatkan partisipasi publik dalam
proses pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik.
“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”
2.4.1. Restrukturisasi
kelembagaan
birokrasi pemerintah
2.4.2. Penguatan kapasitas
pengelolaan RB
nasional;
2.4.3. Penerapan
manajemen ASN yg
transparan,
kompetitif, dan
berbasis merit;
2.4.4. PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK.
1. Penguatan kerangka kebijakan
kelembagaan pelayanan;
2. Peningkatan pelayanan publik
terpadu, memastikan
implementasi UU 25/2009;
3. Penerapan TI & komunikasi;
4. Penetapan quick wins K/L/Pemda;
5. MENDORONG INOVASI
PELAYANAN PUBLIK, peningkatan
kualitas dan standarisasi
kelembagaan pelayanan
perizinan;
6. Pemantapan penerapan SPM;
7. Peningkatan partisipasi masy
melalui citizen charter;
8. Penguatan kapasitas
pengendalian kinerja pelayanan.
10. Agenda 3
3.1. PELETAKAN
DASAR-DASAR
DIMULAINYA
DESENTRALISASI
ASIMETRIS.
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan”
Mengembangkan perekonomian masyarakat
di daerah tertinggal dalam rangka
meningkatkan nilai tambah sesuai dengan
karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan
antarkawasan yang meliputi aspek
infrastruktur, manajemen usaha, akses
permodalan, INOVASI, dan pemasaran.
3.1.1. Pengembangan Kawasan
Perbatasan.
3.1.2. PENGEMBANGAN
DAERAH TERTINGGAL
3.1.3. Pembangunan Perdesaan.
3.1.4. PENGUATAN TATA KELOLA
PEMDA, PENINGKATAN
KUALITAS PEMDA
3.1.5. Penataan Daerah Otonom
Baru Untuk Kesejahteraan
Rakyat.
Perbaikan pelayanan publik melalui
implementasi SPM, PTSP, dan mendorong
INOVASI DAERAH.
11. Agenda 3
3.2. PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
ANTAR WILAYAH
TERUTAMA
KAWASAN TIMUR
INDONESIA.
3.3. Pengurangan
Ketimpangan Antar
Kelompok Ekonomi
Masyarakat.
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan”
Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang
berorientasi kepada keterkaitan kota-desa dengan:
(a) mengembangkan sistem perdagangan antar
daerah yang efisien;
(b) Meningkatkan peran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di daerah;
(c) mengembangkan kerjasama antar daerah
khususnya di luar Jawa-Bali dan kerjasama
pemerintah-swasta;
(d) mengembangkan forum dialog antar stakeholder
yang mendorong perwujudan kerjasama;
(e) mengembangkan pendidikan kejuruan untuk
memperkuat KEMAMPUAN INOVASI DAN
KREATIFITAS LOKAL
3.2.1. Pengembangan
Kawasan Strategis
3.2.2. Pembangunan
Perkotaan
2.2. PENINGKATAN
KETERKAITAN
KOTA-DESA
3.2.2. Tata Ruang
12. Agenda 6
6.1. MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK
MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN
6.2. Membangun Transportasi Massal Perkotaan
6.3. Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar
6.4. Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam
Pembiayaan Infrastruktur
6.5. Penguatan Investasi
6.6. Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan
6.7. Peningkatan Kapasitas Inovasi Dan Teknologi
6.8. AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL
6.9. Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional
6.10.Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.
“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”
Mendorong tingkat literasi dan inovasi
TIK
Peningkatan Daya Saing dan
Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai
Tambah Per Tenaga Kerja) dengan
strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan Efisiensi Teknis
2. Peningkatan PENGUASAAN IPTEK /
INOVASI
3. Peningkatan Penguasaan dan
Pelaksanaan Pengembangan
4. Produk Baru oleh industri domestik
5. Pembangunan Faktor Input
13. Agenda 8
Sasaran butir 16:
Meningkatnya BUDAYA INOVASI
di masyarakat
“Melakukan Revolusi Karakter Bangsa”
Meningkatkan IKLIM YANG KONDISIF BAGI INOVASI,
melalui:
2.1. Pemberian penghargaan bagi temuan2 baru antara lain
dengan penegakan hak kekayaan intelektual dan
berbagai penghargaan sosial lainnya;
2.2. Peningkatan pemahaman masyarakat atas sifat acak
(randomness) dari setiap kejadian agar terbangun
kemampuan mengantisipasi kejadian2 yang bersifat
acak (calculated risk) yang pada akhirnya mendorong
daya kreasi.
2.2. Penyediaan ruang publik yang mendorong kreatifitas
dan yang memfasilitasi pengwujudan ide kreatif ke
dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi,
dan lain-lain.
14. Tantangan Utama
Logika Hubungan Inovasi Dalam Sistem Pembangunan NasionalINOVASI
Tata Kelola Birokrasi yang Efektif
dan Efisien
Meningkatkan Pertumbuhan
Ekonomi secara Berkelanjutan
Mewujudkan Bangsa (Daerah)
yang Berdaya Saing
Mendorong Kemandirian Ekonomi
Arah Kebijakan
Misi Pembangunan
Tri Sakti
15. AGENDA 2
Inovasi Dalam Konteks Agenda Pembangunan (Nawa Cita)
AGENDA 3
MENDORONG INOVASI
PELAYANAN PUBLIK
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
PENYEMPURNAAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS
RB NASIONAL
INOVASI
PEREKONOMIAN
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
DAERAH TERTINGGAL PELETAKAN DASAR-
DASAR DIMULAINYA
DESENTRALISASI
ASIMETRISMENDORONG INOVASI
DAERAH
PENGUATAN TATA
KELOLA PEMDA
MEMPERKUAT
KEMAMPUAN INOVASI
DAN KREATIFITAS LOKAL
PENINGKATAN
KETERKAITAN KOTA-DESA
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN ANTAR
WILAYAH TERUTAMA KTI
MENINGKATKAN IKLIM
YANG KONDUSIF BAGI
INOVASI
MENINGKATNYA BUDAYA
INOVASI DI MASYARAKAT
REVOLUSI KARAKTER
BANGSA AGENDA 8
16. Usulan Program Unggulan DIAN Dalam Koridor Nawa Cita
• Membangun inovasi secara
berkelanjutan untuk mewujudkan
bangsa yang berdaya-saing (Misi
ke-2 RPJMN).
• Mendorong inovasi daerah untuk
memperkuat tata kelola Pemda
(Agenda ke-3).
• Meningkatkan iklim inovasi yang
kondusif untuk meningkatkan
budaya inovasi di masyarakat
(Agenda ke-8).
• Memperkuat kemampuan inovasi
dan kreativitas lokal untuk
meningkatkan keterkaitan kota-
desa (Agenda ke-3).
• Mendorong inovasi
perekonomian masyarakat untuk
mengembangkan daerah
tertinggal (Agenda ke-3).
17. Usulan Program Unggulan DIAN Dalam Koridor Nawa Cita
• Mendorong inovasi pelayanan
publik untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dalam rangka
penguatan RB Nasional (Agenda
ke-2).
• Menjawab tantangan dalam tata
kelola birokrasi, terutama untuk
meningkatkan integritas,
akuntabilitas; efektifitas, dan
efisiensi penyelenggaraan
pelayanan publik.
• Meningkatkan penguasaan iptek
dan inovasi untuk mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional
(Agenda ke-6).
• Mendorong tingkat literasi
inovasi untuk mencapai
keseimbangan pembangunan
antar sektor, antar wilayah, dan
antar instansi (Agenda ke-6).