Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 berfokus pada optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan prioritas pengurangan kemiskinan, peningkatan konektivitas antarwilayah, dan peningkatan nilai tambah ekonomi."
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)Muh Saleh
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
Dana Desa telah meningkatkan jumlah Desa mandiri, namun masih terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
Kemiskinan perdesaan telah mengalami penurunan, meskipun angkanya masih diatas 10%
Penguatan kompetensi aparat desa
Peraturan Menteri Keuangan No 205 tahun 2019 ttg Pengelolaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
CAPAIAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
Dana Desa telah meningkatkan jumlah Desa mandiri, namun masih terdapat Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
Kemiskinan perdesaan telah mengalami penurunan, meskipun angkanya masih diatas 10%
Penguatan kompetensi aparat desa
Peraturan Menteri Keuangan No 205 tahun 2019 ttg Pengelolaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting di desa
Disampaikan saat kuliah Online Akademi Desa 4.0
Hari Jumat, 3 April 2020
pukul 16:00 - 17:00
POKOK POKOK SUBSTANSI RKP 2019 DAN KONSEP RKP 2020Dr. Zar Rdj
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019
1. Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019.
2. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terusmeningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali.
3. Pembangunan infrastruktur yang sudahmulai operasional akanmemicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019.
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya Alam). Program ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif dan pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan dan penganggaran, perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pengembangan resources center untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Di sisi demand, program ini melakukan penguatan kesadaran hak-hak komunitas di desa-desa sekitar tambang melalui pembentukan community center, uji akses informasi oleh komunitas, audit sosial industri ekstraktif serta monitoring
program penanggulangan kemiskinan dan penggunaan dana desa bagi masyarakat.
Program ini dilakukan di empat daerah piloting, yakni kabupaten kaya sumber daya alam, penghasil migas dan pertambangan. Bekerja sama dengan anggota koalisi PWYP sebagai mitra program, yaitu: MATA di Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darusalam; FITRA Riau di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; Bojonegoro Institute di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; dan SOMASI di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang dipaparkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Mamuju.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Pertemuan dengan Banggar DPR - RI
Jakarta, 4 September 2018
4. REPUBLIK
INDONESIA
4
Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan
TINGKAT
PENGANGGURAN
turun menjadi
5,13%
5,70%
(Februari 2014)
5,13%
(Februari 2018)
ANGKA
KETIMPANGAN
turun menjadi
0,389
dan semakin membaik
Sumber: Sakernas, Februari 2018
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
naik menjadi
70,81
68,90
(2014)
70,81
(2017)
Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,82% dan jumlah
penduduk miskin berkurang menjadi 25,95 juta jiwa
Persentase penduduk miskin
berkurang (persen)
Jumlah penduduk miskin berkurang
(juta jiwa)
11,25
2014 (Mar)
9,82
2018 (Mar)
28,28
2014 (Mar)
25,95
2018 (Mar)
Keterangan: Susenas, Maret 2014 – Maret 2018
Sumber: BPS, April 2018
Sumber: Susenas, Maret 2018
0,406
0,408
0,397
0,393
0,389
0,370
0,380
0,390
0,400
0,410
2014 2015 2016 2017 2018
5. REPUBLIK
INDONESIA
5
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2019
Pertumbuhan Ekonomi
5,3%
Tingkat Pengangguran Terbuka
4,8–5,2%
Tingkat Kemiskinan
8,5–9,5%
Rasio Gini
0,380–0,390
Indeks Pembangunan Manusia
71,98
7. REPUBLIK
INDONESIA
Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019
RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan)
untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN
RKP 2019
Kesinambungan Implementasi Money Follows Program
Menajamkan
Integrasi
Sumber Pendanaan
Memastikan
Pelaksanaan
Program
Menajamkan
Prioritas Nasional
Belanja K/L, Belanja Non K/L,
Belanja Transfer ke Daerah, PHLN,
BUMN, PINA dan Swasta
RKP
2019 24 PP
5 PN10 PN
2018 2019
23 PN
2017
7
154 PP 30 PP
8. REPUBLIK
INDONESIA
8
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar1
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman2
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri,
Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air4
Stabilitas Keamanan Nasional dan
Kesuksesan Pemilu5
“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”
Tema RKP
9. REPUBLIK
INDONESIA
9
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 1
PP 1 PP 2 PP 3
Percepatan Pengurangan
Kemiskinan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Pemerataan Layanan
Pendidikan Berkualitas
PP 4
Peningkatan Akses Perumahan
dan Permukiman Layak
PP 5
Peningkatan Tata Kelola
Layanan Dasar
Peningkatan indeks
bantuan PKH bagi 10 Juta
KPM
Perluasan Bantuan Pangan
Non Tunai bagi 15,6 juta KPM
Subsidi energi tepat sasaran
bagi penduduk miskin dan
rentan
Bantuan pendidikan
bagi 20,1 juta anak usia
sekolah
Perluasan bantuan iuran
kesehatan bagi 107,2 juta jiwa
Pelepasan Tanah Obyek
Reforma Agraria sebesar 57.323 ha
dan pengelolaan hutan
kemasyarakatan seluas 300 ribu ha
Imunisasi dasar serta penyaluran
alat dan obat kontrasepsi
Penurunan stunting melalui ASI
eksklusif dan tablet tambah darah (TTD)
Perluasan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) dan pengendalian Penyakit
Tidak Menular (PTM) terpadu
Kualitas hunian dan hunian layak bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR)
Akses air minum dan sanitasi bagi
rumah tangga
Kualitas udara ambien dan
pengelolaan limbah Bahan Beracun
dan Berbahaya (B3)
Peningkatan pendidik yang berkualitas
Peningkatan Angka Partisipasi Kasar
(APK) Pendidikan di daerah 3T
Pelayanan berbasis inklusi sosial
Perluasan verifikasi validasi data
serta layanan terpadu bagi
penduduk miskin dan rentan
Percepatan kepemilikan dan sinkronisasi
dokumen kependudukan (akta kelahiran,
NIK)
10. REPUBLIK
INDONESIA
• Bantuan non tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga penerima
manfaat (KPM) dengan anak balita, usia sekolah, ibu hamil,
penyandang disabilitas dan lanjut usia
• Peningkatan bantuan 2x lipat untuk mengembalikan nilai
bantuan dari 9% (saat ini) menjadi 16% dari total
pengeluaran (seperti saat diluncurkan)
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda untuk
menjamin keberlanjutan pendidikan anak
• Tahun 2019 pemberian bantuan pendidikan diberikan bagi
20,1 juta anak usia sekolah, naik dari sebelumnya sebesar 19,7
juta jiwa pada tahun 2018
• BPNT ditujukan untuk pengurangan beban pengeluaran pangan,
perbaikan nutrisi, dan mendorong inklusi keuangan bagi 15,6
juta KPM
• BPNT dilaksanakan bertahap ke seluruh Kabupaten/Kota
sejalan dengan kesiapan jaringan agen, perbankan, kesiapan
sinyal, dan dukungan Pemda
• Penerima Bantuan Iuran JKN-KIS ditingkatkan hingga 107,2 juta
jiwa (40 persen penduduk berpendapatan terendah)
• Kemensos menuntaskan verifikasi dan validasi data 107,2 juta
jiwa pada akhir tahun 2018
Bantuan Sosial untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
10
11. REPUBLIK
INDONESIA
11
Beberapa Program Percepatan Pengurangan Kemiskinan
ditujukan untuk mencegah kelompok rentan tidak kembali miskin
11
Meningkatkan produktivitas perekonomian
masyarakat desa.
Mengatasi kemiskinan dan stunting melalui
peningkatan pendapatan.
Mengurangi ketimpangan pembangunan
desa-kota.
Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha
untuk percepatan perkembangan usaha bagi
keluarga rentan.
Mengakselerasi nasabah naik kelas, mendorong
inklusi keuangan dan terlibat dalam bisnis digital.
Mendorong pengurangan ketimpangan.
Memberikan kredit/pembiayaan sektor produktif:
pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, industri, dan
simpan pinjam.
Mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengurangan
kemiskinan.
Skema subsidi bunga 7% melalui 41 Penyalur dan 11
Perusahaan Penjamin
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Fasilitas kemandirian usaha ultra mikro bagi mereka
yang belum layak perbankan dan KUR.
Maksimal Rp10 juta/nasabah dengan bunga 2-4% dan
disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Sumber pendanaan: APBN, kontribusi Pemda dan
lembaga keuangan domestik / lokal.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)Dana Desa
Permodalan Nasional Madani (PNM)
12. REPUBLIK
INDONESIA
12
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 2
PP 1 PP 2 PP 3Peningkatan konektivitas
dan TIK
Percepatan Pembangunan
Papua dan Papua Barat
Percepatan Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Desa
PP 4 Penanggulangn Dampak Bencana PP 5 Peningkatan Sistem Logistik
Pengembangan
Pelabuhan dan Angkutan
Tol Laut
Pembangunan dan
Pengembagan Transportasi
Multimoda dan Perkotaan
Pembangunan dan
Pengembangan Bandara pada
Jalur Utama Transportasi
Keselamatan Transportasi
Penyediaan dan
Pengembangan Infrastruktur
TIK
Akses dan kualitas pelayanan
kesehatan
Akses dan kualitas pelayanan
pendidikan kontekstual Papua
Pengembangan komoditas unggulan
dan pariwisata hulu-hilir
Penguatan Kapasitas Penanggulangan
Bencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Penanganan Darurat dan Pemulihan
Pascabencana
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Perbatasan
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan
Transmigrasi
Percepatan Pembangunan Desa
Pengembangan Sistem Logistik dan
Jaringan Pasar Komoditas Pertanian
dan Perikanan
Penguatan Industri Pendukung Sistem
Logistik
Infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas
antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan
kampung
Penguatan Manajemen Kebencanaan
Penyediaan Infrastruktur Energi,
Sarana Angkut dan Transportasi
Mendukung Sistem Logistik
13. REPUBLIK
INDONESIA
13
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 3
PP 1
Peningkatan Ekspor dan Nilai
Tambah Produk Pertanian
Percepatan Peningkatan Ekspor dan
Nilai Tambah Industri Pengolahan
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata
dan Jasa Produktif Lainnya
Percepatan Peningkatan Keahlian
Tenaga Kerja
Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk
Meningkatkan Produktivitas
Peningkatan hasil pertanian,
perikanan dan kehutanan
Pengembangan industri
pengolahan hasil pertanian,
perikanan, dan kehutanan
Peningkatan mutu, sertifikasi,
dan standarisasi hasil
pertanian, perikanan, dan
kehutanan
Perkuatan kelembagaan
dan usaha pertanian,
perikanan dan
kehutanan
Peningkatan sarana dan
prasarana pendukung nilai
tambah pertanian, perikanan
dan kehutanan
Perbaikan iklim usaha dan
peningkatan investasi
Pengembangan dan peningkatkan
investasi industri hulu non-agro dan
pendukung
Peningkatan daya saing industri
andalan non-pangan
Peningkatan kerja sama dengan
dunia usaha
Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi
1,4 juta orang
Sertifikasi kompetensi
bagi 1 juta orang
Percepatan pengembangan 10 destinasi
pariwisata prioritas
Perkuatan struktur ekonomi kreatif
Peningkatan perdagangan dalam dan
luar negeri
Penelitian dan pengembangan bidang
keilmuan strategis penunjang produktivitas
Pengembangan dan pemanfaatan
teknologi pengungkit produktivitas
Penyiapan SDM IPTEK (peneliti dan
perekayasa)
Pengembangan 7 KI dan 6 KEK
industri/logistik
Perluasan akses keuangan/
Pembiayaan
Peningkatan keterampilan wirausaha
Perkuatan inovasi dan penguasaan
teknologi frontier
PP 2 PP 3
PP 4 PP 5
14. REPUBLIK
INDONESIA
14
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 4
PP 1
Peningkatan Produksi dan
Pemenuhan Kebutuhan Energi
Peningkatan Produksi, Akses dan
Kualitas Konsumsi Pangan
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan
Aksesibilitas Sumber Daya Air
Peningkatan Produksi dan
Cadangan Minyak, Gas Bumi,
dan Energi Lainnya
Pembangunan Pembangkit,
Transmisi dan Distribusi
Tenaga Listrik
Energi Baru dan Terbarukan
(EBT)
Peningkatan
Pemanfaatan Batubara
dan Gas Bumi Dalam
Negeri
Efisiensi Energi
Peningkatan Penyediaan Pangan
Hasil Pertanian dan Perikanan
Kelembagaan dan Layanan Pertanian
dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Konsumsi
Pangan
Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air
dan Ekosistem
Pemenuhan Kebutuhan Air untuk
Sosial dan Ekonomi Produktif
Ketangguhan Masyarakat dalam
Mengurangi Daya Rusak Air
Penyediaan Sarana
Prasarana Pertanian dan
Perikanan
Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan
Sumber Daya Air
PP 2 PP 3
Pencegahan Kerusakan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penguatan Kelembagaan Regulasi dan
Penegakan Hukum di Bidang SDA dan LH
Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya
Alam dan Daya Tampung LingkunganPP 4
Stabilisasi Harga Pangan
15. REPUBLIK
INDONESIA
15
Garis Besar Kebijakan Prioritas Nasional 5
PP 1 PP 2 PP 3
Kamtibmas dan
Keamanan Siber
Kesuksesan Pemilihan Umum
Pertahanan Wilayah
Nasional
PP 4
Kepastian Hukum dan Reformasi
Birokrasi
PP 5 Efektivitas Diplomasi
Pemenuhan
peralatan khusus
Polri
Pembangunan Command
Center
Operasi intelijen siber
Pencegahan dan
pemberantasan narkoba
Operasi keamanan laut
Penguatan pertahanan perbatasan
Modernisasi Alutsista
Pelayanan dan perlindungan WNI
Kerjasama Selatan-Selatan
Perluasan pasar non-tradisional di
kawasan Afrika
Penanganan Konflik Sosial
Deradikalisasi
Peningkatan kualitas
tahapan Pemilu 2019
Pendidikan pemilih
Pengawasan integritas ASN
Implementasi E-Gov terintegrasi
Kelembagaan manajemen talenta
Penerapan kebijakan Kepemilikan
Manfaat
Keadilan Restoratif