Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to overview kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara kesatuan republik indonesia
Similar to overview kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara kesatuan republik indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
overview kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara kesatuan republik indonesia
- 1. OVERVIEW KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
- 2. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pula besar dan kecil yang jumlahnya cukup banyak, yaitu terdiri atas sejumlah 127.508. Eksistensi NKRI sebagai negara kepualauan telah diakui dunia melalui adanya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki cukup banyak wilayah yang berbatasan dengan negara asing. Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupaka kaasan yang tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang sangat terbatas. Karena di masa lalu, kaasan perbatasan di pandang sebagai ilayah yang perlu diaasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Akibatnya di sejumlah daerah, kaasan perbatasan tidak tersentuh dinamika pembangunan. Dan masyarakatnya pun kebanyak miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Padahal sebenarnya peluang ekonominya telah terbuka lebih besar dengan diberlakukannya sejumlah perjanjian internasional. Seperti, perdagangan bebas internasional, keja sama ekonomi regional maupun bilateral, serta kerja sama subregional.
- 3. Mempercepat penyelesaian garis batas antar negara Mempercepat pengembangan beberapa kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan Meningkatkan penegakan hokum dsan kondisi keamanan yang kondusif 01 03 Menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan Mengelola sumber daya prasarana dan sarana perbatasan yang memadai Menegmbangkan system kerja sama pembangunan antar pemerintah dan pemerintah daerah, antar Negara maupun pelaku usaha 04 06 UPAYA UNTUK MENGEMBANGKAN KAWASAN PERBATASAN 02 05
- 5. PERBATASAN DARAT DAN LAUT Batas Laut: ZEE (zona ekonomi eksklusif), BLK (batas laut kontinen), BLT (batas laut territorial) Batas darat NKRI- Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Batas darat NKRI-Malaysia Bsatas darat NKRI-Papua New Guinea
- 6. Permasalahan Perbatasan 1. Di wilayah perbatasan: Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar Negara, penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan, rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan social yang dasar. 2. Di wilayah terisolasi: Terbatasnya akses transportasi, kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar, kebanyakan wilayah-wilayah miskin sumberdaya, belum di prioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal, belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.
- 7. 3. Di wilayah strategis: Rendahnya sumber daya manusia, terbatasnya infarastruktur pendukung yang membuka akses wilayah, belum berkembangnya system informasi, belum tertatanya system kelembagaan dan manajemen belum terkelola dengan baik, koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan lintas pelaku yang belum optimal. 4. Di bidang perkotaan: Kurang berfungsinya saistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah, belum maksimalnya pelayanan kota bagi masyarakat. 5. Di bidang penataan ruang: belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penassstaan ruang, rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan penyusunan pembangunan nasional, measaih elmahnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, masih besarnya potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 8. 6. Di bidang pertanahan: masaih adanya potensi sengketa dan konflik pertanahan yang tinggi, lemashnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, aksaes petani terhadap tanah semakin mengecil dari tahun ke tahun, terjadinya fragmentasai pertanian yang menyebabkan penguasaan petani terhadap tanah pertanian terus mengecil hingga berasda jauh di bawah skala ekonomi yang layak.
- 9. Kebijakan Perbatasan NKRI Selama ini sudah banyak lembaga kebijakan dan instansi yang diberi wewenang dalam pengelolaan wilayah perbatasan, yakni mencapai 26 kementerian dengan 72 program di tingkat kerja elson I. namun antara satu sama lain masih belum ada pembagian ranah dan koordinasi yang jelasa, sehingga masih terjadi tumpang tindih. Penanganan kasus perbatasan selama ini belum dilakukan secara optimal dan kurang terpadu sehingga sering kali terjadi tarik-menarik kepentingan diantara berbagai pihak yang menangani wilayah perbatasan. Serta kebijakan pengelolaan perbatasan negara tidak saling mendukung atau kurang sinergi antara satu sama lainnya.
- 10. UU No 43 tahun 2008 tentang wilayah negara UU No 17 tahun 2007 tentang RPJP nasional 2005-2025 UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau- pulau kecil UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- 11. PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN Percepatan pembangunan wilayah perbatasan Bottleneck perbatasan Pergeseran paradigma
- 12. STRATEGI DASAR PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN Meningkatkan kerja sama internasional, regional, dan nasional Membuka beberapa simpul-simpul akses kawasan perbatasan Meningkatkan pusat- pusat pertumbuhan Menyinergikan berbagai program ekonomi
- 13. STRATEGI KHUSUS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN Pertahanan (sandang, pangan dan papan) Dari segi kesejahteraan atau ekonomi keamanan Pengembangan sumber daya manusia
- 14. TERIMA KASIH !