Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah perbatasan wilayah Indonesia khususnya dengan Singapura dan hubungannya dengan penerapan wawasan nusantara. Isu perbatasan sering menjadi konflik karena ketidakpastian hukum yang mengatur wilayah negara. Wawasan nusantara dipandang penting untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia.

1. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Masalah perbatasan wilayah erat kaitannya dengan pemahaman dan pelaksanaan
konsepsi wawasan nusantara. Akhir-akhir ini makin marak berita yang menayangkan
berbagai persengketaan wilayah antar Negara, mulai dari persengkataan wilayah oleh
palestina dan Israel yang belum juga menemukan titik pemecahan sampai detik ini sampai
masalah yang terjadi di wilayah Nusantara sendiri. Indonesia sebagai sebuah negara
kepulauan dengan pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, dan letaknya yang di antara dua
benua dan dua samudra sangat rawan dengan akan adanya masalah perbatasan ini.
Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, terletak di Asia
Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara
Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United
Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi
dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi
sebesar 270 juta jiwa pada tahun 2012. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau
Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor.
Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan
Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari
17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia
dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah
dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga,
terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung
terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan
perhatian serius.
Perbatasan antar negara tetangga sering kali menjadi konflik yang besar bagi suatu
negara. Hal ini terjadi karena hukum dan ketentuan – ketentuan lain yang mengatur tentang
wilayah suatu negara yang terus mengalami pembaharuan, sehingga tidak adanya satu acuan
yang pasti yang mengatur tentang perbatasan tersebut.

2. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 2
Selain itu banyaknya pulau yang dimiliki oleh Negara Indonesia membuat sulitnya
koneksi ke pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Pulau – pulau yang berada dekat dengan
negara tetangga akan lebih mudah dan lebih diperhatikan oleh negara tetangga tersebut
Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Tenggara juga menghadapi masalah
yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan
tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun dibalik itu sebenarnya bertaburan
benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka.
Belajar dari masalah perbatasan ini maka diperlukan suatu pemahaman mengenai
konsep kepulauan Indonesia yang lazim disebut dengan Wawasan Nusantara serta
implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting untuk menjaga
keutuhan wilayah Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh yang terbentang dari
ujung barat, sabang ke ujung timur, merauke.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam makalah ini akan dibahas beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Apa Pengertian dan Sejarah singkat Wawasan Nasional ?
2. Apa Kaitan kasus Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nasional ?
3. Apa yang melatarbelakangi konflik perbatasan Indonesia – Singapura?
4. Bagaimana perkembangan dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura?
5. Apa solusi dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura ?
6. Bagaimana Hikmah dan Solusi kasus Indonesia-Singapura kaitannya dengan
Implementasi Wawasan Nusantara ?
1.3 Tujuan
Makalah ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah singkat wawasan nasional.
2. Untuk mengetahui kaitan kasus Indonesia-Singapura dengan wawasan nasional.
3. Mengetahui latar belakang konflik perbatasan Indonesia – Singapura.
4. Mengetahui perkembangan dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura.
5. Mengetahui solusi dari konflik perbatasan Indonesia – Singapura.
6. Untuk mengetahui hikmah dan solusi kasus Indonesia-Singapura kaitannya dengan
Implementasi wawasan Nusantara.

3. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 3
BAB II
Kajian Teori
1. Wawasan Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara
 Menurut Prof.Dr. Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air nya
sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
 Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat,
berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
 Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan
lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai
tujuan nasional.
Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan.
1. Unsur dasar Wawasan Nusantara
 Wadah ( contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta
aneka ragam budaya.
 Isi ( content)
Merupakan aspirasi bagsa yag berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional
yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Isi menyangkut dua hal yaitu:

4. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 4
1) Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya,
pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan.
2) Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan
nasional.
 Tata laku ( Conduct)
Hasil interasi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari:
1) Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari
bangsa Indonesia .
2) Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa
Indonesia.
1. Kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang di yakini kebenarannya oleh seluruh rakyat
agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya
mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara structural dan
fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan secara
instrumental mendasari kehidupan nasional yang berdimensi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan bernsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya pendidikan kewrganegaraan
diperguruan tinggi menjelaskan bahwa fungsi wawasan nusantara:
1. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia
2. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakkan dan strategi
pembangunan nasional
3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasioanalisme yang tinggi disegala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasioanal dari pada

5. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 5
kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya pendidikan kewrganegaraan
diperguruan tinggi menjelaskan bahwa tujuan wawasan nusantara adalah :
1. Tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional
yaitu aspek alamiah dan aspek sosial
2. Tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan Negara yang mengelilingi Indonesia ialah
ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan
keadilan sosial dan perdamaian abadi
3. Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal
sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan, geopolitik dan Dasar pemikiran
wawasan nasional yang dipakai Negara Indonesia.
1. Paham kekuasaan Indonesia
Dalam google www.wilayahperbatasan.com bangsa Indonesia yang berfalsafah dan
berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan:’’ bangsa
Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Maka wawasan nasional bangsa
Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan.
1. Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham Negara kepulauan berdasarkan Archipelago concept yaitu laut
sebagai penghubung daratan sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh
sebaga Negara kepulauan.
1. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dalam kondisi
nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari
latar belakang dan kesejarahan Indonesia.
Untuk penjelasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional
Indonesia ditinjau dari:
 Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
Wawasan nasional merupakan pancaran dari pancasila oleh kerena itu menghendaki
terciptanya kesatuan dan persatuan dengan tidak menghiangkan cirri,sifat dan karakter dari
kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa,etnis dan golongan).
 Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan

6. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 6
Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah territorial
yang dibuat oleh belanda yaitu “territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939”
(TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/territorial Indonesia adalah 3 mill diukur dari
garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.
TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan
pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada 13 desember 1957 pemerintah
mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya: ”segala perairan di sekitar, di antara dan yang
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang
wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan
bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara
Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing
dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan
keselamatan negara Indonesia”.
Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Djuanda, disebutkan juga
bahwa batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari wilayah
Negara Indonesia pada saat air laut surut. Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara
otomatis
Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia menjadi suatu kesatuan antara
pulau-pulau serta laut yang menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.
Tujuan deklarasi juanda sebagai berikut:
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara kesatuan republic Indonesia yang bulat dan
utuh
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara
kepulauan
3) Peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan
keamanan Negara kesatuan NKRI
Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982 wilayah
perairan laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
1. Zona laut territorial
Batas laut territorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar kearah laut
lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungakan titik-titik dari ujung-ujung
pulau terluar.

7. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 7
1. Zona landas kontinen
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan
lanjutan dari sebuah benua, kedalaman lautnya kurang dari 150 m. Adapun batas landasan
kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut.
1. Zona ekonomi eksklusif (ZEE)
Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil kearah laut terbuka diukur dari garis
dasar. Pengumuman tentang ZEE dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21
maret 1980.
Melalui konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia ke-3 tahun 1982, pokok-pokok Negara
kepulauan berdasarkan Archipelago Concept Negara Indonesia diakui dan dicantumkan
dalam UNCLOS 1982. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan
laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE dan landas kotinen
Indonesia. Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan dengan menegakkan kedaulatan
dirgantara yaitu wilayah Indonesia secara vertical terutama dalam memanfaatkan wilayah
Geo Stationery Orbit ( GSO ) .
Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar
wilayah Negara dan melekat pada bumi dimana suatu Negara mempunyai hak yurisdiksi.
Ruang udara, ruang daratan dan ruang lautan merupakan satu kesatuan ruang yang tidak
dapat dipisah-pisahkan.
 Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya
Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh
kekuatan budi manusia. Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh
keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial antara
anggota – anggotanya.
Berdasar ciri dan sifat kebudayaan masyarakat Indonesia sangat hiterogen dan unik sehingga
mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang
relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.
Proses sosial dalam menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi/
kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat
beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.
 Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan

8. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 8
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita – cita pada umumnya tumbuh dan berkembang
akibat latar belakang sejarah.
Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan dan juga menumbuhkan semangat untuk
merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908 )
dan sumpah pemuda (1928).
Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak
terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan
dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional sebagai hasil
kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.
1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia
Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan
membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik,
ekonomi, sosisl budaya, maupun hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah.
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional indonesia merupakan cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta
menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasinal untuk mencapai tujuan
nasional.
1. Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan Wawasan Nusantara harus tercemin pada pola piker, pola sikap dan pola tindak
yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara.
a) Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim menyelenggaraan
Negara yang sehat dan dinamis,mewujudkan pemerintahan yang kuat ,aspiratif , dipercaya.
b) Implementasi dalam kehidupan Ekonomi , adalah menciptakan tatanan ekonomi yang
benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara merata dan adil.
c) Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan
lahirniah yang mengakuai, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
d) Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan,adalah menumpuhkan kesadaran
cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap WNI.

9. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 9
1. Sosialisasi Wawasan Nusantara:
 Menurut Sifat /cara penyampaian
1. Langsung = >ceramah,diskusi,tatap muka
2. Tidak langsung=>media massa
 Menurut metode penyampaian
a) Ketauladanan
b) Edukasi
c) Komunikasi
d) Integrasi
Materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan serta lingkungannya
supaya bisa dimengerti dan dipahami.
1. Tantangan Implementasi Wasantara
1) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan
partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh
Negara-negara maju dengan Buttom Up Planning,sedang untuk Negara berkembang dengan
Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga
diperlukan landasan operasinal berupa GBHN. Kondisi Nasional (Pembangunan) yang tidak
merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas.
2) Dunia Tanpa Batas
a) Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pola , pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan.
b) Kenichi Omahe dalam buku Borderless Word dan The End of Nation State
menyatakan: dalam perkembangan masyarakat global,batas-batas wilayah Negara dalam arti
geografi dan politik relatif masih tetap.
Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa
batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara , mengingat perkembangan tersebut
akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir , pola sikap dan pola tindak
didalam bermsyarakat , berbangasa dan bernegara.
3) Era Baru Kapitalisme
1. Sloan dan Zureker

10. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 10
Dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistem
ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan
individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam
aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta
untuk mencapai laba guna diri sendiri.
1. Lester Thurow
Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru
kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham
individu dan paham sosialis.
4) KesadaranWarga Negara
1. Pandangan Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan , hak dan kewajiban yang sama.Hak dan
Kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
1. Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk
memerangi keterbelakangan, kemiskinan ,kesenjangan social ,memberantas KKN ,menguasai
Iptek , meningkatkan kualitas SDM , transparan dan memelihara persatuan.

11. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 11
BAB III
Analisis Kasus
3.1. Latar Belakang Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura
Salah satu persoalan yang paling mendasar yang memicu konflik antar negara adalah masalah
perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama
mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Bukan
hanya dengan Malaysia Indonesia bersengketa mengenai perbatasan dan klaim pulau seperti
yang kebanyakan diketahui oleh kalangan masyarakat, namun dengan Singapura pun
Indonesia mempunyai masalah dalam perbatasan negara baik maritim maupun pasir.
Masalah yang timbul dalam penetapan batas wilayah antara Indonesia dengan Singapura
adalah reklamasi pantai yang selalu dilakukan Singapura sejak melepaskan diri dari Federasi
Malaysia untuk memperluas wilayahnya. Luas wilayah singapura pada awalnya adalah 580
km2, dan pada tahun 2005 jumlahnya bertambah menjadi 699 km2. Hal itu menandakan luas
wilayah Singapura selama hampir 40 tahun bertambah 199 km2. Luas Selat Singapura juga
makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi ketetapan internasional.
Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan Singapura karena akan
merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun 1973.
Daratan Singapura, menjadi maju 12 km dari original base line perjanjian perbatasan
sebelumnya. Pihak Indonesia juga khawatir dengan majunya daratan Singapura,
dikhawatirkan penetapan batas wilayah di Selat Singapura juga akan berubah. Sebenarnya,
jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat 8 UNCLOS 1982 pihak Indonesia tidak perlu khawatir.
Pasir yang diambil kebanyakan berasal dari pulau-pulau di Kepulauan Riau. Pelarangan
ekspor pasir dari Riau ke Singapura sebenarnya telah keluarkan oleh pemerintah Indonesia di
tahun 2002, setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2/2002. Pelarangan itu tidak
bertahan lama, karena penambangan pasir di Riau kembali dibuka setelah DPR membentuk
Tim Pengawasan Pasir Laut. Maret 2003, penambangan pasir ini kembali ditutup oleh

12. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 12
pemerintah setelah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Suwandi mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003
Revisi dari Traktat London ini membuat adanya perbatasan baru antara Singapura yang saat
itu masih tergabung dalam wilayah Malaysia dengan Indonesia. Tidak hanya memunculkan
perbatasan baru bagi Singapura dengan Indonesia, namun juga merupakan awal terpisahnya
Tanah Melayu dan Indonesia secara politik. Setelah adanya Traktat London atau Treaty of
Commerce and Exchange Between Great Britain and Netherlands, membuat Singapura
menjadi semakin maju, banyak kapal-kapal internasional dan domestik lebih memilih
Singapura daripada Batavia karena banyak kebutuhan yang dapat ditemukan di Singapura,
ketimbang Batavia. Semenjak itu Selat Singapura menjadi jalur lalu lintas perdagangan laut
antara India dengan Cina atau Asia Barat dengan Asia Tenggara dan Timur.
Masalah perbatasan kemudian menjadi semakin runyam setelah Singapura melepaskan diri
dari Federasi Malaysia tahun 1965. Pangkal masalahnya adalah lebar Selat Singapura yang
tidak mencapai 24 mil sebagai persyaratan dari Konvensi Hukum Laut PBB. Konvensi
Hukum Laut PBB ini berisi batas wilayah teritorial laut suatu negara ditarik 12 mil laut yang
ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara. Beberapa masalah kemudian menjadi
pengganjal untuk menetapkan daerah perbatasan Indonesia-Singapura. Salah satu masalah
besar itu adalah reklamasi pantai yang dilakukan Singapura untuk memperluas wilayahnya.
3.2. Perkembangan Konflik Perbatasan Indonesia – Singapura
Konflik antara Indonesia dengan Singapura, terutama setelah reformasi, bukanlah yang
pertama kali terjadi. Menoleh ke belakang, beberapa gangguan dalam hubungan diplomatik
kedua negara ini dipicu oleh berbagai persoalan, seperti masalah “perang urat syaraf” antara
mantan Presiden Habibie dengan mantan PM Lee Kuan Yew dan dilanjutkan dengan mantan
Presiden Abdurrahman Wahid, menyusul soal tuntutan RI soal perjanjian ekstradisi untuk
pengembalian para penjahat ekonomi, masalah kabut asap dan terakhir sengketa pasir.

13. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 13
Kasus konflik pasir ini ironis, bahwa sebuah negara sangat kecil dapat mengancam
keselamatan wilayah sebuah negara besar “hanya” dengan cara membeli seonggok demi
seonggok sarana pembatas wilayah. Singapura menolak larangan tersebut karena, seperti
yang dikatakan Menlu George Yeo, Indonesia tidak memiliki landasan untuk melarang
ekspor pasir. Hal ini sangat merugikan bangsa kita Indonesia.
Sengketa pasir berawal dari dilarangnya ekspor pasir Indonesia ke semua negara, termasuk ke
Singapura. Larangan ekspor pasir yang dikeluarkan pemerintah ini sangat tepat, mengingat
kerugian yang ditimbulkannya sangat mengancam keselamatan lingkungan dan eksistensi
negara kita karena berubahnya peta wilayah RI. Pengerukan pasir yang terus menerus dapat
mengakibatkan berbagai kerawanan lingkungan yang mengancam keselamatan
penduduk Indonesia, terutama di daerah pesisir pantai.
Tergerusnya wilayah perairan Indonesia diperparah dengan menyempitnya wilayah
daratan Indonesia. Contohnya, beberapa pulau kecil di kepulauan Riau yang berbatasan
dengan Singapura tenggelam akibat eksplorasi pasir untuk memenuhi kebutuhan Singapura.
Tindakan Singapura benar-benar menunjukkan sindrom negara kecil yang berbatasan dengan
negara superluas seperti Indonesia.
Faktor lain, seperti yang dikemukakan oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Deplu, Primo Alui
Joelianto, yang mendorong Indonesia menghentkan ekspor pasir ke Singapura adalah
masalah ekstradisi. Telah diketahui bahwa selama ini Singapura selalu menolak
menandatangani perjanjian ekstradisi yang sangat diperlukan oleh Indonesia dalam rangka
pemberantasan korupsi. Singapura merupakan tempat pelarian para penjahat
ekonomi Indonesia karena berbagai kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara
tersebut atas aset pihak asing.
Kedua negara akhirnya menyepakati perjanjian batas laut yang mulai berlaku pada 30
Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1
kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah
berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia
dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik,

14. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 14
namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih
terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara.
3.3. Solusi Masalah Perbatasan Indonesia – Singapura
Untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam masalah wilayah perbatasan, pemerintah
mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan Kontinen Indonesia,
semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia merupakan hak milik
pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, daerah perbatasan juga akan mulai diberdayakan,
seperti Pulau Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura.
Selat Singapura yang lebarnya tidak terlalu luas, menjadi masalah tersendiri bagi UU nomor
1 tahun 1973. Singapura yang juga dikelilingi pulau-pulau kecil disekitarnya dalam menarik
garis batas perlu ketelitian agar tidak mendapatkan protes dari pemerintah Singapura.
Beberapa perundingan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, kesepakatan pun terjadi
pada Mei 1973, dengan ditandatanganinya Garis Batas Laut Wilayah di Jakarta. Untuk
menetapkan garis awal perbatasan dan karena jarak Selat Singapura yang sempit, maka
akhirnya diambil keputusan untuk mengambil batas kedua negara dari wilayah atau pulau
terdepan masing-masing negara.
Disetujuinya Perjanjian Penetapan Perbatasan Indonesia – Singapura di Bagian Barat Selat
Singapura. Sebagai bentuk kelanjutan dari diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia
dan Singapura, pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara kedua negara ditandatangani di
Jakarta. Pembicaraan tentang perjanjian ini sudah dilakukan sejak tahun 2005, untuk
menyelesaikan batas wilayah Indonesia-Singapura di bagian barat Selat Singapura, antara
perairan Tuas dan Nipah. Sementara untuk wilayah tengah dan timur, masih dalam tahap
penyelesaian, karena memerlukan kajian yang lebih mendalam. Disetujuinya perjanjian batas
laut ini, diharapkan dapat mempertegas posisi Pulau Nipah sebagai titik dasar yang
digunakan dalam pengukuran batas maritim Republik Indonesia dengan Singapura.
Dalam menetapkan perjanjian ini, pemerintah Indonesia menolak mengakui wilayah
reklamasi Singapura, dan menggunakan perjanjian tahun 1973 sebagai sumber. Menurut

15. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 15
Pasal 60 Ayat 8 UNCLOS disebutkan bahwa, “pulau buatan, instalasi, dan bangunan tidak
mempunyai status pulau dan laut teritorialnya sendiri, maka kehadirannya tidak memengaruhi
penetapan batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.”

16. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 16
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan Secara umum Wawasan Nusantara adalah
keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh
menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Tujuan dari wawasan nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasioanalisme yang tinggi
disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasioanal
dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan
individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
Konflik perbatasan yang terjadi di Indonesia – Singapura bermulai dari reklamasi wilayah
laut Singapura yang membuat daratan Singapura menjadi lebih luas dan laut perbatasan
Indonesia dan Singapura menjadi sempit. Reklamasi pantai-pantai di Singapura menyebabkan
daratan negara kota itu bertambah 12 km ke arah perairan Indonesia, sedangkan wilayah
perairan Indonesia berkurang 6 km.
Luas Selat Singapura juga makin berkurang, tidak mencapai 24 mil laut yang sudah menjadi
ketetapan internasional. Sejumlah pihak mengkhawatirkan reklamasi pantai yang dilakukan
Singapura karena akan merubah wilayah batas kedua negara yang sudah disetujui pada tahun
1973.
Solusi telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atas sengketa perbatasan Indonesia –
Singapura diantaranya mengeluarkan UU No. 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landasan
Kontinen Indonesia, semua kekayaan yang ada di dalam Landasan Kontinen Indonesia
merupakan hak milik pemerintah Indonesia. Pada Maret 2009, perjanjian batas laut antara
kedua negara ditandatangani di Jakarta.

17. Kaitan Kasus Perbatasan Wilayah Indonesia-Singapura dengan Wawasan Nusantara 17
4.2. Saran
Diharapakan pemerintah ke depannya mampu menjaga keutuhan wilayahnya dengan
membuat atau menyepakati perjanjian dengan negara tetangga untuk menentukan batas-batas
kedua negara. Pemerintah juga harus memperhatikan dan mengawasi pulau-pulau terluar agar
tidak menimbulkan konflik.