Studi kelayakan infrastruktur ini bertujuan mengevaluasi rencana pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini akan menganalisis kondisi saat ini, merumuskan strategi pembangunan, dan menilai kelayakan rencana pembangunan secara finansial, konstruksi, dan sosial. Hasilnya berupa laporan yang merekomendasikan kebijakan dan rencana peng

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR ..........
1

2. 1. PENDAHULUAN
Pemerintah RI telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS) 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations
Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Tentang
Hukum Laut).
Dari 17.504 pulau di Indonesia, terdapat 92 (sembilan puluh dua) pulau-pulau kecil
yang dijadikan sebagai titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulauan
yang berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga di wilayah laut yang
tersebar pada 10 (sepuluh) provinsi. Dan dari data Strategi Nasional (Stranas)
Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat 26 (dua puluh enam) kabupaten yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar selama ini belum
terintegrasi dengan baik, dimana tiap Departemen cenderung berjalan berdasarkan
kepentingan masing-masing dan mengabaikan keterpaduan.
Infrastruktur merupakan sebuah elemen penting yang berada di dalam suatu sistem
ruang dan kegiatan yang memiliki peran terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan
kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan
kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-
kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Infrastruktur menyediakan fasilitas
yang bernilai bagi sektor privat yang berdampak menghubungkan investasi
infrastruktur publik terhadap output nasional, produktifitas, perkembangan,
persaingan internasional sama dengan terjadinya kesenjangan wilayah.
Saat ini begitu banyak bermunculan issu issue ketertinggalan pembangunan wilayah
perbatasan dan disparitas pembangunan dengan wilayah lain, yang dicerminkan
terhadap PDRB wilayah, dan terbatasnya fasilitas infrastruktur pada daerah
perbatasan. Permasalahannya pun dapat dikatakan cukup pelik karena belum dapat
terselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hingga
sekarang, banyak faktor yang melatar belakangi permasalahan di wilayah perbatasan
ini, permasalahan diwilayah perbatasan antar negara sendiri kemudian di bagi kedalam
2

3. 3 masalah utama sebagai isu strategis yaitu keterbatasan infrastruktur wilayah, tingkat
kesejahtraan yang relatif masih rendah serta keamanan wilayah perbatasan.
Pelaksanaan pembangunan di daerah harus selaras dengan potensi dan peluang
pengembangan, dan sejalan dengan prioritas yang telah digariskan oleh peraturan yang
berlaku pada masing-masing wilayah. Khusus untuk wilayah perbatasan, diperlukan
koordinasi yang matang antara dua wilayah administrasi untuk memadukan dua atau
lebih kepentingan yang berbeda. Untuk mencapai optimalisasi pembangunan di
wilayah perbatasan, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik wilayahnya, dengan
melakukan identifikasi potensi, kendala, dan peluang pengembangannya. Dengan
demikian maka penyusunan rencana pengembangan wilayah perbatasan tersebut akan
menghasilkan rencana pembangunan, baik dalam bentuk program atau proyek yang
berhasil guna dan berdaya guna. Pada umumnya daerah-daerah perbatasan termasuk
ke dalam kriteria desa miskin dengan pertumbuhan cenderung lebih lambat
dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya.
Penanganan kawasan perbatasan dengan pembangunan infrastruktur bukan baru
dimulai sekarang. Sejak jaman pemerintahan sebelumnya sudah mulai dilakukan
pembangunannya namun dikarenakan permasalahan di kawasan perbatasan yang
sangat kompleks menjadikan pembangunan belum dapat terselesaikan.
Dalam rangka perencanaan infrastruktur tersebut, sebelum kegiatan pengembangan
dan pembangunan dilaksanakan maka diperlukan penilaian terhadap perencanaan
infrastruktur tersebut (Studi Kelayakan), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini
merupakan arahan bagi perusahaan jasa konsultansi non konstruksi untuk
melaksanakan suatu Studi Kelayakan Infrastruktur tersebut.
2. MAKSUD,TUJUAN DAN SASARAN
Maksud dari pekerjaan ini adalah agar infrastruktur ........ ........nantinya dapat
berfungsi sesuai dengan fungsinya yang dapat menciptakan peningkatan tingkat
perekonomian dan sinergi rencana pengembangan wilayah.
Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah
pengembangan infrastruktur yang akan dipakai sebagai pedoman dan strategi
penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
3

4. Sasaran dari pekerjaan ini adalah :
1. Tersedianya strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
2. Melakukan kelayakan pengembangan infrastruktur dari aspek finansial
(ekonomi), konstruksi, dan sosial yang dapat berakibat terhadap perubahan
ruang kawasan baik secara lokal maupun regional.
3. Melakukan penyusunan pemanfaatan ruang kawasan di sekitar infrastruktur
untuk mendukung fungsi dari infrastruktur tersebut.
3. MANFAAT PEKERJAAN
Manfaat dari pekerjaan adalah untuk memberikan penilaian terhadap perencanaan
infrastruktur, sekaligus memberikan masukan terhadap perencanaan dan
pengembangan infrastruktur.
4. KELUARAN
Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :
• Buku Studi Kelayakan Infrastruktur ........ ........yang mengakomodasi berbagai
keinginan masyarakat setempat dan pemerintah daerah maupun sektor terkait.
• Peta-peta pendukung
• CD dalam format HTML.
5. DASAR HUKUM
1. Undang – undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
2. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemeritah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;
5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Keinfrastruktur;
6. ..............
4

5. 6. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan Studi Kelayakan ini adalah wilayah
infrastruktur ........ ........dan sekitarnya.
Ruang Lingkup Pekerjaan
Sesuai dengan maksud dan tujuan Studi Kelayakan Infrastruktur ........, maka ruang
lingkup pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Survei dan Pengumpulan Data
a. Data administrasi dan kondisi fisik wilayah, antara lain :
• Administrasi wilayah.
• Topografi
• Geologi
• Hidrologi
• Iklim
b. Data sosial-budaya, antara lain mengenai :
• Penduduk
• Ketenagakerjaan
• Pendidikan
• Kesehatan
• Agama
c. Data potensi ekonomi wilayah, antara lain :
• Sumberdaya alam (pertanian, perikanan, pertambangan)
• Industri Pengolahan
• Perdagangan dan jasa
• Perekonomian makro wilayah
d. Data tentang kebijaksanaan pemerintah daerah setempat, yang
meliputi :
• Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
5

6. • Rencana Prasarana dan sarana dasar umum (PSDU)
e. Survei Kondisi Fisik Lokasi, meliputi :
• Survei wilayah perencanaan
• Survei sosial ekonomi
• Survey adat istiadat dan kebudayaan
• Survey Data sarana dan prasarana eksisting.
f. Penyelidikan aspek lingkungan, antara lain meliputi kualitas air, udara
dan limbah
2. Analisis dan sintesis;
• Menilai kondisi eksisting
• Menghitung kapasitas pengembangan infrastruktur
• Memperkirakan arah perkembangan masa yang akan datang
• Menilai kelayakan infrastruktur
• Perumusan tujuan dan sasaran dari kajian kelayakan infrastruktur
7. TENAGA YANG DIBUTUHKAN
Untuk melaksanakan pekerjaan ini dibutuhkan 7 (tujuh) tenaga ahli sebagai Berikut :
1. Ketua Tim (Team Leader) Sipil/ Teknik Lingkungan.
2. Ahli Planologi
3. Ahli Ekonomi
4. Ahli Sipil struktur
5. Ahli Kelembagaan
6. Ahli Lingkungan
7. Ahli Sosial-Budaya
Selain itu tenaga ahli utama akan dibantu oleh asisten tenaga ahli sebagai tenaga
penunjang dan tenaga pendukung (sekretaris, operator komputer, sopir dan pesuruh).
6

7. 8. JADWAL PELAKSANAAN
Pekerjaan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan seluruh pekerjaan harus
dapat diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak dikeluarkan SPMK
(Surat Perintah Mulai Kerja) dari pemimpin proyek. Selama kurun waktu tersebut
konsultan diwajibkan melakukan konsultasi dan asistensi dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten .............dalam proses penyusunannya.
9. BIAYA PEKERJAAN
Biaya pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah berasal dari dana ...........
Kabupaten ..............., Tahun Anggaran 2009.
10. PELAPORAN
a. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan selambat-lambatnya harus diserahkan satu bulan setelah
dikeluarkannya SPMK sebanyak 15 (lima belas) buku, kemudian dilakukan
diskusi pembahasan bersama tim supervisi dan instansi terkait di Daerah.
Laporan pendahuluan berisi:
• Tujuan dan sasaran studi, metode yang digunakan, rencana kerja, jadwal
pelaksanaan dan lain-lain sesuai dengan yang disyaratkan dalam KAK.
• Hasil masukan, kajian-kajian dan pemahaman dari beberapa study
literature.
b. Laporan Interim
Laporan Interim selambat-lambatnya harus diserahkan 1,5 (Satu setengah)
bulan atau Empat Puluh Lima Hari setelah SPMK sebanyak 10 (sepuluh) buku
dan dilakukan diskusi pembahasan bersama tim supervisi dan instansi terkait di
daerah.
7

8. Laporan Interim ini berisi:
• Data dan informasi kondisi di lapangan
• Kajian-kajian kebijakan wilayah studi
• Analisis-analisis terhadap aspek kondisi daerah berdasarkan data-data
lapangan yang ada.
• Konsep awal Studi Kelayakan Infrastruktur ........ ........berdasarkan hasil
analisis
c. Konsep Laporan Akhir / Laporan Akhir Sementara
Konsep Laporan Akhir selambat-lambatnya harus diserahkan 3,5 (tiga setengah)
bulan atau 105 (seratu lima) Hari setelah SPMK sebanyak 20 (dua puluh) buah
buku dan ditambah 10 (sepuluh) buku ringkasan eksekutif, kemudian dilakukan
diskusi pembahasan bersama tim supervisi dan instansi terkait.
Konsep laporan akhir ini berisikan :
• Review analisis/kesimpulan-kesimpulan dari laporan antara
• Konsep kebijakan dan rencana pengembangan
• Peta-peta
d. Laporan Akhir
Laporan Akhir selambat-lambatnya diserahkan 4 (empat) bulan setelah
dikeluarkan SPMK, sebanyak 20 (dua puluh) buah buku dan Ringkasan Eksekutif
sebanyak 20 (lima belas) buah buku ditambah album peta berwarna. Laporan
akhir ini merupakan hasil akhir rumusan/kesepakatan sektoral dan daerah serta
merupakan bentuk penyempurnaan dari laporan sebelumnya.
e. Laporan Lain-lain
Laporan lain-lain yang harus diserahkan yaitu:
8

9. • CD yang berisikan ketikan laporan, diserahkan kepada pemberi pekerjaan
pada akhir masa pelaksanaan.
• Produk peta yang dihasilkan berupa program komputer berbentuk CD
diberikan kepada pemberi pekerjaan.
9

10. • CD yang berisikan ketikan laporan, diserahkan kepada pemberi pekerjaan
pada akhir masa pelaksanaan.
• Produk peta yang dihasilkan berupa program komputer berbentuk CD
diberikan kepada pemberi pekerjaan.
9