Dokumen tersebut membahas tentang permasalahan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara-Malaysia. Penduduk di perbatasan mengalami kesulitan akses sumber daya ekonomi dan pengawasan pemerintah yang kurang memadai. Permasalahan yang sering terjadi antara lain pelintas batas illegal, perdagangan senjata dan narkoba, serta konflik sosial. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan jangka pan

1. Manajemen Perbatasan
Permasalahan Wilayah Perbatasan
Kalimantan Utara-Malaysia
KELOMPOK KOMODO

2. Latar Belakang
Perbatasan negara merupakan manifestasi utama
kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara
mempunyai peranan penting dalam penentuan batas
wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam,
menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan
perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh
proses historis, politik, hukum nasional dan internasional.

3. Secara umum, garis batas tidak hanya merupakan garis
demarkasi yang memisahkan sistim hukum yang berlaku antar negara,
tetapi juga merupakan titik singgung (contact point) struktur
kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan.
Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu
(1)kedalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan
penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa
dan bernegara; dan
(2)keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk
menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian
bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan
berbangsa dan bernegara

4. Penduduk Indonesia yang tinggal di perbatasan mengalami
permasalahan kehidupan yang kompleks.
Disamping secara fisik - mereka tinggal amat jauh dan terpencil dari
Ibukota negara di Jakarta. Sebaliknya, mereka berjarak amat dekat
dengan negara tetangga. Bahkan, memiliki bahasa, budaya dan ciri-ciri
fisik yang hampir sama dengan penduduk di negeri tetangga.
Namun kesamaan ciri-ciri fisik ini tidak menjamin ada kesamaan tingkat
kesejahteraan dan strata ekonomi antara warga dua negara yang
berbatasan. Tidak sedikit WNI di perbatasan hidup serba kekurangan
dengan akses terhadap sumber daya-sumber daya ekonomi yang sulit dan
terbatas jumlanya.

5. Permasalahan kependudukan tersebut juga didukung dengan
pengawasan pemerintah yang masih sangat kurang. Perbatasan
antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan
Utara, serta di Propinsi Papua yang berbatasan dengan negara Papua
New Guinea adalah amat panjang dan luas, namun hanya diawasi oleh
pos lintas batas, pos pengawasan dan petugas yang tidak banyak serta
fasilitas teknologi pengamanan perbatasan yang kurang mumpuni.
Ditunjang pula dengan pergejolakan politik internal yang tidak
stabil di daerah perbatasan, maka kondisi keamanan di perbatasan
dapat dibilang rawan. Belum lagi dengan potensi masuknya imigran
gelap ke daerah Indonesia, atau dari Indonesia ke negeri tetangga
secara illegal, adalah juga amat besar.

6. Pada era otonomi daerah yang sedang berlangsung
saat ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan lebih
untuk mengelola daerahnya masing-masing, termasuk
daerah yang berbatasan dengan negara lain. Terjadinya
tumpang tindih kewenangan, kurang harmonisnya
hubungan kerja dan tingginya ego sektoral adalah
konsekuensi dari banyaknya instansi yang terlibat.

7. Kalimantan Utara sebagai salah satu provinsi
Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga Malaysia, tentu membutuhkan suatu perhatian
dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Selama ini
kehidupan di daerah kawasan perbatasan identik dengan
sesuatu dengan sebutan yang “terpencil, terbelakang,
termiskin, dan terabaikan”.
Hal ini disebabkan karena tidak dipikirkan atau hanya
sebagai halaman belakang suatu kehidupan bangsa ini,
masalah perbatasan akan hangat dibicarakan jika bangsa
ini diusik dengan bangsa tetangga.

8. Berikut keadaan wilayah perbatasan di Nunukan, Kalimantan
Utara
Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga, maka setiap perkembangan situasi maupun
kemajuan berbagai bidang di negara tetangga akan
berpengaruh terhadap masyarakat Nunukan. Perekonomian
negara tetangga mengalami kemajuan lebih baik dibanding
Nunukan.
Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan dan perbaikan
sarana prasarana transportasi, sarana perdagangan,
perbankan, pendidikan dan kesehatan di negara tetangga
yang jauh lebih baik dan lebih maju.

9. Permasalahan yang sering terjadi antara Nunukan
dan Sabah, yaitu pelintas batas illegal sebagai pintu masuk
dan keluar manusia dan barang, serta perdagangan
senjata illegal, masalah fasilitas kesehatan dan pendidikan
yang kurang, illegal fishing, women and child trades
(human trafficking), TKI illegal, peredaran narkotika,
penyelundupan bahan bakar minyak, pengambilan bahan
tambang, serta konflik sosial dan politik, yang mana
kesemuanya ini sangat merugikan kedua belah pihak serta
dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

10. Permasalahan tersebut adalah bukti beratnya
hidup secara normal di perbatasan, belum lagi
ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana umum
penunjang dan keterisolasian wilayah serta masalah
keamanan yang menyebabkan makin menurunnya taraf
hidup masyarakat yang berdiam di wilayah perbatasan.

11. Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan,
paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol,
yakni:
• Konflik Perbatasan,
• Illegal Logging, dan
• Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

12. Berikut Merupakan Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam
Menangani Keamanan di Perbatasan Nunukan.
A. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2005-2025
Arah pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam RPJMN
2005-2025 adalah mendorong pembangunan kawasan strategis dan
kawasan cepat tumbuh lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
yang memiliki skala aktivitas ekonomi yang berorientasi pada daya saing
nasional dan internasional sehingga dapat mengembangkan wilayah-
wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu „sistem wilayah
pengembangan ekonomi‟ yang sinergis melalui keterkaitan mata-rantai
proses industri dan distribusi

13. B. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai
tindak lanjut dari UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara
merupakan komitmen pemerintah yang kuat untuk membangun
wilayah perbatasan. Pembentukan BNPP diharapkan mampu
mengatasi permasalahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan
agar supaya masyarakat di wilayah tersebut bisa ikut menikmati
pembangunan

14. Sumber Referensi
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. Kesejahteraan dan Keamanan
Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia. http://www. bkkbn.go.id/kependudukan
/DITDAMDUK /Policy%20Brief/ (keamanan%20perbatasan)_opt.pdf (di akses pada17
Mei 2016 pukul 14:15:05 WIB)
Octavia Ervina. H. 2013. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah
Keamanan di Perbatasan Indonesia-Malaysia. dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/10/eJournal%20(10-31-13-05-47-55).pdf
(di akses pada17 Mei 2016 pukul 14:15:05 WIB)
Drs. M. Tarno Seman, M.Si.2 dan Drs. Sumanto, M.Si. 2014. Permasalahan dan Rencana
Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=250669&val=6702&title=PERM
ASALAHAN%20DAN%20RENCANA%20PENGEMBANGAN%20KAWASAN%20PERBATA
SAN%20DI%20PROPINSI%20KALIMANTAN%20Utara (di akses pada 22 Mei 2016
pukul 21:12:10 WIB)

15.  Terima Kasih 