Dokumen tersebut membahas definisi administrasi publik dari berbagai perspektif, yaitu politis, legal, manajerial, okupasional, dan interaksi antar pemangku kepentingan. Administrasi publik didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah, pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan layanan pemerintah, serta tindakan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

1. Memahami administrasi publik melaluiMemahami administrasi publik melalui
lingkup masing-masing konteks definisilingkup masing-masing konteks definisi
 DefinisiDefinisi PolitisPolitis Adminstrasi PublikAdminstrasi Publik
 DefinisiDefinisi LegalLegal Administrasi PublikAdministrasi Publik
 DefinisiDefinisi ManagerialManagerial Administrasi PublikAdministrasi Publik
 DefinisiDefinisi OccupationalOccupational Administrasi PublikAdministrasi Publik
 Definisi Interaktif antar stakeholder ---(State –Definisi Interaktif antar stakeholder ---(State –
Private - Society/ Community - Supra State)→Private - Society/ Community - Supra State)→
Implikasi Publik Definisi Interaktif antarImplikasi Publik Definisi Interaktif antar
community → berimplikasi pada publikcommunity → berimplikasi pada publik

2. DEFINISI POLITIS ADMINISTRASI PUBLIKDEFINISI POLITIS ADMINISTRASI PUBLIK
 AP merupakan apa saja yang dilakukan olehAP merupakan apa saja yang dilakukan oleh
pemerintahpemerintah (aktivitas pemerintah)(aktivitas pemerintah)
 AP merupakan pelayanan yang secara langsungAP merupakan pelayanan yang secara langsung
maupun tak langsung disediakan oleh pemerintahmaupun tak langsung disediakan oleh pemerintah
((pelayanan birokrasipelayanan birokrasi))
 AP merupakan sebuah fase dalam siklus pembuatanAP merupakan sebuah fase dalam siklus pembuatan
kebijakan publik (kebijakan publik (proses kebijakan publikproses kebijakan publik))
 AP merupakan implementasi kepentingan publikAP merupakan implementasi kepentingan publik
((implementasi kebijakanimplementasi kebijakan))
 AP merupakan tindakan yang dilakukan secaraAP merupakan tindakan yang dilakukan secara
kolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektifkolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektif
secara individual (secara individual (collective actionscollective actions))—sering—sering
diartikan dalam tataran domestic stakeholderdiartikan dalam tataran domestic stakeholder

3. AP merupakan apa saja yang dilakukan olehAP merupakan apa saja yang dilakukan oleh
pemerintah (pemerintah (aktivitas pemerintahaktivitas pemerintah))
 Para pegawai pemerintah (diseluruh dunia) melakukan hal-halPara pegawai pemerintah (diseluruh dunia) melakukan hal-hal
(tindakan publik [+] dan [-] yang berpengaruh pada kehidupan(tindakan publik [+] dan [-] yang berpengaruh pada kehidupan
sehari-hari warganya,sehari-hari warganya,
 Sebagai profesi, admnistrasi publik telah mengembangkan standardSebagai profesi, admnistrasi publik telah mengembangkan standard
nilai-nilai dan etika,nilai-nilai dan etika,
 tetapi sebagai aktivitas, ia hanya merefleksikan norma-norma budaya,tetapi sebagai aktivitas, ia hanya merefleksikan norma-norma budaya,
keyakinan dan realitas kekuasaan dari masyarakatnya. Ia HANYAkeyakinan dan realitas kekuasaan dari masyarakatnya. Ia HANYA
MERUPAKAN APA SAJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAHMERUPAKAN APA SAJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH
dalam konteks budaya dan politik dimana pemerintah berada.dalam konteks budaya dan politik dimana pemerintah berada.
 Sehingga, penyelengggaraan administrasi publik dari pemerintah yangSehingga, penyelengggaraan administrasi publik dari pemerintah yang
satu dengan pemerintah yang lain berbeda-beda tergantung padasatu dengan pemerintah yang lain berbeda-beda tergantung pada
budaya dan sistem politik yang ada, dan kebutuhan masing-masingbudaya dan sistem politik yang ada, dan kebutuhan masing-masing
negera.negera.

4. AP merupakan pelayanan yang secara langsung maupun takAP merupakan pelayanan yang secara langsung maupun tak
langsung disediakan oleh pemerintah (langsung disediakan oleh pemerintah (pelayanan birokrasipelayanan birokrasi))
 Penyediaan pelayanan oleh pemerintah, seperti:Penyediaan pelayanan oleh pemerintah, seperti:
pendidikan, kesehatan, layanan listrik, air, minyak &pendidikan, kesehatan, layanan listrik, air, minyak &
gas, pengiriman surat, dsbgas, pengiriman surat, dsb
 Penyediaan layanan lewat kontrak dengan pihakPenyediaan layanan lewat kontrak dengan pihak
lain/swasta (privatisasi)lain/swasta (privatisasi)

5. AP merupakan sebuah fase dalam siklusAP merupakan sebuah fase dalam siklus
pembuatan kebijakan publikpembuatan kebijakan publik
((ProsesProses KebijakanKebijakan))
 Kebijakan publik merupakan apa yangKebijakan publik merupakan apa yang
diputuskan untukdiputuskan untuk dilakukandilakukan atau untukatau untuk tidaktidak
dilakukandilakukan oleh pemerintaholeh pemerintah
 Semua keputusan untuk melaksanakan atauSemua keputusan untuk melaksanakan atau
tidak melaksanakan kebijakan dibuat olehtidak melaksanakan kebijakan dibuat oleh
mereka yang mengontrol kekuasaan politik danmereka yang mengontrol kekuasaan politik dan
diimplementasikan oleh para pejabatdiimplementasikan oleh para pejabat
administratif birokrasi.administratif birokrasi.

6. AP merupakan implementasi kepentingan publikAP merupakan implementasi kepentingan publik
((Implementasi KebaijakanImplementasi Kebaijakan))
 Kepentingan pemerintahKepentingan pemerintah
 Kepentingan wakil rakyatKepentingan wakil rakyat
 Kepentingan kelompok-kelompok masyarakatKepentingan kelompok-kelompok masyarakat
 (kerjasama(kerjasama antar daerah atau antar negaraantar daerah atau antar negara
atau institusi lain di luar negeriatau institusi lain di luar negeri seperti IMF,seperti IMF,
World Bank, WTO, )World Bank, WTO, )

7. AP merupakan tindakan yang dilakukan secaraAP merupakan tindakan yang dilakukan secara
kolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektifkolektif yang tidak bisa dilakukan dengan efektif
secara individual (secara individual (Collective actionsCollective actions))
 Menuntut tindakan bersama, terpadu,Menuntut tindakan bersama, terpadu,
terkoordinasiterkoordinasi
 Kemampuan individu tidak memadai (presiden,Kemampuan individu tidak memadai (presiden,
walikota, gubernur tidak bisa bekerja sendiri)walikota, gubernur tidak bisa bekerja sendiri)
 Kolaborasi, network, partnership denganKolaborasi, network, partnership dengan
institusi laininstitusi lain

8. DEFINISI LEGAL ADMINISTRASI PUBLIKDEFINISI LEGAL ADMINISTRASI PUBLIK
 AP merupakan pelaksanaan hukum publikAP merupakan pelaksanaan hukum publik
 AP merupakan regulasiAP merupakan regulasi
 AP merupkanAP merupkan the king’s largesethe king’s largese

9. AP merupakan pelaksanaan hukum publikAP merupakan pelaksanaan hukum publik
 Setiap penerapan hukum yang bersifat umum padaSetiap penerapan hukum yang bersifat umum pada
dasarnya merupakan tindakan administrasidasarnya merupakan tindakan administrasi
 Administrasi publik tidak akan ada tanpa landasanAdministrasi publik tidak akan ada tanpa landasan
hukum umumhukum umum
 Dalam teoriDalam teori ,, tidak ada administrator pemerintah bisatidak ada administrator pemerintah bisa
melakukan sesuatu jika tidak disediakanmelakukan sesuatu jika tidak disediakan perangkatperangkat
hukum atau aturan yang mengijinkanhukum atau aturan yang mengijinkan institusiinstitusi
tersebut btersebut bertindak atauertindak atau administrator bertindak atasadministrator bertindak atas
norma/ketentuan/aturan yang telah disepakatinorma/ketentuan/aturan yang telah disepakati
bersama (tertulis maupun tidak tertulis).bersama (tertulis maupun tidak tertulis).

10. AP merupakan regulasiAP merupakan regulasi
 Pemerintah membuat dan menerapkaPemerintah membuat dan menerapkann
regulasi yang harus dipatuhi oleh warganyaregulasi yang harus dipatuhi oleh warganya
seperti regulasi kepegawaian, surat kelahiran,seperti regulasi kepegawaian, surat kelahiran,
surat kematian,surat kematian,

11. AP merupkan the king’s largeseAP merupkan the king’s largese
 Barang-barang, jasa-jasa/pelayanan atauBarang-barang, jasa-jasa/pelayanan atau
penghargaan apa saja yangpenghargaan apa saja yang
diberikan/disediakan oleh pemerintah untukdiberikan/disediakan oleh pemerintah untuk
kesejahteraan masyarakat (tanpa ‘largese’kesejahteraan masyarakat (tanpa ‘largese’
legitimasi politik pemerintah yang sedanglegitimasi politik pemerintah yang sedang
berkuasa bisa runtuh).berkuasa bisa runtuh).
 Contoh: ketersediaan pangan dan sandangContoh: ketersediaan pangan dan sandang
yang memadai, akses kepemilikan papan yangyang memadai, akses kepemilikan papan yang
memadai, akses pendidikan termasukmemadai, akses pendidikan termasuk
beasiswa, keamanan, keadilan sosial,beasiswa, keamanan, keadilan sosial,
kesejahteraan lahir dan batin, penhargaan hak-kesejahteraan lahir dan batin, penhargaan hak-
hak asasi manusia.hak asasi manusia.

12. APAP merupakanmerupakan maladministrasimaladministrasi
 Segala bentuk kebijakan atau aktivitasSegala bentuk kebijakan atau aktivitas
pemerintah yang secara sengaja maupun tidakpemerintah yang secara sengaja maupun tidak
disengaja membawa pada partekdisengaja membawa pada partek
maladministrasimaladministrasi
 Pemerintah kadang tidak benar-benarPemerintah kadang tidak benar-benar
menjalankan kebijakan distributif, redistributifmenjalankan kebijakan distributif, redistributif
dan regulasi secara transparan dan jujur.dan regulasi secara transparan dan jujur.
 Di balik kebijakannya (misalnya redistribusiDi balik kebijakannya (misalnya redistribusi
lewat pajak, ia bisa bermain curang/korupsi).lewat pajak, ia bisa bermain curang/korupsi).

13. DEFINISIDEFINISI MANAGERIALMANAGERIAL
ADMINISTRASI PUBLIKADMINISTRASI PUBLIK
 AP merupakan fungsi eksekutif dalamAP merupakan fungsi eksekutif dalam
pemerintahanpemerintahan
 AP merupakan manajemen spesialisasiAP merupakan manajemen spesialisasi
 AP merupakan rutinitas dan formalitas aktivitasAP merupakan rutinitas dan formalitas aktivitas
yang berlebihan (yang berlebihan (red tapered tape))
 AP merupakan seni danAP merupakan seni dan sciencescience

14. AP merupakan fungsi eksekutif dalam pemerintahanAP merupakan fungsi eksekutif dalam pemerintahan
 Apa yang dilakukan eksekutif pada umumnyaApa yang dilakukan eksekutif pada umumnya
dimaksudkan untuk medimaksudkan untuk me managemanage program-program-
program yang ada untuk menjalankanprogram yang ada untuk menjalankan
birokrasi, walaupun tidak menutupbirokrasi, walaupun tidak menutup
kemungkinan ada persaingan antarakemungkinan ada persaingan antara
kepentingan eksekutif dan legislatif.kepentingan eksekutif dan legislatif.

15. AP merupakan manajemen spesialisasiAP merupakan manajemen spesialisasi
 Setiap pejabat telah memiliki tugas-tugasSetiap pejabat telah memiliki tugas-tugas
secara spesifik sesuai dengan jurisdiksi yangsecara spesifik sesuai dengan jurisdiksi yang
menjadi otoritasnya yang masing-masingmenjadi otoritasnya yang masing-masing
saling mendukung.saling mendukung.

16. AP merupakan rutinitas dan formalitas aktivitas yangAP merupakan rutinitas dan formalitas aktivitas yang
berlebihan (red tape)berlebihan (red tape)
 InefficiencyInefficiency
 Menjadikan aturan sebagai tujuan, bukanMenjadikan aturan sebagai tujuan, bukan
menjadikan sebagai aturan sebagai alat untukmenjadikan sebagai aturan sebagai alat untuk
mencapai tujuanmencapai tujuan

17. AP merupakan seni dan scienceAP merupakan seni dan science
 Administrasi merupakan seni atau caraAdministrasi merupakan seni atau cara
bagaimana orang-rang bekerjasama mencapaibagaimana orang-rang bekerjasama mencapai
tujuan yang telah ditentukan (tujuan yang telah ditentukan (management)management)
 Bagaimana cara mencapai tujuan tersebutBagaimana cara mencapai tujuan tersebut
diperlukan science atau keahlian teknisdiperlukan science atau keahlian teknis
((managerial skillmanagerial skill))

18. DEFINISIDEFINISI OCCUPATIONALOCCUPATIONAL ADMINISTRASIADMINISTRASI
PUBLIKPUBLIK
 AP merupakan kategorisasi okupasiAP merupakan kategorisasi okupasi
 AP merupakan kontes kepiawaianAP merupakan kontes kepiawaian
menulis/membuat laporanmenulis/membuat laporan
 AP merupakan sebuah bidang akademikAP merupakan sebuah bidang akademik
 AP merupakan sebuah profesiAP merupakan sebuah profesi

19. AP merupakan kategorisasi okupasiAP merupakan kategorisasi okupasi
 Profesi khusus, pegawai negeri, dokter, bidan,Profesi khusus, pegawai negeri, dokter, bidan,
DDukunukun BBeranak,eranak, TTukangukang PPijat,ijat, DDosen,osen, GGuru,uru,
PPemadamemadam KKebakaran,ebakaran, AAhlihli LListrik,istrik, AArsitek,rsitek,
tukang batu, tukang perbaikan kebocoran air,tukang batu, tukang perbaikan kebocoran air,
tukang sampah, pawang ular, pawang gajah,tukang sampah, pawang ular, pawang gajah,
pawang binatang liar dan buas.pawang binatang liar dan buas.
 Semua aktivitasnya bisa berakibat tindakanSemua aktivitasnya bisa berakibat tindakan
publikpublik

20. AP merupakan kontes kepiawaian menulis/membuatAP merupakan kontes kepiawaian menulis/membuat
laporanlaporan
 Keahlian dalam meKeahlian dalam memmbuat tulisan/laporan yangbuat tulisan/laporan yang
meyakinkan bisa membawa promosi karenameyakinkan bisa membawa promosi karena
atasan akan memperhatikan bawahan sepertiatasan akan memperhatikan bawahan seperti
ini.ini.

21. AP merupakan sebuah bidang akademikAP merupakan sebuah bidang akademik
 Merupakan studi tentang art (seni) dan ilmuMerupakan studi tentang art (seni) dan ilmu
pengetahuan (science/technical skill) tentangpengetahuan (science/technical skill) tentang
manajemen yang diterapkan pada sektor publikmanajemen yang diterapkan pada sektor publik
 Sebagai bidang studi, administrasi publik iaSebagai bidang studi, administrasi publik ia
merupakan interdisipliner yang mencakup ilmumerupakan interdisipliner yang mencakup ilmu
politik, sosiologi, ekonomi, administrasi bisnis,politik, sosiologi, ekonomi, administrasi bisnis,
psikologi, hukum antropologi, dan sebagainya.psikologi, hukum antropologi, dan sebagainya.

22. AP merupakan sebuah profesiAP merupakan sebuah profesi
 Aplikasi seni (cara, teknik, metoda) dan ilmuAplikasi seni (cara, teknik, metoda) dan ilmu
pengetahuan (keahlian teknis) untukpengetahuan (keahlian teknis) untuk
memecahkan masalah-masalahmemecahkan masalah-masalah
masyarakat/publik. (interdisipliner bidangmasyarakat/publik. (interdisipliner bidang
hukum, sosiologi, ekonomi, budaya, psikologi,hukum, sosiologi, ekonomi, budaya, psikologi,
ilmu pasti, dsb)ilmu pasti, dsb)

23. Kesimpulan:Kesimpulan:
 Tidak ada kesepakatan definisi yang diterima secaraTidak ada kesepakatan definisi yang diterima secara
universal, namun telah ada agreement (hampiruniversal, namun telah ada agreement (hampir
universal) bahwa administrasi publik harus mencakup:universal) bahwa administrasi publik harus mencakup:
teori organisasi, perilaku birokrasi, manajementeori organisasi, perilaku birokrasi, manajemen
kepegawaian, keuangan publik, dan anggaran, politik,kepegawaian, keuangan publik, dan anggaran, politik,
psikologi, sosiologi, antropoligi. Cakupan menjadipsikologi, sosiologi, antropoligi. Cakupan menjadi
semakin luas dan kompleks seiring dengansemakin luas dan kompleks seiring dengan
perkembangan isu dan paradigma administrasi publik,perkembangan isu dan paradigma administrasi publik,
tentang persoalan publik dilihat dan cara perpikir dantentang persoalan publik dilihat dan cara perpikir dan
bertindak dalam konteks publik.bertindak dalam konteks publik.

24.  Betapapun ada agreement, bagaimanaBetapapun ada agreement, bagaimana
cara admainistrasi publik dijalankan olehcara admainistrasi publik dijalankan oleh
masing-masing sistem administrasi dimasing-masing sistem administrasi di
suatu negara cenderung dipengaruhi olehsuatu negara cenderung dipengaruhi oleh
paradigma yang dipegangnya sejalanparadigma yang dipegangnya sejalan
dengan perkembangan budaya dandengan perkembangan budaya dan
sistem kekuasaan.demokrasi yangsistem kekuasaan.demokrasi yang
berlaku, serta tuberlaku, serta tunntutan/kebutuhantutan/kebutuhan
masyarakatnyamasyarakatnya

25. LiteraturLiteratur
 Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B,Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B, 20032003,, 2007,2007, The New PublicThe New Public
Service: Serving Not SteeringService: Serving Not Steering
 Hughes, Owen E.,Hughes, Owen E., 2002003, Public management & Administration,3, Public management & Administration,
 Vigoda, Eran, 2002Vigoda, Eran, 2002, Public Administration: An Interdisciplinary Critical, Public Administration: An Interdisciplinary Critical
Analysis,Analysis,
 Pierre, Jon & Peters, B. Guy, 2000Pierre, Jon & Peters, B. Guy, 2000, Governance, Politics and the State, Governance, Politics and the State
 Pierre, Jon, 1999,Pierre, Jon, 1999, Debating GovernanceDebating Governance
 Shafritz, Jay M., 1997,Shafritz, Jay M., 1997, Introducing Public AdministrationIntroducing Public Administration
 Frederickson, H. GeorgeFrederickson, H. George,, 19971997, The Spirit of Public Administration, The Spirit of Public Administration
 Levine, Charles H., Peters, B. Guy, and Thompson, Frank J., 1990,Levine, Charles H., Peters, B. Guy, and Thompson, Frank J., 1990, PublicPublic
Administration: Challenges, Choices, ConsequencesAdministration: Challenges, Choices, Consequences
 Stillman II, Richard J., 1988Stillman II, Richard J., 1988, Public Administration: Concepts & Cases, Public Administration: Concepts & Cases

26. LiteraturLiteratur
 Denhardt, Robert B, 2004,Denhardt, Robert B, 2004, Theories of Public Organization,Theories of Public Organization,
 Bailley, Mary Timney, 1992,Bailley, Mary Timney, 1992, Public Management in an Interconnected WorldPublic Management in an Interconnected World
 Savoie, Donald J, 1995,Savoie, Donald J, 1995, Governance in a Changing EnvironmentGovernance in a Changing Environment
 Keohane, Robert O.,Keohane, Robert O., 20022002, Power and Governance in a Partially Globalized, Power and Governance in a Partially Globalized
World,World,
 SudarmoSudarmo,, 2011,2011, Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance,Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance,
Smart Media, SurakartaSmart Media, Surakarta
 SudarmoSudarmo,, 20112011, Governance of Solo’s Street Vendors, A Critical Analysis, Governance of Solo’s Street Vendors, A Critical Analysis
Based on Empirical Research,Based on Empirical Research, Lambert Academic Publishing, Berlin.Lambert Academic Publishing, Berlin.
 Henry, Nicholas, 1988, Administrasi Negara dan Masalah Masalah
Kenegaraan, (Karya terjemahan), Rajawali Pers, Jakarta.