Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam. Hubungan ini menimbulkan hubungan administratif dan kewilayahan antara pemerintah pusat dan daerah otonom di Indonesia.

1. Hubungan AntaraHubungan Antara
Pemerintah Pusat & Pemerintah DaerahPemerintah Pusat & Pemerintah Daerah

2. HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DAPATHUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN DAPAT
MELIPUTI HUBUNGAN KEWENANGAN,MELIPUTI HUBUNGAN KEWENANGAN,
KEUKEUAANGAN, PELAYANAN UMUM,NGAN, PELAYANAN UMUM,
PEMAMFAATAN SDA DLLPEMAMFAATAN SDA DLL
DARI BENTUK HUBUNGAN DIATAS
AKAN MENIMBULKAN HUBUNGAN
ADMINISTRATIF DAN
KEWILAYAHAN

3. • HUBUNGAN ADMINISTRATIF
YAITU SEBAGAI KONSEKWENSI KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA.
• HUBUNGAN KEWILAYAHAN
YAITU SEBAGAI KONSEKWENSI DIBENTUK DAN
DISUSUNYA DAERAH OTONOM YANG
DISELENGGARAKAN NKRI SEHINGGA WILAYAH
INDONESIA MERUPAKAN SATU KESATUAN
WILAYAH NEGARA YANG BULAT, SEHINGGA
WILAYAH DAERAH JUGA MERUPAKAN
WILAYAH KESATUAN NEGARA YANG BULAT
(LUAS = NKRI)

4. PEMBENTUKAN DAERAHPEMBENTUKAN DAERAH && KKAAWASAN KHUSUSWASAN KHUSUS
• KONSEKWENSI DARI UU DESENTRALISASI MAKA
DIBENTUKLAH DAERAH OTONOM
• SEJALAN DENGAN PASAL 18 UUD 45 AYAT 1 DAN 2
(ayat 1: Negara kesatuan RI dibagi atas daerah propinsi dan
propinsi dibagi atas kab dan kota, tiap propinsi,kab dan kota
mempunyai pemerintahan daerah yg diatur dengan UU.
Ayat 2 : Pemerintahan daerah propinsi, daerah kab dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas perbantuan).
• TITIK BERAT PADA DAERAH KABUPATEN DAN
KOTA.
• PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAHAN
PUSAT DAN DAERAH LAINNYA.

5. • DENGAN UU 32/2004 NEGARA MENGAKUI DAN
MENGHORMATI SATUAN-SATUAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN
ISTIMEWA.
• HANYA SAJA DENGAN PERTIMBANGAN
TERTENTU KEPADA DAERAH DAERAH
TERSEBUT DAPAT DIBERIKAN WEWENANG
KHUSUS YANG DIATUR DENGAN UU EX : DKI
JAKARTA, DI YOKYAKARTA, DK NANGROE
ACEH DARUSSALAM, PROVINSI PAPUA.
• DISAMPING ITU NEGARA MENGAKUI DAN
MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK
TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP
DAN SESUAI DENGAN NKRI

6. Pembentukan DaerahPembentukan Daerah
• Pembentukan daerah pada dasarnya
dimaksudkan untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
disamping sebagai sarana pendidikan
politik di tingkat lokal.

7. KKawasanawasan KKhusushusus
• PADA DAERAH PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA
DAPAT DIBENTUK KAWASAN KHUSUS, YAITU
KAWASAN STRATEGIS YANG SECARA NASIONAL
MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK BAIK
DARI SUDUT POLITIK, SOSBUD, LINGKUNGAN DAN
PERTAHANAN KEAMANAN.
• PEMBENTUKAN KAWASAN KHUSUS HARUS
MENGIKUT SERTAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU
• PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENGUSULKAN
SUATU KAWASAN KHUSUS

8. Contoh kawasan khusus yang dapat ditetapkan
pemerintah untuk kepentingan nasional, seperti :
kawasan cagar budaya, taman nasional,
pengembangan industri strategis, pengembangan
teknologi tinggi (pengembangan tenaga nuklir,
peluru kendali, pengembangan prasarana
komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan
dan daerah perdagangan bebas pangkalan militer,
serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian
strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya
nasional, laboratorium sosial, lembaga
pemasyarakatan spesifik.”

9. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
• Dasar pemikiran : bahwa selalu terdapat berbagai urusan
pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan
Pemerintah. Karena menyangkut terjaminnya kelangsungan
hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.
• Pada otonomi luas urusan pemerintahan diserahkan kepada
daerah (Di luar enam kewenangan yang menjadi hak pusat)
Disamping itu bagian tertentu urusan pemerintahan lainnya
yang berskala nasional.
• Disamping itu ada bagian urusan pemerintah yang bersifat
CONCURRENT, yaitu urusan pemerintahan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah
daerah.

10. URUSAN CONCURRENTURUSAN CONCURRENT
MENGANUT :MENGANUT :
• KRETERIA EKTERNALITAS
• KRETERIA AKUNTABILITAS
• KRETERIA EFISIENSI
• KRETERIA KESERASIAN HUBUNGAN
Kriteria tersebut adalah untuk
mewujudkan pembagian kewenangan
yang concurerrent secara proporsional.

11. Kriteria Eksternalitas :
Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan dampak/ akibat yang
ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan tersebut.
• Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka
urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan
kabupaten/ kota, apabila regional menjadi kewenangan
provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan
Pemerintah.

12. Kriteria Akuntabilitas:
Adalah pendekatan dalam pembagian urusan
pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat
pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan
adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/ dekat
dengan dampak atau akibat dari urusan yang ditangani
tersebut.
• Dengan demikian akutabilitas penyelenggaraan bagian
urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan
lebih terjamin.

13. Kriteria Efisiensi :
Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan
dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya
(personil, dana dan peralatan) untuk mendapatkan
ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus
dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.
• Oleh karena itu, pembagian urusan harus disesuaikan
dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah
beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut.
• Ukuran daya guna dan hasil guna tersebut dilihat dari
besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan
besar kecilnya risiko yang harus dihadapi.

14. Keserasian hubungan :
Bahwa pengelolahan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan
oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling
berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (inter – dependensi),
dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan
memperhatikan cakupan kemanfaatan.
• Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di tempuh
melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul
daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan
diatur dan diurusanya.
• Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi
terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian
urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terhadap
bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat
dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.

15. Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah :Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah :
• Urusan Binaan (Core):
Urusan yang penanganannya masih terdapat turut
campur (peran serta pemerintah) untuk membina
daerah-daerah otonomi.
• Urusan Wajib:
Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan
kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar;
• Urusan Pilihan :
Terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan
daerah.

16. • Secara sistematis urusan pemerintahan dikelompokkan dalam 3
(tiga) bagian, yaitu :
• Urusan binaan (Core) Depdagri, yang mencakup 6 urusan :
kependudukan dan catatan sipil; kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, kepegawaian dan persandian; pemberdayaan
masyarakat dan desa; penataan ruang; dan perencanaan
pembangunan.
• Urusan wajib, yang mencakup 17 urusan : pendidikan; kesehatan;
lingkungan hidup; pekerjaan umum; perumahan; kepemudaan dan
olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil;
ketenagakerjaan ; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga
sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan;
sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan dan perpustakaan.
• Urusan pilihan, yang mencakup 8 urusan : kelautan dan perikanan;
pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; pariwisata;
industri; perdagangan dan ketransmigrasian.

17. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAHHUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
• Permusawaratan dalam sistem pemerintahan
negara.
• Pemeliharaan dan pengembanan prinsip-
prinsip pemerintahan asli.
• Kebhinekaan.
• Negara hukum.

18. • Hubungan pusat-daerah
Hubungan pusat-
daerah
TUGAS PERBANTUANDEKONSENTRA
SI
DESENTRALISA
SI
DEKONSENTRA
SI
DEKONSENTRA
SI
DEKONSENTRASI
DEKONSENTRASI
DANA BAGI
HASIL
PAD,
RETRIBUSI
DLL
DAU DAN
DAK
PINJAMAN
DAERAH

19. • Hubungan pusat-daerah
Hubungan pusat-
daerah
TUGAS PERBANTUANDEKONSENTRA
SI
DESENTRALISA
SI
BEBAN APBN BEBAN APBD BEBAN YG
MENUGASKAN
HUB KEU PUSAT
DAERAH
DANA BAGI
HASIL
PAD,
RETRIBUSI
DLL
DAU DAN
DAK
PINJAMAN
DAERAH

20. DAU (Dana Alokasi Umum)
Merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi
masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama
pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.
Dana Bagi Hasil
Bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal
(antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara
Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan
perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
• DAK (Dana Alokasi Khusus)
Merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi
pembiayaan kebutuhan khusus Daerah dan/ atau kepentingan Nasional.
• Berdasarkan hasil rapat kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI
tanggal 08 Oktober 2007, telah disepakati alokasi Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyeimbang DAU untuk Tahun
Anggaran 2008. Selanjutnya, DAU akan ditetapkan melalui Perpres,
sementara DAK dan Dana Penyeimbang DAU melalui Peraturan Menteri
Keuangan.