This document discusses good governance and provides definitions from various sources such as the World Bank, UNDP, IMF, and others. It also discusses the history and criticisms of good governance. Regarding Indonesia, the document notes that based on governance indicators, Indonesia scores moderately and faces challenges such as corruption, income inequality, and software piracy. It outlines the characteristics of good governance as participatory, transparent, accountable, and inclusive. Finally, it discusses how to implement good governance in organizations and among public servants through clean and ethical bureaucracy, transparency, accountability, and public service orientation.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Tata Kelola Pemerintahan yang baik sudah pasti menjadi tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini ada beberapa hal yang penting terlupakan dari siapa saja yang mesti ikut serta dalam usaha menciptakan pemerintahan yang baik tersebut.
Melalui materi tentang Good Governance dalam seri mata kuliah Ekologi Pemerintahan, penting kiranya kita memahami bersama konsep, karakteristik dan bagaimana penerapan dari good governance tersebut.
Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Teori Modernisasi, Teori Ketergantungan, dan ...Muhammad Bahrudin
Prinsipnya teori pembangunan dunia ketiga ini adalah teori-teori yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara miskin/berkembang. Negara-negara ini disebut dengan negara dunia ketiga, yang identik dengan negara agraris dan negara tradisional. Dan ternyata, proses pemiskinan di negara dunia ketiga ini disinyalir akibat kontak dengan negara-negara maju (barat) dalam proses pembangunannya.
3 Teori ini akan dibahas pada Bab ini untuk menjelaskan sudut pandang pembangunan negara dunia ketiga yaitu;
- Teori Modernisasi yang melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal negara yang bersangkutan;
- Teori Ketergantungan, yang memaknai kemiskinan sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar; dan
- Teori Sistem Dunia, yang melihat bahwa dunia hanya sebagai satu sistem ekonomi yaitu kapitalis.
Referensi bahasan ini adalah buku "Sosiologi Perubahan Sosial" karya Nanang Martono pada Bab 5 tentang Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi
Perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Diskursus mengenai birokrasi telah menjadi perhatian banyak peneliti sosial dan politik beberapa dekade. Ilmuwan Indonesia seperti Miftah Thoha juga menjadi bagian yang tak melepaskan kesempatan tersebut. Prinsip birokrasi yang dikemukakan oleh Thoha menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara didunia menggunakan pemikiran Webber. Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan-penyimpangan ditemukan.
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Komunikasi di pemerintahan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Esensi pada komunikasi pemerintahan menekankan pada kemampuan managing staff (internal communication) dan managing people (external communication).
Good Governance Leads To Flourish Society & Nation (BS SAP)Neil Mathew
Our 10th Semester BS SAP (Behavioural Science - Social Awareness Program). This included a presentation, a hand-made poster, a survey and a short video.
International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) is an international journal intended for professionals and researchers in all fields of Humanities and Social Science. IJHSSI publishes research articles and reviews within the whole field Humanities and Social Science, new teaching methods, assessment, validation and the impact of new technologies and it will continue to provide information on the latest trends and developments in this ever-expanding subject. The publications of papers are selected through double peer reviewed to ensure originality, relevance, and readability. The articles published in our journal can be accessed online.
The Journal will bring together leading researchers, engineers and scientists in the domain of interest from around the world. Topics of interest for submission include, but are not limited to :
Good governance is the principle used in Management of government organizations as a means to improve the quality of development in the region. Good governance means a participatory form of governance that operates in a responsible, accountable and transparent manner, based on the principles of efficiency, legality and consensus to advance the rights of individual citizens and the public interest. Good governance means ensuring fairness, empowerment, employment and efficient service delivery. This research aims to Analysis of good governance and its pillars. Supriya Kumari "Good Governance and Its Pillars" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-5 | Issue-6 , October 2021, URL: https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd47535.pdf Paper URL : https://www.ijtsrd.com/humanities-and-the-arts/political-science/47535/good-governance-and-its-pillars/supriya-kumari
Good Governance concepts and applications .pdfZiaullahArify
This presentation includes:
1. Meaning and Definition of Good Governance;
2. Origin and Indicators of Good Governance;
3. Characteristics of Good Governance;
4. Challenges of Good Governance;
AN OVERVIEW OF THE TRANSFORMATION AGENDA:
THE EKITI STATE, NIGERIA EXPERIENCE
by
His Excellency Dr. Kayode FAYEMI
Governor, Ekiti State, Nigeria
During the Study Tour by Course 35 Of the
National Institute for Policy and Strategic Studies, Kuru
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. Urutan Penyajian
1. Beragam Definisi Governance dan Good
Governance;
2. Riwayat GG dan Kritik terhadap GG;
3. Indonesia Dalam Optik GG;
4. Karakteristik dan Esensi GG;
5. Bagaimana Membumikan GG dalam
Konteks Organisasi & Pegawai;
4. Beragam Definisi Governance & GG 1
Sumber Governance Good Governance
World Bank The process and institutions
through which decisions are made
and authority in a country is
exercised.
Inclusiveness & accountability established
in 3 areas:
Selection, accountability &
replacement of authorities (voice &
accountability; stability & lack of violence);
Efficiency of institutions, regulations,
resource management (regulatory
framework; government effectiveness);
Respect for institutions, laws & interactions
among players in civil society, business
& politics.
UNDP (1997) Exercise of economic, political
& administrative authority to
manage a country's affairs at all
levels. It comprises mechanisms,
processes & institutions through
which citizens & groups articulate
their interests, exercise their legal
rights, meet their obligations &
mediate their differences.
Characterised as participatory, transparent
… accountable … effective & equitable …
promotes the rule of law … ensures that
political, social & economic priorities are based
on broad consensus in society and that the
voices of the poorest and the most vulnerable
are heard in decision-making over the
allocation of development resources.
5. Beragam Definisi Governance & GG 2
Sumber Governance Good Governance
IMF (2005) Limited to economic aspects of
governance … in two spheres:
improving the management of public
resources …; supporting the
development & maintenance of a
transparent and stable economic and
regulatory environment conducive to
efficient private sector activities.
Ensuring the rule of law, improving the
efficiency and accountability of the
public sector, and tackling corruption.
DFID (2001) How the institutions, rules, and
systems of the state – the executive,
legislature, judiciary and military –
operate at central and local level and
how the state relates to individual
citizens, civil society and the private
sector.
7 key governance capabilities: 1) to
operate political systems which provide
opportunities for all people … to
influence government policy & practice;
2) to provide macroeconomic stability …
to promote the growth necessary to
reduce poverty; 3) to implement pro-
poor policy; 4) to guarantee the
equitable & universal provision of
effective basic services; 5) to ensure
personal safety & security; 6) to
manage national security; 7) to develop
honest & accountable government.
6. Beragam Definisi Governance & GG 3
Sumber Governance Good Governance
USAID
(2005)
The ability of government to
develop an efficient, effective &
accountable public management
process that is open to citizen
participation and that strengthens
rather than weakens a democratic
system of government.
Democratic governance: transparency,
pluralism, citizen involvement in
decision-making, representation &
accountability; focusing particularly on 5
areas: legislative strengthening,
decentralization and democratic local
governance, anti-corruption, civil-military
relations & improving policy
implementation.
Kaufman
(2003)
Exercise of authority through
formal & informal traditions &
institutions for the common good,
encompassing: (1) process of
selecting, monitoring & replacing
governments; (2) capacity to formulate
& implement sound policies & deliver
public services, (3) respect of citizens
& the state for the institutions that
govern economic & social interactions
among them.
Can be measured along 6 dimensions: 1)
voice and external accountability; 2)
political stability and lack of violence,
crime, and terrorism; 3) government
effectiveness; 4) lack of regulatory
burden; 5) rule of law; 6) control of
corruption.
7. Beragam Definisi Governance & GG 4
Sumber Governance Good Governance
Hyden, et.al
(2004)
The formation & stewardship of
the formal & informal rules
that regulate the public realm,
the arena in which state as well as
economic & societal actors interact
to make decisions.
Can be measured along 5 dimensions
(participation, fairness, decency,
efficiency, accountability &
transparency) in each of 6 arenas (civil
society, political society, government,
bureaucracy, economic society,
judiciary)
Hewitt de
Alcántara
(1998)
Exercise of authority within a
given sphere … efficient
management of a broad range of
organizations & activities …
involves building consensus, or
obtaining the consent or
acquiescence necessary to carry
out a program, in an arena where
many different interests are at
play.
Processes through which there is incorporation
of more creative and less technical
understanding of reform, more dialogue
about institutional and programmatic change,
more concern with the public sphere (state
and civil society) and how to strengthen it,
more integration of economic policy &
institutional reform, more attention to both
national & international factors that affect
governance.
Sumber: Merilee S. Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries”, dalam
Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, Vol. 17, No. 4, October 2004
9. Riwayat GG & Kritik thd GG
GG lahir akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap
governance crisis di dunia, terutama di Afrika (World Bank,
Governance and Development, 1992) Big government is bad
governance; good governance is less government; good
governance is better government.
Dalam perkembangannya muncul beberapa varian seperti
Good Enough Governance (Merilee S. Grindle), atau Great
Governance (Jim Collins), dan Sound Governance.
Grindle: “Good governance agenda is unrealistically long and
growing longer over time. Good enough governance” may
become a more realistic goal for many countries faced with the
goal of reducing poverty”.
Collins: “We don’t have great government, principally because
we have good government”.
10. Governance Problem
Grand Corruption: State Capture
o Leaders plundering state assets (Mobutu, Abacha);
o Powerful “oligarchs” buying state officials;
o Corrupt leaders colluding with corrupt investors: non-
competitive, non-transparent award of contracts (oil & gas).
Nepotism and Patronage in Public Service
o Political pressure for award of contracts, appointments;
o Politicized transfers (South Asia).
Administrative (Petty) Corruption & Inefficiency
o Bribes for licenses, permits, government services;
o Diversion of funds for public programs;
o Inefficient and ineffective service delivery.
Sumber: Sanjay Pradhan, Improving Governance in Developing Countries, World Bank.
11. Kritik thd GG
1. Sebagai konsep imperalis dan kolonial, serta konsep yang
dipaksakan oleh negara-negara donor/kekuatan
barat/perusahaan internasional maju terhadap negara
berkembang dan terbelakang (Julius K. Nyerere, mantan
Presiden Tanzania, 1998).
2. Nilai-nilai dan karakteristik GG sulit dilaksanakan karena selain
terlalu ambisius juga tidak realistis.
3. Agenda GG sangat banyak dan tidak memberikan petunjuk
tentang “apa yang penting dan apa yg tidak”, “apa harus
didahulukan dan apa yang harus diikuti” atau agenda GG dapat
dibuat lebih realistis.
4. GG sbg ramuan pembangunan internasional, namun gagal
mengatasi krisis pangan global.
5. Secara konseptual seharusnya keberhasilan penerapan GG di
berbagai negara dibarengi lbh menguatnya fundamental
ekonomi rakyat, tetapi kenyataannya sebaliknya.
13. Indonesia dlm Optik GG 1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
BRN KHM IDN LAO MYS MMR PHL SGP THA VNM
PercentileRank(0-100)
Voice and
Accountability
Political Stability &
Absence of
Violence/Terrorism
Government
Effectiveness
Regulatory Quality
Rule of Law
Control of Corruption
Sumber: Asclepias R. S. Indriyanto, States, Regional and Global Governance, Singapore, 2008
14. Indonesia dlm Optik GG 2
Indek gini rasio
(ketimpangan
pendapatan) 0,38
tahun 2010;
Pembajak
software ke- 3
setelah China dan
Vietnam (88%
software bajakan);
Peringkat 102
Kebebasan Pers
(Worldwide Press
Freedom, 2005);
Sumber: berbagai referensi, diolah, 2013.
15. Indonesia dlm Optik GG 3
65
97 98 2010
Good Governance?
Indonesia: Asian Miracle
Economic
Crisis
2004
Consolidation
of democracy
BR
2025
End of BR
Grand-design &
Long-term
Development
Planning
18. GG: from Government to Governance
v
Civil
Society
Private
Sector
State/
Govern-
ment
FacilitatingFacilitatingFacilitatingFacilitating
sociosociosociosocio----
politicalpoliticalpoliticalpolitical
interactioninteractioninteractioninteraction
Creating enablingCreating enablingCreating enablingCreating enabling
environment for political,environment for political,environment for political,environment for political,
social & economic affairssocial & economic affairssocial & economic affairssocial & economic affairs
Generate jobsGenerate jobsGenerate jobsGenerate jobs
and incomeand incomeand incomeand income
v a l u e
v a l u e
v a l u e
v a l u e
v a l u e
Common interest,
Shared responsibility
among actors
22. GG dalam konteks Organisasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan yg Bersih &
Bebas KKN
1. Penegakan disiplin PNS di
seluruh instansi pemerintah;
2. Penerapan pakta integritas
bagi pejabat pemerintah;
3. Kepatuhan penyampaian
Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
4. Kebijakan Antikorupsi;
5. Penyelenggaraan SPIP;
6. Pengembangan Sistem e-
Procurement Nasional;
7. Tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK;
8. Akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara;
9. Pengaduan masyarakat.
Peningkatan Kualiats
Pelayanan Publik
1. Penerapan Standar
Pelayanan pada Unit
Penyelenggara Pelayanan;
2. Penerapan Maklumat
Pelayanan pada unit
pelayanan publik;
3. Penerapan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk
pelayanan utama dan
investasi;
4. Penerapan Manajemen
Pengaduan;
5. Percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik;
6. Pelaksanaan evaluasi dan
penilaian terhadap kinerja
pelayanan publik.
Peningkatan
Kapasitas Birokrasi
1. Penataan kelemba-
gaan instansi
pemerintah;
2. Penataan ketatalak-
sanaan instansi
pemerintah;
3. Pemantapan
kualitas manajemen
SDM;
4. Pengembangan &
penerapan e-
government;
5. Sistem kearsipan &
dokumentasi
berbasis TIK;
6. Penyelenggaraan
SAKIP.
Berdasarkan Sasaran Dalam RPJMN 2010-2014
23. GG dalam konteks Organisasi
1. Birokrasi yg bersih, yakni birokrasi yg bekerja dengan
menghindari berbagai tindak penyimpangan / perbuatan tercela
seperti KKN.
2. Birokrasi yg efisien, efektif dan produktif, yakni birokrasi yg
mampu memberikan dampak positif (manfaat) kpd masyarakat
& mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat,
berdayaguna & tepat guna.
3. Birokrasi yg transparan, yakni birokrasi yg membuka diri thd hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yg benar & tidak
diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Birokrasi yg melayani masyarakat.
5. Birokrasi yg akuntabel, yakni birokrasi yg bertanggungjawab
atas setiap proses & kinerja atau hasil akhir dari program
maupun kegiatan.
Sumber: Permenpan No. 15/2008 tentang Pedoman Umum RB
24. GG dalam konteks Pegawai
Taat asas, tertib administrasi, disiplin kinerja, pegang
teguh etika organisasi & etika profesi;
Membongkar berbagai belenggu untuk terus berubah
dan berinovasi;
Perkuat transparansi, buka diri, dan dorong semangat
berbagi;
Jaga terus integritas diri, jadilah Good Person.
Good Person leads to Good Institution Good Institution
leads to Good Governance GG leads to stronger
development and stronger development leads to stronger
governance.
GG is a virtuous circle (World Bank).