Ayu Ting-ting makan kepiting, thank u for everythink
1. Kelompok 1
Anggota:
Dandy Zuli Purnomo 42220001
Rindiani 42220002
Maizarah Misterjeng B. 42220003
Besse Evi Selfiana 42220004
Wina Riska Nefia 42220005
Muh. Ikhwan Nur Hidayah 42220006
Muh. Ilham Ihsari 42220007
Nini Suryani Bakri 42220008
Mila Amelia Malik 42220009
Sri Reskita Syamsuri 422200010
Melisa 422200011
Elsha Adrianti 422200012
2. Perbandingan dinamika penerapan Pancasila di masa
demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin (orde
lama)
Pembahasan
Topik
3. Dari rakyat, artinya bahwa suatu negara terbentuk karena adanya
kekuasaan pemerintahan yang diberikan dari rakyat. Unsur dalam negara
yang paling pokok adalah rakyat, karena semua hasil pemikirannya adalah
dari rakyat. Dan perlu diingat pula, dalam suatu sistem demokrasi,
pemerintah mendapatkan kekuasaan yang berasal dari rakyat.
Oleh rakyat, artinya bahwa dalam penyelenggaraan negara, rakyat harus
diikutsertakan. Karena rakyat telah mendapatkan kekuasaan terbesar dalam
posisi di negaranya, maka rakyat harus bertanggungjawab atas segala
fasilitas yang disediakan pemerintah; masyarakat harus ikut menjaga
ketertiban dan ketenteraman masyarakat lainnya di negara tersebut.
Untuk rakyat, artinya bahwa segala ketertiban dan ketenteraman yang
dipelopori oleh masyarakat itu pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi
rakyat itu sendiri. Karena itulah, dalam membantu menjaga ketertiban rakyat
harus mengingat bahwa semua itu adalah untuk diri rakyat sendiri.
Pengertian Demokrasi
Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan suatu negara
yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
4. Dikala orde lama demokrasi yang pernah berlaku di
Indonesia, Pancasila di kenali sebab paradigma yang
telah beredar di dunia nyata yang sebelumnya di kelilingi
oleh tajamnya sebuah konflik dari ideologi negara. Di
masa orde lama adalah masa dimana Indonesia masih
mencari bentuk dari implementasi pancasila yang
merupakan tatanan dasar di dalam sistem kenegaraan
kita. Karena pada masa itu banyak sekali implementasi
dari pancasila yang beredar di dalam NKRI.
6. Dinamika penerapan Pancasila di masa demokrasi
liberal
1950 – 1959
Dengan berubahnya RIS menjadi NKRI maka UUD RIS diganti dengan UUD Sementara
(UUDS) sampai tersusunnya UUD yang baru. Pemerintahan RI pada saat ini berubah menjadi
demokrasi liberal, karena memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpolitik baik
membentuk partai baru ataupun menjadi anggota partai. Kekuasaan pemerintahan ada pada
Perdana Menteri (Parlementer), sedangkan presiden menjadi kepala negara. Partai-partai besar
yang ada saat itu antara lain : PNI, Mayumi, NU, dan PKI. Banyaknya partai di Indonesia
menyebabkan sering kali terjadi pergantian Perdanan Menteri, bahkan dalam waktu 9 tahun
telahterjadi pergantian pedana menteri sebanyak 7 kali.
7. Perbaikan masalah keamanan dan ketentraman
Penyempurnaan organisasi pemerintahan
Penyempurnaan angkatan bersenjata
Melaksanakan ekonomi nasional
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif
Melaksanakan pemilu
Pengembalian Irian Barat.
hal ini dapat dilihat dari program setiap kabinet yang pada umumnya
mencantumkan:
8. Kabinet Natsir (6 Sept. 1950 – 21 Maret)
Kabinet yang dimaksudkan dan beberapa hal penting yang harus diketahui adalah:
1.
2. Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952)
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)
5. Kabinet Burhanudin (12 Agustus 1955 – Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)7.
7. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
9. Dominannya politik
aliran. maksudnya partai
politik yang sangat
mementingkan kelompok
atau alirannya sendiri dari
pada mengutamakan
kepentingan bangsa.
Tidak mampunya para anggota
konstituante bersidang dalam
menentukan dasar negara. Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3
keputusan yaitu : Menetapkan
pembubaran konstituante,
Menetapkan UUD 1945 berlaku
kembali sebagai konstitusi negara
dan tidak berlakunya UUDS 1950,
dan Pembentukan MPRS dan DPRS.
Landasan sosial ekonimi
rakyat yang masih rendah
Demokrasi pada masa itu dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik
demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal – hal sebagai berikut ;
10. Pada demokrasi liberal menekankan pada hak-hak individu yang diperoleh.
Di masa itu, bermunculan pemberontakan seperti Republik Maluku Selatan
(RMS), PRRI, dan Permesta.Aksi pemberontakan tersebut ingin melepaskan
diri dari Indonesia. Lalu pada 1956 dilaksanakan pemilihan umum (pemilu)
yang dianggap pemilu paling demokrasi. Anggota konstituante hasil pemilu
tidak dapat menyusun Undang-Undang dasar seperti yang diinginkan.
Hal tersebut memicu krisi politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga
menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekrit presiden 1959.
Pada masa ini kekuatan demokrasi belum tampak karena demokrasi dan
pemerintahan masih berpusat pada bangsawan dan kaum terpelajar,
sehingga rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu demokrasi, mengingat
usia kemerdekaan Indonesia yang masih muda saat itu dan keadaan sosial
politik yang belum stabil setelah penggantian konstitusi, maka tak ayal
banyak rakyat Indonesia yang terutama berada di bawah garis kemiskinan
lebih memikirkan kelangsungan hidupnya daripada harus memikirkan
tentang demokrasi dan pemerintahan.
11. Dinamika penerapan Pancasila di masa demokrasi
terpimpin (Orde Lama)
Berlangsung dari tahun 1959-1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin.
Menurut ketetapan MPRS no. XVIII/MPRS/1965 demokrasi terpimpin adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari demokrasi liberal
1959- 1966.
12. 1) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit adalah keputusan presiden tanpa persetujuan DPR
yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Undang
Undang apabila negara dalam keadaan bahaya. Presiden
Sukarno menganjurka kepada Dewan Konstituante agar
kembali kepada UUD 1945, guna menghindari perpecahan,
yaitu sebuah demokrasi yang dipimpin oleh dasar negara
Pancasila dan UUD 1945.
2) Penyimpangan yang terjadi masa demokrasi terpimpin
yaitu:
1. Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai
politik,
2. Peranan parlemen yang lemah,
3. Jaminan hak – hak dasar warga negara masih lemah,
4. Terjadinya sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara
pusat dan daerah,
5. Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media masa
yang tidak di ijinkan terbit.
13. 3) Pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR
Presiden mengeluarkan Penpres yang isinya tentang pembubaran DPR dan
pembentukan DPRGR. Karena yang menentukan Presiden maka DPRGR akan
mengikuti apa yang menjadi kebijakan Presiden. Tugas utama DPRGR antara
lain :
a. Melaksanakan Manifesto Politik
b. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
4) Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
DPAS dibentuk oleh Presiden berdasarkan Penpres no. 3 tahun 1959. ketiga
lembaga tinggi negara (MPRS, DPRGR, dan DPAS) merupakan bentukan
presiden, secara tidak langsung maka lembaga-lembaga tersebut
kedudukannya berada di bawah Pemerintah.
14. 5) Dengan adanya pemberontakan G30S / PKI pada tanggal 30
September 1965. Demokrasi terpimpin berakhir karena kegagalan
presiden Soekarno.
6) Kemudian persaingan diantara elit politik dan militer akhirnya
memuncak pada peristiwa pembunuhan 6 jenderal pada 1 Oktober
1965 yang kemudian diikuti dengan krisis politik dan kekacauan sosial.
7) Akhir dari demokrasi terpimpin di tandai dengan dikeluarkannya
surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Jenderal
Soeharto untuk mengatasi keadaan. 11 Maret 1966 adalah hari
bersejarah dikeluarkannya Supersemar.
15. Demokrasi Liberal : Merupakan demokrasi
yang segala jenis pemikiran serta keputusan
yang diambil berdasarkan kepada hak dari
setiap individu dan kemudian ditetapkan
oleh pemimpin negara (presiden) yang
merupakan seorang penentu dari keputusan
tersebut.Pada masa ini juga kekuatan
demokrasi belum tampak karena demokrasi
dan pemerintahan masih berpusat pada
bangsawan dan kaum terpelajar, sehingga
rakyat kebanyakan tidak mengerti apa itu
demokrasi dan tidak terlalu peduli tentang
demokrasi.
Pembanding/perbedaan Demokrasi Liberal
dan Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)
16. Demokrasi Terpimpin : Demokrasi yang
di lakukan oleh pemimpin negara dan
segala keputusan dan juga pengambilan
suara dilakukan dan berpusat pada
pemimpin negara kala itu yaitu sang
presiden. Demokrasi terpimpin dibentuk
bukan tanpa tujuan, tujuannya adalah
untuk menata ulang kehidupan politik
serta pemerintahan berdasarkan UUD
1945. Akan tetapi pemusatan segala
keputusan dan pengambilan suara
kepada presiden juga memiliki banyak
kelemahan yang pada akhirnya justru
terdapat banyak pelanggaran UUD 1945
pada proses pelaksanaannya.
