1. BAB 5
DEMOKRASI
1. Putri Ayundari 1818011067 10. Deralitha Meilinia 1818011076
2. Wulan Yuniarti 1818011068 11. Tyaradhia Ranita 1818011077
3. Dwi Wulan Noviyanti 1818011069 12. M Anfasha Admar 1818011078
4. Fauzan Abdillah 1818011070 13. Agmes Bintang 1818011079
5. Alfina Indah Nabila 1818011071 14. Putri Sagita 1818011080
6. A. A. Mas Sinta 1818011072 15. Lucky Ikran 1818011081
7. Erry Rizki Amelia 1818011073 16. Alfi Hakim 1818011082
8. Didi Sujadi 1818011074 17. Syarifatunnisa 1818011083
9. Meliasari 1818011075
2. A. PENGERTIAN DAN KONSEP
DEMOKRASI
◦Demokrasi -> bahasa Yunani, DEMOS berarti RAKYAT, dan CRATOS
berarti PEMERINTAHAN. Sehingga menjadi PEMERINTAHAN
RAKYAT
◦Demokrasi -> Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat
◦Pilar Demokrasi -> kekuasaan politik dibagi tiga (trias politica) yaitu
eksekutif, yudikatif, dan legislatif
3. Demokrasi menurut para ahli:
1. Aristoteles
Demokrasi-> sebagai kebebasan, karena hanya dgn kebebasan setiap warga
negara dapat saling berbagi kekuasaan
2. Kraneburg
Demokrasi -> cara memerintah rakyar
3. Abraham Lincoln
Demokrasi-> pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat
4. Koentjoro Poerbopranoto
Demokrasi-> sebuah sistem dimana rakyat ikut berpartisipasi secara aktif dalam
pemerintahan negara
5. B. PERKEMBANGAN PAHAM
DEMOKRASI
Perkembangan paham demokrasi dapat dibagi dalam beberapa periode:
I. Periode 1945- 1949, pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi pancasila
seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat diselenggarakan.
II. Periode 1949- 1950, Periode ini berlaku Konstitusi RIS. Yang mana indonesia dibagi
dalam beberapa negara bagian.
III. Periode 1950- 1959, periode ini di berlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang
disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1945.
IV. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah
menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden
dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial-politik
semakin meluas
6. V. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era Orde Baru yang merupakan
demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan, seperti : penyalahgunaan
kekuasaan, dengan tumbuhnya KKN, kebebasan bicara dibatasi, praktek
demokrasi menjadi semu.
VI. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi Konstitusional
era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif,
legislatif dan yudikatif.
7. C. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA
ØDemokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 1950 )
Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fisik di Indonesia. Bangsa
Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Karena itulah, demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan
mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu. Pada awal
kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun
2002 ). Pada pasal tersebut tertulis
“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, dan Dewan
Pertimbangan Agung dibentukmenurut Undang-Undang Dasar ini, segala
kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional ”
8. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang
absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat antara lain:
1. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945
tentang Perubahan KNIP menjadi lembaga Legislatif.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan
Partai Politik.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan
Sistem pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer.
9. Ø Demokrasi pada masa Parlementer ( 1950 – 1959 )
Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi
parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi
yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS)1950. Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya
sistem kabinet kesistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai
simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala
pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri.
10. Kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen,yaitu
1. Adanya pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Melalui
pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin hak politik warga negara.
2. Tingginya akuntabilitas politik
3. Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif
Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah:
◦ Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan
sebagai ajang konflik kepentingan.
◦ Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru.
◦ Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat.
Atas dasar kegagalan tersebut Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi:
a. Menetapkan pembubarkan konstituante
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950
c. Pembentukan MPRS dan DPAS.
11. Ø Demokrasi Terpimpin/Orde Lama (1959 – 1966)
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Sistem
pemerintahan yang berlaku pada masa ini adalah sistem pemerintahan presindensiil.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada
kepemimpinan Presiden Sukarno.
Demokrasi ini dibentuk dengan maksud sesuai dengan sila ke-4 yaitu pemerintahan yang
dipimpin dengan musyawarah yang mencirikan dengan Indonesia. Namun dalam
prakteknya Soekarno dalam menjalankan pemerintahan banyak melakukan penyimpangan
penyimpangan yang merugikan bangsa Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI untuk
memecahkan Indonesia.
12. Ø Demokrasi masa Orde Baru (1966 – 1998)
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya
Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru
berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi
Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi
yang merajalela.
Dalam pelaksanaan pemerintaha, presiden bersikap sentralistik. Pada masa ini pancasila
dijadikan sumber tindakan otoriter yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga banyak
terjadi kasus pelanggaran HAM, KKN sehingga masayarakat hanyalah merasakan
kesengsaraan sehingga terjadilah gerakan reformasi yang menuntut pemerintah untuk
mengubah fungsi pancasila sebagai dasar Negara bukan untuk bahan kekuasaan
pemerintahan.
13. Ø Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998 – Sekarang)
Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa
reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto
menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada
tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan
demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa
reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada
Pancasila dan UUD 1945.
14. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan
mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:
1. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
2. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
3. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bebas dari KKN
4. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden RI
5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Sebagai bentuk
pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999.
Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus
dilaksanakan
15. a. Demokrasi Indonesia Pada Masa Reformasi
setelah berakhirnya pemerintah soeharto 1998, Indonesia sedang berusaha menuju
kepada sistem politik yang demokratis dengan melakukan reformasi struktural yang
mendukung berkembangnya pemerintah demokrasi.
b. Demokrasi Indonesia Saat Ini
Demokrasi Indonesia pasca kolonial, kita mendapati peran demokrasi yang makin luas. Di
zaman Soekarno, kita mengenal beberapa model demokrasi. Partai-partai Nasionalis,
Komunis bahkan Islamis hampir semua mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sesuatu
yang ideal. Bahkan bagi mereka, demokrasi bukan hanya merupakan sarana, tetapi
demokrasi akan mencapai sesuatu yang ideal. Bebas dari penjajahan dan mencapai
kemerdekaan adalah tujuan saat itu, yaitu mencapai sebuah demokrasi. Oleh karena itu,
orang makin menyukai demokrasi.
16. D. Pemahaman Tentang Pilar- pilar
Demokrasi
Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan
pada 10 pilar demokrasi (Achmad Sanusi, 2006 : 193-205), yaitu:
A. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa
Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua warga negara dalam
menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.
B. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia
Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat
manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan HAM demi terwujudnya
keadilan dalam bermasyarakat
17. C. Demokrasi yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat
Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi.
Pelaksanaan kedaulatan melalui sitem perwakilan. Untuk mengisi lembaga
perwakilan dilaksanakan pemilu secara periodik.
D. Demokrasi yang Didukung Kecerdasan
Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak
untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan
dan politik sangat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga
negara untuk kesadaran hak dan kewajibannya
E. Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan
Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk
menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Dan
memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan
dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan
18. F. Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum
Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan
yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum kebebasan
akan mengarah perbuatan yang anarkis yang pada akhirnya perbuatan itu
meninggalkan nilai-nilai demokrasi
G. Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah
Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan
bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan
bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang.
Sebagai wujud prinsip demokrasi, kekuasaan negara tidak dipusatkan pada
pemerintah pusat saja namun sebagian diserahkan kepada daerah dan menjadi
urusan rumah tangga daerah itu sendiri.
19. H. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja melaikan juga demokrasi sosial dan
ekonomi.
I. Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat
Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi, yaitu system pengelolaan
perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari
persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga
mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.
J. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak
yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hokum yang seadil-adilnya.
Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun
hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat.
