Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
Similar to Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Liberal
- 2. SISTEM DEMOKRASI LIBERAL BIDANG EKONOMI PLAN KASIMO GUNTING SYAFRUDIN EKONOMI ALI BABA GERAKAN BENTENG BIDANG POLITIK A. KABINET NATSIR B. KABINET SUKIMAN C. KABINET WILOPO D. KABINET ALI SASTRO AMIJOYO I E. KABINET BURHANUDD IN HARAHAP F. KABINET ALI SASTRO AMIJOYO II G. KABINET DJUANDA
- 3. SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN •DISKRIPSI •PELAKSANAAN •PENYIMPANGAN
- 4. Demokrasi liberal adalah kondisi politik yang melindungi secara konstitusional hak- hak individu dari kekuasaan pemerintah. CIRI DEMOKRASI LIBERAL : PRESIDEN DAN WAPRES TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR MENTERI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEBIJAKAN PERDANA MENTRI DIANGKAT OLEH PRESIDEN
- 5. BIDANG POLITIK • SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER • MENTERI – MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PERDANA MENTERI • MEMILIKI PARTAI OPOSISI • UUDS 1950
- 6. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Partai Oposisi : PNI dan PKI Partai Pemerintah : Masyumi Program Kerja: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir Diganti karen gagal dalam perjuangan Irian barat, mosi tidak percaya dari Hadikusumo mengenai PP No. 39
- 7. KABINET SUKIMAN Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo Program (27 April 1951 – 3 April 1952) Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi Partai Oposisi : PKI Nasionalisasi de javasche Bank Program Kerja: 1. Pelepasan 950 tapol 2. Penumpasan PKI dan faham komunis 3. Menjamin keamanan dan ketentraman 4. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 5. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 6. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya Diganti karena :- Penandatanganan MSA- Gagal dalam pembebasan Irian Barat
- 8. KABINET WILOPO Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Partai Pemerintah : PNI Partai Opsisi : PKI dan Masyumi Program dalam negeri : 1. Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), 2. Meningkatkan kemakmuran rakyat, 3. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri : 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, 2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, 3. Serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif diganti karena Gerakan separatis, Peristiwa 17 Oktober 1952, Peristiwa Tanjung Morawa Kemunduran : Sebab Krisis ekonomi dan peristiwa 17 Oktober 1952
- 9. Program : 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya 3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian Pertikaian politik 5. Pelaksanaan KAA Kabinet Koalisi antara PNI dan NU Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoy o (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) KABINET ALI SASTROA MIJOYO I Partai Opsisi : Masyumi dan PKI Kemunduran : 1. Masalah dalam tubuh TNI – AD 2. Keadaan ekonomi Indonesia memburuk 3. Korupsi dan inflasi merajalela
- 10. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP •(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) •Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap •Partai Pemerintah : Masyumi •Partai Oposisi : PNI •Program : Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi Perjuangan pengembalian Irian Barat Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. •Bubar karena menyerahkan mandatnya kepada pemerintah •Tugas burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu setelah berhasil dia mengembalikan mandat kepada presiden
- 11. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Partai pemerintah : PNI, Masyumi, dan NU Partai Oposisi : PKI Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo Program kerja : Perjuangan pengembalian Irian Barat Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Bubar karena gerakan separis didaerah,perbedaan pendapat antara TNI dengan Masyumi dan adanya perpecahan dalam partai koalisi
- 12. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959) Panca Karya/kerja Dipimpin Oleh : Ir. Juanda Bubar karena dikeluarkannya dekrit/konsepsi presiden • Normalisasi keadaan Republik Indonesia • Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB • Perjuangan pengembalian Irian Jaya • Mempergiat/mempercepa t proses Pembangun Program : Membentuk Dewan Nasional
- 13. BIDANG EKONOMI • UU NO. 19 TAHUN 1945 MENGENAI NILAI TUKAR MATA UANG ORI • 1 OKTOBER 1946 UANG KERTAS BARU ORI • PERPU NO. 2 TAHUN 1946 PENDIRIAN BNI SEBAGAI BANK SIRKULASI
- 14. • PLAN KASIMO • PEMBERIAN BANTUAN BAGI PARA PETANI DAN PEMILIK TANAH. • PERBAIKAN DALAM BIDANG PERTANIAN
- 15. GUNTING SYAFRUDDIN • PEMOTONGAN NILAI UANG (SANERING). CARANYA MEMOTONG SEMUA UANG YANG BERNILAI RP. 2,50 KE ATAS HINGGA NILAINYA TINGGAL SETENGAHNYA. • KEBIJAKAN INI DILAKUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN SYAFRUDDIN PRAWIRANEGARA PADA MASA PEMERINTAHAN RIS. TINDAKAN INI DILAKUKAN PADA TANGGAL 20 MARET 1950 BERDASARKAN SK MENTERI NOMOR 1 PU TANGGAL 19 MARET 1950 • TUJUANNYA UNTUK MENANGGULANGI DEFISIT ANGGARAN SEBESAR RP. 5,1 MILIAR. • DAMPAKNYA RAKYAT KECIL TIDAK DIRUGIKAN KARENA YANG MEMILIKI UANG RP. 2,50 KE ATAS HANYA ORANG-ORANG KELAS MENENGAH DAN KELAS ATAS. DENGAN KEBIJAKAN INI DAPAT MENGURANGI JUMLAH UANG YANG BEREDAR DAN PEMERINTAH MENDAPAT KEPERCAYAAN DARI PEMERINTAH BELANDA DENGAN MENDAPAT PINJAMAN SEBESAR RP. 200 JUTA
- 16. GERAKAN BENTENG PROGRAMNYA : 1. MENUMBUHKAN KELAS PENGUSAHA DIKALANGAN BANGSA INDONESIA. 2. PARA PENGUSAHA INDONESIA YANG BERMODAL LEMAH PERLU DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL.
- 17. NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK • TUJUANNYA ADALAH UNTUK MENAIKKAN PENDAPATAN DAN MENURUNKAN BIAYA EKSPOR, SERTA MELAKUKAN PENGHEMATAN SECARA DRASTIS. • PERUBAHAN MENGENAI NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK MENJADI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DAN BANK SIRKULASI DIUMUMKAN PADA TANGGAL 15 DESEMBER 1951 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 1951
- 18. ALI-BABA TUJUAN DARI PROGRAM INI ADALAH : 1. UNTUK MEMAJUKAN PENGUSAHA PRIBUMI. 2. AGAR PARA PENGUSAHA PRIBUMI BEKERJASAMA MEMAJUKAN EKONOMI NASIONAL. 3. PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PENGUSAHA SWASTA NASIONAL PRIBUMI DALAM RANGKA MEROMBAK EKONOMI KOLONIAL MENJADI EKONOMI NASIONAL. 4. MEMAJUKAN EKONOMI INDONESIA PERLU ADANYA KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA PRIBUMI DAN NON PRIBUMI.
- 19. PEMILIHAN UMUM • HASIL PEMILU I MEMUNCULKAN EMPAT PARTAI TERKEMUKA YANG MERAIH KURSI TERBANYAK DI DPR DAN KONTITUANTE , YAITU : PERIMBANGAN PEROLEHAN KURSI DPR HASIL PEMILU TAHUN 1955 TAHAP I : MASYUMI : 60 KURSI PNI : 58 KURSI PKI : 32 KURSI NU : 47 KURSI PARTAI LAINYA MEMPEREBUTKAN SISA 75 KURSI PERIMBANGAN PEROLEHAN KURSI KONTITUANTE HASIL PEMILU TAHUN 1955 TAHP II : • PNI : 199 KURSI • MASYUMI : 112 KURSI • NU : 91 KURSI • PKI : 80 KURSI • PARTAI LAINNYAMEMPEREBUTKAN SISA 118 KURSI.
- 20. • WALAUPUN PEMILU I DAPAT BERLANGSUNG DENGAN AMAN, LANCAR DAN TERTIB TETAPI KEADAAN POLITIK DAN KEAMANAAN BELUM STABIL,HAL INI DI SEBABKAN OLEH : 1. SERING TERJADI PERTENTANGAN ANTAR POLITIK. 2. PARTAI POLITIK HANYA MEMPERTAHANKAN KEYAKINAN PARTAINYA. 3. ANGGOTA DPR HASIL PEMILU BELUM DAPAT MEMENUHI HARAPAN RAKYAT. 4. BADAN KONTITUANTE GAGAL MENYUSUN UUD.
- 21. KEGAGALAN KONSTITUANTE MENYUSUN UNDANG – UNDANNG DASAR • KEMACETAN POLITIK DALAM KONTITUANTE, BAGI MILITER MERUPAKAN SITUASI YANG MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN BANGSA DAN NEGARA, MAKA KSAD LETJEN AH NASUTION (ATAS NAMA PEMERINTAH / PERPU ) MENGELUARKAN LARANGAN BAGI SEMUA KEGIATAN POLITIK MULAI TANGGAL 3 JUNU 1959. LARANGAN ITU DITINDAK LAUNJUTI OLEH PRESIDEN SOEKARNO, DENGAN MENGELUARKAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959.
- 22. DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI LIBERAL • PROKER TDK DPT DIJALANKAN DGN BAIK • MASUKNYA BUDAYA ASING • BANYAKNYA PENGANGGURAN
- 23. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 – 1967) • SENTRALISASI KEKUASAAN • KEPPRES NO.2/1959, TUGAS MPRS MENYUSUN GBHN • PEMBENTUKAN KABINET KERJA • SEMBOYAN NASAKOM UNTUK MEMPERSATUKAN BANGSA YANG BERBEDA FAHAM • MEMPERERAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA DIBENTUK RESOPIM
- 24. CIRI • DASAR NEGARA USDEK • PENYATUAN TNI & KEPOLISIAN DALAM ABRI • PARPOL DOMINAN => PKI • GELAR PRESIDEN PADUKA YM,PEMIMPIN BESAR REVOLUSI • PEMBUBARAN BEBERAPA PARPOL SPT MASYUMI,PSI,MURBA,BPS • PEMBENTUKAN FRONT NASIONAL
- 25. POLITIK • SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL • PEMBENTUKAN KABINET KERJA • KEDUDUKAN LEMBAGA TINGGI DAN TERTINGGI NEGARA BERADA DIBAWAH PRESIDEN • PARTAI TERKUAT : PKI • BERGABUNG DALAM NEFO • HUBUNGAN DIPLOMATIK 5 NEGARA, POROS JAKARTA – PEKING – PHNOMPENH – HANOI PYONGYANG (IND – RRC – VIETNAM UTARA – KAMBOJA – KORUT) o Melaksanakan politik mercusuar /mendirikan bangunan/gedung yg berukuran besar/spektakuler o Melaksanakan politik konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) o Politik luar negeri lebih cenderung pada blok kiri/timur (NEFO/New Emerging Force/persekutuan negara – negara yg berfaham sosialis komunis)
- 26. EKONOMI • EKONOMI TERPIMPIN,KOMANDO,TERPUSAT • SANERING = PEMOTONGAN NILAI TUKAR MATA UANG KERTAS • PEMBEKUAN SIMPANAN NASABAH BANK MULAI RP 25.000 KEATAS • DEKLARASI EKONOMI • MEMBENTUK DEPERNAS YANG BERTUGAS MENYUSUN RANCANGAN PEMBANGUNAN SEMESTA DENGAN POLA 8 TAHUN
- 27. PELAKSANAAN DEMOKRASII TERPIMPIN a. DEMOKRASI TERPIMPIN BERLAKU DI INDONESIA ANTARA TAHUN 1959-1966, YAITU DARI DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 HINGGA JATUHNYA KEKUASAAN SUKARNO. b. DISEBUT DEMOKRASI TERPIMPIN KARENA DEMOKRASI DI INDONESIA SAAT ITU MENGANDALKAN PADA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SUKARNO. c. TUGAS DEMOKRASI TERPIMPIN : DEMOKRASI TERPIMPIN HARUS MENGEMBALIKAN KEADAAN POLITIK NEGARA YANG TIDAK SETABIL SEBAGAI WARISAN MASA DEMOKRASI PARLEMENTER/LIBERAL MENJADI LEBIH MANTAP/STABIL. Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
- 28. PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DARI UUD 1945 KEDUDUKAN PRESIDEN PEMBENTUKAN MPRS PEMBUBARAN DPR DAN PEMBENTUKAN DPR-GR PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG SEMENTARA PEMBENTUKAN FRONT NASIONAL PEMBENTUKAN KABINET KERJA KETERLIBATAN PKI DALAM AJARAN NASAKOM ADANYA AJARAN RESOPIM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA PENATAAN KEHIDUPAN PARTAI POLITIK ARAH POLITIK LUAR NEGERI
- 29. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN PEMBENTUKAN BADAN PERANCANG PEMBANGUNAN NASIONAL TUGAS BAPPENAS : MENYUSUN RENCANA JANGKA PANJANG DAN RENCANA TAHUNAN, BAIK NASIONAL MAUPUN DAERAH. ENGAWASI DAN MENILAI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. MENYIAPKAN SERTA MENILAI HASIL KERJA MANDATARIS UNTUK MPRS. PENURUNAN NILAI UANG (DEVALUASI) TUJUAN : GUNA MEMBENDUNG INFLASI YANG TETAP TINGGI UNTUK MENGURANGI JUMLAH UANG YANG BEREDAR DI MASYARAKAT MENINGKATKAN NILAI RUPIAH SEHINGGA RAKYAT KECIL TIDAK DIRUGIKAN.
- 30. DAMPAK POLEKSOSBUD PD DEMOKRASI TERPIMPIN • KRISIS EKONOMI • STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN NEGARA TERGANGGU • PERISTIWA G 30 S • BUDAYA EROPA /USA DILARANG • BUDAYA NASIONAL/DAERAH BERKEMBANG PESAT • PRODUKSI BARANG /SENJATA DARI CHINA DAN RUSIA BANYAK MASUK DI INDONESIA
- 31. PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN DIMULAI DENGAN BERLAKUNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959. LATAR BELAKANG DIKELUARKAN DEKRIT PRESIDEN : o UNDANG-UNDANG DASAR YANG MENJADI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA BELUM BERHASIL DIBUAT SEDANGKAN UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS 1950) DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL DIANGGAP TIDAK SESUAI DENGAN KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA. o KEGAGALAN KONSTITUANTE DALAM MENETAPKAN UNDANG- UNDANG DASAR SEHINGGA MEMBAWA INDONESIA KE JURANG KEHANCURAN SEBAB INDONESIA TIDAK MEMPUNYAI PIJAKAN HUKUM YANG MANTAP. o SITUASI POLITIK YANG KACAU DAN SEMAKIN BURUK.
- 32. • PERTIMBANGAN LAHIRNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 : 1. ANJURAN UNTUK KEMBALI KE UUD 1945 TIDAK MEMPEROLEH KEPUTUSAN DARI KONSTITUANTE. 2. KONSTITUANTE TIDAK MUNGKIN LAGI MENYELESAIKAN TUGASNYA KARENA SEBAGIAN BESAR ANGGOTANYA TELAH MENOLAK MENGHADIRI SIDANG. 3. KEMELU6 DALAM KONSTITUANTE MEMBAHAYAKAN PRSATUAN, MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA, DAN MERINTANGI PEMBANGGUNAN NASIONAL.
- 33. • KEPUTUSAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 : 1. KONTITUANTE DI BUBARKAN. 2. UUD 1945 KEMBALI BERLAKU SEBAGAI UUD REPUBLIK INDONESIA. 3. SEGERA MEMBENTUK MPRS DAN DPAS.
- 34. • SISI POSITIF DEKRIT PRESIDEN : 1. MENYELAMATKAN DARI PERPECAHAN DAN KRISIS POLITIK BERKEPANJANGAN. 2.MEMBERIKAN PEDOMAN YANG JELAS (UD 1945) BAGI KELANGSUNGGAN NEGARA. 3. MERINTIS PEMBENTUKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPRS) DAN LEMBAGA TINGGI (DPAS) YANG SELAMA MASA DEMOKRASI LIBERAL TERTUNDA – TUNDA PEMBENTUKANYA.
- 35. • SISI NEGATIF DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 : 1. MEMBERIKAN KEKUASAAN YANG BESAR KEPADA PRESIDEN BAIK TERHADAP MPR MAUPUN LEMBAGA TINGGI NEGARA. 2. MEMBERI PELUANG BAGI KALANGAN MILITER UNTUK TERJUN DALAM BIDANG POLITIK.
- 36. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 ISINYA : 1. PEMBUBARAN KONSTITUANTE 2. TIDAK BERLAKUNYA UUDS 1950 DAN KEMBALI KE UUD 1945 3. PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS 4. BERLAKUNYA DEMOKRASI TERPIMPIN MAKA DENGAN ADANYA DEKRIT ITU, SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERUBAH DARI DEMOKRASI LIBERAL KE DEMOKRASI TERPIMPIN
- 37. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI TERPIMPIN Ali Sastroamidjoyo Burhanuddin Harahap Chaerul Saleh
- 38. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI TERPIMPIN Johannes Leimena Dr. Johannes Leimena
- 39. PERDANA MENTERI KETIKA DEMOKRASI TERPIMPIN Dr. Soebandrio Dr. Soebandrio
- 40. TERIMKASIH ATAS PERHATINNYA BY: 1. MUHAMMAD IKHWAN NURI (10) 2. NINI NOVITASARI (14) XI TIPTL 3 SMK N 2 YOGYAKARTA