Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi dan stabilitas politik dicapai selama masa Orde Baru namun berakhir karena krisis ekonomi dan gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dan hak asasi manusia.

1. Piye kabare ?
Penak jaman
ku to

2. Orde baru berkuasa selama 32 tahun, hal ini tentu
bukan waktu yang pendek. Lamanya kekuasaan yang
dipegang mengakibatkan banyak terjadi
penyelewengan. Antara lain munculnya korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

3.  A. Peristiwa-PeristiwaPolitikPenting PadaMasa Orde Baru
 1. (Tritura})(TriTuntutanRakyat)
KETIKA GELOMBANG DEMONSTRASI MENUNTUT PEMBUBARAN PKI
SEMAKIN KERAS. KEADAAN NEGARA INDONESIA SUDAH SANGAT PARAH,
BAIK DARI SEGI EKONOMI MAUPUN POLITIK. PADA TANGGAL 12 JANUARI
1966, KAMI DAN KAPPI MEMELOPORI KESATUAN AKSI YANG TERGABUNG
DALAM FRONT PANCASILA MENDATANGI DPR-GR MENUNTUT TRITURA. ISI
TRITURA ADALAH:
PEMBUBARAN PKI BESERTA ORMAS-ORMASNYA
PEROMBAKAN KABINET DWIKORA
TURUNKAN HARGA SEMBAKO
TUNTUTAN PERTAMA DAN KEDUA SEBELUMNYA SUDAH PERNAH
DISERUKAN OLEH KAP-GESTAPU (KESATUAN AKSI PENGGANYANGAN
GERAKAN 30 SEPTEMBER).

4.  2. suratperintah sebelas maret)
Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI
semakin meluas menyebabkan pemerintah
merasa tertekan.Oleh karena itu setelah
melakukan pembicaraan dengan beberapa
anggota kabinet dan perwira ABRIdi istana
Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden
Sukarno akhirnya menyetujui memberikan
perintah kepada Letnan Jenderal Suharto
sebagai Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan
wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal
dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret
1966 (Supersemar).

5. pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan
beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh
tegaknya Orde Baru antara lain sebagai berikut :
1. Ketetapan MPRS No. IX tentang Pengukuhan Surat
Perintah Sebelas Maret.
2. Ketetapan MPRS No. XXV tentang
3. Pembubaran PKI dan ormasormasnya serta
larangan penyebaran ajaran Marxisme- Komunisme
di Indonesia.Ketetapan MPRS No. XXIII tentang
Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi,
Keuangan, dan Pembangunan.
4. Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan
Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada
Pengemban Tap MPRS No. IX.
3. Sidang UmumMPRS

6. 4. Nawaksara
Pada tanggal 10 Januari 1967 presiden soekarno memberikan
pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isinya tidak memuaskan
banyak pihak. Oleh karena itu DPRGR mengajukan resolusi dan
memorandum
Tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara tersebut.
Selanjutnya DPR-GR mengusulkan kepada MPRS agar
mengadakan sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden
Soekarno dari jabatan Presiden .
Pada tanggal 22 Februari 1967 Preseiden Soekarno
menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS
No. IX, Jenderal Soeharto

7. 5. Politik Luar Negeri
Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif
pada masa Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut:
1.Menghentikan politik konfrontasi dengan Malaysia setelah
ditandatanganinya persetujuan untuk menormalisasi hubungan
bilateral Indonesia-Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966.
Selanjutnya sejak 31 Agustus 1967 kedua pemerintah telah
membuka hubungan diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar.
2.Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB)pada tanggal 28 September 1966 setelah meniggalkan PBB
sejak 1 Januari 1965. Sebab selama menjadi anggota badan dunia,
yakni sejak 1950-1964, Indonesia telah menarik banyak manfaatnya.
3.Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja
sama regional di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association
of South East Asian Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

8. 6. Pemilihan Umum
Pemilu tahun 1977 diikuti oleh 10 kontestan, yakni PKRI,
NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan
Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan oleh Golkar.
Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977
yang kali ini diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu,
yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan
Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Selanjutnya pemilu-pemilu di Indonesia selama Orde
Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya.

9. 7. Sidang MPRTahun1973
Dengan Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai
MPR tetap, yakni bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil
Pemilu I adalah Idham Chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan
sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa
keputusan di antaranya sebagai berikut:
1. Tap IV /MPR /73 tentang Garis- garid Besar Haluan Negara
sebagai pengganti Manipol.
2. Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jenderal Soeharto
sebagai Presiden RI.
3. Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan
Hamengkubuwana IX sebagai Wakil Presiden RI.
Dengan demikian RI telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden
sesuai dengan amanat UUD 1945.

10. B. DATA STATISTIK EKONOMIORDE BARU ORDE BARU
Gambar
disamping Grafik
Produksi Beras
Tahun 1968-1973
Gambar disamping
Grafik Industri
Tekstil Tahun 1968-
1973/1974

11. Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi
nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang dimaksud
Adalah untuk mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak
Melonjak terus.
Adapun yang menyebabkan terjadinya kemacetan ekonomi
tersebut adalah
-Rendahnya penerimaan negara.
-Tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara.
-Terlalu banyak dan tidak efisiennya ekspansi kredit bank.
-Terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri.
-Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi
pada kebutuhan prasarana.

12. Untuk melaksanakan langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera
untuk penyelamatan ekonomi pemerintah Orde Baru menempuh cara
-Mengadakan operasi pajak
-Melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, baik bagi pendapatan
perorangan maupun kekayaan dengan cara menghitung pajak sendiri
dan menghitung pajak orang.
-Menghemat pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan
rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara.
Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
Pembangunan Nasional
Trilogi Pembangunan
Isi Trilogi Pembangunan adalah :
-Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya -
keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
-Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
-Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

13. Pelaksanaan Pembangunan
Nasional
-Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, dan
menjadi l
andasan awal pembangunan masa Orde Baru.
-Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979.
Sasaran
utama Pelita II ini adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan,
sarana
prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
-Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1April 1979 sampai 31 Maret
1984.
-Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret
1989. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian
-Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pada Pelita
ini pembangunan ditekankan pada sector pertanian dan industri

14. C. BerakhirnyaOrdeBaru:Krisis Ekonomi dan
Gerakan Reformasi
Sejak pertengahan tahun 1996 situasi politik di Indonesia memanas. Golongan
Karya yang berkeinginan menjadi mayoritas tunggal (Single Majority)
mendapat tekanan dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan
di bidang politik, ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta
dihormatinya hak asasi manusia. Hasil Pemilihan Umum 1997 yang
dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung
unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai
Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan
Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
(KKN).
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi
kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan
melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu
mahasiswa menduduki gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut Soeharto
turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya
hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari
masyarakat.

15. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk
memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan
dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul
Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J.
Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan,
kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik.
Pada Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama
dan diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar
maupun dari dalam negeri.
Pemilihan Umum untuk memilih
presiden secara langsung dilaksanakan dua kali putara. Putaran pertama pada
tanggal 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Terpilih
sebagai presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil
presiden Jusuf Kalla