Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
•
0 likes•432 views
[Ringkasan] Tatanan kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia meliputi lembaga perwakilan rakyat, kekuasaan eksekutif (Presiden), kekuasaan yudikatif (peradilan), dan lembaga khusus seperti KPK. KPK memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, pencegahan, dan pemantauan terhadap korupsi. Namun demikian, upaya untuk melemahkan peran KPK terus berlangsung.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Similar to Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan (20)
More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
- 1. ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT INVESTIGASI LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT EXAMINATION
- 2. Howard R. Davia Memberikan lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud 1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur 2. Fraud auditor harus mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan 3. Menjadi kreatif, berpikir seperti pelaku kecurangan, jangan mudah ditebak dalam hal arah pemeriksaan,penyelidikan, atau investigasi yang dilakukan. 4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan (kolusi). 5. Strategi untuk menemukan kecurangan dalam investigasi proaktif, si auditor musti mempertimbangkan apakah kecurangan dilakukan di dalam pembukuan atau di luar pembukuan.
- 3. 1. Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik. 2. Pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan pada diri orang lain. 3. Karena setiap orang itu “unik” (tiada duanya), maka pemeriksa fraud harus mampu berkomunikasi dalam “bahasa” mereka. 4. Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan teknik untuk mengerti konsep-konsep keuangan, dan kemampuan untuk menarik kesimpulan terhadapnya. Berdasarkan Asociation Of Certified Examiners, pemeriksa fraud harus memiliki karakteristik sebagai berikut
- 4. Menurut Robbert J. Lindquist, kualitas yang harus dimiliki orang akuntan forensik yaitu : Kreatif Rasa ingin tahu Tak menyerah Akal sehat Business sense Percaya diri
- 5. Tiga sikap dan tindak-pikir yang selalu harus melekat pada diri seorang auditor, yakni independen,obje ktif dan skeptis. Ketiga sikap dan tindak pikir juga tidak dapat dipisahkan dan pekerjaan akuntan forensik.
- 6. Kode etik merupakan bagian dari kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan dengan masyarakat luas. Kode etik berisi nilai- nilai luhur yang penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena ada integritas (sikap jujur, walaupun tidak diketahui orang lain),rasa hormat dan kehormatan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya dari pengguna dan stakeholders lainnya. Lord (John Fletcher) Moulton membedakan tiga wilayah tingkah manusia yaitu wilayah hukum positif, wilayah kebebasan memilih dan kesopan-santunan. Suatu bangsa yang besar tidak diukur dari berapa besar kebebasan mutlsk ysng dipunyainya. Juga tidak ditentukan oleh berapa patuhnya bangsa itu kepada hukum dan ketentuan perundang-undangannya. Namun pada seberapa besarnya kepatuhannya akan hal-hal yang tidak dapat dipaksakan kepadanya atau dengan kata lain ditentukan oleh kepatuhannya akan ethics.
- 7. Akuntansi publik memiliki Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). SPAP memuat standar-standar audit,atestati,pengendalian mutu, dan lain-lain. Namun, SPAP tidak secara khusus mengatur audit investigaatif atau fraud audit. K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan investigatif terhadap fraud. Konteks yang mereka rujuk adalah investigatif atas fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan Standar adalah mutu. Dengan standar ini pihak yang diaudit, pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain yang dapat mengatur mutu kerja si auditor. Hal ini juga ingin dicapai oleh para investigator dan forensic accountant.
- 8. Seluruh investasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui 1 Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga bukti bukti tadi dapat diterima di pengadilan. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks, dan jejak audit tersedia. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya. Beban pembuktian ada pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupu hukum pidana. Cakup seluruh subtansi investigasi dan “kuasal” seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu. Liput segala tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan,pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara,kontak dengan pihak ketiga, pengamanan menganai hal-hal yang bersifat rahasia. 2 3 4 5 6 7
- 9. Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa harus merancang metodologi dan prosedur pemeriksaan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi penyimpangan. Pemeriksaan untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kecurangan (Fraud); dan Ketidakpatutan (Abuse) Tidak praktis bagi pemeriksa untuk menetapkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap tujuan pemeriksaan. Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasehat hukum 16 17 18
- 10. Lanjutan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam merencanakan pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pemeriksa harus menilai resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan. Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksaan. Ketika pemeriksa mengidentifikasi faktor/risiko kecurangan yang dapat memengaruhi tujuan/hasil pemeriksaan, pemeriksa harus merespon masalah tersebut dengan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi. Pemeriksa harus waspada terhadap situasi atau transaksi yang berindikasi kecurangan. 19 20 21 22
- 11. Lanjutan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pelatihan, pengalaman, dan pemahaman pemeriksa terhadap program yang diperiksa dapat memberikan suatu dasar bagi pemeriksa untuk lebih waspada karena tindakan yang menjadi perhatiannya bisa merupakan indikasi adanya kecurangan. Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi adanya kecurangan atau penyimpangan. Suatu pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan ini akan memberikan keyakinan yang memadai. 23 24 25 26
- 12. Dalam buku William T. Thornhill (Forensic Accounting: How to Investigate Financial Fraud. Ia tidak mencantumkan standar pelaporan, secara terpisah namun ia menggabungkannya dalam Standar Pelaksaan. Ringkasan Standar Umum dan Khusus Akuntansi Forensik : Independensi Objektivitas Kemahiran Profesional Lingkup Penugasan Pelaksanaan Tugas Telaah 100 120 200 300 400
- 14. Tatanan kelembagaan di bidang pemberantasan korupsi Korupsi ialah masalah besar bangsa ini. Masalahnya beraneka ragam,mulai dari upaya penegakan dan pemberantasan sampai sampai pada penanganan kasus korupsi sejak orde baru yang mencapai lebih dari satu quardrillion rupiah. Ada beberapa pendekatan untuk pembahasan tatanan kelembagaan di bidang pemberantasan korupsi. Pertama, membahas tatanan kelembagaan dari perkembangannya lintas waktu. Misalnya sejak lahirnya UUD 1945 samapi dengan perubahan atau amandemen terakhirnya. Kedua, membahas tatanan kelembagaan yang khusus mengenai pemberantasan korupsi, dari perkembangan lintas waktu. Ketiga, mengkaji bagaimana lembaga-lembaga yang berurusandengan pemberantasan korupsi, berinteraksi satu sama lain. Keempat, mengadakan studi banding lembaga-lembaga yang berurusan dengan dengan pemberantasan korupsi.
- 15. Tatanan Kelembagaan Pemerintah Pertama kelompok lembaga yang mencerminkan perwakilan rakyat. Kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden yang mewakili kekuasaan pemerintah negara. Ketiga, kelompok yang mewakili kekuasaan kehakiman kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkama Konstitusi. Ketiga kelompok diatas merupakan perwujudan konsep trias politica dalam ketatanegaraan
- 16. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berdiri pada tanngal 29 Desember tahun 2003 bukanlah lembaga yang pertama di Indonesia. KPK didirikan karena kelemahan aparat penegak hukum dibidang penyelidik-penyelidik (kepolisian dan kejaksaan) dalam menghadapi tuntutan konvensi pemberantasan korupsi Tugas dan wewenang KPK KPK dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK menganut asas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntanbilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas. Tugas KPK § Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. § Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. § Penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi § Pencegahan tindak pidana korupsi § Pemantauan penyelenggaraan pemantauan negara
- 17. Tugas koordinasi § Mengoordinasikan penyelidikan, penyelidikan, dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. § Melakukan sistem pelaporan dalam melakukan kegiatan pemberantasan tinadk pidana korupsi. § Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. § Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana. Tugas Supervisi § Melakukan pengawasan, penelitian,atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. § Mengambil ahli penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 18. Tugas penyelidikan § Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat § Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. § Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliyar dll. Tugas pencegahan q Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan prnyelenggara negara. q Melakukan kampanye antikorupsi pada masyarakat umum. q Melakukan kampanye antikorupsi pada masyarakat umum. Tugas pemantauan § Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi dll.
- 19. Tergantung kapan kita melakukan “pemotretan” terlihat mode interaksi antar lembag yang terlibat dalam pemberantasan korupsi korupsi,, termaksud KPK, mengalami pasang surutnya. Dalam masa pemilihan presiden (2009) dan sesudahnya, ada banyak tulisan menanggapi masa depan Komisi Pemebarantasan Korupsi. Salah satu diantaranya menyatakan (contoh kasus) v UPAYA MEMBUNUH KPK Terkuaknya dugaan keterlibatan Antasari Azhar dalam pembunuhan Direktur PTPutra Rajawali Banjaran Nazarudin Zulkarnain memberi dampak luar biasa atas ekstensi KPK, melihat gerakan yang ada, skandal kematian Nazarudin potensial menjadi titik balik sekaligus menjadi serangan balik terhadap KPK. Sejak skandal itu, upaya membunuh KPK sepertinya berjalan secara sistematis. Betapa bernafsunya sebagian anggota DPR untuk menghentikan semua upaya penegakan hukum yang akan dilakukan KPK. Argumentasi yang digunakan cukup sederhana, dengan nonaktifnya Antasri Azhar, pimpinan KPK tidak lagi memenuhi syarat kolektif sebagaimana diisyaratkan Pasal 21 UU KPK. Bagi mereka, kolektif harus berjumlah lima orang. Jika pimpinan kurang dari lima, KPK tidak dapat lagi menjalankan kewenangan untuk melakukan penyuidikan atau penuntutan. Argumen itu dibantah sebagian anggota DPR yang lain. Oleh karena itu, argumentasi kolektif yang digunakan sebagian anggota DPR itu akhirnya menepuk mereka sendiri. Argumentasi kolektif itu lebih banyak datang dari anggota DPR yang selama ini bersuara miring terhadap eksitensi KPK. Kekhawatiran mengenai tidak rampungnya UU Tipikor juga menjadi perhatian Presiden SBY yang pada saat itu memimpin rapat koordinasi pemberantasan korupsi, yang menegaskan Apabila DPR periode 2004-2009 gagal menyelesaikan Rancangan UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Presiden akan mengeluarkan peraturan presiden perganti undang undang.
- 20. Pembahasan dibawah diambil dari kliping media massa. Insiden ini menunjukan banyak hal, seperti ketidakpahaman tentang KPK dan siapa yang brhak mengaudit KPK, dan dalam apa. Insiden inii juga menunjukan proses pengambilan keputusan dibidang eksekutif dan kelemahannya: siapa yang memerintahkan BPKP mengaudit KPK, apa bentuk perintahnya, apa tujuannya, dll. Secara kronologi pemberitaan mengenai KPK di audit BPKP adalah sebagai berikut. Diawali dengan berita mengenai Audit penyadap KPK, Instansi yang disebut sebut akan melakukan audit adalah BPKP, BPPT, dan Kominfo. BPKP, BPPT, dan Kominfo siap Audit Penyadapan KPK q KPK melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor atas teror yang diterima Antasari Azhar. Beberapa lembaga negara siap mengaudit teknologi penyadapan yang dimiliki KPK. q Kami akan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kominfo untuk bersama melakukan audit teknologi maupun teknik dan juga audit finansial” kata Kepala BPKP Didi Widayadi di gedung KPK. q Audit ini diakui Didi merupakan kelanjutan dari kemunculan isu penyadapan yang suratanya ditandatangani oleh Chandra Hamzah. Wakil ketua KPK tersebut telah diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya. Didi memandang penting kehadiran KPK untuk menberantas korupsi di Indonesia. Namun KPK bisa aja dibubarkan jika lembaga penegak hukum lainnya, politisi dan kejaksaan kinerjanya membaik . q KPK itu sendiri, kemudian institusi yang kita butuhkan, meski kapan kebutuhan itu panjang atau pendek tergantung kinerja penegakan hukum yang ada, kejaksaan dan kepolisian, tuturnya.
- 21. Lembaga semacam KPK yang secara generik dikenal sebagai Anti-Coruption Agencies (ACA), tidak hanya ada di Indonesia. Di banyak negara Agencies disebut Commission atau Komisi (KPK). Sejak 1990, lebih dari 30 negara di dunia mempunyai ACA. Tabel dibawah ini akan menyajikan ACA di beberapa negara Asia, dengan terjemahan nama dalam bahasa Inggris. Nama ACA di Malaysia adalah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Badan Pencegah Rasuah (BPR).
- 22. Tabel 5.3 Anti-Corruption Agencies di Beberapa Negara Asia Anti Corruption Agencies Tahun Pendirian Singapore Corrupt Practices Investigation Bureau 1952 Malaysia Anti-Corruption Agency 1967 Hong Kong Independent Commission Against Corruption 1974 Thailand National Counter Corruption Commission 1999 South Korea Korean Independent Commission Against Corruption 2002 Indonesia Corruption Eradication Commission 2003 Ada dua model ACA, yakni multi-agency dan single-agency model. Negara yang menerapkan multi-agency model memanfaatkan lembaga- lembaga penegak hukum yang sudah ada dan membangun lembaga yang sudah ada. Indonesia adalah contoh negara yang menerapkan multi-agency model serta negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.
- 23. Dalam jargon administrasi negara istilah “pemeriksaan” digunakan dalam makna audit ekstern, misalnya dalam kalimat Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara di Indonesia. Oleh karena itu, banyak orang yang bertanya apakah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektoral Jendral, Badan Pengawas Daerah, Satuan Pengawas Intern, dan lembaga lain yang melakukan audit intern, tidak melakukan pemeriksaan? Ada beberapa faktor yang melemahkan proses audit : Ø BPK menghadapi kendala-kendala sumber daya yang parah. Ø Tidak adanya undang-undang audit negara modern menyebabkan banyak kerancuan di balik mana organisasi-organisasi yang ingin menghindari audit bisa bersembunyi. Ø Parlemen,Departemen Keuangan dan departemen- departemen teknis tidak mempunyai rposes yang digariskan secara jelas untuk menindaklanjuti temuan- temuan audit. Ø BPK tidak berwenang mengumumkan temuan-temuannya. Disamping kelemahan-kelemahan tersebut, terdapat duplikasi fungsi antara BPK dan BPKP dan antara BPKP serta para insprktur jendral.
- 24. Dimensi BPK BPKP APIP Lainnya Eksternal/Interna l External Auditor Internal auditor Internal auditor Dasar hukum UUD dan UU Keppres UU Terpusat/terseba r Terpusat Terpusat Tersebar Perwakilan Semua (33) provinsi 25 perwakilan Bagian dari struktur lembaga yang bersangkutan Lapor kepada DPR Presiden Pimpinan lembaga yang bersangkutan Ø LSM dan Pers sebagai kelompok Penekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Govermental Organization (NGO) bersama pers bukan bagian dari tatanan kelembagaan pemerintahan. Namun, LSM dan pers memainkan peran penting dalam proses check-and-balance; peran mereka adalah kelompok penekan atau pressure group. Presure group sangat lazim dalam kehidupan demokrasi. Asas trias politica yang memisahkan ketiga kekuasaan, dilahirkan dari pemikiran check and balance; satu kesatuan mengawasi dan diawasi oleh kekuasaan lainnya.
- 25. Pada 19 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permohonan judicial review itu diajukan oleh beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir, komitmen pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. Ini berbeda dari Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yang selama ini tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi dari hukum. Pada 29 oktober 2009, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi diundangkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia, yang jumlahnya hampir 500. Mahkamah Agung memastikan pengadilan tindak pidana korupsi terbentuk di tujuh provinsi tahun 2010. zz Dari pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir, komitmen pengadilan umum, yang semuanya terdiri atas hakim karier, justru dibebaskan. Ini berbeda dari Pengadilan Tipikor, yang memadukan hakim karier dan hakim ad hoc, yang selama ini tidak pernah membebaskan terdakwa korupsi dari hukum.