Download as PDF, PPTX
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar, mulai dari penyusunan kebijakan umum, perencanaan, penganggaran, penerbitan dokumen pelaksanaan, hingga pembiayaan daerah. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD melibatkan berbagai pihak di pemerintah daerah dan harus berpedoman pada peraturan perund
More Related Content
Similar to ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
- 1. LINDA G. LOUPATTY,SE, M.AK, AK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH
- 2. Arah Kebijakan Umum APBD RancanganKUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 3. Memuat kerangka ekonomimakro daerah, asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan – kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Rancangan KUA ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD
- 4. ARAH KEBIJAKAN UMUMAPBD Selain sebagai rencana keuangan, APBD juga merupakan alat kebijkan fiskal yang dapat dipakai pemerintah daerah untuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi. APBD yang defisit berarti jumlah pendapatan daerah lebih kecil daripada jumlah belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Sebaliknya, jika APBD inflasi berarti jumlah pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH Kebijakan anggaran yang defisit merupakan kebijakan ekspansif, guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Anggaran defisit juga cocok jika diterapkan untuk mengatasi deflasi.
- 6. PENYUSUNAN APBD Penyusunan rancanganAPBD berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Mendagri No. 31 tahun 2016 Pedoman Teknis : Disamping itu pemerintah daerah juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang terbit setiap tahun. Secara garis besar, juga telah memberikan gambaran mekanisme penyusunan anggaran daerah. Undang Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 7. Mekanisme penyusunan APBDberdasarkan Undang – Undang 01 02 Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD kepada DPRD sesuai dengan rencana kerja pemerintah Daerah. 03 DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 8. 04 Mekanisme penyusunan APBDberdasarkan Undang – Undang 05 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dengan mengacu pada PPAS yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD. 06 RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Hasil pembicaraan RKA- SKPD merupakan usulan anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 9. Mekanisme penyusunan APBDberdasarkan Undang – Undang 07 08 Berdasar RKA- SKPD dari semua SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun RAPBD. 09 RAPBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama, antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Jika RAPBD dapat disetujui bersama, maka akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- 10. Perencanaan dan Penganggaran Gambar mengenai keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Perencanaandan Penganggaran merupakan proses yang terintegritas, o l e h k a r e n a n y a o u t p u t d a r i perencanaan adalah penganggaran.
- 11. Pelaksanaan APBD Sesuai UUKeuangan Negara ataupun peraturan daerah tentang APBD, pelaksanaan anggaran dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun kalender yang sama.
- 12. Pelaksanaan APBD Pelaksanaan anggaranoleh SKPD merupakan tahap penyelenggaraan semua kegiatan yang ada dlalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dalam melaksanakan anggaran yang dikelolanya, Kepala SKPD disamping berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku juga harus memperhatikan DPA-SKPD-nya. Karena jika terdapat penyimpangan kegiatan anggaran dari yang telah ditentukan, maka akan mendapat sanksi pidana sesuai yang telah tertuang pada Pasal 34 UU Keuangan Negara
- 13. Pelaksanaan APBD Kepala Daerahbertanggung jawab terhadap kebijakan yang diambilnya dalam pelaksanaan anggaran. Apabila kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kepadanya dapat diancam pidana penjara sesuai peraturan perundang-udang yang berlaku.
- 14. Pelaksanaan anggaran melibatkanseluruh komponen organisasi Pemerintah Daerah, baik SKPD maupun SKPKD. Sebagai pengguna anggaran, SKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD-nya. Sedangkan SKPKD memiliki tugas sebagai Chief Financial Officier, mendukung dan memfasilistasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Pelaksanaan APBD
- 15. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 12 3 5 Penerbitan Surat Penyediaan Dana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembiayaan Daerah 4 Pelaksanaan APBD dilakukan dengan
- 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakandokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 1. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- 17. 2. Penerbitan SuratPenyediaan Dana Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP milik dinas.
- 18. 3. Pelaksanaan AnggaranPendapatan & 4. Pelaksanaan Anggaran Belanja Pelaksanaan Anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijkan anggaran.
- 19. 5. Pembiayaan Daerah PembiayaanDaerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang pelu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.