Dokumen tersebut membahas mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara garis besar, mulai dari penyusunan kebijakan umum, perencanaan, penganggaran, penerbitan dokumen pelaksanaan, hingga pembiayaan daerah. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD melibatkan berbagai pihak di pemerintah daerah dan harus berpedoman pada peraturan perund

1. LINDA G. LOUPATTY, SE, M.AK, AK
ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH
PAJAK DAERAH
&
RETRIBUSI DAERAH

2. Arah Kebijakan Umum
APBD
Rancangan KUA disusun
berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)

3. Memuat kerangka ekonomi makro daerah,
asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), serta kebijakan – kebijakan
terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan
daerah.
Rancangan KUA
ARAH KEBIJAKAN UMUM
APBD

4. ARAH KEBIJAKAN UMUM APBD
Selain sebagai rencana keuangan, APBD juga
merupakan alat kebijkan fiskal yang dapat dipakai
pemerintah daerah untuk mengatasi masalah
perekonomian regional yang terjadi.
APBD yang defisit berarti jumlah pendapatan
daerah lebih kecil daripada jumlah belanja daerah
dalam satu tahun anggaran. Sebaliknya, jika APBD
inflasi berarti jumlah pendapatan daerah lebih besar
daripada jumlah belanja daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

5. ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
Kebijakan anggaran yang defisit merupakan
kebijakan ekspansif, guna mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah.
Anggaran defisit juga cocok jika diterapkan
untuk mengatasi deflasi.

6. PENYUSUNAN APBD
Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku.
Peraturan Mendagri No. 31
tahun 2016
Pedoman Teknis :
Disamping itu pemerintah daerah juga harus
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Penyusunan APBD yang terbit
setiap tahun. Secara garis besar,
juga telah memberikan gambaran mekanisme
penyusunan anggaran daerah.
Undang Undang No. 17 tahun 2003
Tentang Keuangan Negara

7. Mekanisme penyusunan APBD berdasarkan Undang –
Undang
01 02
Pemerintah Daerah
menyampaikan
Kebijakan Umum
APBD kepada DPRD
sesuai dengan
rencana kerja
pemerintah Daerah.
03
DPRD bersama
Pemerintah Daerah
membahas
Kebijakan Umum
APBD.
Berdasarkan Kebijakan
Umum APBD yang
telah disepakati
bersama, Pemerintah
Daerah bersama DPRD
membahas Prioritas
dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

8. 04
Mekanisme penyusunan APBD berdasarkan
Undang – Undang
05
Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyusun
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA-SKPD)
dengan mengacu pada
PPAS yang telah
disepakati Pemerintah
Daerah dan DPRD.
06
RKA-SKPD
disampaikan kepada
DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD
Hasil pembicaraan RKA-
SKPD merupakan usulan
anggaran yang
selanjutnya disampaikan
kepada Pejabat
Pengelola Keuangan
Daerah.

9. Mekanisme penyusunan APBD berdasarkan
Undang – Undang
07 08
Berdasar RKA-
SKPD dari semua
SKPD, Pejabat
Pengelola
Keuangan Daerah
menyusun RAPBD.
09
RAPBD disertai
penjelasan dan
dokumen pendukung
lainnya disampaikan
kepada DPRD untuk
dibahas bersama,
antara Pemerintah
Daerah dan DPRD.
Jika RAPBD dapat
disetujui bersama,
maka akan
ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah
tentang APBD.

10. Perencanaan dan Penganggaran
Gambar
mengenai
keterkaitan
antara
perencanaan
dan
penganggaran.
Perencanaan dan Penganggaran
merupakan proses yang terintegritas,
o l e h k a r e n a n y a o u t p u t d a r i
perencanaan adalah penganggaran.

11. Pelaksanaan APBD
Sesuai UU Keuangan Negara
ataupun peraturan daerah tentang
APBD, pelaksanaan anggaran
dimulai dari tanggal 1 Januari
sampai 31 Desember tahun
kalender yang sama.

12. Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan anggaran oleh SKPD merupakan
tahap penyelenggaraan semua kegiatan yang ada
dlalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
Dalam melaksanakan anggaran yang dikelolanya,
Kepala SKPD disamping berpedoman pada
peraturan perundangan yang berlaku juga harus
memperhatikan DPA-SKPD-nya. Karena jika
terdapat penyimpangan kegiatan anggaran dari
yang telah ditentukan, maka akan mendapat
sanksi pidana sesuai yang telah tertuang pada
Pasal 34 UU Keuangan Negara

13. Pelaksanaan APBD
Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap
kebijakan yang diambilnya dalam pelaksanaan
anggaran.
Apabila kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah
bertentangan dengan peraturan perundangan yang
berlaku, maka kepadanya dapat diancam pidana
penjara sesuai peraturan perundang-udang yang
berlaku.

14. Pelaksanaan anggaran melibatkan seluruh
komponen organisasi Pemerintah Daerah, baik
SKPD maupun SKPKD.
Sebagai pengguna anggaran, SKPD bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD-nya.
Sedangkan SKPKD memiliki tugas sebagai Chief
Financial Officier, mendukung dan memfasilistasi
pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
Pelaksanaan APBD

15. Penerbitan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
1 2 3
5
Penerbitan Surat
Penyediaan Dana
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan
Pelaksanaan Anggaran
Belanja
Pembiayaan Daerah
4
Pelaksanaan APBD dilakukan dengan

16. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
merupakan dokumen
yang memuat
pendapatan dan belanja
setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.
1. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran

17. 2. Penerbitan Surat Penyediaan
Dana
Surat Penyediaan Dana (SPD)
adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana
untuk melaksanakan kegiatan
sebagai dasar penerbitan SPP
milik dinas.

18. 3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
&
4. Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pelaksanaan Anggaran
adalah tahap dimana
sumber daya digunakan
untuk melaksanakan
kebijkan anggaran.

19. 5. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah transaksi
keuangan atas semua penerimaan
yang pelu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.