Akutansi forensik

2. Reference
• Theodorus M. Tuanakotta. 2014. Akuntansi Forensik dan Audit
Investigatif. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
• Slideshare Aminullah assagaf forensik

3. Content
1. Pengantar akuntansi forensik
2. Mengapa akuntansi forensik
3. Lingkup akuntansi forensik
4. Atribut dan kode etik akuntansi forensik aerta standar audit investigative
5. Tatanan kelembagaan
6. Fraud
7. Korupsi
8. Mencegah fraud
9. Mendeteksi fraud
10. Profil pelaku , korban dan perbuatan fraud

4. Content
11. Tujuan audit investigative
12. Investigasi dan audit investigative
13. Audit investigative dengan teknik audit
14. Audit investigative dengan Teknik perpajakan
15. Follow the money
16. Audit investigative dengan menganalisis unsur perbuatan melawan
hokum
17. Investigasi pengadaan
18. Computer forensics
19. Wawancara dan interogasi
20. Operasi penyamaran

5. Content
21. Peniup pluit (whistleblower)
22. Hukum acara pidana
23. Hukum acara perdata
24. Undang-undang bidang keuangan negara
25. Undang-undang tindak pidana pencucian uang
26. Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa
27. U.S. Foreign corrupt practices act dan U>N> convention against
corruption
28. Penelusuran asset dan pemulihan kerugian
29. Perhitungan kerugian
30. Kriminologi dan viktimologi

6. Akuntansi forensik
• Forensic (berhubungan dgn kehakiman dan peradilan)
• Akuntansi forensic, adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada
masalah hukum untuk penyelesaian hukum didalam atau diluar pengadilan
• Menurut Merriam Webster’s Collegiate Dictionary (edisi ke 10) dapat diartikan ”berkenaan
dengan pengadialan” atau ”berkenaan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah
hukum”. Oleh karena itu akuntasi forensik dapat diartikan penggunaaan ilmu akuntansi untuk
kepentingan hukum.
• Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu
dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah/sengketa keuangan atau
dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan/ arbitrase/ tempat
penyelesaian perkara lainnya.
• Misalnya: Persengketaan itu harus diselidiki kebenarannya oleh Lembaga Negara (misalnya oleh
KPK) dan diputuskan oleh hakim di pengadilan.
• Jadi investigasi (pemeriksaan, pengusutan) yang dilakukan oleh para Akuntan di BPKP, BPK, KPK
dan instansi penegak hukum lainnya pada hakikatnya adalah sebagian tugas-tugas akuntan
forensik.

7. Akuntansi forensic dipraktikkan dalam bidang
lebih luas
1. Penyelesaian sengketa antara individu
2. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan
tertutup, go public, joint venture, special purpose company
3. Di perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki negara
(BUMN atau BUMD)
4. Di departemen/kementerian, pemerintah pusat dan daerah,
DPR/DPRD, Lembaga negara lain, Yayasan, koperasi, badan layanan
umum, dsb

8. Diagram akuntansi forensik
AKUNTANSI
HUKUM AUDITING

9. Segitiga akuntansi forensik
Perbuatan melawan hukum
Hubungan
KausalitasKerugian

19. CONTOH: MODEL ANALISIS

26. POR

27. Auditor Internal

28. Pengendalian Internal

29. Tekanan Financial

31. Tuanakotta (2010): Pressure

36. Fraud-oriented system audit (FOSA)
Menilai adanya potensi atau risiko fraud:
- Pralatan FOSA (pahami entitas, fraud
triangle, wawancara, analisis data, dsb
- Risiko atau potensi fraud
- Sumber: whistleblower, masyarakat,
media, LSM, dsb
- Analisis historis: kajian KPK, dll
Menganalisis potensi atau risiko fraud
Menilai risiko atau potensi fraud
Feedback loop
(lingkaran umpan balik)

37. COSA (corruption-oriented system audit)
• COSA seperti yang dilakukan KPK

38. Korupsi
C = MP + D - A - Tdm
Di mana:
C = corruption
MP = monopoly power (kekuasaan mutlak)
D = dicretion (kelonggaran wewenang)
A = accountability (akuntabilitas)
Tdm = transparency of decision-making (keterbukaan dalam pengambilan keputusan)

40. Fraud
( KECURANGAN)

41. FOSA
COSA
ACFE = Association of certified fraud examiners

42. Fraud TrIangle

43. INVESTIGASI FRAUD
Dalam membuat perencanaan investigasi fraud, harus
dipertimbangkan metode untuk:
1.Pengumpulan data, seperti surveilance (pemantauan secara
cermat), interview, atau pernyataan tertulis.
2.Pendokumentasian bukti, pertimbangkan aturan legal tentang
dokumentasi bukti serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis.
3.Menentukan luas kecurangan.
4.Menentukan pola dan teknik kecurangan.
5.Evaluasi penyebab kecurangan.
6.Identifikasi pelaku kecurangan.
43

44. 44
METODE INVESTIGASI
THEFT ACT INVESTIGATE METHOD
• SURVEILANCE & COPERT OPERATION
• INVIGILATION (membandingkan beberapa periode untuk
melihat ketidak wajaran)
• PHISICAL EVIDENCE
• DOCUMENT EXAMINATON
• AUDIT
• COMPUTER SEARHES
• PHYSICAL ASSET COUNT
• PUBLIC RECORD SEARCHES
• NET WORTH ANALYSIS
CONCEALMENT INVESTIGATE METHOD CONVERSION INVESTIGATE
METHOD
Tindakan
penyebabnya Pemanfaatannya

45. 45
DETECTING FRAUD dan INVESTIGATING
• DETECTING
Melakukan langkah-
langkah dengan tujuan
dapat menjawab
pertanyaan “apakah
fraud benar-benar
terjadi”
 INVESTIGATING
Melakukan langkah –
langkah pendalaman
terhadap fraud yg
terjadi, dengan tujuan
dapat menjawab
pertanyaan apa, siapa,
dimana,bilamana dan
bagaiman fraud terjadi

46. 46
AUDIT INVESTIGASI
• INVESTIGATIVE AUDITING “INVOLVES REVIEWING FINANCIAL DOCUMENTATION
FOR A SPECIFIC PURPOSE, WHICH COULD RELATE TO LIGITATION SUPPORT AND
INSURANCE CLAIMS, AS WELL AS CRIMINAL MATTER”
• Investigasi merupakan penerapan kecerdasan, pertimbangan yg sehat
dan pengalaman, selain juga pemahaman thd ketentuan
perundangan dan prinsip-prinsip investigasi guna pemecahan
permasalahan yg dihadapi

47. 47
PENDEKATAN INVESTIGASI
• Pendekatan audit investigasi didasarkan pada penilaian yg logis thdp
individu dan segala sesuatu/benda yg terkait dng tindak kecurangan
tersebut.

48. 48
ALUR PIKIR
AUDIT INVESTIGATIF
PENGERTIAN
KARAKTERISTIK
FRAUD
AKSIOMA
AUDIT INVESTIGATIF
PRINSIP DAN
PENDEKATAN
TAHAP-TAHAP AUDIT INVESTIGATIF
(PROSES AUDIT INVESTIGATIF)
SUMBER
INFORMASI
PRA
PERENCANAAN
TELAAH
KEPUTUSAN
PENANGANAN
PERENCANAAN
HIPOTESA
AUDIT
PROGRAM
RENCANA SUMBER
DAYA (SMEAC)
PENUGASAN
PENGUMPULAN
BUKTI
BUKTI
TEKNIK
PENGUMPULAN
BUKTI
EVALUASI
BUKTI
ANALISA
BUKTI
REVISI
HIPOTESA
UNSUR
DELIK
PELA
PORAN
TINDAK
LANJUT
PRINSIP
PELA
PORAN
FORMAT
SUBS
TANSI
KETER
AHLI
KERUGIAN
KEUANGAN

49. 49
PRINSIP-PRINSIP INVESTIGASI
• Investigasi adlh tindakan mencari kebenaran, dng memperhatikan keadilan, dan berdasarkan
ketentuan perundangan yg berlaku
• Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber2 bukti yg dpt mendukung fakta yg
dipermasalahkan.
• Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kecurangan dng wkt utk merespon,maka
kemungkinan dpt terungkap akan semakin besar.
• Investigator mengumpulkan fakta2 sedemikian rupa hingga bukti2 yg diperolehnya dpt
memberikan simpulan sendiri.
• Bukti fisik merupakan bukti nyata yg sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal yg sama.
• Penggunanaan tenaga ahli merupakan bantuan bagi pelaksanaan investigasi, bukan merupakan
pengganti dari investigasi.

50. 50
LANJUTAN (prinsip2 investigasi)
 Informasi yg diperoleh dari hasil wawancara dng saksi akan sangat dipengaruhi oleh kelemahan
manusia. Investigator harus selalu berusaha utk mengkonfirmasikan setiap pernyataan dan
keterangan yg diberikan saksi.
 Jika investigator mengajukan pertanyaan yg cukup kpd sejumlah orang yg cukup, dpt diharapkan
memperoleh jawaban yg benar.
 Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi. Investigator harus mempertimbangkan
segala kemungkinan utk dpt memperoleh informasi.
 Pengamatan, informasi dan wawancara merupakan bagian yg penting dalam investigasi.

51. FRAUD INVESTIGATION
ORGANIZE
AND
SAFEGUARD
THE
EVIDENCE
OBTAIN
DOCUMENTA
RY
DOCUMENT
PelaksanaanE
CORD ALL
KNOWN
FACTS ABOUT
OPERATION
CONSTRUCT A
CASE OUTLINE
AND GATHER
DOCUMENTS
FORM AN
INVETIGATIVE
HIPOTHESIS
SEEK
TESTIMONIAL
EVIDENCE
FROM
WITNESSSES

52. PROSES INVESTIGASI
Tindank
lanjut
Pelaporan
Pelaksanaan
Perencanaan
investigasi
Penelaahan
informasi awal

53. PROSES INVESTIGASI
Perencanaan Pelaksanaan Laporan
Tindak
lanjut
pengumpulan informasi
tambahan, penyusunan
fakta & proses kejadian,
penetapan dan
penghitungan tentative
kerugian keuangan,
penetapan tentative
penyimpangan, dan
penyusunan hipotesa
awal
perencanaan
dilakukan: pengujian
hipotesa awal,
identifikasi bukti-bukti,
menentukan
tempat/sumber bukti,
analisa hubungan bukti
dengan pihak terkait,
dan penyusunan
program pemeriksaan
investigatif
pelaksanaan dilakukan: pengumpulan
bukti-bukti, pengujian fisik,
konfirmasi, observasi, analisa dan
pengujian dokumen, interview,
penyempurnaan hipotesa, dan review
kertas kerja
laporan hasil Pemeriksaan
Investigatif kurang lebih memuat:
unsur-unsur melawan hukum, fakta
dan proses kejadian, dampak
kerugian keuangan akibat
penyimpangan/tindakan melawan
hukum, sebab-sebab terjadinya
tindakan melawan hukum, pihak-
pihak yang terkait dalam
penyimpangan/tindakan melawan
hukum yang terjadi
tahapan tindak lanjut ini, proses
sudah diserahkan dari tim audit
kepada pimpinan organisasi dan
secara formal selanjutnya diserahkan
kepada penegak hukum.
Penyampaian laporan hasil Audit
Investigatif kepada pengguna laporan
diharapkan sudah memasuki pada
tahap penyidikan

54. PERENCANAAN
INVESTIGASI

55. PERENCANAAN INVESTIGASI
Perencanaan
investigasi
Audit investigasi program
Tujuan
investigasi
Prosedur/
teknik
investigasi

56. PROSES INVESTIGASI
Tujuan
investigasi
• Memberhentikan managemen
• Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukup
dan relevannya bukti
• Melindungi reputasi dari karyawan yg tidak
bersalah
• Menemukan dan mengamankan bukti yang
relevan untuk investigasi
• Menemukan aset yang digelapkan dan upaya
pemulihan kerugian yg terjadi
• Memastikan bahwa semua paham ttg acuan
kerja investigasi
• Memastikan bahwa pelaku tidak bisa lolos dr
kejahatannya
• Menyapu bersih pihak2 yg melakukan kejahatan
• Perusahaan/institusi tidak lagi menjadi sasaran
penjarahan
• Memastikan pelakunya tidak melarikan diri
• Mengumpulkan bukti yg cukup untuk
dipengadilan
• Memperoleh gambaran yg jelas tentang
kecurangan yg terjadi.
• kemungkinan invesgigasi mengalami
pengembangan lanjutan
• Investigasi sesuai dengan aturan dan standar
• Mendalami tuduhan
• Memastikan bahwa hubungan kerja tetap baik
• Melindungi nama baik perusahaan/institusi
• Mengikuti/memenuhi kewajiban hukum
• Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan
bukti mengenai niatnya
• Mengumpulkan bukti untuk menindak pelaku
• Mengidentifikasi praktek managemen yang
tidak sehat

57. Penyusunan program pemeriksaan
• Unsur melawan/melanggar hukum
• Meperkaya sendiri/kelompok
• Merugikan perusahaan
• Menyalah gunakan wewenang
• Alat bukti yang cukup
• Modus operandi fraud
• Pihak yang terlibat
Untuk mengungkapkan

58. 58
PERENCANAAN AUDIT INVESTIGASI
 Kecukupan informasi utk menjawab pertanyaan tentang
apa, siapa,dimana,bilamana, dan bagaimana, terkait
dengan adanya dugaan penyimpangan/kecurangan.
 SMEAC sistem merupakan model perencanaan dng
pendekatan terstruktur dan dapat digunakan sebagai
kerangka kerja utk mengembangkan rencana lebih detil
sesuai keadaan.
 SMEAC merupakan akronim dari Situation, Mission,
Execution, Admistration & Logistic, Communication.

59. 59
SITUATION
 Memuat tentang apa yg telah terjadi dan bagaimana keadaannya saat
itu.
 Dikaitkan dng Audit Investigasi, situasi disini menggambarkan
substansi pengaduan/penyimpangan yg akan dibuktikan melalui
audit investigasi.

60. 60
MISSION
Suatu pernyataan yg secara ringkas mengganbarkan
hasil yg diharapkan akan dicapai dlm pelaksanaan
investigasi (sebagai upaya untuk membuktikan
hipotesis).

61. 61
HIPOTESIS
 Merupakan pernyataan sementara yg bersifat terkaan dari hubungan antara dua atau lebih
variabel.
 Suatu taksiran yg dirumuskan serta diterima utk sementara yg dpt menerangkan kondisi2 yg
diduga mengandung penyimpangan dan digunakan sbg petunjuk utk menentukan langkah2 audit
investigasi selanjutnya.
 Disusun berdasarkan fakta2 dan data yg ada dlm surat pengaduan setelah diolah dan dipadukan
dng fakta2 dan data yg dikumpulkan pada saat penelaahan dilakukan .
 Dari hipotesis dpt diperoleh gambaran ttg apa yg terjadi, di mana, kapan, oleh siapa dan
mengapa suatu hal terjadi. Dari gambaran tsb, investigasi dpt diarahkan sehingga batasan dan
ruanglingkup audit dpt dipersempit (efisien).

62. 62
LANJUTAN (hipotesis)
 Hipotesis juga dpt digunakan sbg pedoman dlm menguji apakah antara fakta2 yg
tekumpul dlm kegiatan investigasi memiliki hubungan antara satu dng lainnya
atau hanya merupakan fakta2 yg berdiri sendiri tanpa keterkaitan.
 Dari hipotesis yg telah dikembangkan dlm tahap perencanaan, dpt diidentifikasi
dan di prediksikan hal2 yg berkaitan dng pelanggaran yg dilakukan, ketentuan2
yg dilanggar, siapa, kapan, bagaimana, dan dimana terjadinya pelanggaran tsb.
 Dari hipotesis tersebut selanjutnya disusun program audit investigasi sebagai
pedoman dlm pelaksanaan audit.

63. 63
EXECUTION
Memuat komponen2 perencanaan yg menggambarkan secara rinci
peran dan tanggungjawab setiap individu,yaitu:
• Penyusunan Program Audit Investigasi.
• Penentuan komposisi Tim Audit Investigasi.
• Jangka Waktu dan Anggaran Biaya Audit Investigasi.

64. 64
ADMINISTRATION AND LOGISTICS
Memuat beberapa hal antara lain uraian rinci
mengenai nama, jabatan, dan lokasi dari semua
individu yg terlibat dalam kegiatan audit investigasi,
termasuk uraian mengenai pendelegasian, pemisahan
tugas dan wewenang

65. 65
COMMUNICATION
 Diperlukan matrik komunikasi, yg menguraikan
sedcara rinci dari arus informasi (siapa melapor
kepada siapa), waktu pelaporan serta kpd siapa
laporan harus dierahkan.

66. TEKNIK PEMERIKSAAN KECURANGAN
• Pengintaian
• Inspeksi
• Observasi
• Pengujian
• Analisis
• Komparasi
• Vouching
• Rekonsiliasi
• Trasir
• Rekomputasi
Prosedur/
teknik
investigasi
• Scanning
• Konfirmasi
• Interview

67. TEKNIK INVESTIGASI
• Tehnik audit
• Tehnik perpajakan
• Follow the money
• TPK
• Pengadaan
• Computer forensics
• Interview and
interogation
• Covert opertaion
• Whistleblower
Prosedur/
teknik
investigasi

68. TEKNIK INVESTIGASI
• Tehnik audit

69. 69
JENIS BUKTI AUDIT
• Pengujian Fisik (Physical Examination)
• Konfirmasi (Confirmation)
• Dokumentasi (Documentation)
• Observasi (Observation)
• Tanya Jawab dng Auditan (Inquires of the Client)
• Pelaksanaan Ulang (Reperformance)
• Prosedur Aanalitis (Analytical Procedures)

70. 70
SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP.
 Sistem pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim.
 Sistem pembuktian berdasarkan Undang –Undang Secara Positif
 Sistem Pembuktian berdasarkan Undang Undang Secara Negatif

71. 71
ALAT BUKTI
MENURUT KUHAP
Alat bukti diperlukan untuk membuktikan
adanya unsur tindak pidana. Pengertian alat
bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1)
KUHAP adalah :
• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Surat
• Petunjuk
• Keterangan terdakwa
Copyright ©
Pusdiklatwas BPKP

72. 72
BARANG BUKTI
MENURUT KUHAP
Barang bukti adalah barang yang mempunyai kaitan
langsung dengan tindak pidana, dapat berupa :
 Alat untuk melakukan tindak pidana
 Hasil perbuatan tindak pidana
 Obyek tindak pidana
Copyright ©
Pusdiklatwas BPKP

73. 73
HUBUNGAN BUKTI AUDIT DENGAN ALAT BUKTI
HUKUM

74. 74
METODE PENGUMPULAN BUKTI
 Membangun circumstantial case melalui interview saksi yg kooperatif
dan dokumen yg tersedia.
 Menggunakan circumstantial evidence utk mengidentifikasi dan
beralih ke saksi internal yg dpt memberi bukti langsung ttg pihak2 yg
terlibat.
 Seal and Case, identifikasi dan tanggapi bantahan pihak terlibat dan
buktikan adanya kesengajaan pelaku kecurangan melalui
pemeriksaan (examination) subyek atau sasaran

75. 75
TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI
 Pengujian Fisik (Physical Examination)
 Wawancara ( Interview)
 Bukti dokumen (Document)))

76. 76
EVALUASI BUKTI
• Perlu dilakukan analisis utk menilai kesesuaian bukti (relevansi) dgn
hipoteis yg diperlukan sbg landasan perlu tidaknya pengembangan
bukti lebih lanjut.
• Dalam malakukan evaluasi bukti perlu menilai kualitas bukti dan
kuantitas bukti yang diperoleh.

77. 77
KUALITAS BUKTI
 Relevansi
 Materialitas
 Kompetensi

78. 78
RELEVANSI
• Bukti dianggap cukup relevan jika bukti tersebut merupakan salah
satu bagian dr rangkaian bukti2 yg menggambarkan suatu proses
kejadian atau jika bukti tsb secara tdk langsung menunjukkan
kenyataan dilakukan atau tdk dilakukannya suatu perbuatan.
• Suatu bukti mungkin awalnya dianggap tdk relevan namun
berdasarkan pengembangan lebih lanjut ditemui relevansi bukti tsb
dlm kasus yg ditangani.

79. 79
MATERIALITAS
• Materialitas dlm audit invest. menekankan pada hubungan bukti thd
sangkaan yg diindikasikan dan tdk melihat besaran dr nilai yg
terkandung dlm bukti tsb, karena tdk seluruh bukti menunjukkan nilai
suatu transaksi.

80. 80
KOMPETENSI
Dalam audit investigasi, kompetensi suatu bukti tdk hanya didasarkan
pada proses pembuatannya, tetapi juga proses perolehan bukti tsb
oleh auditor. Bukti yg diperoleh secara illegal, tdk diterima menurut
hukum. Disamping itu, kompetensi juga menyangkut kewenanangan
auditor utk memperoleh bukti. Bukti2 yg secara hukum bersifat
rahasia, umumnya tidak kompeten, kecuali didukung dng bukti lain yg
secara hukum dpt diterima.

81. 81
KUANTITAS BUKTI
• Dalam audit investigasi, kuantitas bukti yg diperoleh dianggap cukup
apabila bukti tsb dapat menggambarkan apa, siapa, dimana,
bilamana, dan bagaimana suatu kejadian / tindak pidana dilakukan.

82. 82
MATERI TEMUAN
• Jenis Penyimpangan
• Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian (Modus Operandi)
• Penyebab dan Dampak Penyimpangan
• Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggung Jawab
• Bukti Yang Diperoleh

83. 83
PELAPORAN
 Pengungkapan atas arti penting
 Kegunaan informasi dan ketepatan waktu
 Obyektifitas informasi yg disajikan
 Tingkat keyakinan penyajian
 Ringkas, sederhana namun jelas dan lengkap

84. 84
Contoh : PELAPORAN HASIL AUDIT
BAB I : Simpulan dan Rekomendasi
BAB II : Umum
1. Dasar Penugasan Audit
2. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit
3. Data Obyek/Kegiatan Yang Diaudit
BAB III : Uraian Hasil Audit
1. Dasar Hukum Obyek dan atau Kegiatan Yang Diaudit
2. Materi Temuan
1). Jenis Penyimpangan
2). Pengungkapan Fakta-fakta dan Proses Kejadian
3). Penyebab dan Dampak Penyimpangan
4). Pihak Yang Diduga Terlibat/Bertanggungjawab
5). Bukti Yang Diperoleh
3. Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut dengan
Obyek yang Diaudit (Auditan)
4. Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik
(untuk kasus yang berindikasi TPK dan Perdata)

85. PUTUSAN
SUMBER HUKUM
• Peraturan Perundangan
• Kebiasaan
• Doktrin
• Yurisprudensi
• Perjanjian
KEYAKINAN
HAKIM
KEBENARAN
MATERIIL
2 AB + 1 KH
BARANG
BUKTI
ALAT
BUKTI
SURAT DAKWAAN
PERISTIWA KONKRIT
DI PERSIDANGAN
FAKTA
HUKUM
• SUBYEK
• TEMPUS
• LOCUS
• MODUS
BUKTI
AUDIT
BUKTI
AKUNTANSI
Psl. 143 KUHAP
Formil & Materiil

86. Risiko Hukum
Pidana?
Audit Investigatif
Gelar Perkara
Indikasi
TPK Terbukti?
Gelar Kasus
Proses Audit/Reviu/ IHKP atau
TP/TGR/PERDATA
LIDLHAI DIK LHPKKN TUT
TIDAK
YA
TIDAK
MEKANISME PENANGANAN KASUS/PERKARA
YA
86

87. POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA
Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik
Permintaan tertulis
Instansi Penyidik
ke BPKP
Gelar Kasus
DIK ?
Bantuan PKKN
Y
1
Bantuan
Audit Investigatif
T
Memenuhi
Syarat
Pemberitahuan
Tdk dpt
Dipenuhi
Y
T
87

88. POLA PENANGANAN KASUS/PERKARA
Bantuan BPKP kepada Instansi Penyidik
1
Proses
Audit Investigatif
QA Hasil AI
Rev Meeting
Ekpose Intern
QA Hasil AI
Gelar Kasus
Penyidik
Kecukupan
Alat Bukti
T
Memenuhi
Unsur TPK
Y
BA/Risalah
Kesepakatan
LHAI
LHAI
Y
T
PRO-JUSTICIA NON-JUSTICIA
88

89. MEKANISME BANTUAN PEMERIKSAAN
KOMPUTER FORENSIK
Reporting
Melaporkan hasil akuisisi dan analisis
Analisis Data
Mencari bukti dari file imaging yg terkait dengan kasus
Akuisisi Data
Imaging/cloning media target dengan alat/software khusus
Menerima Media Digital
Menerima/membantu penyidik menyita media target
Melakukan Ekspose/Identifikasi
Identifikasi media, bukti yg diperlukan, & keywords
Permintaan
Dari instansi penyidik