Dokumen tersebut membahas tentang berbagai aspek pajak daerah, termasuk penagihan pajak, pembetulan dan pembatalan, keberatan, banding, penyitaan dan pelelangan, pembagian hasil penerimaan, biaya pemungutan, dan sanksi pidana. Dokumen ini juga menjelaskan proses pembukuan, pemeriksaan, dan ketentuan rahasia wajib pajak dalam konteks pajak daerah.

1. LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
PAJAK DAERAH
(BAGIAN 2)
PAJAK DAERAH dan RETRIBUSI DAERAH

2. Penagihan Pajak
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan
sanksi administratif
Pembukuan
Penyitaan dan Pelelangan
Banding dan Gugatan
Kadaluwarsa penagihan pajak
dan penghapusan piutang pajak
Keberatan
Pengembalian kelebihan
pembayaran pajak
Pembagian hasil Penerimaaan pajak
Daerah
Biaya pemungutan Pajak Daerah
Pemeriksaan Pajak Daerah
Ketentuan Pidana
Penyidikan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sub Pokok Bahasan

3. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih
dahulu memberikan surat teguran atau
surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan atau
surat lainnya yang sejenis, sekurang-
kurangnya memuat.
Penagihan pajak

4. 1. Nama daerah wajib
pajak, atau nama wajib
pajak atau penanggung
jawab
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk
membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak,
yaitu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang tercantum
dalam surat teguran atau surat
peringatan atau surat lainnya
yang sejenis.

5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal
8 Surat Paksa diterbitkan apabila :
A
Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Tguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis;
B Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan
penagihan seketika dengan sekaligus ; atau
C
Penaggung Pajak tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan
angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

6. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pehagihan pajak
memiliki wewenang melakukan tindakan sebagai berikut
1 Mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak
2 Menerbitkan surat yang dipergunakan untuk
melakukan penagihan pajak yaitu :
Surat Teguran, Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis;
a

7. b
Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus;
c Surat Paksa
d
Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan

8. e Surat Perintah
Penyanderaan
f Surat pencabutan
Sita
g Pengumuman
Lelang

9. h
Surat
Penentuan
Harga Limit;
i
Pembatalan
Lelang; dan
j
Surat lain yang
diperlukan untuk
pelaksanaan
penagihan pajak

10. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu obligasi saham, atau surat beharga lainnya,
piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada
ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk
yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai
pelunasan utang tertentu yang dapat berupa
Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi kotor tertentu
PENYITAAN DAN PELELANGAN

11. Pelelangan
Pelaksanaan lelang dilakukan dengan ketentuan
berikut ini.
A Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan
yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak
belum memperoleh keputusan keberatan
B Lelang tetap dapat dilaksankana tanpa dihadiri oleh
wajib pajak atau penanggung pajak
C
Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau
penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan
biaya penagihan, atau berdasarkan keputusan
pengadilan pajak atau objek lelang musnah

12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 103, Wajib Pajak
dapat mengajukan keberataan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk atas suatu
A
B
C
Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT);
Surat Ketetapan Pajak Daerah
( SKPD);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB);
KEBERATAN

13. D
E
F
G
Surat Keterangan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
Surat Ketetapan pajak Daerah
Lebih Bayar (SKPDLB);
Surat Ketetapan Daerah Nihil
(SKPDN); dan
Pemotogan atau pumungutan oleh pihak
ketiga berdsarakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah

14. Banding
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 105 wajib pajak
dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya
yang ditetapkan oleh kepala daerah. Permohonan banding
diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka wakt 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut

15. Gugatan
Wajib pajak atau penanggung pajak yang merasa
tidak puas atas pelaksanaan tindakan penagihan
pajak yang dilakukan ooleh fiskus memiliki hak untuk
mengajukan gugatan terhadap fiskus. Gugatan yang
dapat diajukan wajib pajak atau penanggung pajak
adalah terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SPMP,
atau pengumuman lelang.

16. PAJAK DAERAH
Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan, Ketetapan dan
Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi
Administrasi

17. Yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah :
1. Mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang
tertutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

18. 2.Mengurangkan atau
membatalkan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar
3.Mengurangkkan atau
membatalkan STPD
4.Membatalkan hasil
pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

19. 5. Mengurangkan ketetapan
pajak terutang berdasarkan
perimbangan kemampuan
membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

20. Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan
bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang
bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
diserahkan kepaad kabupaten/kota
sebesar 30% ( tiga puluh persen );
Hasil penerimaan pajak kendaraan
bermotor diserahkan kepada
kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh
persen);

21. Hasil penerimaan pajak Rokok
diserahkan kepada kabupaten/kota
sebsar 70% (tujuh puluh persen); dan
Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor diserahkan
kepada kabupaten/kota sebsar 70%
(tujuh puluh persen);
Hasil penerimaan pajak ain permukaan
diserahkan kepada kabupaten/kota
sebsar 50% (lima puluh persen

22. Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Pada Pasal 171 diatur bahwa instansi yang
melaksankaan pemungutan pajak daerah dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu. Yang dimaksud dengan isntansi yang
melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah
dinas / badan / lembaga yang tugas pokok dan
fungsinya melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

23. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Terhadap kelebihan pembayaran pajak, wajib
p a j a k d a p a t m e n g a j u k a n p e r m o h o n a n
pengembalian kepada kepala daerah. Kepala
Daerah dalam jangka waktu paling lama 12
( dua belas) bulan, sejak diterim anya
p e r m o h o n a n p e n g e m b a l i a n k e l e b i h a n
pembayaran pajak, harus memberikan
keputusan, bisa diterima bisa juga ditolak.

24. Hak untuk melakukan penegihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang
perpajakan daerah.
Diterbitkan Surat Teguran dan
/ atau Surat Paksa; atau
Ada pengakuan utang pajak
dari Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.
A
B
Kadaluwarsa
penagihan pajak
tertangguh apabila

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi harta, kewajiban, modal ,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perlehan dan penyerahan barang atau jasa
yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode tahu pajak tersebut.
Pembukuan

26. Rahasia wajib pajak yang terkait dengan pajak daerah yang
tidak boeh diungkap antara lain
STPD, laporan keuangan,
dan lain-lain yang dilaporkan
oleh wajib pajak
Dokumen dan atau data yang
diperoleh dari pihak ketiga
yang bersifat rahasia; dan
Data yang diperoleh dalam
rangka pelaksanaan
pemeriksaan;
Dokumen dan atau
rahasia wajib pajak yang
diperoleh sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangan-undangan
yang berkenaan
Pemeriksaan Pajak Daerah

27. Ketentuan pidana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal
174.Tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah tidak dituntut setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak atau berakhirnya bagian tahun
pajak atau berakhirnya tahun pajak yang
bersangkutan.
Ketentuan Pidana

28. Wewenang peyidik untuk melakukan berbagai tindakan
yang dipandang diperlukan adalah sebagai berikut
1
Menerima ,mencari, mengumpulkan , dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindakan pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;
2
Meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehbungan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan Retribusi

29. 3
Meminta keterangan dan bahan
bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dngan tindak
pidana dibidang perpajakan
Daerah dan Retribusi
4
Memeriksa buku, catatan,dan
dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang
perpajakan Daerah dan
Retribusi
5
Melakukan penggeledahan untuk
mendapat bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

30. 6 7
8
Meminta bantuan tenaga ahli
dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah
dan Retribusi;
Menyuruh berhenti dan/ atau
melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan
sdang berlangsung dan
memeriksa identitas orang,
benda dan/ atau dokumen yang
dibawa
Memotret sesorang yang
berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah dan
Retribusi;

31. 1
0
9
Memanggil orang untuk
didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka
atau saksi
1
1
Menghentikan penyidikan;
dan/atau
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

32. CREDITS: This presentation template was
created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by
Freepik
THANK
YOU!