SlideShare a Scribd company logo
Linda Grace Loupatty, SE.M.AK.,AK
“WAWANCARA DAN INTEROGASI,
OPERASI PENYAMARAN
DAN PENIUP PELUIT”
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT
INVESTIGASI
Perbedaan Wawancara dan Interogasi
● Wawancara adalah
komunikasi satu
arah sebagai besar
karena para ahli
mencari jawaban
untuk pertanyaan
mereka dan
kandidat harus
menjawab
pertanyaan dengan
cara yang percaya
diri, jujur.
● Interogasi adalah
alat yang lebih
merupakan
peperangan
emosional dan
psikologis antara
interrogator dan
tersangka.
Ciri-ciri Suatu Wawancara dan
Interogasi
● Wawancara bersifat
netral, tidak menuduh.
An interview is
nonaccusatory. Dengan
cara dan nada yang tidak
bersifat menuduh,
investigator dapat
menegmbangkan
hubungan yang
menimbulkan rasa
percaya dan hormat
dengan orang yang
diwawancarainya.
● Interogasi bersifat
menuduh. An
interrogation is
accusatory. Interogasi
dilakukan dengan
persuasi yang aktif .
Interogasi dilakukan
karena investigator
percaya bahwa dalam
wawancara sebelumnya ,
orang itu telah berbohong.
Manfaat Melakukan Wawancara Sebelum
Interograsi
Investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas , mengabaikan wawancara , dan
langsung melakukan interogasi . Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena :
Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan
saling memercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat
menuduh yang melekat pada intergritas .
Selama wawancara , investigator sering kali mengorek keterangan penting mengenal tertuduh
yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi .
Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi . Padahal , kalau
ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara ,
investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang menungungkapan
kebohongannya .
.
Wawancara
sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelumada kontak dengan orang yang
dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigatir harus menguasaui semua fakta yang
terkumpul dengan baik.
Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi
pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud, dilanjutkan dengan orang-orang yang
karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang
diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya.
Behavior Symptom Analysis (BSA) dan
Saluran Komunikasi
Behavior symptom analysis dapat
diterjemahkan sebagai analisis gejala
perilaku. Para dokter, psikolog, dan
psikiater mengakui pentingnya
mengevaluasi perilaku pasien atau
klien mereka untuk membantu
mendiagnosa penyakit
Ada beebrapa tingkat (level) atau
saluran (channels) komunikasi.
Makna sebenarnya dari ucapan-
ucapan seseorang diperkuat atau
diubah oleh berbagai saluran tadi,
sepertikegagapan, sikap tubuh, gerak
tangan mimik wajah atau nada suara.
Verbal Behavior dan Paralinguistic Behavior
Subjek yang jiwanya sehat dan
berinteraksi sosial secara normal
akan mengalami kecemasan
ketika ia berbohong. Kecemasan
bisa timbul dari dalam karena ia
tahu perkatannya tidak benar.
ciri-ciri percakapan tertentu ini
atau paralinguistic behavior inilah
y a n g h a r u s d i a m a t i o l e h
investigator. Kalau saluran verbal
dapat lebih dikendalikan, maka
saluran paralingustic lebih lepas
kendali.
Interogasi
● Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus
mengetahui secara mendalam semua invertigative
information yang relevan tentang kejahatan tersebut,
termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai
bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap,
informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan di
interogasi dan tersangka lainnya.
Langkah-langkah Dalam
Interogasi
● Langkah 1: Direct, positive confrontation
● Langkah 2: Interrogation theme
● Langkah 3: Handling Denials
● Langkah 4 : Overcoming objections
● Langkah 5 : Kepping the suspect’s attention
● Langkah 6: Handling the suspect’s passive mood
● Langkah 7 : Presenting the alternative question
● Langkah 8 : Bringing the suspect into the conversation
● Langkah 9 : The written confession
Wawancara
Sebelum melakukan wawancara ,
bahkan sebelum ada kontak
dengan orang yang dj curigai atau
diduga sementara , investigator
yang akan melakukan wawancara
harus menguasai fakta dan
memanfaatkan sepenuhnya fakta-
fakta ini . Ia harus memisahkan
fakta dari apa yang masih bersifat
dugaanya atau dugaan rekan-
rekannya .
Interogasi
1. Polisi bertindak seperti ingin membantu Anda
Polisi selalu memberitahu tersangka bahwa mereka
hanya ingin membantunya
2. Berbohong tentang pengakuan komplotannya
Cara lain yang dilakukan polisi untuk berbohong
secara hukum kepada tersangka adalah dengan
mengatakan kepada t ersangka bahwa
komplotannya telah mengaku.
3. Polisi akan menganggap Anda bersalah
Penyidik ​​masuk ke setiap kasus dengan asumsi
semua tersangka bersalah dan memperlakukan
mereka seperti itu.
mo
n
tue
wed
thu
fri
Teknik-Teknik melakukan wawancara dan interogasi
Apa itu operasi
penyamaran?
mo
n
tue
wed
thu
fri
adalah menghindari deteksi oleh entitas yang diamatinya, dan terutama
untuk menyamarkan identitasnya sendiri atau menggunakan identitas
yang diasumsikan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan dari
individu atau organisasi untuk mempelajari atau mengkonfirmasi
informasi rahasia atau untuk mendapatkan kepercayaan individu yang
menjadi sasaran untuk mengumpulkan informasi atau bukti. Secara
tradisional, ini adalah teknik yang digunakan oleh lembaga penegak
hukum atau penyelidik swasta , dan orang yang bekerja dalam peran
tersebut biasanya disebut sebagai agen yang menyamar .
Undercover Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Undercover Operation :
Merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara
langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samara (disguise)
dan tipuan (deceit).
Pemeriksa tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur
yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang
untuk melakukan under operations.
Tujuan Undercover
Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Beberapa contoh dari tujuan covert operations.
1. Untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa
lalu, masa kini, dan masa mendatang.
2. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya
untuk memastikan siapa yang bertanggungjawab
untuk hilangnya uang kas yang sering kali terjadi
3. Untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena
perbuatan melawan hukum.
4. Untuk menentukan rekan sepermainan (co-
conspirators) atau bahkan otak di belakang kejahatan
ini (actor intellectualist).
5. Untuk menentukan modus operandi.
Masalah Dalam Melakukan Convert
Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Di Amerika Serikat, ada undang-undang yang mengatur perekaman
audio dan/atau video secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa Negara
bagian, membuat rekaman suara (audio) atau mendengar percakapan
orang lain merupakan pelanggaran hukum. Di Negara bagian lain,
merekam percakapan hanya diperkenankan oleh undang-undang
apabila pihak lainnya memberikan persetujuan untuk merekam
percakapan ini.
Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam
covert operations, khususnya dalam undercover
operations. Operasi ini harus ditangani secara tepat.
Seperti dikatakan di atas, covert operations tidak boleh
dilaksanakan “fishing expeditions”
PENJEBAKAN
(ENTRAPMENT)
SURVEILLANCE
Surveillance atau pengintaian adalah
pengamatan terencana terhadap manusia,
tempat atau objek. Tempat atau objek
biasanya merupakan prioritas kedua, yang
utama adalah pengamatan terhadap
manusia.
Sumber dan Informasi
Sumber dan informasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu
memberikan informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Namun,
ada perbedaan anatara sumber dan informasi.
Seorang sumber memberikan infromasi yang terkait dengan jabatan,
pekerjaan dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai.
Seorang informasi mempunyai keterlibatan langsung atau tidak
langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut
bersalah.
Penggunaan Operatives
Operatives adalah orang yang ikut dalam covert
operations. Orang ini seharusnya dikendalikan lebih
ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut.
Adakalanya, seorang informan yang lazimnya sekedar
menyuplai informasi, akan dilibatkan dalam covert
operations.
Pertanyaan Mengenai Operasi Penyamaran
Covert operations disukai dalam akuntan
forensik karena daya tarik Sherlock Holmes.
Alat perekam di saku jaket akuntan, rekan-
rekanya berada di ruangan sebelah. Mereka
merekam gerak dan suara, ia menerima amplop
berisi uang suap. Pemberian dan peneriman
suap bertransaksi.
Penerima suap berjanji menggugurkan temuan
auditnya bukti adanya korupsi. Hal itulah yang
dipahami si penyuap, seluruh adegan terekam
sempurna.
UU Perlindungan Saksi dan
Korban
Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
yang perlu diketeahui akuntan forensic. Ketentuan-ketentuan ini akan dibahas dalam bagian ini .
Undang-undang ini memberikan beberpa definisi berikut:
1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga perlindungan saksi dan korban atau (LPSK) adalaha lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagai mana diatur
dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung dan
tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau korban merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yang berkenan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses
peradilan pidana.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan
kasus.
7. Mendapatkan informasi putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat indentitas baru
10. Mendapatkan kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir.
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
dan harta bendannya, serta bebas dari ancaman yang
berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Memdapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Seorang Saksi dan Korban Berhak Untuk
Pedoman Whistleblowing System
Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan
tindakan pelanngaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan
hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan yang
lain dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan,
yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada
pimpinan organisasi atau lembaga lainnya dapat mengambil tindakan
atas pelanngaran tersebut.
Termaksud Dalam Aktivitas Pelanggaran
Antara Lain Adalah :
qMelanggang peraturan perundang-undangnan ,misalnya
pemalsuan tanda tangan , korupsi penggelapan , mark–up,
penggunaan narkoba, pengrusakan barang .
qMelanggar pedoman etika perusahan , mialnya benturan
kepintingan , pelecerhan , terlibata dalam kegiatan
masyarakat yang di larang .
qMelanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum .
qMelanggar kebijakan dan prosedur oprasional
perusahaan , ataupun kebijakan , prosedur , peraturan
lain yang di anggap perlu oleh perusahaan .
qTindakan kecurangan lainnya yangb dapat menimbulkan
kerugiaan finansial ataupun non financial .
qTindakan yang membahayakan keselamatan kerja.
Whistleblower Di Amerika
Amerika Serikan melindungi ‘peniup peluit’ ini
dengan berbagai undang undang , di antaranya
undang undang perlindungan ‘peniup peluit’ tahun
1989 . undang undang ini mengatur bagaimana kasus
kasus kuitam di tangani , di investigasi , dan di
tuntut , serta imbalan dan perlindungan kepada
mereka yang mengungkap kecurangan . untuk ini ,
undanng undang menghadiakan imbalan sampai
sejumlah 30% dari hukuman denda .
PENIUP PELUIT DI
INDONESIA
• Arifin Wardianto melapor dugaan korupsi dalam urusan
perizinan wartel di Yokyakrta tahun 1996 . dia d adukan
mencermarkan nama baik , pengadilan negeri Yogyakarta
menghukumnya dua bulan penjara . pengadilan tinggi DIY
menyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman penjara .
kasu yang di laporkannya tidak pernah diprose .
• Maria Leonita menyampaikan dugaan suap oleh Zainal Agus ,
Direktur Perdata Mahkama Agung , pada tahun 2001 . Ia
justru di adukan mencemarkan nama baik oleh EDY
Handoyo . Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan
kasus pencemaran nama baik karena tidak bisa menerima
tuntutan jasa .
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi
reidjen raden
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
findira
 
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHANAUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
dyna septiani
 
PROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDITPROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDIT
Mandiri Sekuritas
 
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Risdiana Hidayat
 
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -TuanakottaInvestigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Vahid Asyrofian
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
Judianto Nugroho
 
Isu sosial dan etika dalam sistem informasi
Isu sosial dan etika dalam sistem informasiIsu sosial dan etika dalam sistem informasi
Isu sosial dan etika dalam sistem informasiAffan Jongkok
 
Makalah Audit perusahaan (fraud)
Makalah Audit perusahaan (fraud)Makalah Audit perusahaan (fraud)
Makalah Audit perusahaan (fraud)
Fuad Rahardi
 
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntanContoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
Naiila Naiila
 
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUDASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
Fair Nurfachrizi
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaNugroho Adi
 
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
dianakholifah
 
Soal Pengendalian internal sia
Soal Pengendalian internal siaSoal Pengendalian internal sia
Soal Pengendalian internal siaEr Erlyta
 
Audit berbasis komputer
Audit berbasis komputerAudit berbasis komputer
Audit berbasis komputer
Rohmad Adi Siaman SST Akt., M.Ec.Dev.
 
Bab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-weselBab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-wesel
universitas negeri padang
 
Bab 10 evaluasi pusat investasi
Bab 10 evaluasi pusat investasi Bab 10 evaluasi pusat investasi
Bab 10 evaluasi pusat investasi
apryani rahmawati
 

What's hot (20)

6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi6 analisis aktivitas investasi
6 analisis aktivitas investasi
 
Akuntansi Firma
Akuntansi Firma Akuntansi Firma
Akuntansi Firma
 
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHANAUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
 
PROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDITPROSEDUR AUDIT
PROSEDUR AUDIT
 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNSISTEM PENGENDALIAN INTERN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 
Fraud auditing
Fraud auditingFraud auditing
Fraud auditing
 
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
 
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -TuanakottaInvestigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
Investigasi dan Audit Investigatif 11&12 -Tuanakotta
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
 
Isu sosial dan etika dalam sistem informasi
Isu sosial dan etika dalam sistem informasiIsu sosial dan etika dalam sistem informasi
Isu sosial dan etika dalam sistem informasi
 
Makalah Audit perusahaan (fraud)
Makalah Audit perusahaan (fraud)Makalah Audit perusahaan (fraud)
Makalah Audit perusahaan (fraud)
 
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntanContoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
Contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan
 
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUDASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biaya
 
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
Laporan keuangan konsolidasi jual beli barang dagangan
 
Soal Pengendalian internal sia
Soal Pengendalian internal siaSoal Pengendalian internal sia
Soal Pengendalian internal sia
 
Audit berbasis komputer
Audit berbasis komputerAudit berbasis komputer
Audit berbasis komputer
 
Merger dan akuisisi
Merger dan akuisisiMerger dan akuisisi
Merger dan akuisisi
 
Bab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-weselBab 3-piutang-wesel
Bab 3-piutang-wesel
 
Bab 10 evaluasi pusat investasi
Bab 10 evaluasi pusat investasi Bab 10 evaluasi pusat investasi
Bab 10 evaluasi pusat investasi
 

Similar to WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT

3.1.6.3 psikiatri forensik
3.1.6.3   psikiatri forensik3.1.6.3   psikiatri forensik
3.1.6.3 psikiatri forensik
Ahmad Muhtar
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
jakarta
 
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutTeknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Sudirman Sultan
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum
18kartika
 
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
Adra10
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilan
EkkyPratama1
 
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
Tania Sari
 
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di KepolisianPanduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
Business Opportunity
 
4 ilmu bantu hapid
4  ilmu bantu hapid4  ilmu bantu hapid
4 ilmu bantu hapid
GradeAlfonso
 
Pengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keteranganPengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keterangan
Sudirman Sultan
 
Materi etika dan moral
Materi etika dan moralMateri etika dan moral
Materi etika dan moral
Grace_Indah
 
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RIHati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
Satrio Arismunandar
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptxDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
Adra10
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
Adra10
 
KULIAH FORENSIK ok.ppt
KULIAH FORENSIK ok.pptKULIAH FORENSIK ok.ppt
KULIAH FORENSIK ok.ppt
eeeeee35
 
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutananIdentifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Sudirman Sultan
 
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan KelembagaanAtribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan bukti
rizky_ulva
 
pengenalan diri dan potensi diri.pptx
pengenalan diri dan potensi diri.pptxpengenalan diri dan potensi diri.pptx
pengenalan diri dan potensi diri.pptx
ZiznecxGhoni
 

Similar to WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT (20)

3.1.6.3 psikiatri forensik
3.1.6.3   psikiatri forensik3.1.6.3   psikiatri forensik
3.1.6.3 psikiatri forensik
 
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan PengamananPenanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamanan
 
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhutTeknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
Teknik pengumpulan bahan keterangan bagi polhut
 
Pendampingan hukum
Pendampingan hukumPendampingan hukum
Pendampingan hukum
 
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 Agustus 2022.pdf
 
Manusia dan keadilan
Manusia dan keadilanManusia dan keadilan
Manusia dan keadilan
 
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
POPO_Psikologi Forensik_David Canter_Chapter 2
 
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di KepolisianPanduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
Panduan Praktis untuk Orang Awam bila Diperiksa di Kepolisian
 
Reportase investigatif
Reportase investigatifReportase investigatif
Reportase investigatif
 
4 ilmu bantu hapid
4  ilmu bantu hapid4  ilmu bantu hapid
4 ilmu bantu hapid
 
Pengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keteranganPengumpulan bahan dan keterangan
Pengumpulan bahan dan keterangan
 
Materi etika dan moral
Materi etika dan moralMateri etika dan moral
Materi etika dan moral
 
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RIHati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
Hati Nurani dan Etika: Kasus “korupsi berjamaah” anggota DPR-RI
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptxDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pptx
 
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdfDIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
DIM_Investigation Strategy_10 April 2022.pdf
 
KULIAH FORENSIK ok.ppt
KULIAH FORENSIK ok.pptKULIAH FORENSIK ok.ppt
KULIAH FORENSIK ok.ppt
 
Identifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutananIdentifikasi tindak pidana kehutanan
Identifikasi tindak pidana kehutanan
 
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan KelembagaanAtribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
Atribut dan Kode Etik serta Tatanan Kelembagaan
 
Pengumpulan bukti
Pengumpulan buktiPengumpulan bukti
Pengumpulan bukti
 
pengenalan diri dan potensi diri.pptx
pengenalan diri dan potensi diri.pptxpengenalan diri dan potensi diri.pptx
pengenalan diri dan potensi diri.pptx
 

More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura

SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAANANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIALANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANPELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYAPENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANTINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan KursManajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Instrumen Derivatif
Instrumen DerivatifInstrumen Derivatif
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 

More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)

SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdfSLIDE_8  PAJAK PROVINSI.pdf
SLIDE_8 PAJAK PROVINSI.pdf
 
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
 
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdfSLIDE_6  PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
SLIDE_6 PAJAK DAERAH (BAG 1).pdf
 
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdfSLIDE_5  SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
 
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAANANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
ANALISIS AKTIVITAS INVESTASI: INVESTASI ANTARPERUSAHAAN
 
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES  (PROCESS COSTING)
HARGA POKOK BERDASARKAN PROSES (PROCESS COSTING)
 
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAHANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIALANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
ANALISIS BIAYA-VOLUME-LABA ALAT PERENCANAAN MANAJERIAL
 
PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH DAERAH
 
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
ANALISIS AKTIVITAS PENDANAAN (Bag 1)
 
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANPELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASAPERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
PERKEMBANGAN PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DARI MASA KE MASA
 
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYAPENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
PENGANTAR, KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PERILAKU BIAYA
 
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGANTINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
TINJAUAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
 
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
Perhitungan Kerugian, Kriminologi dan Viktimologi
 
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan KursManajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
Manajemen Risiko Operasional dan Risiko Perubahan Kurs
 
Instrumen Derivatif
Instrumen DerivatifInstrumen Derivatif
Instrumen Derivatif
 
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan KerugianPenelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
Penelusuran Aset Dan Pemulihan Kerugian
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa & U.S. Foreign Corrupt Practic...
 

Recently uploaded

Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 

Recently uploaded (18)

Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 

WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT

  • 1. Linda Grace Loupatty, SE.M.AK.,AK “WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT” AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGASI
  • 2. Perbedaan Wawancara dan Interogasi ● Wawancara adalah komunikasi satu arah sebagai besar karena para ahli mencari jawaban untuk pertanyaan mereka dan kandidat harus menjawab pertanyaan dengan cara yang percaya diri, jujur. ● Interogasi adalah alat yang lebih merupakan peperangan emosional dan psikologis antara interrogator dan tersangka.
  • 3. Ciri-ciri Suatu Wawancara dan Interogasi ● Wawancara bersifat netral, tidak menuduh. An interview is nonaccusatory. Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat menegmbangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. ● Interogasi bersifat menuduh. An interrogation is accusatory. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif . Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya , orang itu telah berbohong.
  • 4. Manfaat Melakukan Wawancara Sebelum Interograsi Investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas , mengabaikan wawancara , dan langsung melakukan interogasi . Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena : Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling memercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada intergritas . Selama wawancara , investigator sering kali mengorek keterangan penting mengenal tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi . Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi . Padahal , kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara , investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang menungungkapan kebohongannya . .
  • 5. Wawancara sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelumada kontak dengan orang yang dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigatir harus menguasaui semua fakta yang terkumpul dengan baik. Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud, dilanjutkan dengan orang-orang yang karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya.
  • 6. Behavior Symptom Analysis (BSA) dan Saluran Komunikasi Behavior symptom analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosa penyakit Ada beebrapa tingkat (level) atau saluran (channels) komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan- ucapan seseorang diperkuat atau diubah oleh berbagai saluran tadi, sepertikegagapan, sikap tubuh, gerak tangan mimik wajah atau nada suara.
  • 7. Verbal Behavior dan Paralinguistic Behavior Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkatannya tidak benar. ciri-ciri percakapan tertentu ini atau paralinguistic behavior inilah y a n g h a r u s d i a m a t i o l e h investigator. Kalau saluran verbal dapat lebih dikendalikan, maka saluran paralingustic lebih lepas kendali.
  • 8. Interogasi ● Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua invertigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan di interogasi dan tersangka lainnya.
  • 9. Langkah-langkah Dalam Interogasi ● Langkah 1: Direct, positive confrontation ● Langkah 2: Interrogation theme ● Langkah 3: Handling Denials ● Langkah 4 : Overcoming objections ● Langkah 5 : Kepping the suspect’s attention ● Langkah 6: Handling the suspect’s passive mood ● Langkah 7 : Presenting the alternative question ● Langkah 8 : Bringing the suspect into the conversation ● Langkah 9 : The written confession
  • 10. Wawancara Sebelum melakukan wawancara , bahkan sebelum ada kontak dengan orang yang dj curigai atau diduga sementara , investigator yang akan melakukan wawancara harus menguasai fakta dan memanfaatkan sepenuhnya fakta- fakta ini . Ia harus memisahkan fakta dari apa yang masih bersifat dugaanya atau dugaan rekan- rekannya . Interogasi 1. Polisi bertindak seperti ingin membantu Anda Polisi selalu memberitahu tersangka bahwa mereka hanya ingin membantunya 2. Berbohong tentang pengakuan komplotannya Cara lain yang dilakukan polisi untuk berbohong secara hukum kepada tersangka adalah dengan mengatakan kepada t ersangka bahwa komplotannya telah mengaku. 3. Polisi akan menganggap Anda bersalah Penyidik ​​masuk ke setiap kasus dengan asumsi semua tersangka bersalah dan memperlakukan mereka seperti itu. mo n tue wed thu fri Teknik-Teknik melakukan wawancara dan interogasi
  • 11. Apa itu operasi penyamaran? mo n tue wed thu fri adalah menghindari deteksi oleh entitas yang diamatinya, dan terutama untuk menyamarkan identitasnya sendiri atau menggunakan identitas yang diasumsikan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan dari individu atau organisasi untuk mempelajari atau mengkonfirmasi informasi rahasia atau untuk mendapatkan kepercayaan individu yang menjadi sasaran untuk mengumpulkan informasi atau bukti. Secara tradisional, ini adalah teknik yang digunakan oleh lembaga penegak hukum atau penyelidik swasta , dan orang yang bekerja dalam peran tersebut biasanya disebut sebagai agen yang menyamar .
  • 12. Undercover Operation mo n tue wed thu fri Undercover Operation : Merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samara (disguise) dan tipuan (deceit). Pemeriksa tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang untuk melakukan under operations.
  • 13. Tujuan Undercover Operation mo n tue wed thu fri Beberapa contoh dari tujuan covert operations. 1. Untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. 2. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya untuk memastikan siapa yang bertanggungjawab untuk hilangnya uang kas yang sering kali terjadi 3. Untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan melawan hukum. 4. Untuk menentukan rekan sepermainan (co- conspirators) atau bahkan otak di belakang kejahatan ini (actor intellectualist). 5. Untuk menentukan modus operandi.
  • 14. Masalah Dalam Melakukan Convert Operation mo n tue wed thu fri Di Amerika Serikat, ada undang-undang yang mengatur perekaman audio dan/atau video secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa Negara bagian, membuat rekaman suara (audio) atau mendengar percakapan orang lain merupakan pelanggaran hukum. Di Negara bagian lain, merekam percakapan hanya diperkenankan oleh undang-undang apabila pihak lainnya memberikan persetujuan untuk merekam percakapan ini.
  • 15. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam covert operations, khususnya dalam undercover operations. Operasi ini harus ditangani secara tepat. Seperti dikatakan di atas, covert operations tidak boleh dilaksanakan “fishing expeditions” PENJEBAKAN (ENTRAPMENT)
  • 16. SURVEILLANCE Surveillance atau pengintaian adalah pengamatan terencana terhadap manusia, tempat atau objek. Tempat atau objek biasanya merupakan prioritas kedua, yang utama adalah pengamatan terhadap manusia.
  • 17. Sumber dan Informasi Sumber dan informasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberikan informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Namun, ada perbedaan anatara sumber dan informasi. Seorang sumber memberikan infromasi yang terkait dengan jabatan, pekerjaan dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai. Seorang informasi mempunyai keterlibatan langsung atau tidak langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut bersalah.
  • 18. Penggunaan Operatives Operatives adalah orang yang ikut dalam covert operations. Orang ini seharusnya dikendalikan lebih ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut. Adakalanya, seorang informan yang lazimnya sekedar menyuplai informasi, akan dilibatkan dalam covert operations.
  • 19. Pertanyaan Mengenai Operasi Penyamaran Covert operations disukai dalam akuntan forensik karena daya tarik Sherlock Holmes. Alat perekam di saku jaket akuntan, rekan- rekanya berada di ruangan sebelah. Mereka merekam gerak dan suara, ia menerima amplop berisi uang suap. Pemberian dan peneriman suap bertransaksi. Penerima suap berjanji menggugurkan temuan auditnya bukti adanya korupsi. Hal itulah yang dipahami si penyuap, seluruh adegan terekam sempurna.
  • 20. UU Perlindungan Saksi dan Korban Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang perlu diketeahui akuntan forensic. Ketentuan-ketentuan ini akan dibahas dalam bagian ini . Undang-undang ini memberikan beberpa definisi berikut: 1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. 2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 3. Lembaga perlindungan saksi dan korban atau (LPSK) adalaha lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagai mana diatur dalam Undang-Undang itu. 4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung dan tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau korban merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
  • 21. 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 7. Mendapatkan informasi putusan pengadilan. 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 9. Mendapat indentitas baru 10. Mendapatkan kediaman baru. 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 12. Mendapat nasihat hukum. 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendannya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4. Memdapat penerjemah. 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Seorang Saksi dan Korban Berhak Untuk
  • 22. Pedoman Whistleblowing System Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan tindakan pelanngaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan yang lain dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lainnya dapat mengambil tindakan atas pelanngaran tersebut.
  • 23. Termaksud Dalam Aktivitas Pelanggaran Antara Lain Adalah : qMelanggang peraturan perundang-undangnan ,misalnya pemalsuan tanda tangan , korupsi penggelapan , mark–up, penggunaan narkoba, pengrusakan barang . qMelanggar pedoman etika perusahan , mialnya benturan kepintingan , pelecerhan , terlibata dalam kegiatan masyarakat yang di larang . qMelanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum . qMelanggar kebijakan dan prosedur oprasional perusahaan , ataupun kebijakan , prosedur , peraturan lain yang di anggap perlu oleh perusahaan . qTindakan kecurangan lainnya yangb dapat menimbulkan kerugiaan finansial ataupun non financial . qTindakan yang membahayakan keselamatan kerja.
  • 24. Whistleblower Di Amerika Amerika Serikan melindungi ‘peniup peluit’ ini dengan berbagai undang undang , di antaranya undang undang perlindungan ‘peniup peluit’ tahun 1989 . undang undang ini mengatur bagaimana kasus kasus kuitam di tangani , di investigasi , dan di tuntut , serta imbalan dan perlindungan kepada mereka yang mengungkap kecurangan . untuk ini , undanng undang menghadiakan imbalan sampai sejumlah 30% dari hukuman denda .
  • 25. PENIUP PELUIT DI INDONESIA • Arifin Wardianto melapor dugaan korupsi dalam urusan perizinan wartel di Yokyakrta tahun 1996 . dia d adukan mencermarkan nama baik , pengadilan negeri Yogyakarta menghukumnya dua bulan penjara . pengadilan tinggi DIY menyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman penjara . kasu yang di laporkannya tidak pernah diprose . • Maria Leonita menyampaikan dugaan suap oleh Zainal Agus , Direktur Perdata Mahkama Agung , pada tahun 2001 . Ia justru di adukan mencemarkan nama baik oleh EDY Handoyo . Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan kasus pencemaran nama baik karena tidak bisa menerima tuntutan jasa .