Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang teknik-teknik wawancara dan interogasi, operasi penyamaran, serta perlindungan terhadap saksi dan pelapor pelanggaran (whistleblower) dalam konteks akuntansi forensik dan audit investigasi.
2. Ada beberapa perbedaan antara wawancara dan interogasi, termasuk bahwa wawancara bersifat netral sedangkan interogasi bersifat menuduh. Ada jug
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
Makalah Auditing 2-Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas. Materi Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas diambil dari buku Auditing Arens.
Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan
keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (mistatement) yang material
dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva
perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan
(fraud). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernya- taan Standar Auditing (PSA)
No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan
dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32.
Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan
adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan
keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001).
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Makalah Auditing 2-Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas. Materi Audit Atas Siklus Penjualan dan Penagihan Kas diambil dari buku Auditing Arens.
Dalam mekanisme pelaporan keuangan, suatu audit dirancang untuk memberikan
keyakinan bahwa laporan keuangan tidak dipengaruhi oleh salah saji (mistatement) yang material
dan juga memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas manajemen atas aktiva
perusahaan. Salah saji itu terdiri dari dua macam yaitu kekeliruan (error) dan kecurangan
(fraud). Fraud diterjemahkan dengan kecurangan sesuai Pernya- taan Standar Auditing (PSA)
No. 70, demikian pula error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan
dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32.
Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan
adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan
keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001).
Penanganan Dugaan Pidana oleh Satuan Pengamananjakarta
Bahan ini dibuat dalam rangka Pertemuan Security Pertamina Hulu Energi tahun 2017. Dalam paparan ini dibahas tentang bagaimana teknis penyelidikan bagi petugas keamanan yang memiliki kewenangan tindakan kepolisian terbatas. Dengan memahami teknis penyelidikan dan penyidikan, petugas keamanan dapat lebih memudahkan tugas kepolisian dalam pengungkapan perkara.
Makalah ini dibuat untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan keadilan dalam kehidupan manusia. Kami menyusun makalah ini dengan beberapa referensi sehingga makalah ini bersifat comprehensive dan universal yang membahas secara luas dan dalam pandangan umum. Karena pada dasarnya dalam unsur hidup manusia harus ada keadilan untuk menentukan antara kebenaran dan kebohongan / kecurangan.
Diharapkan dengan adanya makalah kami dapat membantu dalam pembahasan dan pandangan mengenai hubungan MANUSIA DAN KEADILAN.
Pertemuan ke-2 membahas tentang ilmubantu dalam Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Upaya mengenali perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan hukum yang dilarang atau diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU di Bidang LHK
Atribut seorang Akuntan Forensik
Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2010 : 99) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu
1. Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi lebih dahulu siapa pelaku atau yang mempunyai potensi menjadi pelaku. Banyak auditor berkutat pada pengumpulan fakta dan temuan, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang paling penting : Who did it ? Ada kalanya kebiasaan penyembunyian nama pelaku didorong oleh keinginan untuk “memperhalus” pengungkapan sesuatu yang kelihatannya kurang elok. Dalam bahasa Inggris, penghalusan ini disebut euphemism.
2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan”. Banyak kasus kecurangan kandas di sidang pengadilan karena penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Davia, tujuan proses pengadilan adalah menilai orang, bukan mendengar celotehan yang berkepanjangan tentang kejahatannya.
3. Seorang auditor forensik harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak. Dalam proses audit investagatif, keadaan dapat berubah dengan cepat, misalnya, bukti dan barang bukti disembunyikan atau dihancurkan atau pelaku bersembunyi atau melarikan diri. Dalam kondisi seperti tersebut auditor forensik harus berpikir kreatif dalam menggunakan prosedur, kombinasi prosedur atau alternatif prosedur untuk mengumpulkan bukti. Seorang auditor forensik harus dapat berpikir layaknya seorang pelaku fraud agar dapat mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil pelaku fraud jika mereka mengetahui bahwa tindakan mereka telah tercium atau terungkap. Seorang auditor forensik juga tidak gampang ditebak dalam melakukan proses audit investigatif, agar tidak dengan mudah dapat diantisipasi oleh pelaku fraud.
4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Ada dua macam persengkongkolan yaitu :
a. Persengkongkolan yang sifatnya sukarela, dan pesertanya memang mempunyai niat jahat. Davia menamakannya, ordinary conspiracy
b. Persengkongkolan dimana pesertanya tidak menyadari bahwa keluguannya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya, contohnya memberikan password komputernya. Davia menamakannya pseudo-conspiracy.
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
1. TEORI PAJAK DAERAH
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat.
Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
1.Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
2.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah Daerah
3.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
4.Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000:7), yaitu: That easy to administer locally That are imposed solely (or mainly) on local resident That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government. Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daeran dan pemungutan ini hanya berdampak pada msyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
Investasi Akuntansi untuk sekuritas investasi diatur oleh SFAS 115. Standar ini berbeda dengan prinsip lower-of-cost-or-market dengan menyatakan bahwa investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar (nilai pasar), tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh (kendali) yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan (investee company). Hai ini berarti bahwa tidak seperti aset lainnya, sekuritas investasi dapat dinilai dengan nilai pasar meskipun nilai pasar ini melebihi biaya perolehan. Nilai wajar (fair value) aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal saat ini antara pihak yang bersedia. Jika suatu aset biasa diperdagangkan, nilai wajarnya dapat langsung ditetapkan dari publikasi harga pasarnya. Jika tidak ada publikasi harga pasar untuk suatu aset, nilai wajar ditentukan berdasarkan biaya historis.
Harga pokok proses (process costing) merupakan metode perhitungan harga pokok produk yang berdasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan Penentuan harga jual produk yang tepat, Memantau realisasi biaya produks, Menghitung laba/rugi per periodik secara transparan, Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca
Arus biaya produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi dalam sistem penentuan harga pokok pesanan. Saat bahan baku dibeli, biaya dari bahan baku tersebut mengalir melalui akun persediaan bahan baku. Hal yang sama, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan mengalir ke dalam akun barang dalam proses (WIP). Saat barang telah selesai, biaya dari bahan yang telah diselesaikan dipindahkan dari barang dalam proses ke akun barang jadi. Terakhir, saat barang terjual, biaya dari barang jadi dipindahkan ke akun beban pokok penjualan ayat jurnal biasanya mengikuti dengan yang biasa dijelaskan dalam sistem penentuan harga pokok pesanan.
Walaupun arus biaya harga pokok proses dan pesanan biasanya mirip, terdapat beberapa perbedaan. Dalam sistem penentuan harga pokok proses , setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri. Saat barang-barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya yang dilampirkan dalam barang-barang yang dipindahkan juga dipindahkan ke departemen berikutnya.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen dokumen pertama yang disusun dalam penganggaran. Rancangan KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari rancangan KUA dapat diketahui target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran yang akan datang beserta kebijakan atau strategi yang akan dipakai untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain sebagai rencana keuangan, APBD juga merupakan alat kebikan fiskal yang dapat dipakai pemerintah daerahuntuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi. Pada saat perekonomian mengalami inflasi ataupun deflasi, APBD harus dirancang untuk mengembalikan perekonomian sehingga stabil dan kondusif. Untuk itu, APBD dapat dirancang defisit, surplus, ataupun berimbang.
APBD yang defisit berarti jumlah pendapatan daerah lebih kecil daripada jumlah belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui kebijakan anggaran yang defisit berarti pemerintah daerah lebih banyak membelanjakan uang daripada melakukan pungutan kepada masyarakat. Kebijakan anggaran yang defisit merupaka kebijkan ekpansif guna mendorong pertumbuhan perekonomian yang sedang mengalami deflasi. Dalam keadaan deflasi jumlah uang beredar kurang dari jumlah barang yang beredar di masyarakat. Agar perekonomian kembali pada titik equilibrium atau titik keseimbangan maka pemerintah perlu menambah jumlah uang beredar.
Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah belanja daerah. Apabila APBD mangalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya : untuk dana Pilkada ataupun untuk dana pembangunan infrasturktur.
Sedangkan untuk anggaran berimbang adalah dimana jumlah belanja daerah sama dengan jumlah pendapatannya.
Analisis biaya-volume-laba penting untuk memperkirakan bagaimana perubahan biaya (baik biaya variable maupun tetap ), volume penjualan, dan harga memengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan, CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam menguambil keputusan yang lebih baik.
Perusahaan-perusahaan menggunakan analisis CVP untuk meraih tolak ukur yang penting, seperti titik impas. Titik impas adalah titik dimana total pendapatan sama dengan total biaya ( yaitu titik laba sama dengan nol ). Perusahaan-perusahaan baru yang biasa mengalami kerugian ( laba operasi yang negatif ) di awal kegiatan operasinya dan memandang periode titik impas mereka sebagai awal yang signifikan.
Istilah desentralisasi dapat dipahami secara luas dan sempit. Pengertian desentralisasi dalam arti luas mencakup konsep devolusi (atau desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi serta deregulasi (Muluk, 2006:12). Selain itu, Khusaini (2006:72 - 73) mengungkapkan defenisi desentralisasi sebagai memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya :
a.Urusan umum dan pemerintahan
b.Penyelesaian fasilitas pelayanan
c.Urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan
Terkait pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan perangkat pusat di daerah.
Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Aktivitas bisnis di danai dengan liabilitas atau ekuitas. Atau keduannya. Liabilitas merupakan kewajibaan pendanaan yang membutuhkan pembayaraan uang, jasa, atau asset lainnya di masa depan.liabilitas adalah klaim pihak luar terhadap asset dan sumber daya perusahaan saat ini dn masa mendatang. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi dan biasanya lebih tinggi dari pada pemegang saham.liabilitas spendanaan merupakan semua bentuk pendanaan utang seperti wesel bayar jangka Panjang dan obligasi, pinjam jangka pendek, dan sewa. Liabilitas operasi merupakan kewajibaan yang timbul dari operasi seperti kreditor dagang,dan kewajibaan pasca kerja.
Laporan keuangan merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan di nilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi akuntansi keuangan yang di laporkan dalam laporan keuangan. Faktor- faktor utama tersebut adalah aturan akuntansi (GAAP), motivasi manajer, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, regulator/pembuat peraturan, praktik industri. Dan sumber informasi lain.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.
Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya.
Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis merupakan proses mengevaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal ini meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya,serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat,tebakan, dan intuisi untuk pengambilan keputusan bisnis sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis analisis ini tidak mengurangi kebutuhan atas pertimbangan ahli, tetapi justru menyediakan dasar sistematis dan efektif untuk analisis bisnis.
Akuntansi berurusan dengan catat mencatat dan hitung menghitung. Dalam akuntansi forensik, urusan hitung menghitung lebih mengemuka. Dikaitkan dengan disiplin ilmu, akuntansi berurusan dengan perhitungan mengenai kerugian yang dituntut atau digugat suatu pihak dari pihak lain.Tuntutan tersebut harus ada dasar hukumnya. Pertama-tama dasar hukum terpenting yang dimuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dimuatnya pasal ini dalam undang-undang di banyak negara menandakan bahwa gagasan ini bersifat universal. Para akuntan menghitung laba dan rugi secara periodic dengan standar akuntansi keuangan. Akuntansi bukan satu-satunya sumber untuk menghitung kerugian. Ilmu ekonomi juga mengenal gagasan mengenai opportunity cost atau opportunity lost. Perhitungan akuntansi dan ekonomi menghasilkan angka yang berbeda. Kerugian yang mencerminkan keadaan nyata sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa perhitungan apapun (ekonomi, akuntansi dan lain-lain) pada akhirnya harus diuji dengan ketentuan hukum. Dalam menyajikan perhitungan kerugian, akuntan forensik harus mulai melihat konteks hukum yang menjadi acuan tuntutan kerugian. Apakah ia sedang menghitung kerugian yang timbul karena salah satu pihak tidak memnuhi kontrak dagang, atau kerugian terhadap negara diakibatkan kelalaian pegawai negeri sipil dalam konteks hukum administrasi negara atau kerugian terhadap negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Nama "kriminologi" menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini berurusan dengan kejahata (crime). Kriminologi meliputi bidang studi yang luas yang meliputi law making (seberapa jauh penyusunan undang-undang memperhatikan penelitian dan survei mengenai kejahatan dan upaya atau rekomendasi pencegahannya), law breaking (mengapa dan bagaimana hukum dilanggar), societal reactions (reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap kejahatan).
A.Pengendalian kualitas sebagai strategi menghadapi Risiko Operasional Risiko Operasional.
Bab mengenai pengukuran risiko menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang paling tua tetapi belum banyak diketahui karakteristiknya dibandingkan beberapa resiko lain seperti risiko pasar risiko tingkat bunga risiko kredit. Dikatakan paling tua karena perusahaan berurusan dengan aspek operasional sejak perusahaan berdiri. Manajemen risiko operasional pada dasarnya sudah dilakukan perusahaan, meskipun dengan nama yang berbeda jika perusahaan berusaha memperbaiki operasionalnya,maka perusahaan sudah melakukan manajemen risiko operasional.sistem operasional yang efektif bisa mengendalikan risiko operasional.manajemen kualitas pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas output melalui pengendalian operasional. Konsep tersebut pertama kali populer untuk proses produksi.tetapi pada perkembangan selanjutnya konsep manajemen kualitas juga diterapkan untuk lainnya, seperti sektor pelayanan (jasa).karena itu bagian berikut ini membicarakan manajemen kualitas sebagai salah satu teknik untuk mengelola risiko operasional.
Instrumen Derivatif adalah Instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya (Underlying Assets). Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas (saham, obligasi), komoditas (emas, olefin), valas bahkan instrumen lainnya. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko, yaitu bisa digunakan untuk hedging (lindung nilai). Di Indonesia, instrumen tersebut belum banyak diperdagangkan, meskipun di luar negeri (khususnya di negara maju), pertumbuhan instrumen tersebut berkembang cukup pesat.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka reka semata. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus di tanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh para nasabahnya.
1. Arbitrase
Arbitrase adalah terjeman dari bahasa inggris, Arbitration (bukan Arbitrage yang mempunyai makna lain) atau dari bahasa belanda, Arbitrage.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30/1999 menjelaskan:
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasrkan pada perjajian arbitrase yang dibuat secara tertulis oeh pihak yang bersangketa.
Defenisi arbitrase yang lebih mudah di pahami :
“(arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang netral ( dianamakn arbitrator) memberikan keputusan sesudah mengadakan denar pendapat yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar. Meskipun arbitrase itu sukarela, pihak yang bersengketa memilih arbitrator yang mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan yang mengikat.”
2. Alternatif dan Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 30/1999 menjelaskan :
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Menurut Black’s Law Dictionary mendefenisikannya sebagai berikut :
Alternatif Penyelesaian Sangketa – Istilah yang menunjukan pada prosedur penyeledaian sangketa dengna cara nir litigitas; misalnya melalui arbitrase, mediasi, peradilan kecil. Prosedur-prosedur ssemacam itu biasanya tidak begitu mahal ( dibandingkan dengan litigasi) dan lebih cepat, semakin banyak digunakan dalam sengketa komersial dan buruh/tenaga kerja, perceraian, klaim yang nerkenaan dengan kendaraan bermotor dan malpraktik, dan sengketa lainnya yang melibatkan litigasi di pengadilan.
Dari defenisi inii, terliaht bahwa pengertian Alternatif ini dalam alternatif penyelesaian sengketa mengandung arti sebagai alternatif atau pengganti dari penyelesaian sengekta melalui litigasi, didalamnya termasuk arbitrasse. UU 30/1999 tidak mendefenisikan arbitrase sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian sangketa.
More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
WAWANCARA DAN INTEROGASI, OPERASI PENYAMARAN DAN PENIUP PELUIT
1. Linda Grace Loupatty, SE.M.AK.,AK
“WAWANCARA DAN INTEROGASI,
OPERASI PENYAMARAN
DAN PENIUP PELUIT”
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT
INVESTIGASI
2. Perbedaan Wawancara dan Interogasi
● Wawancara adalah
komunikasi satu
arah sebagai besar
karena para ahli
mencari jawaban
untuk pertanyaan
mereka dan
kandidat harus
menjawab
pertanyaan dengan
cara yang percaya
diri, jujur.
● Interogasi adalah
alat yang lebih
merupakan
peperangan
emosional dan
psikologis antara
interrogator dan
tersangka.
3. Ciri-ciri Suatu Wawancara dan
Interogasi
● Wawancara bersifat
netral, tidak menuduh.
An interview is
nonaccusatory. Dengan
cara dan nada yang tidak
bersifat menuduh,
investigator dapat
menegmbangkan
hubungan yang
menimbulkan rasa
percaya dan hormat
dengan orang yang
diwawancarainya.
● Interogasi bersifat
menuduh. An
interrogation is
accusatory. Interogasi
dilakukan dengan
persuasi yang aktif .
Interogasi dilakukan
karena investigator
percaya bahwa dalam
wawancara sebelumnya ,
orang itu telah berbohong.
4. Manfaat Melakukan Wawancara Sebelum
Interograsi
Investigator sering tergoda untuk mengambil jalan pintas , mengabaikan wawancara , dan
langsung melakukan interogasi . Pendekatan ini sangat tidak disarankan karena :
Sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan
saling memercayai dan menghormati yang tidak mungkin dibangun dalam suasana dan sifat
menuduh yang melekat pada intergritas .
Selama wawancara , investigator sering kali mengorek keterangan penting mengenal tertuduh
yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi .
Tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi . Padahal , kalau
ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara ,
investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang menungungkapan
kebohongannya .
.
5. Wawancara
sebelum melakukan wawancara, bahkan sebelumada kontak dengan orang yang
dicurigai atau diduga melakukan fraud, investigatir harus menguasaui semua fakta yang
terkumpul dengan baik.
Wawancara harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi
pelaku atau ikut serta dalam melakukan fraud, dilanjutkan dengan orang-orang yang
karena alasan pribadi ingin menjadi whistleblower, dan diakhiri dengan mereka yang
diduga menjadi perencana atau otak dari tindak pidananya.
6. Behavior Symptom Analysis (BSA) dan
Saluran Komunikasi
Behavior symptom analysis dapat
diterjemahkan sebagai analisis gejala
perilaku. Para dokter, psikolog, dan
psikiater mengakui pentingnya
mengevaluasi perilaku pasien atau
klien mereka untuk membantu
mendiagnosa penyakit
Ada beebrapa tingkat (level) atau
saluran (channels) komunikasi.
Makna sebenarnya dari ucapan-
ucapan seseorang diperkuat atau
diubah oleh berbagai saluran tadi,
sepertikegagapan, sikap tubuh, gerak
tangan mimik wajah atau nada suara.
7. Verbal Behavior dan Paralinguistic Behavior
Subjek yang jiwanya sehat dan
berinteraksi sosial secara normal
akan mengalami kecemasan
ketika ia berbohong. Kecemasan
bisa timbul dari dalam karena ia
tahu perkatannya tidak benar.
ciri-ciri percakapan tertentu ini
atau paralinguistic behavior inilah
y a n g h a r u s d i a m a t i o l e h
investigator. Kalau saluran verbal
dapat lebih dikendalikan, maka
saluran paralingustic lebih lepas
kendali.
8. Interogasi
● Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus
mengetahui secara mendalam semua invertigative
information yang relevan tentang kejahatan tersebut,
termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai
bagaimana kejahatan dan tersangkanya terungkap,
informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan di
interogasi dan tersangka lainnya.
9. Langkah-langkah Dalam
Interogasi
● Langkah 1: Direct, positive confrontation
● Langkah 2: Interrogation theme
● Langkah 3: Handling Denials
● Langkah 4 : Overcoming objections
● Langkah 5 : Kepping the suspect’s attention
● Langkah 6: Handling the suspect’s passive mood
● Langkah 7 : Presenting the alternative question
● Langkah 8 : Bringing the suspect into the conversation
● Langkah 9 : The written confession
10. Wawancara
Sebelum melakukan wawancara ,
bahkan sebelum ada kontak
dengan orang yang dj curigai atau
diduga sementara , investigator
yang akan melakukan wawancara
harus menguasai fakta dan
memanfaatkan sepenuhnya fakta-
fakta ini . Ia harus memisahkan
fakta dari apa yang masih bersifat
dugaanya atau dugaan rekan-
rekannya .
Interogasi
1. Polisi bertindak seperti ingin membantu Anda
Polisi selalu memberitahu tersangka bahwa mereka
hanya ingin membantunya
2. Berbohong tentang pengakuan komplotannya
Cara lain yang dilakukan polisi untuk berbohong
secara hukum kepada tersangka adalah dengan
mengatakan kepada t ersangka bahwa
komplotannya telah mengaku.
3. Polisi akan menganggap Anda bersalah
Penyidik masuk ke setiap kasus dengan asumsi
semua tersangka bersalah dan memperlakukan
mereka seperti itu.
mo
n
tue
wed
thu
fri
Teknik-Teknik melakukan wawancara dan interogasi
11. Apa itu operasi
penyamaran?
mo
n
tue
wed
thu
fri
adalah menghindari deteksi oleh entitas yang diamatinya, dan terutama
untuk menyamarkan identitasnya sendiri atau menggunakan identitas
yang diasumsikan untuk tujuan mendapatkan kepercayaan dari
individu atau organisasi untuk mempelajari atau mengkonfirmasi
informasi rahasia atau untuk mendapatkan kepercayaan individu yang
menjadi sasaran untuk mengumpulkan informasi atau bukti. Secara
tradisional, ini adalah teknik yang digunakan oleh lembaga penegak
hukum atau penyelidik swasta , dan orang yang bekerja dalam peran
tersebut biasanya disebut sebagai agen yang menyamar .
12. Undercover Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Undercover Operation :
Merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara
langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samara (disguise)
dan tipuan (deceit).
Pemeriksa tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur
yang biasa ditempuh. Keputusan dilakukan secara sadar dan matang
untuk melakukan under operations.
13. Tujuan Undercover
Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Beberapa contoh dari tujuan covert operations.
1. Untuk mengumpulkan bukti mengenai kejahatan masa
lalu, masa kini, dan masa mendatang.
2. Untuk menentukan siapa saja yang terlibat, misalnya
untuk memastikan siapa yang bertanggungjawab
untuk hilangnya uang kas yang sering kali terjadi
3. Untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena
perbuatan melawan hukum.
4. Untuk menentukan rekan sepermainan (co-
conspirators) atau bahkan otak di belakang kejahatan
ini (actor intellectualist).
5. Untuk menentukan modus operandi.
14. Masalah Dalam Melakukan Convert
Operation
mo
n
tue
wed
thu
fri
Di Amerika Serikat, ada undang-undang yang mengatur perekaman
audio dan/atau video secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa Negara
bagian, membuat rekaman suara (audio) atau mendengar percakapan
orang lain merupakan pelanggaran hukum. Di Negara bagian lain,
merekam percakapan hanya diperkenankan oleh undang-undang
apabila pihak lainnya memberikan persetujuan untuk merekam
percakapan ini.
15. Penjebakan merupakan masalah hukum terbesar dalam
covert operations, khususnya dalam undercover
operations. Operasi ini harus ditangani secara tepat.
Seperti dikatakan di atas, covert operations tidak boleh
dilaksanakan “fishing expeditions”
PENJEBAKAN
(ENTRAPMENT)
16. SURVEILLANCE
Surveillance atau pengintaian adalah
pengamatan terencana terhadap manusia,
tempat atau objek. Tempat atau objek
biasanya merupakan prioritas kedua, yang
utama adalah pengamatan terhadap
manusia.
17. Sumber dan Informasi
Sumber dan informasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu
memberikan informasi untuk mengembangkan suatu kasus. Namun,
ada perbedaan anatara sumber dan informasi.
Seorang sumber memberikan infromasi yang terkait dengan jabatan,
pekerjaan dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai.
Seorang informasi mempunyai keterlibatan langsung atau tidak
langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut
bersalah.
18. Penggunaan Operatives
Operatives adalah orang yang ikut dalam covert
operations. Orang ini seharusnya dikendalikan lebih
ketat oleh orang yang memimpin operasi tersebut.
Adakalanya, seorang informan yang lazimnya sekedar
menyuplai informasi, akan dilibatkan dalam covert
operations.
19. Pertanyaan Mengenai Operasi Penyamaran
Covert operations disukai dalam akuntan
forensik karena daya tarik Sherlock Holmes.
Alat perekam di saku jaket akuntan, rekan-
rekanya berada di ruangan sebelah. Mereka
merekam gerak dan suara, ia menerima amplop
berisi uang suap. Pemberian dan peneriman
suap bertransaksi.
Penerima suap berjanji menggugurkan temuan
auditnya bukti adanya korupsi. Hal itulah yang
dipahami si penyuap, seluruh adegan terekam
sempurna.
20. UU Perlindungan Saksi dan
Korban
Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
yang perlu diketeahui akuntan forensic. Ketentuan-ketentuan ini akan dibahas dalam bagian ini .
Undang-undang ini memberikan beberpa definisi berikut:
1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan
atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga perlindungan saksi dan korban atau (LPSK) adalaha lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagai mana diatur
dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung dan
tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau korban merasa takut dan atau dipaksa untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu yang berkenan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses
peradilan pidana.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa
aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
21. 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan
kasus.
7. Mendapatkan informasi putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat indentitas baru
10. Mendapatkan kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir.
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
dan harta bendannya, serta bebas dari ancaman yang
berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Memdapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
Seorang Saksi dan Korban Berhak Untuk
22. Pedoman Whistleblowing System
Pelaporan pelanggaran (whistleblowing) adalah pengungkapan
tindakan pelanngaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan
hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral atau perbuatan yang
lain dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan,
yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada
pimpinan organisasi atau lembaga lainnya dapat mengambil tindakan
atas pelanngaran tersebut.
23. Termaksud Dalam Aktivitas Pelanggaran
Antara Lain Adalah :
qMelanggang peraturan perundang-undangnan ,misalnya
pemalsuan tanda tangan , korupsi penggelapan , mark–up,
penggunaan narkoba, pengrusakan barang .
qMelanggar pedoman etika perusahan , mialnya benturan
kepintingan , pelecerhan , terlibata dalam kegiatan
masyarakat yang di larang .
qMelanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum .
qMelanggar kebijakan dan prosedur oprasional
perusahaan , ataupun kebijakan , prosedur , peraturan
lain yang di anggap perlu oleh perusahaan .
qTindakan kecurangan lainnya yangb dapat menimbulkan
kerugiaan finansial ataupun non financial .
qTindakan yang membahayakan keselamatan kerja.
24. Whistleblower Di Amerika
Amerika Serikan melindungi ‘peniup peluit’ ini
dengan berbagai undang undang , di antaranya
undang undang perlindungan ‘peniup peluit’ tahun
1989 . undang undang ini mengatur bagaimana kasus
kasus kuitam di tangani , di investigasi , dan di
tuntut , serta imbalan dan perlindungan kepada
mereka yang mengungkap kecurangan . untuk ini ,
undanng undang menghadiakan imbalan sampai
sejumlah 30% dari hukuman denda .
25. PENIUP PELUIT DI
INDONESIA
• Arifin Wardianto melapor dugaan korupsi dalam urusan
perizinan wartel di Yokyakrta tahun 1996 . dia d adukan
mencermarkan nama baik , pengadilan negeri Yogyakarta
menghukumnya dua bulan penjara . pengadilan tinggi DIY
menyatakan tidak bersalah dan bebas dari hukuman penjara .
kasu yang di laporkannya tidak pernah diprose .
• Maria Leonita menyampaikan dugaan suap oleh Zainal Agus ,
Direktur Perdata Mahkama Agung , pada tahun 2001 . Ia
justru di adukan mencemarkan nama baik oleh EDY
Handoyo . Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan
kasus pencemaran nama baik karena tidak bisa menerima
tuntutan jasa .