Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat . Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.

1. LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
‘’ PENELUSURAN ASET
DAN
PEMULIHAN KERUGIAN ‘’
AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT
EXAMINATION

2. AUTOKRAT DAN
KLEPTOKRAT
Dengan menggunakan data Transparency
International tahun 2004 dan data Bank
Dunia (World Bank) dari beberapa taun,
T a b e l 2 8 . 1 m e n y a j i k a n i n f o r m a s i
mengenai 10 mantan autokrat dan
kleptokrat. Belum ada data yang lebih
mutakhir.
2

3. q Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik,
presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua
unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi
pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat.
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk
bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut
memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai
dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata
uang yang sama.
Dengan menggunakan taksiran biaya untuk kawasan afrika, Bank dunia memperkirakan setiap
U.S.$100 juta jarahan yang berhasil dipulihkan atau dikembalikan ke dalam perekonomian Negara
tersebut akan dapat mendanai :
3,3 – 10 juta kelambu yang dilapisi insektisida (yang dua kali lebi efektif dari kelambu biasa)
Pengobatan pertama untuk lebi dari 600.000 penderita HIV/AIDS
50-100 juta dosis ACT untuk pengobatan malaria
Imunisasi lengkap untuk juta anak
Sekitar 250.000 saluran air bersih untuk rumah tangga, atau
Jalan dengan dua jalur sepanjang 20 kilometer .
3

4. TAKSIRAN NILAI JARAHAN
q Berbagai kajian telah dilakukan untuk menaksir banyaknya uang yang dicuci secara global. Karena menaksir
angka tersebut tidaklah mudah, maka taksiran terbaik yang bisa dilakukan merupakan perkiraan kasar. Taksiran
mengenai nilai jarahan dapat memberikan indikasi mengenai rentang terendah dan tertinggi, berikut taksiran-
taksiran tersebut :
q 1. 2% - 5% dari GDP Global sekitar US$ 800 miliar – US$ 2 triliun dari segala macam kegiatan melawan hukum.
q 2. US$20 miliar – US$40 miliar, merupakan taksiran aset yang dijarah pemimpin korup dari negara-negara
miskin, khususnya di Afrika yang disimpan di luar negaranya.
q 3. US$500 miliar dalam kegiatan kriminal, US$ 20 miliar – US$40 miliar uang hasil korupsi, dan US$500 miliar
dalam penyelundupan pajak per tahun. Jumlah total melampaui US$1 triliun, separuhnya dari negara
berkembang dan negara yang baru meningkat dari perekonomian berkembang.
q 4. 25% dari GDP negara-negara Afrika hilang dikorupsi setiap tahunnya, atau sekitar US$148 miliar. Ini meliputi
semua jenis korupsi, termasuk suap yang diterima pegawai negeri tingkat rendah sampai kickback dalam
pengadaan barang di sektor publik, dan sampai penjarahan uang negara secara terbuka oleh pemimpin
4

5. STAR DALAM BERITA
q Bank Indonesia mengajak Kejaksaan Agung bergabung dalam
prakarsa Pengembalian Aset Curian (Stolen Asset
Recovery/StAR initiative) yang bafru dibentuk Bank Dunia
bersama PBB.
q Pad tanggal 19 september 2007, Bank Dunia memberi Kejagung
dokumen tentang arta kekayaan mantan Presiden Soeharto di
luar negeri. Menurut kepala pusat penerangan dan hokum
Thomson Siagian, dokumen tersebut diserahkan kepada
perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim Von Amsberg
kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji di gedung Kejagung.
q Menaggapi prakarsa StAR , kuasa hokum Pak Harto , M.Assegaf,
menilai lembaga itu didirikan atas data yang tidak akurat dan
tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
5

6. PELAJARAN DARI KASUS MARCOS
Berikut hal-hal yang menarik dari kasus marcos itu .
q Kebenaran ungkapan Lord Acton mnegenai kekuasaan
cndrung mendorong korupsi dan kekuasaan yang
muitlak menyebabkan korup secara mutlak.
q Upaya pencarian arta haram berlangsung lama dengan
proses yang sangat lambat dalam kasus Marcos, tlah
mencapai 20 tahun.
q Pemilik dan pearis berupaya mencuci kekyaan haram
mereka. Sementara itu elite politik termasuk presiden-
presiden pengganti sang diktator juga melakukan
korupsi dan disibukkan dengan drama politik seperti
upaya impeachment dan hak angket
q Pemerintah harus mendemonstrasikan kesungguhannya
dalam menelusuri harta-harta haram
q Karena harta ini tersembunyi, rekaan mengenai jumlah
pastinya sering kali menjadi mengada-ada dan terlalu
fantasis , apalagi kalau yang mereka-reka ini juga
mempunyai kepentingan pribadi.
q Karena berbagai pertimbangan , krooni di masa kejayaan
seseorang bias berbalik menjadi ‘’pembocor rahasia’’ .
q Meskipun ada keterangan yang berbeda-beda dari para
saksi, ada konsisten mengenai informasi tertentu.
q Dengan banyaknya kerja sama antarnegara dalam
memerangi macam-macam kejahatan, makin sulit bagi
diktator untuk mentransfer dana-dana dari rekening
bank yang sudah diidentifikasi sebagai penampung hasil
dari kegiatan yang dikriminalisasikan.
q Pemerintah-pemerintah berikutnya senantiasa antusias
mengumumkan upaya mengejar harta karun sang
kleptocrat sebelumnya
q Tentu saja, ada orang-orang idealis seperti Jovita
Salonga di Filipina dan Kwik KianGie di Indonesia yang
tidak rela kalau pemerintah berdiam diri.
q Kelompok mayoritasnya terdiri atas mereka yang
mengharamkan penjatuhan hukuman kepada mantan
kepala Negara dengan alas an apapun.
6

7. +1 23 987 6554
april@www.proseware.com
www.proseware.com
BANTUAN UNTUK PENYELAMATAN
KRISISKEUANGAN 1997
MasyarakatumumnyamengenalBLBIsebagai
bentukpenyelamatankrisiskeuangan1997-1998.
BLBI memangdimaksudkanuntukhallain,tetapi
BLBI bukansatu-satunyabentukpenyelamatn
krisiskeuangantersebut.

8. BANTUAN UNTUK
PENYELAMATAN KRISIS
KEUANGAN 1997
MASYARAKAT UMUMNYA
MENGENAL BLBI SEBAGAI
BENTUK PENYELAMATAN KRISIS
KEUANGAN 1997-1998. BLBI
MEMANG DIMAKSUDKAN
UNTUKHAL LAIN , TETAPI BLBI
BUKAN SATU-SATUNYA BENTUK
PENYELAMATN KRISIS
KEUANGAN TERSEBUT.
Add a Footer 8

9. .
9
Bantuan untuk pemyelamatan krisis keuangan 1997
(dalam miliaran rupiah)
BLBI –
Bank Take Over 57.639
Bank Beku Operasi 57.687
Bank Beku Kegiatan Usaha 17.321
Bank Dalam Likuidasi 11.889
Jumlah BLBI 14.536
OBLIGASI Pemerintah –
Bank Take over 118.810
Bank Rekap (Bank Sawasta) 46.455
Bank Pemerintah 283.549
Jumlah Obligasi Pemerintah 448.814
Program Penjaminan –
Dengan otorisasi penggunaan dana
BI 18.500
BPPN 35.279
Jumla program penjaminan 53.779
Jumlah bantuan untuk penyelamatan
Krisis keuangan 1997 647.129
T a b e l 2 8 . 2

10. Pokok-pokok kesimpulan BPK berdasarkan audit investigatif
tersebut adalah sebagai berikut.
Kelemahan Sistem Pembinaan Dan Pengawasan Bank
Penyimpangan BI dalam menyalurkan BLBI selain karena
faktor ekstern, yaitu krisis moneter juga tidak terlepas dari
kelemahan sistem pembinaan dan pengawasan bank ole BI
pada waktu yang lalu
Bank-bank yang tidak sehat tetap dibiarkan beroperasi yang
akhirnya tergantung pada bantuan liquiditas dari BI dalam
berbagai bentuk
Pada aktu yang lalu, BI tidak tegas dalam menerapkan
ketentuan tentang prudential banking yang sudah diterapkan
sendiri oleh BI
Jumlah Bank dan cabangf bank yang harus diawasi tidak
seimbang dengan jumlah pengawas bank yang ada di BI
Laporan berkala dijadikan dasar penilaian kinerja dan
kesehatan bank , ternyata tidakmenggambrkan kondisi
nyatanya
Laporan berkala Bank tidak sepenuhnya dapat dipercaya
.
10 ADD A FOOTER MM.DD.20XX

11. • Penyaluran BLBI Berpotensi Menjadi Kerugian Negara
• Dari hasil audit infestigatif terhadap penyaluran BLBI sebesar
Rp 144,5 triliun, BPK menemukan penyimpangan, kelemahan
sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian
negara sebesar Rp 138,4 triliun atau 96% dari total BLBI yang
disalurkan per 29 januari 1999.
• Penjelasannya adalah sebagai berikut:
• BI menyalurkan BLBI sebesar Rp 144,5 triliun ( per 29 januari
1999).
• Jumlah tersebut saat ini menjadi beban pemerintah dan
pemerintah harus membayar bunga kepada BI 3% per tahun.
• Sampai dengan saat ini, bank-bank penerima BLBI belum
mengembalikan BLBI kepada pemerintah.
• Apabilah BLBI tersebut tidak dialihkan menjadi kewajiban
pemerintah, maka sesuai dengan Pedoman Akuntansi BI,
untuk BLBI kepada BBO/BBKU/BDL akan disisihkan sebagai
kerugian sebesar 100% dan untuk BLBI kepada BTO sebesar
2-20%.
• BPPN dan Tim Likuidasi Bank-bank dalam Likuidasi saat ini
sedang melakukan upaya pengembalian (recovery) terhadap
BLBI yang telah di salurkan kepada bank-bank penerima.
11

12. BELUM TUNTASNYA PENANGANAN KASUS BLBI DIPERBURUK DENGAN
BANYAKNYA PELAKUYANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI, BAIK
KETIKA DALAM STATUS TERSANGKA MAUPUN TERDAKWA. ADA
PELAKUYANG BERHASIL KABUR KE LUAR NEGERI KETIKA PROSES
HUKUM MASIH BERJALAN, DAN ADAYANG DIJATUHI VONIS PENJARA,
MEREKA ADALAH :
Perkiraan Kerugian
Negara
No. Nama Kasus BLBI Rp miliar USS juta Tempat
Pelarian
1. Sjamsul Nursalim BDNI 6,926 96,7 Singapura
2. Bambang Sutrisno Bank Surya 1,500 Singapura
3. Andrian kiki ariawan Bank Surya 1,500 Singapura
4. Hendra rahardja* BHS 305 2,3 Australia
5. Eko adi putranto BHS 1,950 Tidak jelas
6. Sherny konjongjang BHS 1,950 Tidak jelas
7. David nusa wijaya Bank Servitia 1,290 Tidak jelas
8. Samadikun hartono Bank Modern 169 Tidak jelas
9. Agus anwar** Bank Pelita 1,980 Singapura
12

13. 13

14. • Dalam janji kampanyenya, calon Wakil Presiden Jusuf
Kalla, ketika menyampaikan visi dan misinya
menegaskan, “Siapa pun yang membawa lari uang
bangsa ini harus ditindak tanpa pandang bulu. Bangsa ini
tidak mengenal diskriminasi baik agama, asal-usul,
maupun etnis. Jadi, penilep uang negara harus ditindak
seadil-adilnya. Hal itu ditegaskan calon (saat itu) Wakil
Presiden Jusuf Kalla ketika menyampaikan visi dan
misinya, Kamis, 16 September 2004,”
• Akhirnya, pemerintah SBY/Jusuf Kalla memutuskan
untuk menekankan penyelesaian secara perdata
meskipun tidak mengabaikan segi pidananya. Jaksa
Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan, “Kalau tidak
ada masalah lagi dengan keuangan (lunas) di Departmen
Keuangan, kita akan lihat apakah ada pidana atau tidak.
Kalua tidak adda (unsur pidananya), tetapi sudah disidik,
kita keluarkan deponir.”
• Prardjoto, seorang ahli hukum perbankan yang
membongkar skandal Bank Bali (Kotak 28.4) DAN
Ichsanuddin Noorsy, mantan anggota DPR (Kotak 28.5)
mengecam kebijakan pemerintah yang mengubah
kebijaksanaan penyelesaian kewajiban BLBL.
14

15. • Butir-butir dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK,01/2006 Tanggal 16 Maret 2006
• Kategorisasi Pemegang Saham PKPS
• Pemegang Saham yang termasuk dalam kategori yang dapat dilakukan penanganan penyelesaiannya adalah
Pemegang Saham yang telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan
Pengakuan Utang, dan/atau Perjanjian Penyelesaian Sementara Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan
Utang atau disebut Pemegang Saham PKPS-APU dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Telah melakukan sebagian pembayaran kewajiban kepada BPPN sebelum masa tugas BPPN berakhir, atau
• Telah menyampaikan rencana pembayaran jumlah Kewajiban Pemegang Saham kepada Tim Pemberesan BPPN
dan/atau Menteri Keuangan.
• Mereka adalah (nama dan nama bank)
• Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
• Atang Latief (Bank Indonesia Raya)
• James dan Adisaputra Januardi (Bank Namura Internusa)
• Omar Putieral (Bank Tamara)
• Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa)
• Agus Anwar (Bank Pelita dan bank Istismarat)
Add a Footer 15

16. • Parameter Penyelesaian
Langkah-langkah penyelesaian dengan parameter sebagai berikut:
• Penetapan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham
Penetapan jumlah kewajiban dilakukan berdasarkan data terakhir yang ada dari ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) pada Perjanjian Penyelesaian
Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang dan Perjanjian Penyelesaian Sementara Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang.
• Pola Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
Penyelesaian kewajiban pemegang saham dilakukan secara menyeluruh dengan pola sebagai berikut:
• Pemegang Saham harus memberikan usulan penyelesaian secara menyeluruh (100% dari jumlah kewajiban pemegang saham).
• Pembayaran jumlah kewajiban pemegang saham dilakukan 100% tunai/cash atau dengan kombinasi tunai/cash dan neur cash.
• Pembayaran dengan tunai/cash
• Pembayaran tunai oleh Pemegang Saham dilakukan pada rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
• Berdasarkan bukti pembayaran dan bukti telah diterimanya dana pada rekening yang ditunjuk, maka dana yang telah diterima tersebut akan dibukukan sebagai
pembayaran jumlah kewajiban pemegang saham.
• Pembayaran dengan kombinasi tunai/cash dan neur cash dibatasi 70% cash dan 30% near cash.
• Pembayaran near cash harus dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
• Pembayaran dengan near cash dalam bentuk Surat Utang Negara dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dibukukan dengan nilai par value-nya sebagai
pemegang jumlah kewajiban pemegang saham.
Add a Footer 16

17. +1 23 987 6554
april@www.proseware.com
www.proseware.com
PENELUSURANASET
Penelusuranassetdapatdilakukandengancara-cara
yangakandibahasdibawah.Beberapadiantaranya
kelihatanterlalusederhanauntukseoranginvestigator.Pada
kenyataannya,cara-carayangsederhanadanrelatifmurah
denganupayayangpantangmenyerahjustruakan
memberikanhasil.

18. • Informasi mengenai asset yang disembunyikan
dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut.
• Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
(Suspicious Transaction Reports) dan Transasksi
Keuangan Tunai (Cash Transaction Reports) yang
dikirim Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK
(dilihat Bab 25). Laporan ini mencantumkan detail
dari jumlah transfer, nama bank, dan nomor
rekening bank pengirim (kalau transfer bukan
berasal dari setoran tunai) dan penerima.
• Pihak PPATK juga mempunyai jaringan kerja sama
dengan lembaga serupa di luar negeri, yang menjadi
counterpart-nya dan pihak Interpol. Informasi dari
dalam dan luar negeri dapat digunakan untuk
maksud penelusuran asset sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tindak pidana pencucian uang,
misalnya ileh Tim Pemburu Koruptor.
18

19. • Informasi lain adalah dari hasil penelitian dari orang-orang
yang mengkhususkan diri dalam “perburuan harta haram”,
seperti George Aditjondro (Lihat Kotak 28,8) dan para NGO.
Tulisan mereka merujuk pada sumer-sumber (referensi) lain
dan wawancara mereka dengan orang-orang yang sangat
mengetahui, tetapi lebih suka identitas diri mereka tidak
diungkapkan. Dengan kondisi ini, mereka lebih bebas
berbicara tanpa perlu khawatir dengan tuntutan
pencemaran nama baik.
• Di banyak negara, ada macam-macam kantor pendaftaran
(registar) yang informasinya terbuka untuk umum,
contohnya Biro Pertahanan Negara di Indonesia (yang dulu
dikenal sebagai Kadaster). Bapempam dan Bursa Efek
merupakan sumber informasi mengenai perusahaan yang
menjual surat berharga (efek-efek) di pasar modal.
Kelemahannya adalah untuk pemegang saham yang tercatat
di negara-negara yang disebut tax haven countries, tidak
jelas pemegang saham sesungguhnya. Departmen
Perdagangan mempunyai Direktorat Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan (Kantor Pendaftaran Perusahaan
Tingkat Pusat) di mana laporan keuangan perusahaan yang
diaudit (baik perusahaan tertutup maupun PT Tbk.)
dikirimkan. Aada kantor pengacara yang mengatalog
anggaran dasar perseroan terbatas yang sudah mendapat
pengesahan Departemen Kehakiman.
19

20. PEMULIHAN KERUGIAN
• Pemulihan kerugian merupakan proses mengubah
asset yang sudah ditemukan lewat penelusuran asset
untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan
dalam penyelesaian sengketa. Proses ini, baik di dalam
maupun di luar negeri, antara lain meliputi
penyelidikan (search) atas bukti-bukti mengenai
kepemilikan harta, pemebekuan atau pemblokiran
rekening di perbankan dan lembaga keuangan lainnya,
dan penyitaan.
• Dari kasus BLBI, kita menyaksikan bahwa pelaku
(baik dalam status tersangka, terdakwa maupun
terpidana) dapat melarikan diri ke luar negeri dan
menyembunyikan hasil korupsi mereka di luar negeri.
20

21. • Pada awal Maret 2006, Tim Pemburu Koruptor me-release daftar 10
buron korupsi yang menjadi prioritas:
1. RDK (warha Amerika Serikat dalam kasus korupsi proyek Karaha
Bodas Company),
2. PMI (Pauline Maria Lumowa, buron kasus pembobolan Bank BNI
Kebayoran Baru Rp1,3 triliun),
3. IS (Irawan Salim alias Co Giok Pen, tersangka kasus Bank Global),
4. RHIS (tersangka kasus Bank Global),
5. AI (dugaan korupsi Bank Mandiri Tangerang),
6. BD (tersangka kasus pembobolan BNI Pondok Indah),
7. HL (tersangka kasus pembobolan BNI Pondok Indah),
8. Hendra Lee (kasus pencucian uang),
9. LES (kasus pencucian uang),
10. KD (kasus perbankan) 21

22. • Tim pemburu Harta Koruptor menjadikan 18 rekening
sebagai target perburuan. Enam rekening “milik” terpidana
dan 12 rekening “milik” tersangka. Dua rekening sudah
diblokir sejak Juli 2005, masing-masing milik IS dan EN.
• Tim pemburu Harta Koruptor (yang juga wakil Jaksa Agung)
Basrif Arief:
1. Hong Kong meminta 60% dari $9,3 juta yang dibawa kabur
Hendra Rahardja; 20% biaya administrasi, sedangkan
sisanya (yang 80%) dibagi dua antara Hong Kong dan
Indonesia. Kita keberatan atas permintaan Hong Kong ini;
2. Swiss dan Australia semula juga meminta equal sharing.
Setelah dijelaskan bahwa asset yang dibawa kabur koruptor
ke luar negeri adalah asset negara Republik Indonesia,
mereka akhirnya bersedia untuk mengembalikan penuh. 22

23. TERIMA KASIH