Download as PDF, PPTX
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
Dokumen ini membahas sumber pendapatan daerah yang mencakup pajak daerah, retribusi, dan dana perimbangan dari APBN, serta cara alokasi dan penggunaannya. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah, sedangkan dana perimbangan membantu daerah mengurangi ketimpangan pendanaan. Selain itu, disoroti juga pinjaman daerah dan pendapatan hibah sebagai sumber pendapatan lainnya.
More Related Content
Similar to SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
SLIDE_5 SUMBER PENDAPATAN DAERAH.pdf
- 1. Sumber Pendapatan Daerah PAJAK DAERAH & RETRIBUSIDAERAH LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK
- 3. Pendapatan Asli Daerahmerupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
- 4. Undang-undang no 33th 2004 PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- 5. 01 Pajak Daerah 02 Retribusi Daerah 03 Lain-lain PAD yang sah 04 Hasilpengelolaan kekayaan yang dipisahkan Sumber-Sumber
- 6. Persentase Pendapatan AsliDaerah Terhadap Total Pendapatan Daerah di Berbagai Daerah Daerah Tahun APBD PAD Total Pendapata n Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan DKI Jakarta 2017 41,2 T 60,5 T 68% Surabaya 2017 4,2 T 7,5 T 56% Makassar 2016 1,3 T 3,66 T 35,5% Sidoarjo 2016 1,2 T 3,38 T 35,5% Bekasi 2015 1,3 T 3,9 T 33,3% Kota Bogor 2014 413 M 1,5 T 27,5% Kota Malang 2016 387 M 1,73 T 22% Tuban 2016 413 M 2,6 T 16% Batu 2015 80 M 749 M 10,6% Kab. Blitar 2015 195 M 2,3 T 8,4% Sumenep 2016 169 M 2,2 T 7,6% Kab. Agam 2017 101 M 1,3 T 7,2% Sumber : APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota
- 8. Dana perimbangan merupakanpendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya dana perimbangan untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Menurut Subekan (2012: 50), Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud :
- 9. TUJUAN PEMERINTAH PUSAT 1 2 Membantudaerah dalam mendanai kewenangannya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 2 2 Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah 3 Mengurangi kesenjangan pendanaan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya.
- 10.
- 11. Dana bagi hasil DanaBagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam menurut UU nomor 33 tahun 2004 terdiri atas enam sumber, yaitu : Kehutanan Pertambanga n Gas Bumi Pertambangan Minyak Bumi Pertambanga n Umum Perikanan Pertambang an Panas Bumi
- 12. Pajak Bumi dan Bangunan PajakPenghasilan BPHTB Dana bagi Hasil
- 13. Yang dimaksud denganDAU adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah.
- 14.
- 15. Tabel 3.3 PenetapanAlokasi DAU NO Nilai Celah Fiskal Alokasi DAU 1 NOL Sama dengan alokasi dasar 2 Negatif dangan nilai kurang dari alokasi dasar Alokasi dasar celah- celah fiskal 3 Negatif dengan nilai sama/di atas alokasi dasar Tidak menerima DAU
- 16. Dana Alokasi Khusus(DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
- 18. Pinjaman daerah adalahsemua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- 19. Sumber Pinjaman Pemerintah pusat Pemerintah daerahlain Lembaga keuangan bank Lembaga keuangan bank masyarakat
- 20. Yaitu pinjaman daerahyang jangka waktu pengembaliannya kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- 21. Yaitu pinjaman daerahdalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan
- 22. Yaitu pinjaman daerahdalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya Jain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.
- 24. Pendapatan ini merupakanpendapatan daerah yang tidak dapat dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah maupun dana perimbangan. Pendapatan ini terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah bersumber dari pihak lain (dari dalam negeri maupun dari luar negeri)
- 25. Selain hibah, pendapatanlain yang termasuk dalam lain lain pendapatan adalah Dana Darurat. Pengalokasian dana darurat dalam APBN ditujukan untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana alam dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD
- 26. Keadaan yang dapatdigolongkan sebagai bencana nasional dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan oleh Presiden. Selain diperuntukkan bagi bencana nasional dan keadaan luar biasa, dana darurat juga dapat dialokasikan kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas, yaitu krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama dua tahun anggaran dan tidak dapat ditanggulangi melalui APBD