Dokumen tersebut membahas tentang fraud, korupsi, dan audit investigatif secara umum. Secara ringkas, dibahas mengenai konsep dasar fraud dan unsur-unsurnya, penyebab terjadinya fraud, jenis-jenis korupsi menurut undang-undang yang berlaku, tujuan dan prinsip-prinsip audit investigatif, serta tahapan yang harus dilalui dalam melakukan audit investigatif.
Ada ungkapan yang secara mudah menjelasan penyebab atau akar permasalahan dari fraud, yaitu; fraud by need, fraud by greed and fraud by opportunity. Untuk mencegah fraud, kita memerlukan pengendalian internal perusahaan yang baik.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Ada ungkapan yang secara mudah menjelasan penyebab atau akar permasalahan dari fraud, yaitu; fraud by need, fraud by greed and fraud by opportunity. Untuk mencegah fraud, kita memerlukan pengendalian internal perusahaan yang baik.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
Atribut seorang Akuntan Forensik
Howard R. Davia dalam Tuanakotta (2010 : 99) memberi lima nasihat kepada seorang auditor pemula dalam melakukan investigasi terhadap fraud, yaitu
1. Menghindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Identifikasi lebih dahulu siapa pelaku atau yang mempunyai potensi menjadi pelaku. Banyak auditor berkutat pada pengumpulan fakta dan temuan, tetapi tidak menjawab pertanyaan yang paling penting : Who did it ? Ada kalanya kebiasaan penyembunyian nama pelaku didorong oleh keinginan untuk “memperhalus” pengungkapan sesuatu yang kelihatannya kurang elok. Dalam bahasa Inggris, penghalusan ini disebut euphemism.
2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan”. Banyak kasus kecurangan kandas di sidang pengadilan karena penyidik dan saksi ahli (akuntan forensik) gagal membuktikan niat melakukan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Davia, tujuan proses pengadilan adalah menilai orang, bukan mendengar celotehan yang berkepanjangan tentang kejahatannya.
3. Seorang auditor forensik harus kreatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan dapat ditebak. Dalam proses audit investagatif, keadaan dapat berubah dengan cepat, misalnya, bukti dan barang bukti disembunyikan atau dihancurkan atau pelaku bersembunyi atau melarikan diri. Dalam kondisi seperti tersebut auditor forensik harus berpikir kreatif dalam menggunakan prosedur, kombinasi prosedur atau alternatif prosedur untuk mengumpulkan bukti. Seorang auditor forensik harus dapat berpikir layaknya seorang pelaku fraud agar dapat mengantisipasi langkah-langkah yang akan diambil pelaku fraud jika mereka mengetahui bahwa tindakan mereka telah tercium atau terungkap. Seorang auditor forensik juga tidak gampang ditebak dalam melakukan proses audit investigatif, agar tidak dengan mudah dapat diantisipasi oleh pelaku fraud.
4. Auditor harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongkolan. Ada dua macam persengkongkolan yaitu :
a. Persengkongkolan yang sifatnya sukarela, dan pesertanya memang mempunyai niat jahat. Davia menamakannya, ordinary conspiracy
b. Persengkongkolan dimana pesertanya tidak menyadari bahwa keluguannya dimanfaatkan oleh rekan kerjanya, contohnya memberikan password komputernya. Davia menamakannya pseudo-conspiracy.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
AUDIT-INVESTIGASI.pdf
1. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Fraud menyangkut
cara‐cara yang
dihasilkan oleh
akal manusia
yang dipilih
oleh seseorang
untuk
mendapatkan
suatu keuntungan
dari pihak lain
dengan
penyajian yang
salah/palsu
Kecurangan
mencakup
kejutan,
tipu daya,
cara‐cara
licik dan
tidak jujur
yang
digunakan
untuk menipu
orang lain
UU korupsi,
tigasyarat:
(1)Melawan
hukum; (2)
Memperkaya diri
sendiri atau
orang lain atau
korporasi;
(3)Merugikan
keuangan negara
atau
perkonomian
negara.
FRAUD, KECURANGAN DAN KORUPSI
2. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Penyebab Fraud
Tekanan/Pressure
melakukan kecurangan
lebih banyak
tergantung pada
kondisi individu,
seperti sedang
menghadapi masalah
keuangan, kebiasaan
buruk seseorang
seperti berjudi dan
peminum; tamak,
harapan tdk real.
Pembenaran/Rationalization
seseorang atau
sekelompok orang
membangun
pembenaran atas
kecurangan yang
dilakukan. Pelaku
fraud biasanya
mencari alasan
pembenaran bahwa
yang dilakukannya
bukan pencurian
atau kecurangan (UU
31/1999, Jo UU
20/2001)
Opportunity
1. Terlalu mempercayai
bawahan;
2. Kelemahan prosedur
3. Tidak ada pemisahan
antara pemberian
wewenang transaksi
dan penjagaan aset;
4. Tidak ada
pengecekan
independen terhadap
kinerja;
5. Tidak ada pemisahan
antara pemegang
aset dan fungsi
pencatatan;
3. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Aspek
Fraud
Penipuan
Ketidakjujuran Niat
FRAUD
4. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
korupsi secara lengkap, dijelaskan
dalam 13 buah pasal Dlm UU 31 th 1999
jo. 20 Th 2001
korupsi dirumuskan dlm 30
bentuk/jenisTPK yg dikelompokkan
menjadi: Kerugian keuangan Negara;
Suap menyuap; Penggelapan dalam
jabatan; Pemerasan; Perbuatan
Curang, Benturan Kepentingan dlm
Pengadaan dan Gratifikasi
5. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Audit Investigatif adalah proses
mencari, menemukan, dan mengumpulkan
bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya
suatu perbuatan dan pelakunya guna
dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
(PPBI)
Audit Investigatif adalah serangkaian proses
pengumpulan dan pengujian bukti‐bukti terkait
dengan kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara dan/atau
perekonomian negara, untuk memperoleh
simpulan yang mendukung tindakan litigasi
dan/atau tindakan korektif manajemen.
6. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Perihal Financial Audit Fraud Examination
Waktu Berulang. Dilaksanakan
secara reguler.
Tidak berulang. Dilaksanakan
jika terdapat bukti yang cukup.
Ruang Lingkup Umum, pada data
keuangan.
Spesifik, sesuai dugaan.
Tujuan Pendapat terhadap
kewajaran penyajian laporan
keuangan.
Apakah kecurangan telah
terjadi dan siapa yang
bertanggungjawab
Hubungan
dengan hukum
Tidak ada Ada
Metodologi Teknik Audit, pengujian data
keuangan.
Teknik fraud examination,
meliputi pengujian dokumen,
reviu data eksternal,
wawancara.
Anggapan Skeptisme professional Pembuktian
7. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Asal Audit Investigatif
• Pengaduan masyarakat atas dugaan KKN
• Pengembangan temuan‐temuan audit reguler
• permintaan oleh instansi penyidik dalam
penanganan kasus TPK
• permintaan dari instansi pemerintah
non‐penyidik/BUMN/BUMD untuk
menuntaskan kasus‐kasus penyimpangan
keuangan yang terjadi di unit kerjanya.
8. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Prinsip Utama Audit Investigatif
Audit investigatif adalah tindakan mencari
kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang‐undangan yang berlaku. Auditor
mengumpulkan fakta‐fakta sedemikian rupa
sehingga bukti‐bukti yang diperolehnya tersebut
dapat memberikan simpulan sendiri bahwa telah
terjadi atau tidak terjadi penyimpangan dan pihak
yang diduga terlibat/terkait terindentifikasi.
9. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Prinsip-prinsip audit kecurangan
• Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran,
• Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan
sumber-sumber bukti yang dapat mendukung
fakta yang dipermasalahkan,
• Semakin kecil selang antara waktu terjadinya
tindak kejahatan dengan waktu untuk ‘merespon’
maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan
dapat terungkap akan semakin besar,
• Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga
bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat
memberikan kesimpulan sendiri/bercerita,
Principles
10. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
• Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut
sampai kapanpun akan selalu mengungkapkan hal
yang sama.
• Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan saksi akan sangat dipengaruhi oleh
kelemahan manusia.
• Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup
kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya
akan mendapatkan jawaban yang benar.
• Informasi merupakan nafas dan darahnya
investigasi.
Prinsip-prinsip audit kecurangan
Principles
11. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Pendekatan teori fraud
• Analisis data yang tersedia (analyzing available data)
• Sebelum memulai interviu, data yang tersedia harus
dianalisis untuk menentukan fakta apa yang diketahui
dari data tersebut.
• Membuat hipotesa (creating hypothesis)
• Hipostesa merupakan suatu skenario “terburuk”.
• Menguji hipotesa (testing the hypothesis). Pengujian
hipotesa mencakup kreasi skenario “what if”.
• Menyaring dan merubah hipotesa (refining and amending
the hypothesis)
12. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
TAHAP-TAHAP
AUDIT INVESTIGASI
• Pra Perencanaan
• Perencanaan
• Pengumpulan dan
pengevaluasian bukti
• Pelaporan.
13. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
COMPLAINT/
RED FLAGS
IDENTIFIKASI
EVALUASI
Ada
indikasi
Tidak ada
indikasi STOP
ANALISA
INFORMASI
TAMBAHAN
Pra Perencanaan
WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW
WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW
14. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi penyimpangan “apa” yang telah
dilakukan, berguna dalam hipotesa awal
untuk menentukan unsur melawan hukum
dan atau penyimpangan yang dilakukan.
Penyimpangan harus dianalisis apakah
kegiatan tersebut menggunakan atau
berkaitan dengan keuangan negara serta
mengakibatkan dampak adanya kerugian
keuangan negara
15. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang siapa yang melakukan
penyimpangan, mungkin saja tidak terungkap
dalam pengaduan. Namun demikian sepanjang
informasi lainnya diungkap dalam pengaduan
seperti unsur what, where, dan when,
maka auditor dapat melakukan hipotesa awal
kemungkinan siapa yang melakukan
penyimpangan dan mungkin saja data/informasi
ini akan diperoleh setelah melakukan audit
investigatif
16. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang dimana terjadinya
penyimpangan juga merupakan salah satu
faktor yang sangat penting yang harus ada
untuk menentukan layak tidaknya
dilakukan audit investigatif. Tidak adanya
informasi ini akan menjadi kendala dalam
menentukan ruang lingkup penugasan.
Oleh karena itu diperlukan informasi/data
tambahan sehingga kriteria tersebut dapat
diperoleh
17. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Informasi tentang kapan terjadinya
penyimpangan juga merupakan salah satu
faktor yang sangat penting yang harus ada
untuk menentukan layak tidaknya
dilakukan audit investigatif. Tidak adanya
informasi ini akan menjadi kendala dalam
menentukan ruang lingkup penugasan.
Oleh karena itu diperlukan informasi/data
tambahan sehingga kriteria tersebut dapat
diperoleh
18. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Identifikasi tentang “why” dalam informasi
awal penting untuk menentukan
alasan logis atas terjadinya suatu
penyimpangan sehingga memperkuat hipotesa
yang akan ditetapkan. Meskipun informasi ini
jarang terungkap dalam pengaduan, namun hal
ini tidak mengurangi perlunya dilaksanakan audit
investigatif atas suatu informasi awal, apabila
informasi atas unsur-unsur lainnya telah
mencukupi
19. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pra Perencanaan
What Who Where When Why How
+
Unsur “how” berkaitan langsung dengan modus
atau cara seseorang atau pihak tertentu
melakukan penyimpangan atau pelanggaran.
Unsur “how” merupakan tindakan-tindakan verbal
seseorang sehingga secara keseluruhan
merupakan indikasi penyimpangan, atau
sebaliknya seseorang tidak melakukan suatu
tindakan sehingga mengakibatkan penyimpangan
atau kerugian keuangan negara
20. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Audit Investigatif harus dapat menjawab
» What
» When
» Where
» How
» Who
» Why
Perencanaan
22. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
The SMEAC system
• Situation
• Mission
• Execution
• Administration and Logistic
• Communication
Perencanaan
23. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Situation
Gambaran keadaan yang terjadi
Substansi pengaduan/penyimpangan
yang akan dibuktikan
24. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Mission
Harapan yang ingin dicapai
Upaya untuk membuktikan hipotesis
Misi dapat dijabarkan dalam
Sub-sub komponen
25. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
TUJUAN HIPOTESIS
1. Memberikan batasan serta mempersempit ruang
lingkup audit;
2. Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan
hubungan antar fakta yang telah teridentifikasi;
3. Sebagai alat yang sederhana dalam membangun
fakta-fakta yang tercerai-berai tanpa koordinasi ke
dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh;
4. Sebagai panduan dalam pengujian serta
penyesuaian fakta dan antar fakta.
Perencanaan
26. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Execution
Bagaimana misi dapat dicapai
• Penyusunan Program Audit Investigatif
• Penentuan Komposisi Tim Audit
• Jangka waktu dan Anggaran Biiaya
27. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Adm & Log
• Tugas,tujuan hasil yang akan dicapai
• Dukungan tenaga ahli yang diperlukan
• Pendelegasian, pemisahan tugas/wewenang
• Peralatan khusus yang akan digunakan
• Contingency planning
• Hal-hal penting lainnya
28. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Perencanaan
Communication
kegagalan perencanaan disebabkan
kegagalan
berkomunikasi atau sistem komunikasi
29. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
PERENCANAAN
• Membuat hipotesis
• Menyusun audit program
• Perencanaan Sumber Daya Yang
Dibutuhkan
• Penugasan
Perencanaan
30. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
mempertimbangkan penggunaan
bukti-bukti audit sebagai alat bukti
hukum.
LAPORAN HASIL AUDIT
INVESTIGATIF
Pelaporan
31. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
“Surat keterangan dari seorang ahli
yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal
atau sesuatu yang diminta secara
resmi daripadanya”
Pasal 187 butir c
Pelaporan
32. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar Pelaporan
Bukti surat
Dibuat oleh seorang ahli (dalam hal ini
pemeriksa atau auditor),
Memuat pendapat berdasarkan keahliannya,
mencakup pendapat atas ada tidaknya
kerugian keuangan negara dan atau
perekonomian negara,
Diminta secara resmi oleh tim penyidik,
Dikuatkan dengan sumpah atau dibuat atas
sumpah jabatan.
33. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
PRINSIP-PRINSIP
• Pengungkapan atas arti penting.
• Kegunaan informasi dan ketetapan
waktu pelaporan.
• Objektifitas informasi yang disajikan.
• Tingkat keyakinan penyajian.
• Penyajian yang ringkas, sederhana
namun jelas dan lengkap
Pelaporan
34. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
FORMAT LAPORAN
• Laporan Bentuk Surat
• Laporan Bentuk Bab
Pelaporan
35. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Laporan Bentuk Surat
• tidak ditemukan adanya
penyimpangan yang memerlukan
tindak lanjut,
• adanya penyimpangan yang perlu
segera ditindaklanjuti sebelum
pemeriksaan selesai dilaksanakan
seluruhnya.
Pelaporan
36. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Materi Laporan Bentuk Surat
• Nama dan Kepada Siapa laporan ditujukan
(biasanya dari Tim Audit yang ditugaskan
kepada pimpinan instansi yang
menugaskaskan).
• Dasar penugasan, Sasaran dan Ruang
Lingkup serta Data Umum Unit atau Bagian
yang diaudit.
• Uraian mengenai informasi awal atas
penyimpangan yang diperoleh.
• Simpulan dan Rekomendasi
Pelaporan
37. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
Bab I: Simpulan dan Rekomendasi
Bab II: Umum
Bab III: Uraian Hasil Audit Investigatif
– Dasar hukum
– Temuan Hasil Audit Investigatif
– Kesepakatan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut
dengan Pimpinan Unit yang Diperiksa.
– Kesepakatan dengan Pihak Instansi Penyidik.
– Lampiran-lampiran
Pelaporan
38. Pra Perencanaan Perencanaan Pengumpulan Evaluasi Pelaporan
Konsep Dasar
• Jenis penyimpangan.
• Fakta-fakta dan proses kejadian.
• Penyebab dan dampak
penyimpangan.
• Pihak yang diduga terlibat atau
bertanggungjawab.
• Bukti-bukti yang diperoleh.
Pelaporan
