Materi yang akan dibahas yaitu menyangkut: 1.Fraud dalam UU di Indonesia 2.Beberapa statistik kejahatan di Indonesia 3.Fraud tree dan manfaatnya 4.Akuntan forensik dan jenis fraud 5.Definisi korupsi 6.Pendekatan sosiologis 7.Korupsi dalam tinjauan sosiologi 8.Delapan pertanyaan tentang korupsi

1. AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT
EXAMINATION
“ FRAUD DAN KORUPSI “
LINDA GRACE LOUPATTY, SE.,M.AK.,AK

2. FRAUD DAN KORUPSI
1. Fraud Dalam UU di Indonesia
2. Beberapa Statistik Kejahatan di
Indonesia
3. Fraud Tree dan Manfaatnya
4 Akuntansi Forensik dan Jenis Fraud
5. Definisi Korupsi
6. Pendekatan Sosiologis
7. Korupsi dan Tinjauan Sosiologi
8. Delapan Pertanyaan Tentang Korupsi

3. FRAUD DALAM PERUNDANGAN KITA
Pengumpulan dan pelaporan statistic tentang kejahatan di suatu
negara dapat dilakukan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan
pelanggaran (atau tindak pidana) menurut ketentuan perundang-
undangan negara tersebut.
Dalam membaca dan menggunakan statistic kejahatan di Indonesia,
perlu diingat rendahnya kesadaran untuk melaporkan kejahatan. Banyak
faktor yang menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kejahatan. Di
antaranya, tercermin dari ungkapan sehari-hari “ melapor kehilangan
kambing, berakhir dengan kehilangan kerbau “. Oleh karena itu,
beberapa kajian luar negeri tentang data kejahatan di indonesia
memberi peringatan “crimes may be unreported”. Gejala ini dilaporkan
BPS dalam Statistik Politik dan Keamanan 2002.

4. Rangkaian statistik kejahatan di awali dari pakar Indonesia
yang mempublikasikan penelitiannya di jurnal ilmiah
internasional.
Kolom berjudul Crime Rate menunjukan jumlah kejahatan
unuk setiap 100.000 berdasarkan sumber data yang sama,
tingkat kerawanan setiap provinsi di Indonesia berbeda.
Selama tahun 2003 diketahui bahwa DKI Jakarta paling
rawan tindak kejahatan ( peringkat pertama ) dengan total
kasus mencapai 37.895 kejadian dan resiko kemungkinan
mengnalami tindak mencapai 228 orang per 100.000
penduduk.peringkat kedua yang dinilai rawan kejahatan
adalah provinsi Jawa Timur dengwan total kasus 26.347
kejadian kejahatan.
BEBERAPA
STATISTIK
KEJAHATAN DI
INDONESIA

5. Corruption Fraudulent Statments
Asset Misappropration
Conflicts of
Interest
Bribery Ilegal
Graduities
Economic
Extortion
Financial
Non-
Financial
Cash Non-Cash
FRAUD TREE (POHON FRAUD)
Pohon ini menggambarkan cabang-
cabang dari fraud dalam hubungan
kerja, beserta ranting dan anak
rantingnya. Occupational fraud
tree ini mempunyai tiga cabang
utama, yakni corruption, asset
misappropriation, dan fraudulent
statements.

6. Fraud tree yang dibuat ACFE sangat bermanfaat. Fraud
tree memetakan fraud dalam lingkungan kerja. Peta ini
membantu akuntan forensik mengenali dan mendiagnosis
fraud yang terjadi. Ada gejala-gejala “penyakit” farud
yang dalam auditing dikenal sebagai red flags. Dengan
memahami gejala-gejala ini dan menguasai teknik-teknik
audit investigatif, akuntan forensic dapat mendeteksi
fraud tersebut.
MANFAAT FRAUD TREE

7. Fraud Triangle
Sudut pertama dari segi tiga itu diberi judul pressure yang
merupakan perceived non-sharieable financial need. Perceived
opportunity. Sudut ketiga, rationalization.

8. AKUNTAN FORENSIK DAN JENIS
FRAUD
Dari tiga cabang fraud
di atas, yakni corruption,
misappropriation of asset,
dan fraudulent
statement akuntan
forentik memuaskan
perhatian pada dua
cabang pertama.
Mengapa? Cabang
fraudulent statement
menjadi pusat perhatian
dalam audit atas laporan
keuangan (general audit
atau opinion audit).
Keluarnya Sarbanes-Oxley
Act memaksa independent
auditors di seluruh dunia
lebih berhatihati dalam
melakukan general audit,
khususnya dalam upaya
menentukan fraudulent
statements. Kegagalan
mereka menemukan fraud
yang menyebabkan laporan
keuangan menjadi
menyesatkan, akan
membawa konsekuensi besar,
bahkan fatal seperti dalam
kasus Arthur Andersen”.
Oleh karena itu, akuntan forensik
atau audit investigative hampir
tidak menyentuh fraud yang
menyebabkan laporan keuangan
menjadi menyesatkan, dengan dua
pengecualian.
- Pertama, ketika “regulator”
seperti Baperpam, Securities and
Exchange Commission, atau
Financial Service Authority (OJK,
Otoritas Jasa Keuangan)
mempunyai dugaan kuat bahwa
laporan audit suatu kantor akuntan
publik mengandung kekeliruan yang
serius (atau kantor akuntan publik
yang bersangkutan mengakui hal
tersebut).
- Kedua, ketika fraudulent
statements dilakukan dengan
pengolahan data secara elektronis,
terintegrasi, dan besar-besaran
atau penggunaan computer yang
dominan dalam penyiapan laporan.

9. DEFINISI KORUPSI
Pengertian Korupsi Menurut Undang-
Undang
Menurut Undang-Undang No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang termasuk dalam
tindak pidana korupsi adalah:
Setiap orang yang dikategorikan
melawan hukum, melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan
maupun kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara.
Korupsi Menurut Ilmu Politik
Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai
penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi
atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri
maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh
keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian
bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi
lainnya.
Korupsi Menurut Ahli Ekonomi
Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih
konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran
y a n g m e n g u n t u n g k a n ( a n t a r a p r e s t a s i d a n
kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri),
yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang
melanggar norma-norma yang berlaku, dan
setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau
wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang
terlibat dalam bidang umum dan swasta.

10. P
E
N
D
E
K
A
T
A
N
Dalam pendekatan sosiologi, definisi korupsi yang lazim dipergunakan
adalah “penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi”
(“the abuse of public power for private gain”).
Lingkungan perekonomian dan kelembagaan menentukan lingkup
korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi. Sistem
perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat
atau “keuntungan” korupsi cenderung memiliki empat ciri :
Individu pejabat mempunyai kekuasaan mutlak
(substantial monopoly power) atas pengambilan keputusan
Pejabat yang bersangkutan mempunyai kelonggaran
wewenang (discretion) yang besar
Mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan
(tidak accountable terhadap) tindakan mereka
A
B
C
Dan mereka beroperasi dalam lingkungan yang
rendah tingkat keterbukaannya.
D
S
O
S
I
O
L
O
G
I
S
Keempat ciri di samping melahirkan
rumus atau persamaan:
Di mana:
C = corruption (korupsi)
MP= monopoly power (kekuasaan mutlak)
D = discretion (kelonggaran wewenang)
A = accountability (akuntabilitas)
Tdm = transparency of decision – making
(keterbukaan dalam pengambilan keputusan)
C = MP + D - A – Tdm

11. Dari kasus – kasus korupsi
sekitaran tahun 1970 – 1980-an
yang dilaporkan Prof. Alatas,
dapat disimpulkan antara lain
berikut ini:
q Tipologi korupsinya tidak banyak berubah.
Beberapa di antaranya merupakan
penyakit kekanak – kanakan alias mencuri
terang – terangan.
q Bahkan “pemain”-nya masih yang itu-itu juga
(meskipun sudah berganti nama) seperti bank – bank
BUMN yang menjadi Bank Mandiri atau Bank BNI,
Pertamina, distributor pupuk, ABRI (sekarang TNI),
dan lain-lain.
q Gebrakan membawa sukses “sesaat” seperti
terlihat dalam hasil kerja Komisi Empat, Opstib,
Opstibpus, dan lain-lain.
KASUS
DALAM
TINJAUAN
SOSIOLOGI

12. KORUPSI – TINJAUAN SOSIOLOGI ADITJONDRO
Ada beberap kesimpulan yang dibuat Aditjoro mengenai
korupsi kepresidenan di Indonesia, yang perlu diketahui
akuntan forensik:
q Bentuk oligarki berkaki tiga (Istana, Tangsi, dan Partai
penguasa) yang melanggengkan dan mewariskan korupsi
kepada pemerintahan penerus.
q Oligarki yang dipimpin oleh istri (Nyonya Tien Soeharto)
atau suami (Taufiq Kiemas) presiden atau spouse-led
oligarchi. Aditjoro menambahkan bahwa itulah sebabnya
sejumlah penulis mengingatkan Taufiq Kiemas, suami
Megawati Soekarnoputri, untuk menarik pelajaran dari
kasus Mike Arroyo (suami Gloria Macapagal Arroyo) dan
dari Asif Zardari (suami Benazir Bhutto).
q Oligarki dan jejaring bisnis dan politik yang membentengi
keperntingan mantan penguasa dengan segala cara
“pemindahan kekayaan?”

13. DELAPAN
PERTANYAAN
TENTANG
KORUPSI
Pertanyaan Pertama
What is corruption?
Pertanyaan Kedua
Which countries are
the most corrupt?
Pertanyaan Ketiga
What are the common
characteristics of
countries with high
corruption?
Pertanyaan Keempat
What is the
magnitude of
corruption?
Pertanyaan
Kedelapan
Does corruption
adversely affect
growth
Pertanyaan
Keenam
Can competetion
reduce corruption?
Pertanyaan
Ketujuh
Why have there
been o few
(recent) succesful
attempts to fight
corruption?
Pertanyaan
Kelima
Do higher
wages of
bureaucrats
reduce
corruption?
1
2
3
4
6
7
5
8

14. What is corruption?
Korupsi umumnya
didefinisi adalah
penyalahgunaan jabatan
di sektor pemerintahan
(misuse of public office)
untuk keuntungan
pribadi.
Which countries are
the most corrupt?
Bagaimana kita
mengukur korupsi
sedemikian rupa
sehingga kita
memperoleh gambaran
antar-negara.
What are the common
characteristics of countries with
high corruption? Ada teori – teori
yang melihat ciri-ciri umum negara
korup dari peranan lembaga-lembaga
(institutional theories).
pertama memandang mutu lembaga
dan karenanya juga korupsi dibentuk
oleh faktor – faktor ekonomi.
theories kedua menekankan peran
lembaga – lembaga secara lebih
langsung.
What is the magnitude of
corruption? Peringkat negara-
negara berdasarkan persepsi
tingkat korupsi bersifat
subjektif. Kesimpulan diambil
bukan dari penelitian yang
mendalam melainkan atas
dasar kesan, dan pengamatan
sekilas (anecdotal).
1 3
2
4

15. Do higher wages of bureaucrats
reduce corruption?
Bukti sistematis yang menunjukkan
hubungan antara kenaikan gaji dan
tingkat korupsi memang meragukan.
Rauch dan Evans (2000) menemukan
tidak ada bukti kuat mengenai hubungan
antara kenaikan gaji dan turunnya
tingkat korupsi.
Why have there been o few (recent)
succesful attempts to fight corruption?
Di banyak negara, termasuk indonesia,
pemberantasan korupsi dilakukan melalui
gebrakan-gebrakan oleh lembaga atau aparat
(penegak) hukum dan keuangan (para
pemeriksa, seperti auditor dan investigator).
Can competetion reduce
corruption?
Pertanyaannya mengenai apakah
persaingan dapat menekan
korupsi, berkaitan dengan
pendekatan untuk menekan
korupsi melalui peningkatan
persaingan.
Does corruption adversely affect
growth ?
Di era order baru, ada pakar dan
pengamat yang berargumentasi
bahwa korupsi justru mendorong
pertumbuhan ekonomi.
5
6 8
7